4 April 2026
Beranda blog Halaman 40555

Kesal PLN Putus Aliran, Pemprov DKI Balas Retribusi Gardu

Jakarta, Aktual.co —Tak terima aliran listrik sejumlah gedung instansinya diputus Perusahaan Listrik Negara (PLN), Pemprov DKI balik mengancam. Yakni akan menarik uang retribusi di pemasangan gardu listrik baru milik PLN di sejumlah lahan milik Pemprov DKI.
“Kalau dia (PLN) memohon sama saya dia mau pasang gardu untuk kepentingan umum ya saya akan tarik uang. Kantor walikota dan puskesmas aja yang untuk kepentingan umum mereka berani cabut tanpa ada toleransi,” ujar Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) DKI, Heru Budi Hartono, dengan nada kesal, di Balai Kota DKI, Senin (22/12).
Ditegaskannya, penarikan retribusi di tiap pemasangan gardu baru milik PLN akan dimulai tahun 2015. “Gardu baru aja, yang lama biar aja.”
Heru menyayangkan kebijakan PLN untuk memutus aliran listrik ke sejumlah gedung instansi pemprov DKI. Seharusnya PLN bisa memberi keringanan, karena gedung-gedung yang diputus aliran adalah gedung untuk pelayanan publik.
Lagipula, kata Heru, pihak Pemprov DKI pun sebelumnya sudah punya itikad baik untuk menyelesaikan tunggakan. Yakni dengan mengirim surat ke PLN. Namun tidak ada tanggapan. 
Heru juga mengaku sudah meminta keringanan agar pembayaran bisa dilakukan di Januari mendatang. “Saya selaku BPKD mau percepat lah. Kita gak mau nunggak-nunggak karena anggaran gak cukup,” ujarnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Pelayanan Publik, Dua SKPD Pemprov Sumut Dinilai Buruk

Medan, Aktual.co — Sebanyak dua Satuan Kerja Perangkat Daerah jajaran Pemerintah Provinsi Sumatera Utara mendapat status zona merah terkait pelayanan publik.
Status itu berdasarkan hasil penilaian Ombudsman Perwakilan Sumut terhadap 12 SKPD yang diobservasi terkait kepatuhan standar layanan publik.
“Dari 25 SKPD sebanyak 12 UPP/SKPD yang diobservasi, tujuh SKPD meraih zona hijau. Sedangkan empat SKPD masuk zona kuning dan dua SKPD masuk zona merah,” kata Kepala Perwakilan Ombudsman Sumut, Abyadi Siregar, dikantor Gubernur Sumut, Senin (22/12).
Menurut dia, kriteria penilaian yang diberikan sesuai pasal 15 dan 21 undang-undang nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik diantaranya dasar hukum persyaratan, tarif, waktu, pasilitas, sarana dan prasarana, persyaratan layanan serta mekanisme dan prosedur lainnya.
“Jadi, kalau ditotal hingga saat ini sudah terdapat 8 SKPD yang masuk zona hijau di lingkungan Pemprovsu. Karena pada survei tahun 2013 sebelumnya, Rumah Sakit jiwa sudah masuk zona hijau tapi kali ini RS Jiwa turun jadi zona kuning,” kata Abyadi.
Dirincikan, dua SKPD yang masuk zona merah adalah Dinas Kesejahteraan dan Sosial serta Dinas Perternakan dan Kesehatan Hewan. 
Gubernur Sumut, Gatot Pujo Nugroho dalam kesempatan itu menegaskan agar seluruh SKPD untuk terus tetap menjaga kualitas pelayanan publik seusia amanah UU Nomer 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik.
Menurutnya, dari hasil penilaian Ombudsman itu menunjukkan ada yang masih membutuhkan adanya perbaikan. “Intinya agar mandset tentang pelayanan menjadi sikap dasar pejabat,” ujarnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Satpol PP DKI Siap Tangani Banjir

Jakarta, Aktual.co — Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) DKI Jakarta menyatakan siap mengantisipasi dan menangani bencana banjir yang diperkirakan akan melanda sejumlah wilayah di Ibukota pada Januari 2015 mendatang.
“Berdasarkan prediksi Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG), banjir akan melanda sejumlah wilayah di Kota Jakarta. Kita sudah siapkan semuanya dari sekarang,” kata Kepala Satpol PP DKI Kukuh Hadi Santoso di Balai Kota, Jakarta Pusat, Senin (22/12).
Menurut dia, saat ini personel Satpol PP telah menguasai kemampuan Save and Rescue (SAR). Selain itu, para personel tersebut juga telah disebar secara merata di lima wilayah DKI Jakarta.
“Sebanyak 50 personel Satpol PP yang memiliki kemampuan SAR sudah kita sebar di lima wilayah. Kami akan siap siaga dan siap terlibat dalam penanggulangan banjir,” ujar Kukuh.
Dia menuturkan keahlian yang dimiliki oleh sejumlah personel terkait SAR tersebut, yakni kemampuan menyelam yang berguna apabila sewaktu-waktu ada korban yang hilang tenggelam saat terjadi banjir.
“Kalau ada korban banjir yang hilang tenggelam, maka kami siap mengerahkan para personel Satpol PP tersebut untuk melakukan pencarian,” tutur Kukuh.
Disamping kemampuan, dia mengungkapkan pihaknya juga telah menyiapkan sejumlah peralatan untuk melakukan evakuasi korban banjir, diantaranya sebanyak 50 perahu karet.
“Sebanyak 50 perahu karet itu kita sebar secara merata di lima wilayah Jakarta, dan sudah kita pastikan dalam kondisi siap untuk digunakan sewaktu-waktu banjir menggenangi pemukiman warga,” ungkap Kukuh.
Dia menambahkan Satpol PP DKI juga memiliki sebanyak 425 unit kendaraan yang dapat dioperasikan saat bencana itu melanda, diantaranya kendaraan untuk mendistribusikan bantuan dan logistik, untuk dijadikan sebagai dapur umum sekaligus posko.
“Untuk kendaraan logistik sudah kita tempatkan sekitar 15 sampai 20 unit di masing-masing wilayah. Sedangkan untuk kendaraan dapur umum kita tempatkan dua unit di setiap wilayah,” tambah Kukuh.

Artikel ini ditulis oleh:

Andy Abdul Hamid

Karyawan PT KAI Dibunuh, Warga: Orangnya Baik dan Tidak Sombong

Jakarta, Aktual.co — Juniato (33) yang ditemukan tewas bersimbah darah saat ditemukan dalam rumahnya di kawasan Tamansari, Jakarta Barat diketahui merupakan karyawan PT KAI. Rohani yang merupakan tetangga korban mengetahui bahwa penjaga loket Commuterline di Stasiun Kota.
“Dia (Junianto) kerja di Statiun Kota, dia petugas loket,” katanya, Senin (22/12). 
Dikatakan Rohina kalau korban merupakan sosok yang baik dan ramah terhadap lingkungan. Sehingga kepergiannya sangat disayangkan. 
“Orangnya baik, enggak sombong ama orang,” katanya.
“Terakhir saya ngeliat dia hari Sabtu pas mau dia berangkat kerja, terus gak ketemu lagi. Dia ditemukan terngkurep didalam kamarnya,” tambahnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Andy Abdul Hamid

Musdalub Partai Hanura di Surabaya Ricuh

Surabaya, Aktual.co — Kegiatan  Musyawarah Daerah Luar Biasa (Musdalub) Partai Hanura di Surabaya, Jawa Timur, berlangsung  ricuh, Senin (22/12).
Sekretaris organisasi  Pengurus Daerah Kesatuan Buruh (PD KBH) Partai Hanura Jatim yang juga  Ketua Bappilu DPC Partai Hanura Kabupaten Banyuwangi, Prayit,  diseret paksa  oleh peserta lainnya untuk keluar dari arena Musdalub yang berlangsung di salah satu rumah makan di jalan Diponegoro, Surabaya.
Pengusiran tersebut lantaran Wakil Ketua DPD Partai Hanura Jatim, Gatot Sutantra, berteriak  mengusirnya dan menganggap  PD KBH sebagai salah satu organisasi sudah  dicoret dari peserta Musdalub, sehingga tak memiliki hak suara untuk memilih ketua.
“Saya heran kenapa saya harus diusir? Bahkan saya dibantai pertanyaan oleh pimpinan sidang. Ini forum sesat.  Apa karena saya tidak memilih beliau dalam musdalub ini terus saya diusir.” tutur Prayit.
Pihaknya dalam waktu dekat akan melayangkan protes ke DPP Partai Hanura. 
Berdasarkan keterangan panitia Musdalub, hanya 43 orang yang memiliki hak suara. Mereka terdiri dari 38 ketua DPC Partai Hanura se-Jatim, satu dari DPP, satu dari DPD Jatim, satu Ketua Dewan Penasehat DPD Jatim dan dua organisasi sayap (Pemuda Hanura Jatim dan Perempuan Hanura Jatim).
Sementara Kesatuan Buruh Hanura Jatim  tidak termasuk sebagai organisasi sayap dan tidak punya hak suara.

Artikel ini ditulis oleh:

Politisi Golkar: Ganti Rugi Lapindo Tak Ada Syarat Politik

Jakarta, Aktual.co — Politisi Partai Golkar, Muhammad Misbakhun mengaku tidak mencium adanya kepentingan politik oleh pemerintah ikhwal wacana untuk membayar sisa ganti rugi lumpur Lapindo senilai Rp 781 miliar, terhadap Aburizal Bakrie (Ical) maupun Golkar.
Hal itu menyusul adanya dugaan pembayaran tersebut untuk ‘mengunci’ manuver partai beringin terhadap pemerintahan Jokowi-JK.
“Tidak ada (sarat politik),” kata Misbakhun kepada wartawan, di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (22/12).
Menurut dia, langkah yang diambil pemerintah untuk segera menyelesaikan permasalahan ganti rugi para korban dinilai tepat.
Lalu ketika ditanya soal bagaimana nantinya pengawasan DPR RI terhadap kucuran dana talangan itu? Anggota Komisi XI DPR RI ini belum dapat memastikan mekanismenya secara detail dalampengawasan dewan.
“Nanti kita akan melihat. Dari sisi pengawasaan Rp781 miliar itu memang benar-benar diberikan kepada masyarakat yang terkena itu. Dan soal data pemerintah jelas karena ada BPLS. Dan ini menurut saya sebagai jalan keluar yang terbaik,” tandasnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Novrizal Sikumbang

Berita Lain