Jakarta, Aktual.co — Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi NTT Abraham Maulaka menyebut, Badan Koordinasi Pengamanan Laut (Bakorkamla) mengendus ‘transhipment’ atau alih muatan di tengah laut sebagai modus pencurian ikan di wilayah perairan.
“Praktik pencurian ikan juga dilakukan dengan modus alih muatan di tengah laut. Ini terjadi antara kapal berbendera Indonessia dengan kapal-kapal berbendera asing. Hal ini sangat merugikan negara karena berkaitan dengan pajak, sehingga tengah diendus untuk ditindak,” kata dia di Kupang, Selasa (16/12).
Selama ini, kata dia, untuk melakukan pengawasan di wilayah perairan NTT, telah dibentuk Bakorkamla yang melibatkan sejumlah instansi terkait termasuk TNI Angkatan Laut dan Polair. Saat ini, lanjut dia, sedang dilakukan operasi tim gabungan di wilayah selatan perairan Timor. Namun belum diketahui apakah ada kapal berbendera asing yang tertangkap dalam operasi itu.
“Dalam operasi itu, sering ditemukan rumpon-rumpon yang dipasang di sekitar itu. Jika rumpon-rumpon itu tidak berdokumen akan diputuskan talinya. Demikian pula kapal-kapal asing yang memasuki wilayah perairan NTT akan ditangkap dan disita dokumennya.”
Namun, sejauh ini kapal-kapal asing jarang ditemukan masuk wilayah perairan NTT. Kebanyakan kapal-kapal dari luar yang mencari ikan di NTT berasal dari Bali. Namun, dengan modus banyak kapal asing yang menggunakan bendera Indonesia seperti yang tertangkap di beberapa tempat, maka kapal-kapal itu juga harus ditelusuri dokumennya.
Dia mengatakan untuk pengamanan wilayah laut di NTT dibutuhkan tiga ‘cluster’ pengawasan yakni pengawasan untuk perairan Timor yang berpusat di Kupang, periaran Flores di Maumere, dan perairan Sumba yang berpusat di Waikabubak.
“Karena dukungan peralatan yang sangat minim, pihaknya kesulitan mendeteksi kapal-kapal asing yang melakukan pencurian ikan di wilayah perairan NTT yang cukup luas ini,” kata mantan Wakil Bupati Alor-NTT itu.
Dia pun mengapresiasi kebijakan Jakarta yang akan memperkuat jumlah dan jenis armada yang bakal dipergunakan untuk penindakan lingkup maritim seperti untuk pemberantasan pencurian ikan di kawasan perairan Indonesia.
“Penindakan maritim sekarang ini masih bergantung kepada pesawat tempur Sukhoi,” kata Sekretaris Kabinet Andi Widjajanto ketika ditemui saat Presiden Joko Widodo blusukan di kampung perikanan di Tarakan, Kalimantan Utara.
Untuk itu, menurut Sekretaris Kabinet, jenis armada yang bakal diperkuat antara lain untuk transportasi udara adalah jenis pesawat amfibi yang dapat lepas landas di lautan.
Presiden, lanjut dia, juga telah mengemukakan kepada Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Indroyono Soesilo untuk mencari tahu mengenai hal tersebut.
Namun, dia mengemukakan bahwa berapa jumlah pasti yang akan dilakukan pembelian masih belum dapat disebutkan secara pasti karena Badan Keamanan Laut juga baru resmi dibentuk oleh Presiden.
“Bakamla baru dibentuk. Kami menunggu Bakamla berkoordinasi dgn tujuh instansi lainnya agar dapat bersinergi.”
Dalam tahap perencanaan awal yang sifatnya masih tentatif, ungkap Andi, direncanakan akan dilakukan pembelian sekitar 147 kapal patroli laut yang akan diklasifikasikan menjadi kapal negara.
Sebelumnya Pemerintah menargetkan akan menenggelamkan 100 kapal asing pencuri ikan di laut Indonesia, setelah sebelumnya 3 kapal Vietnam ditenggelamkan di laut Anambas, Kepulauan Riau.
“Sektor maritim akan ada lagi penangkapan dan penenggelaman 100 kapal lagi untuk menyampaikan pesan, kita serius,” kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Sofyan Djalil.
Sofyan mendapatkan laporan, saat ini masih banyak kapal asing yang beroperasi dan menangkap ikan secara ilegal di laut Indonesia. “Ada kapal asing di selatan Merauke, untuk menangkap itu perlu waktu,” kata Sofyan.
Menurutnya kapal-kapal asing berukuran besar di atas 30 GT saat ini yang masih mengantongi Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI), bila izin mereka sudah selesai maka tak akan lagi diberikan perpanjangan karena ada moratorium penerbitan izin baru “Begitu izin ini habis kita tak akan perpanjang. Biarkan di laut kita tak ada kapal asing. Biarkan industri kita tumbuh,” katanya.

Artikel ini ditulis oleh:

Wisnu

Jakarta, Aktual.co — Kepala Satuan Lalu Lintas Polresta Bekasi Kota Kompol Heri Ompusonggu meminta, aparatur pemerintah setempat untuk lebih giat dalam bertugas di Posko Terpadu Kecelakaan.
“Pendirian posko pelayanan kecelakaan lalu lintas di Jalan Raya Siliwangi ini untuk menangani kecelakaan secepatnya. Sehingga semua yang terlibat harus aktif,” kata dia di Bekasi, Jawa Barat, Selasa (16/12).
Heri mengatakan, posko terpadu merupakan kerja sama pihaknya dengan beberapa instansi, di antaranya Dinas Perhubungan, Satuan Polisi Pamong Praja, dan PT Jasa Raharja. “Posko ini berguna untuk membantu penanganan kecelakaan di titik yang dianggap rawan. Salah satunya Jalan Siliwangi,” katanya.
Posko terpadu tersebut didirikan tepat di depan Kompleks PU Saptana Taruna III RW 034 Bojong Rawalumbu Kota Bekasi sejak Oktober 2014 lalu.
Namun Heri menyayangkan kurang disiplinnya anggota Dishub dan Satpol PP setempat dalam merespons kerja sama itu. “Instansi perwakilan Pemkot Bekasi masih lamban membantu dan piket di posko tersebut.”
Sesuai fungsinya, kata dia, posko tersebut harus memiliki perwakilan instansi stand yang bersiaga setiap harinya.
“Masing-masing perwakilan harus siaga dalam satu pos setiap harinya yang dibagi dengan tiga shift piket. Kalau semuanya tidak saling bersinergi, upaya penanggulangan kecelakaan tidak bisa maksimal.”
Dikatakan Heri pemilihan lokasi posko di Jalan Siliwangi, Narogong, karena dianggap sebagai salah satu titik rawan kecelakaan.
“Kami sudah menjalin kerja sama dengan delapan rumah sakit seperti RS Mekarsari, RS Elizabeth, RSUD, dan RS Budi Lestari agar setiap korban diprioritaskan perawatannya,” kata dia. 

Artikel ini ditulis oleh:

Wisnu

Jakarta, Aktual.co — Kepala Satuan Lalu Lintas Polresta Bekasi Kota Kompol Heri Ompusonggu meminta, aparatur pemerintah setempat untuk lebih giat dalam bertugas di Posko Terpadu Kecelakaan.
“Pendirian posko pelayanan kecelakaan lalu lintas di Jalan Raya Siliwangi ini untuk menangani kecelakaan secepatnya. Sehingga semua yang terlibat harus aktif,” kata dia di Bekasi, Jawa Barat, Selasa (16/12).
Heri mengatakan, posko terpadu merupakan kerja sama pihaknya dengan beberapa instansi, di antaranya Dinas Perhubungan, Satuan Polisi Pamong Praja, dan PT Jasa Raharja. “Posko ini berguna untuk membantu penanganan kecelakaan di titik yang dianggap rawan. Salah satunya Jalan Siliwangi,” katanya.
Posko terpadu tersebut didirikan tepat di depan Kompleks PU Saptana Taruna III RW 034 Bojong Rawalumbu Kota Bekasi sejak Oktober 2014 lalu.
Namun Heri menyayangkan kurang disiplinnya anggota Dishub dan Satpol PP setempat dalam merespons kerja sama itu. “Instansi perwakilan Pemkot Bekasi masih lamban membantu dan piket di posko tersebut.”
Sesuai fungsinya, kata dia, posko tersebut harus memiliki perwakilan instansi stand yang bersiaga setiap harinya.
“Masing-masing perwakilan harus siaga dalam satu pos setiap harinya yang dibagi dengan tiga shift piket. Kalau semuanya tidak saling bersinergi, upaya penanggulangan kecelakaan tidak bisa maksimal.”
Dikatakan Heri pemilihan lokasi posko di Jalan Siliwangi, Narogong, karena dianggap sebagai salah satu titik rawan kecelakaan.
“Kami sudah menjalin kerja sama dengan delapan rumah sakit seperti RS Mekarsari, RS Elizabeth, RSUD, dan RS Budi Lestari agar setiap korban diprioritaskan perawatannya,” kata dia. 

Artikel ini ditulis oleh:

Wisnu

Jakarta, Aktual.co — Hasil survei yang dilakukan Cyrus Network yang mengatakan jika Joko Widodo (Jokowi) layak menggantikan Megawati Soekarnoputri sebagai ketua umum pada kongres PDI Perjuangan nanti, dinilai hanya untuk memecah internal partai banteng moncong putih tersebut.
Reaksi itu dikatakan oleh politisi muda PDIP Charles Honoris, di Jakarta, Selasa (16/12). Dia mencurigai bila survei itu pesanan untuk memecah internal PDIP, seperti yang terjadi pada Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Partai Golkar.
“Saya melihat survei Cyrus sebagai pesanan dan tujuannya adalah untuk memecah belah partai kami. Skenarionya ke sana,” kata Charles.
Ia pun mengaku heran dengan survei yang dilakukan dengan tidak menyasar pada internal PDIP, atau minimal hanya dilihat dari responden yang menyatakan memilih PDIP saja. Pasalnya, hasil survei itu dalam konteks internal.
“Jangan dicampuradukkan dengan partai lain. Karena yang menjadi stakeholder di partai kami adalah pengurus, kader dan pemilih PDIP. Jadi sangat lucu kalau simpatisan atau pemilih lain yang ditanyakan soal ketua umum PDIP,” ujar anggota Komisi I DPR ini.
Oleh karena itu, ia berpandangan, bila respondennya bukan stakeholder PDIP, tentu hasil survei bias dan kuat dugaan survei dilakukan atas pesanan pihak-pihak tertentu dengan target tertentu pula seperti memecah belah partai.
“Kalau responden survei adalah stakeholder PDIP saya sangat yakin lebih 90 persen mendukung Ibu Mega untuk kembali memimpin partai,” tukasnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Novrizal Sikumbang