24 Desember 2025
Beranda blog Halaman 40556

Rupiah Jeblok, Menko Sofyan Djalil: Rupiah is Not Bad, Not The Worst

Jakarta, Aktual.co — Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Sofyan Djalil mengklaim pelemahan nilai tukar rupiah dalam beberapa pekan terakhir lebih diakibatkan faktor eksternal.

“Ini kan tren global ya, bukan hanya di Indonesia. Kan semua mata uang mengalami tekanan yang luar biasa,” kata Sofyan saat ditemui di Kantor Menko, Jakarta, Selasa (16/12).

Sofyan menjelaskan, membaiknya perekonomian Amerika Serikat disertai menguatnya mata uang negara tersebut dan juga antisipasi kebijakan bank sentral AS The Fed, berkontribusi terhadap pelemahan rupiah. Namun, apabila dibandingkan dengan negara lain, depresiasi rupiah relatif lebih baik di mana tidak mengalami tekanan yang begitu dalam.

“Rupiah is not bad, not the worst (bukan paling buruk). Sampai hari ini depresiasi rupiah sepanjang tahun hanya 4 persen,” kata Sofyan.

Ia menegaskan, pemerintah akan terus melakukan berbagi upaya untuk menjaga stabilitas rupiah dan sesuai dengan fundamental Indonesia. Pelemahan rupiah bukan karena persoalan di dalam negeri. Suasana politik yang relatif stabil dan kerja keras dari kabinet saat ini justru diyakini akan memperbaiki perekonomian ke depannya.

“Masalah pelemahan rupiah berasal dari luar Indonesia atau global trend. Kami akan melakukan segala upaya untuk menjaga rupiah,” ujar Sofyan.

Nilai tukar rupiah yang ditransaksikan antar bank di Jakarta pada Selasa pagi bergerak melemah sebesar 171 poin menjadi Rp12.884 per dolar AS dibandingkan posisi sebelumnya Rp12.713 per dolar AS.

Artikel ini ditulis oleh:

Eka

Menteri Yosanna Kembalikan Persoalan Partai Golkar ke Internal

Jakarta, Aktual.co — Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia memutuskan untuk mengembalikan persoalan dualisme kepengurusan Partai Golkar kepada internal partai beringin itu. 
Menteri Hukum dan HAM Yasonna Hamonangan Laoly mengatakan, setelah menerima hasil permohonan penetapan kepengurusan partai dari kedua kubu, dan mempelajari dokumen yang diserahkan, pihaknya memutuskan untuk tidak menetapkan siapapun diantara dua kubu tersebut. 
Hal ini dikarenakan berdasarkan penilaian yang dilakukan tim dari Kementerian Hukum HAM, masih terdapat perselisihan Partai Golkar yang harus terlebih dahulu diselesaikan secara internal. 
“Setelah kami pertimbangkan dari seluruh aspek yuridis, dokumen dari dua kelompok ini, kami menyimpulkan masih ada perselisihan yang seharusnya Kemenkumham tidak boleh mengintervensi keputusan itu,” ujar Yasonna di Jakarta, Selasa (16/12) pagi. 
Dia menilai, sikap ini harus dipilih sebagai sikap yang menunjukkan bahwa dalam hal ini pihaknya tidak berpihak kepada kubu manapun. Yasonna berharap Partai Golkar dapat segera menyelesaikan perselisihan internal mereka. 
Apalagi kata dia, sesuai undang-undang, pemerintah tidak dapat membuat keputusan untuk mengesankan kepengurusan partai politik selama masih terjadi perselisihan di dalam internal partai tersebut. 
“Kalau perselisihannya masih berkepanjangan, kan bisa diselesaikan di Mahkamah Partai. Kalau tidak selesai di Mahkamah Partai, maka diselesaikan melalui pengadilan. Kecuali kedua belah pihak islah, itu tergantung internal Partai Golkar. Kami pemerintah netral,” jelas Yasonna.
Selanjutnya, kata dia, Golkar tetap diakui negara sebagai sebuah partai politik. Menurut Yasonna, saat ini kepengurusannya kembali kepada kepengurusan yang lama mengingat memang yang tercatat di Kementerian Hukum dan HAM memang masih kepengurusan yang lama. 
Namun dia menegaskan, di dalam kepengurusan yang lama kedua kubu masih menjadi satu dan tidak terbelah. “Kan didalamnya (kepengurusan yang lama) tercatat ada nama Aburizal maupun Agung Laksono.”

Artikel ini ditulis oleh:

Wisnu

Menteri Yosanna Kembalikan Persoalan Partai Golkar ke Internal

Jakarta, Aktual.co — Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia memutuskan untuk mengembalikan persoalan dualisme kepengurusan Partai Golkar kepada internal partai beringin itu. 
Menteri Hukum dan HAM Yasonna Hamonangan Laoly mengatakan, setelah menerima hasil permohonan penetapan kepengurusan partai dari kedua kubu, dan mempelajari dokumen yang diserahkan, pihaknya memutuskan untuk tidak menetapkan siapapun diantara dua kubu tersebut. 
Hal ini dikarenakan berdasarkan penilaian yang dilakukan tim dari Kementerian Hukum HAM, masih terdapat perselisihan Partai Golkar yang harus terlebih dahulu diselesaikan secara internal. 
“Setelah kami pertimbangkan dari seluruh aspek yuridis, dokumen dari dua kelompok ini, kami menyimpulkan masih ada perselisihan yang seharusnya Kemenkumham tidak boleh mengintervensi keputusan itu,” ujar Yasonna di Jakarta, Selasa (16/12) pagi. 
Dia menilai, sikap ini harus dipilih sebagai sikap yang menunjukkan bahwa dalam hal ini pihaknya tidak berpihak kepada kubu manapun. Yasonna berharap Partai Golkar dapat segera menyelesaikan perselisihan internal mereka. 
Apalagi kata dia, sesuai undang-undang, pemerintah tidak dapat membuat keputusan untuk mengesankan kepengurusan partai politik selama masih terjadi perselisihan di dalam internal partai tersebut. 
“Kalau perselisihannya masih berkepanjangan, kan bisa diselesaikan di Mahkamah Partai. Kalau tidak selesai di Mahkamah Partai, maka diselesaikan melalui pengadilan. Kecuali kedua belah pihak islah, itu tergantung internal Partai Golkar. Kami pemerintah netral,” jelas Yasonna.
Selanjutnya, kata dia, Golkar tetap diakui negara sebagai sebuah partai politik. Menurut Yasonna, saat ini kepengurusannya kembali kepada kepengurusan yang lama mengingat memang yang tercatat di Kementerian Hukum dan HAM memang masih kepengurusan yang lama. 
Namun dia menegaskan, di dalam kepengurusan yang lama kedua kubu masih menjadi satu dan tidak terbelah. “Kan didalamnya (kepengurusan yang lama) tercatat ada nama Aburizal maupun Agung Laksono.”

Artikel ini ditulis oleh:

Wisnu

Rubel Terjun Bebas, Suku Bunga Rusia Naik ke 17 Persen

Jakarta, Aktual.co —    Bank sentral Rusia pada Selasa (16/12) pagi mengumumkan kenaikan dramatis suku bunga utamanya dari 10,5 persen menjadi 17 persen. Hal tersebut dilakukan setelah rubel terjun ke rekor terendah baru.

“Keputusan ini bertujuan untuk membatasi kenaikan secara substansial risiko depresiasi rubel dan risiko inflasi,” kata bank sentral dalam sebuah pernyataan yang dimuat di situsnya sekitar pukul 01.00 waktu setempat.

Rubel mengalami “mini-crash”, turun 9,5 persen dalam satu hari meskipun bank sentral berulang kali melakukan intervensi. Penurunan terjadi karena bank memperingatkan bahwa harga minyak yang rendah bisa memicu kontraksi hampir lima persen pada tahun depan dan karena meningkatnya ketegangan dengan Amerika Serikat atas krisis Ukraina.

Tingkat suku bunga yang jauh lebih tinggi sekarang menjadi ancaman bakal mencekik perekonomian. Rubel menembus tingkat 64 terhadap dolar dan 78 terhadap euro untuk pertama kalinya, meskipun bank sentral Rusia telah menghabiskan sekitar enam miliar dolar AS (4,8 miliar euro) sejauh bulan ini untuk memperlambat penurunan mata uangnya.

Kantor berita Rusia mengatakan rubel sempat melonjak dari 61 menjadi 60 terhadap dolar sekitar 13.00 GMT, mungkin karena intervensi terbaru bank sentral, tetapi itu tidak menghentikan kemerosotan lebih lanjut.

Setelah kehilangan lebih dari 49 persen dari nilainya terhadap dolar pada tahun ini, penurunan rubel sekarang lebih buruk dari 48 persen dari mata uang hryvnia di Ukraina, yang sedang menghadapi perang dan di ambang kebangkrutan.

Dukungan Rusia terhadap pemberontak di Ukraina timur dan aneksasi atas Krimea membawa sanksi-sanksi Barat yang memberi rubel pukulan pertamanya awal tahun ini.

Ketegangan geopolitik telah meningkat dalam beberapa hari terakhir menyusul keputusan penilaian anggota parlemen AS untuk menyetujui sanksi lebih besar terhadap Rusia dan pengiriman bantuan perangkat militer sampai dengan 350 juta dolar AS ke Kiev.

Namun jantung masalahnya adalah jatuhnya harga minyak.

Setengah dari pendapatan Rusia berasal dari minyak dan gas, dan turunnya harga minyak mentah dengan setengahnya dalam enam bulan terakhir telah memukul keuangan negara itu dan kepercayaan warga Rusia pada rubel.

Rubel “terjun bebas” Penurunan rubel “didorong oleh sentimen dan rasa takut,” kata Chris Weafer, konsultan Macro Advisory consultancy.

“Rubel sekarang terjun bebas berdasarkan faktor ketakutan ini,” tambahnya.

“Aturan normal ekonomi tidak berlaku,” kata Weafer, menambahkan bahwa “pemerintah harus menemukan cara untuk menghentikan penurunan ini dan mengembalikan kepercayaan.” Ekonom Maxim Buyev menulis di harian Vedomosti bahwa “pemerintah harus menawarkan rencana reformasi yang jelas” untuk mengembalikan kepercayaan pada mata uang.

Neil Shearing, kepala ekonom emerging market di Capital Economics yang berbasis di London, mengatakan kejatuhan rubel telah menyebabkan “meningkatnya perasaan bahwa krisis mata uang di luar kendali”.

Dia mengatakan itu juga meningkatkan spekulasi bahwa pemerintah dapat melakukan langkah-langkah ketat seperti kontrol modal.

“Dengan tidak adanya perbaikan dalam hubungan dengan Barat dan pencabutan sanksi ekonomi dan keuangan di Rusia, permohonan kontrol modal dan gagal bayar (default) utang eksternal akan meningkat,” kata dia.

Gubernur bank sentral Rusia Elvira Nabiullina mengatakan pekan lalu bahwa bank siap untuk menghabiskan sampai 85 miliar dolar AS selama tahun depan untuk menopang rubel jika diperlukan.

Bank sentral pada Senin memberikan prospek suram terbaru untuk ekonomi Rusia, memprediksi dalam “skenario tertekan” yang ditulis dalam laporan kuartalannya tentang kebijakan moneter sebuah kontraksi 4,5-4,8 persen tahun depan jika harga minyak tetap pada 60 dolar AS.

Anggaran pemerintah 2015 seimbang dengan asumsi penjualan minyak 95 dolar AS per barel, yang berarti keuangan pemerintah akan genting jika tidak ada “rebound” cepat dalam harga minyak mentah.

Vedomsti melaporkan bahwa pemerintah berencana untuk memotong pengeluaran anggaran sebesar 10 persen pada 2015. Pemotongan ini akan mempengaruhi program transportasi serta pengeluaran untuk ruang, penerbangan dan pembangunan Timur Jauh, kata laporan itu.

Bank sentral juga mengatakan inflasi akan mencapai puncaknya pada 11,5 persen di kuartal pertama 2015 sebelum bergerak turun kembali, menambahkan bahwa inflasi akan kembali ke target empat persen hanya pada akhir 2017.

Artikel ini ditulis oleh:

Eka

Rubel Terjun Bebas, Suku Bunga Rusia Naik ke 17 Persen

Jakarta, Aktual.co —    Bank sentral Rusia pada Selasa (16/12) pagi mengumumkan kenaikan dramatis suku bunga utamanya dari 10,5 persen menjadi 17 persen. Hal tersebut dilakukan setelah rubel terjun ke rekor terendah baru.

“Keputusan ini bertujuan untuk membatasi kenaikan secara substansial risiko depresiasi rubel dan risiko inflasi,” kata bank sentral dalam sebuah pernyataan yang dimuat di situsnya sekitar pukul 01.00 waktu setempat.

Rubel mengalami “mini-crash”, turun 9,5 persen dalam satu hari meskipun bank sentral berulang kali melakukan intervensi. Penurunan terjadi karena bank memperingatkan bahwa harga minyak yang rendah bisa memicu kontraksi hampir lima persen pada tahun depan dan karena meningkatnya ketegangan dengan Amerika Serikat atas krisis Ukraina.

Tingkat suku bunga yang jauh lebih tinggi sekarang menjadi ancaman bakal mencekik perekonomian. Rubel menembus tingkat 64 terhadap dolar dan 78 terhadap euro untuk pertama kalinya, meskipun bank sentral Rusia telah menghabiskan sekitar enam miliar dolar AS (4,8 miliar euro) sejauh bulan ini untuk memperlambat penurunan mata uangnya.

Kantor berita Rusia mengatakan rubel sempat melonjak dari 61 menjadi 60 terhadap dolar sekitar 13.00 GMT, mungkin karena intervensi terbaru bank sentral, tetapi itu tidak menghentikan kemerosotan lebih lanjut.

Setelah kehilangan lebih dari 49 persen dari nilainya terhadap dolar pada tahun ini, penurunan rubel sekarang lebih buruk dari 48 persen dari mata uang hryvnia di Ukraina, yang sedang menghadapi perang dan di ambang kebangkrutan.

Dukungan Rusia terhadap pemberontak di Ukraina timur dan aneksasi atas Krimea membawa sanksi-sanksi Barat yang memberi rubel pukulan pertamanya awal tahun ini.

Ketegangan geopolitik telah meningkat dalam beberapa hari terakhir menyusul keputusan penilaian anggota parlemen AS untuk menyetujui sanksi lebih besar terhadap Rusia dan pengiriman bantuan perangkat militer sampai dengan 350 juta dolar AS ke Kiev.

Namun jantung masalahnya adalah jatuhnya harga minyak.

Setengah dari pendapatan Rusia berasal dari minyak dan gas, dan turunnya harga minyak mentah dengan setengahnya dalam enam bulan terakhir telah memukul keuangan negara itu dan kepercayaan warga Rusia pada rubel.

Rubel “terjun bebas” Penurunan rubel “didorong oleh sentimen dan rasa takut,” kata Chris Weafer, konsultan Macro Advisory consultancy.

“Rubel sekarang terjun bebas berdasarkan faktor ketakutan ini,” tambahnya.

“Aturan normal ekonomi tidak berlaku,” kata Weafer, menambahkan bahwa “pemerintah harus menemukan cara untuk menghentikan penurunan ini dan mengembalikan kepercayaan.” Ekonom Maxim Buyev menulis di harian Vedomosti bahwa “pemerintah harus menawarkan rencana reformasi yang jelas” untuk mengembalikan kepercayaan pada mata uang.

Neil Shearing, kepala ekonom emerging market di Capital Economics yang berbasis di London, mengatakan kejatuhan rubel telah menyebabkan “meningkatnya perasaan bahwa krisis mata uang di luar kendali”.

Dia mengatakan itu juga meningkatkan spekulasi bahwa pemerintah dapat melakukan langkah-langkah ketat seperti kontrol modal.

“Dengan tidak adanya perbaikan dalam hubungan dengan Barat dan pencabutan sanksi ekonomi dan keuangan di Rusia, permohonan kontrol modal dan gagal bayar (default) utang eksternal akan meningkat,” kata dia.

Gubernur bank sentral Rusia Elvira Nabiullina mengatakan pekan lalu bahwa bank siap untuk menghabiskan sampai 85 miliar dolar AS selama tahun depan untuk menopang rubel jika diperlukan.

Bank sentral pada Senin memberikan prospek suram terbaru untuk ekonomi Rusia, memprediksi dalam “skenario tertekan” yang ditulis dalam laporan kuartalannya tentang kebijakan moneter sebuah kontraksi 4,5-4,8 persen tahun depan jika harga minyak tetap pada 60 dolar AS.

Anggaran pemerintah 2015 seimbang dengan asumsi penjualan minyak 95 dolar AS per barel, yang berarti keuangan pemerintah akan genting jika tidak ada “rebound” cepat dalam harga minyak mentah.

Vedomsti melaporkan bahwa pemerintah berencana untuk memotong pengeluaran anggaran sebesar 10 persen pada 2015. Pemotongan ini akan mempengaruhi program transportasi serta pengeluaran untuk ruang, penerbangan dan pembangunan Timur Jauh, kata laporan itu.

Bank sentral juga mengatakan inflasi akan mencapai puncaknya pada 11,5 persen di kuartal pertama 2015 sebelum bergerak turun kembali, menambahkan bahwa inflasi akan kembali ke target empat persen hanya pada akhir 2017.

Artikel ini ditulis oleh:

Eka

Hukuman Mati Terganjal Putusan MK, Menkopolhukam Akan Temui MA

Jakarta, Aktual.co — Kejaksaan Agung mengaku tersandera oleh Mahkamah Konsititusi yang membuat peninjauan kembali (PK) bisa dilakukan berkali-kali. Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Tedjo Edhy pun angkat bicara terkait hal itu.
Tedjo mengaku akan mengambil langkah menyelesaikan permasalahan tersebut. Dia akan terlebih dulu berbicara dengan pihak-pihak terkait tentang PK yang bisa dilakukan berkali-kali itu.
“Nanti ya, dengan MA akan kita perbincangkan soal itu,” kata Tedjo di Kelapa Gading, Jakarta Utara, Selasa (16/12).
Namun demikian, Tedjo mengaku tidak setuju dengan ketentuan PK bisa diajukan berkali-kali. Hal tersebut malah menimbulkan ketidakpastian hukum. 
“Harus diatur supaya PK ini ada ketentuan waktunya, batas waktu berapa kali.”
Selain Tedjo, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna H Laoly juga mengaku tidak setuju dengan putusan MK membuat PK bisa dilakukan berkali-kali. Menurutnya, PK cukup satu kali.
“Harus ada kepastian hukum. Saya kira PK itu harus dibatasi. Ada presiden yang membuka-buka. Saya rasa harus kita kembali kepada azas kepastian hukum. PK itu sebetulnya harus sekali saja dan ada perlu perbaikan ketentuan untuk itu,” kata Laoly, Kamis (6/11) lalu.
Seperti diketahui, MK membatalkan ketentuan pasal 368 ayat 3 KUHAP atas permintaan Antasari Azhar. Akibatnya, terpidana bisa mengajukan peninjauan ke PK berkali-kali.
Putusan MK itu kemudian menjadi kontroversi hingga saat ini. Salah satunya pelaksanaan eksekusi mati para gembong narkoba yang telah divonis bisa terkatung-katung dengan dalih terpidana masih ingin mengajukan PK lagi.

Artikel ini ditulis oleh:

Wisnu

Berita Lain