Jakarta, Aktual.co — Sejumlah jaksa yang bertugas di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan ditarik kembali ke kejaksaan. Penarikan itu karena masa tugasnya sudah habis. Saat ini Kejaksaan Agung menelahan berapa jumlah jaksa yang habis masa tugasnya itu.
“Ada 94 yang ada di KPK. Saat ini ada yang sudah habis masa kontrak dan tidak bisa diperpanjang,” kata Kepala Pusat Penerangan dan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung, Tony Spontana di kantornya, Selasa (16/12).
Tony mengatakan, sebanyak empat orang jaksa sudah bertugas di KPK selama 10 tahun. Sesuai dengan ketentuan yang disepakati, jaksa yang bertugas di KPK hanya maksimal selama 10 tahun.
Dengan mekanisme empat tahun pertama kemudian diperpanjang empat tahun, dan terakhir diperpanjang dua tahun. “Tentu ini akan ditarik segera empat jaksa yang sudah bertugas selama 10 tahun, ” ujar Tony.
Adapun jumlah jaksa yang baru menyelesaikan tugas empat tahun pertama berjumlah 22 orang. Yang sudah perpanjangan empat tahun kedua sebanyak empat orang. Sementara itu terhadap jaksa yang akan ditarik, pihak Kejagung akan mengirimkan jaksa pengganti ke KPK.
“Jadi akan diberi pengganti untuk di KPK. Jadi tidak ada yang perlu dikhawatirkan,” demikian Tony.

Artikel ini ditulis oleh:

Wisnu

Jakarta, Aktual.co — Sejumlah jaksa yang bertugas di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan ditarik kembali ke kejaksaan. Penarikan itu karena masa tugasnya sudah habis. Saat ini Kejaksaan Agung menelahan berapa jumlah jaksa yang habis masa tugasnya itu.
“Ada 94 yang ada di KPK. Saat ini ada yang sudah habis masa kontrak dan tidak bisa diperpanjang,” kata Kepala Pusat Penerangan dan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung, Tony Spontana di kantornya, Selasa (16/12).
Tony mengatakan, sebanyak empat orang jaksa sudah bertugas di KPK selama 10 tahun. Sesuai dengan ketentuan yang disepakati, jaksa yang bertugas di KPK hanya maksimal selama 10 tahun.
Dengan mekanisme empat tahun pertama kemudian diperpanjang empat tahun, dan terakhir diperpanjang dua tahun. “Tentu ini akan ditarik segera empat jaksa yang sudah bertugas selama 10 tahun, ” ujar Tony.
Adapun jumlah jaksa yang baru menyelesaikan tugas empat tahun pertama berjumlah 22 orang. Yang sudah perpanjangan empat tahun kedua sebanyak empat orang. Sementara itu terhadap jaksa yang akan ditarik, pihak Kejagung akan mengirimkan jaksa pengganti ke KPK.
“Jadi akan diberi pengganti untuk di KPK. Jadi tidak ada yang perlu dikhawatirkan,” demikian Tony.

Artikel ini ditulis oleh:

Wisnu

Jakarta, Aktual.co — Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukabumi, Jawa Barat, memvonis 17 tahun penjara kepada terdakwa kasus kejahatan seksual terhadap puluhan anak yakni Andri Sobari alias Emon.
“Terdakwa terbukti bersalah dan melanggar Pasal 82 Undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dengan hukuman 17 tahun penjara dan denda Rp 200 juta atau jika denda tidak dibayarkan maka terpidana harus menggantinya dengan kurungan penjara selama enam bulan,” kata Hakim Ketua Wahyu Prasetyo saat membacakan vonis terhadap Emon di Pengadilan Negeri Sukabumi, Selasa (16/12).
Dalam fakta persidangan, Hakim Ketua Wahyu Prasetyo dan Hakim Anggota, Lingga Setiawan dan Widyatin Sri Kuncoro menyebut, terdakwa yang saat ini sudah berstatus sebagai terpidana secara sah dan meyakinkan sesuai dengan keterangan para saksi, telah melakukan tindakan tidak bermoral kepada puluhan anak di Kota Sukabumi yakni selain melecehkan juga melakukan sodomi kepada anak yang masih di bawah umur.
Selain itu, terdakwa dalam melakukan aksinya itu dalam kondisi sadar dan mengetahui apa yang telah dilakukannya itu salah, sehingga sempat memberikan ancaman kepada anak yang menjadi korbannya agar tidak melaporkan kejadian itu karena jika dilaporkan akan disantet, dibunuh atau dipatahkan kakinya.
Belum lagi, calon korbannya terbujuk, terdakwa juga mengiming-imingi hadiah mulai dari uang Rp10 ribu hingga akan dibelikan sepeda motor mini. Bahkan, Emon akan mengajari ilmu bisa terbang, lari cepat, jurus monyet, musang dan Kian Santang jika si anak itu mau menuruti apa perintahnya seperti disodomi.
“Tidak seluruh korban disodomi, sebagian ada yang dilecehkan. Kami memvonis terdakwa lebih berat dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Sukabumi yang hanya 15 tahun penjara karena kasus Emon ini telah meresahkan banyak warga,” kata Humas PN Sukabumi, Lingga Setiawan.
Sementara, Kuasa Hukum Saleh Arief mengatakan melihat vonis yang dijatuhkan ini, majelis hakim tidak melihat berbagai aspek keadilan bahkan terkesan ada balas dendam, seharusnya hakim bisa menjatuhkan vonis sesuai dengan rasa keadilan.
“Maka dari itu, kami akan banding dengan vonis ini dan akan menunjukkan bukti otentik lain agar klien saya tidak dihukum seberat itu,” katanya.

Artikel ini ditulis oleh:

Wisnu