FAKTA : Ahok Memang Tidak Suka Orang Miskin Tinggal di Jakarta
Jakarta, Aktual.co — Ketua Forum Warga Kota Jakarta (FAKTA) Azas Tigor Nainggolan menguatkan pendapatnya bahwa Gubernur DKI Jakarta Ahok kurang menyukai orang miskin untuk hidup di Jakarta.
Ia beralasan, buktinya Pemprov DKI marak melakukan penggusuran terhadap warga.
“Penggusuran terus saja marak terjadi dilakukan secara paksa dan disertai kekerasan oleh aparat Pemprov di bawah kepemimpinan Ahok,” ujarnya melalui siaran pers, Selasa (23/12).
Tigor mengatakan setidaknya hingga saat ini sudah ada 14.000 orang miskin yang digusur dari pemukiman mereka oleh Ahok dengan alasan untuk berbagai program kerja mereka seperti perbaikan sungai dan pembukaan ruang terbuka hijau (RTH).
“Setengah dari jumlah itu, adalah anak-anak yang menjadi korban kehilangan tempat tinggalnya,” ujarnya.
Lanjutnya, jika alasan yang dikemukakan Pemprov DKI seperti itu, maka akan menjadi diskriminatif karena Pemprov DKI tidak pernah terbuka atas info titik lokasi atau pemukiman mana di Jakarta akan dijadikan RTH.
“Kalau memang berpihak pada orang miskin, Ahok harusnya kontrol betul anak buahnya saat mau menggusur agar ada proses pembicaraan persiapan secara partisipatif. Agar tahu kebutuhan dan semua mendapat tempat tinggal pengganti secara benar tanpa ada jual beli dengan oknum anak buahnya seperti selalu dikatakan Ahok pada media menyalahkan anak buahnya,” ujarnya.
Lanjutnya, Ahok juga sebaiknya melibatkan warga secara benar agar ada pengawasan baik sehingga rusun yang diberikan sebagai pengganti tidak disewakan atau dialihkan ke orang lain seperti Ahok selalu katakan pada media untuk mendiskreditkan orang miskin yg digusurnya.
“Jika masih ada kekerasan dan masalah dalam penggusuran yang dilakukan maka itui membuktikan bahwa penggusuran yang dilakukan hanya untuk menutupi kelemahan dalam mengelola kota Jakarta,” ujarnya.
Kelemahan itu, membuktikan bahwa Ahok masih lemah dalam memimpin aparat Pemprov agar kinerjanya baik.
“Kelemahan itu juga menunjukkan Ahok kurang suka pada orang miskin sehingga dia tidak memprioritaskan perlindungan hak hidup orang miskin dalam manajemen pemerintahannya,” tutupnya.
Artikel ini ditulis oleh:
Andy Abdul Hamid
