Jakarta, Aktual.co — Hasil survei yang dilakukan Cyrus Network yang mengatakan jika Joko Widodo (Jokowi) layak menggantikan Megawati Soekarnoputri sebagai ketua umum pada kongres PDI Perjuangan nanti, dinilai hanya untuk memecah internal partai banteng moncong putih tersebut.
Reaksi itu dikatakan oleh politisi muda PDIP Charles Honoris, di Jakarta, Selasa (16/12). Dia mencurigai bila survei itu pesanan untuk memecah internal PDIP, seperti yang terjadi pada Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Partai Golkar.
“Saya melihat survei Cyrus sebagai pesanan dan tujuannya adalah untuk memecah belah partai kami. Skenarionya ke sana,” kata Charles.
Ia pun mengaku heran dengan survei yang dilakukan dengan tidak menyasar pada internal PDIP, atau minimal hanya dilihat dari responden yang menyatakan memilih PDIP saja. Pasalnya, hasil survei itu dalam konteks internal.
“Jangan dicampuradukkan dengan partai lain. Karena yang menjadi stakeholder di partai kami adalah pengurus, kader dan pemilih PDIP. Jadi sangat lucu kalau simpatisan atau pemilih lain yang ditanyakan soal ketua umum PDIP,” ujar anggota Komisi I DPR ini.
Oleh karena itu, ia berpandangan, bila respondennya bukan stakeholder PDIP, tentu hasil survei bias dan kuat dugaan survei dilakukan atas pesanan pihak-pihak tertentu dengan target tertentu pula seperti memecah belah partai.
“Kalau responden survei adalah stakeholder PDIP saya sangat yakin lebih 90 persen mendukung Ibu Mega untuk kembali memimpin partai,” tukasnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Novrizal Sikumbang

Jakarta, Aktual.co — Sekretaris Kabinet (Seskab) Andi Wijayanto yang sedang mendampingi Presiden Jokowi menghadiri peringatan Hari Nusantara 2014 di Kotabaru mengatakan, BAKAMLA dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 178 Tahun 2014 tentang BAKAMLA.
Dalam Perpres yang ditandatangani oleh Presiden Jokowi pada 8 Desember 2014 itu disebutkan, Bakamla dikoordinasikan oleh Menko bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Polhukam). Sementara dalam hal pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya laut, Menko Polhukam berkoordinasi dengan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman.
“BAKAMLA bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menko Polhukam,” bunyi Pasal 2 Perpres tersebut seperti dikutip dari laman setkab, Selasa (16/12).
Adapun tugas BAKAMLA adalah melakukan patroli keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia.
Dalam melaksanakan tugasnya itu, BAKAMLA menyelenggarakan fungsi di antaranya: a. melaksanakan penjagaan, pengawasan, pencegahan, dan penindakan pelanggaran hukum di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia; b. menyinergikan dan memonitor pelaksanaan patroli perairan oleh instansi terkait; dan c. memberikan bantuan pencarian dan pertolongan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia.
Menurut Perpres ini, BAKAMLA berwenang melakukan pengejaran seketika;  memberhentikan, memeriksa, menangkap, membawa, dan menyerahkan kapal ke instansi terkait yang berwenang untuk pelaksanaan proses hukum lebih lanjut; dan  menyinergikan system informasi keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Sekretaris Kabinet (Seskab) Andi Wijayanto yang sedang mendampingi Presiden Jokowi menghadiri peringatan Hari Nusantara 2014 di Kotabaru mengatakan, BAKAMLA dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 178 Tahun 2014 tentang BAKAMLA.
Dalam Perpres yang ditandatangani oleh Presiden Jokowi pada 8 Desember 2014 itu disebutkan, Bakamla dikoordinasikan oleh Menko bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Polhukam). Sementara dalam hal pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya laut, Menko Polhukam berkoordinasi dengan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman.
“BAKAMLA bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menko Polhukam,” bunyi Pasal 2 Perpres tersebut seperti dikutip dari laman setkab, Selasa (16/12).
Adapun tugas BAKAMLA adalah melakukan patroli keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia.
Dalam melaksanakan tugasnya itu, BAKAMLA menyelenggarakan fungsi di antaranya: a. melaksanakan penjagaan, pengawasan, pencegahan, dan penindakan pelanggaran hukum di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia; b. menyinergikan dan memonitor pelaksanaan patroli perairan oleh instansi terkait; dan c. memberikan bantuan pencarian dan pertolongan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia.
Menurut Perpres ini, BAKAMLA berwenang melakukan pengejaran seketika;  memberhentikan, memeriksa, menangkap, membawa, dan menyerahkan kapal ke instansi terkait yang berwenang untuk pelaksanaan proses hukum lebih lanjut; dan  menyinergikan system informasi keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia.

Artikel ini ditulis oleh: