Jakarta, Aktual.co — Kepala Satuan Lalu Lintas Polresta Bekasi Kota Kompol Heri Ompusonggu meminta, aparatur pemerintah setempat untuk lebih giat dalam bertugas di Posko Terpadu Kecelakaan.
“Pendirian posko pelayanan kecelakaan lalu lintas di Jalan Raya Siliwangi ini untuk menangani kecelakaan secepatnya. Sehingga semua yang terlibat harus aktif,” kata dia di Bekasi, Jawa Barat, Selasa (16/12).
Heri mengatakan, posko terpadu merupakan kerja sama pihaknya dengan beberapa instansi, di antaranya Dinas Perhubungan, Satuan Polisi Pamong Praja, dan PT Jasa Raharja. “Posko ini berguna untuk membantu penanganan kecelakaan di titik yang dianggap rawan. Salah satunya Jalan Siliwangi,” katanya.
Posko terpadu tersebut didirikan tepat di depan Kompleks PU Saptana Taruna III RW 034 Bojong Rawalumbu Kota Bekasi sejak Oktober 2014 lalu.
Namun Heri menyayangkan kurang disiplinnya anggota Dishub dan Satpol PP setempat dalam merespons kerja sama itu. “Instansi perwakilan Pemkot Bekasi masih lamban membantu dan piket di posko tersebut.”
Sesuai fungsinya, kata dia, posko tersebut harus memiliki perwakilan instansi stand yang bersiaga setiap harinya.
“Masing-masing perwakilan harus siaga dalam satu pos setiap harinya yang dibagi dengan tiga shift piket. Kalau semuanya tidak saling bersinergi, upaya penanggulangan kecelakaan tidak bisa maksimal.”
Dikatakan Heri pemilihan lokasi posko di Jalan Siliwangi, Narogong, karena dianggap sebagai salah satu titik rawan kecelakaan.
“Kami sudah menjalin kerja sama dengan delapan rumah sakit seperti RS Mekarsari, RS Elizabeth, RSUD, dan RS Budi Lestari agar setiap korban diprioritaskan perawatannya,” kata dia. 

Artikel ini ditulis oleh:

Wisnu

Jakarta, Aktual.co — Kepala Satuan Lalu Lintas Polresta Bekasi Kota Kompol Heri Ompusonggu meminta, aparatur pemerintah setempat untuk lebih giat dalam bertugas di Posko Terpadu Kecelakaan.
“Pendirian posko pelayanan kecelakaan lalu lintas di Jalan Raya Siliwangi ini untuk menangani kecelakaan secepatnya. Sehingga semua yang terlibat harus aktif,” kata dia di Bekasi, Jawa Barat, Selasa (16/12).
Heri mengatakan, posko terpadu merupakan kerja sama pihaknya dengan beberapa instansi, di antaranya Dinas Perhubungan, Satuan Polisi Pamong Praja, dan PT Jasa Raharja. “Posko ini berguna untuk membantu penanganan kecelakaan di titik yang dianggap rawan. Salah satunya Jalan Siliwangi,” katanya.
Posko terpadu tersebut didirikan tepat di depan Kompleks PU Saptana Taruna III RW 034 Bojong Rawalumbu Kota Bekasi sejak Oktober 2014 lalu.
Namun Heri menyayangkan kurang disiplinnya anggota Dishub dan Satpol PP setempat dalam merespons kerja sama itu. “Instansi perwakilan Pemkot Bekasi masih lamban membantu dan piket di posko tersebut.”
Sesuai fungsinya, kata dia, posko tersebut harus memiliki perwakilan instansi stand yang bersiaga setiap harinya.
“Masing-masing perwakilan harus siaga dalam satu pos setiap harinya yang dibagi dengan tiga shift piket. Kalau semuanya tidak saling bersinergi, upaya penanggulangan kecelakaan tidak bisa maksimal.”
Dikatakan Heri pemilihan lokasi posko di Jalan Siliwangi, Narogong, karena dianggap sebagai salah satu titik rawan kecelakaan.
“Kami sudah menjalin kerja sama dengan delapan rumah sakit seperti RS Mekarsari, RS Elizabeth, RSUD, dan RS Budi Lestari agar setiap korban diprioritaskan perawatannya,” kata dia. 

Artikel ini ditulis oleh:

Wisnu

Jakarta, Aktual.co — Hasil survei yang dilakukan Cyrus Network yang mengatakan jika Joko Widodo (Jokowi) layak menggantikan Megawati Soekarnoputri sebagai ketua umum pada kongres PDI Perjuangan nanti, dinilai hanya untuk memecah internal partai banteng moncong putih tersebut.
Reaksi itu dikatakan oleh politisi muda PDIP Charles Honoris, di Jakarta, Selasa (16/12). Dia mencurigai bila survei itu pesanan untuk memecah internal PDIP, seperti yang terjadi pada Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Partai Golkar.
“Saya melihat survei Cyrus sebagai pesanan dan tujuannya adalah untuk memecah belah partai kami. Skenarionya ke sana,” kata Charles.
Ia pun mengaku heran dengan survei yang dilakukan dengan tidak menyasar pada internal PDIP, atau minimal hanya dilihat dari responden yang menyatakan memilih PDIP saja. Pasalnya, hasil survei itu dalam konteks internal.
“Jangan dicampuradukkan dengan partai lain. Karena yang menjadi stakeholder di partai kami adalah pengurus, kader dan pemilih PDIP. Jadi sangat lucu kalau simpatisan atau pemilih lain yang ditanyakan soal ketua umum PDIP,” ujar anggota Komisi I DPR ini.
Oleh karena itu, ia berpandangan, bila respondennya bukan stakeholder PDIP, tentu hasil survei bias dan kuat dugaan survei dilakukan atas pesanan pihak-pihak tertentu dengan target tertentu pula seperti memecah belah partai.
“Kalau responden survei adalah stakeholder PDIP saya sangat yakin lebih 90 persen mendukung Ibu Mega untuk kembali memimpin partai,” tukasnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Novrizal Sikumbang

Jakarta, Aktual.co — Hasil survei yang dilakukan Cyrus Network yang mengatakan jika Joko Widodo (Jokowi) layak menggantikan Megawati Soekarnoputri sebagai ketua umum pada kongres PDI Perjuangan nanti, dinilai hanya untuk memecah internal partai banteng moncong putih tersebut.
Reaksi itu dikatakan oleh politisi muda PDIP Charles Honoris, di Jakarta, Selasa (16/12). Dia mencurigai bila survei itu pesanan untuk memecah internal PDIP, seperti yang terjadi pada Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Partai Golkar.
“Saya melihat survei Cyrus sebagai pesanan dan tujuannya adalah untuk memecah belah partai kami. Skenarionya ke sana,” kata Charles.
Ia pun mengaku heran dengan survei yang dilakukan dengan tidak menyasar pada internal PDIP, atau minimal hanya dilihat dari responden yang menyatakan memilih PDIP saja. Pasalnya, hasil survei itu dalam konteks internal.
“Jangan dicampuradukkan dengan partai lain. Karena yang menjadi stakeholder di partai kami adalah pengurus, kader dan pemilih PDIP. Jadi sangat lucu kalau simpatisan atau pemilih lain yang ditanyakan soal ketua umum PDIP,” ujar anggota Komisi I DPR ini.
Oleh karena itu, ia berpandangan, bila respondennya bukan stakeholder PDIP, tentu hasil survei bias dan kuat dugaan survei dilakukan atas pesanan pihak-pihak tertentu dengan target tertentu pula seperti memecah belah partai.
“Kalau responden survei adalah stakeholder PDIP saya sangat yakin lebih 90 persen mendukung Ibu Mega untuk kembali memimpin partai,” tukasnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Novrizal Sikumbang