2 April 2026
Beranda blog Halaman 40580

Pengganti Sutarman Harus Bisa kembalikan Harmonisasi TNI-Polri

Jakarta, Aktual.co — Pergantian pucuk pimpinan Polri tinggal menghitung hari untuk mendapatkan Kapolri baru pengganti Jenderal Polisi Sutarman, pada pertengahan Januari 2015 nanti.
Mantan Danpuspom TNI AD, Mayjen TNI (Purn) Ruchyan mengatakan kapolri mendatang perlulah yang dapat mengembalikan harmonisasi antara TNI-Polri. Konflik TNI-Polri disebabkan oleh lemahnya komunikasi dan koordinasi antara kedua belah pihak.
“Pertikaian TNI-Polri disebabkan karena kurangnya komunikasi yang terjalin di antara kedua belah pihak. Mulai dari tataran anggota di bawah, pimpinan wilayah sampai setingkat jenderal,” kata Ruchyan dalam peryataan tertulisnya yang diterima wartawan, di Jakarta, Senin (22/12).
“Pucuk pimpinan TNI–Polri harus harmonis hubungannya. untuk mengembalikan hubungan yang harmonis, sebaiknya para pimpinan mulai dari tingkat bawah hingga atas perlu duduk bersama,” imbuhnya
Ia berpandangan, Indonesia merdeka dilahirkan oleh rahim persatuan dan kesatuan dari seluruh anak bangsa. Setiap komponen bangsa harus menyadari hal itu guna menjaga falsafah Bhineka Tunggal Ika dan persatuan-kesatuan bangsa.”TNI-POLRI merupakan lembaga perekat bangsa yang menjadi benteng terakhir sistem kedaulatan bangsa,” tandasnya.
Berdasarkan data dari Indonesia Police Watch (IPW), bentrokan TNI-Polri di 2014 tergolong tinggi dibandingkan tujuh tahun sebelumnya. Pada tahun 2007  terjadi 3 peristiwa, 2008 terjadi 2 peristiwa, 2009 terjadi 4 peristiwa, 2010 terjadi 6 peristiwa, 2011 hanya terjadi 1 peristiwa, 2012 terjadi 1 peristiwa, dan 2013 terjadi 4 peristiwa.
Menurut dia, pada 2014 ini setidaknya sudah terjadi tujuh kali bentrok dan perkelahian antara TNI-Polri. Enam di antaranya, TNI bentrok dengan angota Brimob, pada 14 Desember 2014 lalu.

Artikel ini ditulis oleh:

Novrizal Sikumbang

Pengganti Sutarman Harus Bisa kembalikan Harmonisasi TNI-Polri

Jakarta, Aktual.co — Pergantian pucuk pimpinan Polri tinggal menghitung hari untuk mendapatkan Kapolri baru pengganti Jenderal Polisi Sutarman, pada pertengahan Januari 2015 nanti.
Mantan Danpuspom TNI AD, Mayjen TNI (Purn) Ruchyan mengatakan kapolri mendatang perlulah yang dapat mengembalikan harmonisasi antara TNI-Polri. Konflik TNI-Polri disebabkan oleh lemahnya komunikasi dan koordinasi antara kedua belah pihak.
“Pertikaian TNI-Polri disebabkan karena kurangnya komunikasi yang terjalin di antara kedua belah pihak. Mulai dari tataran anggota di bawah, pimpinan wilayah sampai setingkat jenderal,” kata Ruchyan dalam peryataan tertulisnya yang diterima wartawan, di Jakarta, Senin (22/12).
“Pucuk pimpinan TNI–Polri harus harmonis hubungannya. untuk mengembalikan hubungan yang harmonis, sebaiknya para pimpinan mulai dari tingkat bawah hingga atas perlu duduk bersama,” imbuhnya
Ia berpandangan, Indonesia merdeka dilahirkan oleh rahim persatuan dan kesatuan dari seluruh anak bangsa. Setiap komponen bangsa harus menyadari hal itu guna menjaga falsafah Bhineka Tunggal Ika dan persatuan-kesatuan bangsa.”TNI-POLRI merupakan lembaga perekat bangsa yang menjadi benteng terakhir sistem kedaulatan bangsa,” tandasnya.
Berdasarkan data dari Indonesia Police Watch (IPW), bentrokan TNI-Polri di 2014 tergolong tinggi dibandingkan tujuh tahun sebelumnya. Pada tahun 2007  terjadi 3 peristiwa, 2008 terjadi 2 peristiwa, 2009 terjadi 4 peristiwa, 2010 terjadi 6 peristiwa, 2011 hanya terjadi 1 peristiwa, 2012 terjadi 1 peristiwa, dan 2013 terjadi 4 peristiwa.
Menurut dia, pada 2014 ini setidaknya sudah terjadi tujuh kali bentrok dan perkelahian antara TNI-Polri. Enam di antaranya, TNI bentrok dengan angota Brimob, pada 14 Desember 2014 lalu.

Artikel ini ditulis oleh:

Novrizal Sikumbang

Dikhianati Ahok, Warga Kali Sekretaris Geruduk Balaikota DKI

Jakarta, Aktual.co — Merasa dikhianati Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama, warga calon penggusuran di bantaran kali sekertaris jalan budi raya, Jakarta Barat, rencananya akan berunjukrasa di halaman Gedung Balai Kota, Jakarta Pusat, Senin (22/12) pukul 10.00 WIB bersama Serikat Perjuangan Rakyat Indonesia (SPRI).
Demikian disampaikan sekertaris wilayah SPRI DKI Jakarta, Rio Ayudhia Putra. Dia menuturkan pemerintah provinsi DKI Jakarta telah berkhianat, karena sebelumnya ada kesepakatan untuk calon warga yang akan digusur agar ditunda penggusurannya dengan batas waktu yang ditentukan.
“Sebelumnya ada kesepakatan, bersama camat dan walikota Jakarta Barat, (Anas Efendi) untuk tidak menggusur, ya standar aja, warga kan butuh relokasi, ditampung sementara di mana, ganti rugi segala macam,” kata Rio saat dihubungi aktual.co, Senin (22/12)
Kemudian tiba-tiba, Kata Rio, muncul surat pemberitahuan nomor 2993/-1.7711 taggall 19/12/14 sebagai tindak lanjut Surat Perintah Bongkar Walikota Kota Adm. Jakarta Barat Nomor 2279/-1.711.31 tgl 15/09/14, yang akan segera dilakukan penggusuran pada hari Selasa, 23/12/14.
“Ratusan rumah yg berdiri di atas bantaran kali Sekretaris RT 01 RW 05, RT 02 RW 04, dan RT 01, 02, 07, 08 RW 03 Kelurahan Kebon Jeruk Kecamatan Kebon Jeruk Jakarta Barat harus bersedia di Gusur, ya menjelang natal,” ungkapnya
Selain itu dia menuturkan dari informasi terakhir yang didapat warga, sejumlah korban penggusuran rencanya akan direlokasi ke rumah susun. Namun sayangnya rumah susun yang akan ditempati sejumlah warga tidak memenuhi kuota. Karena hanya 50 keluarga yang akan mendapatkan rumah susun.
“Inikan gak cukup, jumlahnya kan banyak,” ujar Rio
Unjukrasa pagi hari ini diperkirakan akan diikuti lebih dari 100 keluarga yang bermukim dibelakan apartemen binus square ini, Mereka menuntut Gubernur Basuki Thaja Purnama (Ahok) untuk memberikan solusi dari rencana penggusuran tersebut.

Artikel ini ditulis oleh:

Andy Abdul Hamid

Dikhianati Ahok, Warga Kali Sekretaris Geruduk Balaikota DKI

Jakarta, Aktual.co — Merasa dikhianati Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama, warga calon penggusuran di bantaran kali sekertaris jalan budi raya, Jakarta Barat, rencananya akan berunjukrasa di halaman Gedung Balai Kota, Jakarta Pusat, Senin (22/12) pukul 10.00 WIB bersama Serikat Perjuangan Rakyat Indonesia (SPRI).
Demikian disampaikan sekertaris wilayah SPRI DKI Jakarta, Rio Ayudhia Putra. Dia menuturkan pemerintah provinsi DKI Jakarta telah berkhianat, karena sebelumnya ada kesepakatan untuk calon warga yang akan digusur agar ditunda penggusurannya dengan batas waktu yang ditentukan.
“Sebelumnya ada kesepakatan, bersama camat dan walikota Jakarta Barat, (Anas Efendi) untuk tidak menggusur, ya standar aja, warga kan butuh relokasi, ditampung sementara di mana, ganti rugi segala macam,” kata Rio saat dihubungi aktual.co, Senin (22/12)
Kemudian tiba-tiba, Kata Rio, muncul surat pemberitahuan nomor 2993/-1.7711 taggall 19/12/14 sebagai tindak lanjut Surat Perintah Bongkar Walikota Kota Adm. Jakarta Barat Nomor 2279/-1.711.31 tgl 15/09/14, yang akan segera dilakukan penggusuran pada hari Selasa, 23/12/14.
“Ratusan rumah yg berdiri di atas bantaran kali Sekretaris RT 01 RW 05, RT 02 RW 04, dan RT 01, 02, 07, 08 RW 03 Kelurahan Kebon Jeruk Kecamatan Kebon Jeruk Jakarta Barat harus bersedia di Gusur, ya menjelang natal,” ungkapnya
Selain itu dia menuturkan dari informasi terakhir yang didapat warga, sejumlah korban penggusuran rencanya akan direlokasi ke rumah susun. Namun sayangnya rumah susun yang akan ditempati sejumlah warga tidak memenuhi kuota. Karena hanya 50 keluarga yang akan mendapatkan rumah susun.
“Inikan gak cukup, jumlahnya kan banyak,” ujar Rio
Unjukrasa pagi hari ini diperkirakan akan diikuti lebih dari 100 keluarga yang bermukim dibelakan apartemen binus square ini, Mereka menuntut Gubernur Basuki Thaja Purnama (Ahok) untuk memberikan solusi dari rencana penggusuran tersebut.

Artikel ini ditulis oleh:

Andy Abdul Hamid

Saat Tjahjo Kumolo Memimpin Upacara Hari Ibu

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menjadi Inspektur Upacara (IRUP) peringatan Hari Ibu di kantor Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Senin (22/12/2014). Dalam acara peringatan Hari Ibu, Menteri Dalam Negeri menyerahkan DIPA TA. 2015 kepada Pj. Es I. AKTUAL/MUNZIR

Inilah Sejarah Banjir Jakarta (8)

Jakarta, Aktual.co — Dalam melaksanakan pekerjaan, Kopro Banjir membagi pekerjaan menjadi dua proyek, yaitu proyek hilir dan proyek hulu. Proyek hilir mencakup normalisasi Sungai Cideng dan Sungai Krukut. Sungai itu perlu dinormalisasi untuk mengamankan pengalirannya di daerah kota sehingga airnya dapat dimasukkan ke Waduk Pluit. Kopro Banjir juga mengerjakan proyek hilir yang berjangka pendek, antara lain pengerukan Kali Angke, Sungai Pesanggrahan, Sungai Grogol dan pembuatan saluran Muara Karang.
Hal yang penting juga adalah penataan sungai, dengan mengadakan ruang terbuka di tepi sungai selebar lebih dari 6 meter agar saluran air berjalan lancar. Ruang terbuka ini merupakan jalur hijau. Hal lain adalah memperbaiki tanggul dan profil kanal banjir serta mengeruk dan merawat saluran pembuangan air di Jakarta bagian tengah, seperti saluran Jalan Surabaya, Jalan Madura, Pejambon, mengeruk Ciliwung di Pasar Ikan, saluran Kalibata, daerah Sentiong, Cempaka Putih dan Sunter.
Adapun proyek hulu mencakup pembuatan waduk, antara lain Waduk Tebet, Waduk Melati, dan Waduk Surabaya. Pembuatan Waduk Tebet didasarkan pada pemikiran bahwa daerah Tebet merupakan daerah perkampungan baru yang belum dipikirkan sistem pembuangan airnya. Selain itu, pintu air Manggarai, yang panjangnya hanya 80 meter kapasitasnya terlalu kecil dan sukar direhabilitasi. Hal ini memperlambat aliran air Sungai Ciliwung sehingga mengakibatkan banjir di Tebet.
Di daerah Tebet, prioritas yang dilakukan adalah menormalisasi saluran Tebet Timur dan membuat waduk di saluran Tebet Barat. Jadi, jika musim hukan air dari saluran Tebet Timur akan dialirkan terus sampai keluar di pintu air Manggarai, sedangkan air di saluran Tebet Barat ditampung di Waduk Tebet. Di samping itu, Kopro Banjir juga merencanakan Waduk Surabaya. Namun hal itu tidak terealisasikan.
Pembangunan Waduk Melati ditujukan untuk mengurangi beban Sungai Cideng dan Sungai Krukut. Waduk direncakan seluas 6-8 hektar dengan kedalaman 1-1,5 meter. Pemangku kepentingan juga membuat penyaluran Sungai Cideng ke waduk dan membuat pintu air di sebelah hilir pertemuan Sungai Cideng dan saluran Gresik. Untuk itu, saluran pembuang dari waduk perlu dibuat dan sebanyak empat pompa dengan kapasitas setengah meter kubik per detik perlu dipasang.
Keuntungan dari Waduk Melati adalah mengurangi debit Sungai Cideng dan memperkecil daerah pengaliran Sungai Cideng. Dengan adanya waduk ini, debit Sungai Cideng dapat dikurangi dan dapat digunakan untuk penggelontoran pada musim kemarau.
Untuk menghilangkan banjir yang disebabkan pengaruh Sungai Cideng di sebelah hulu kanal banjir Kalimalang, dan mengurangi banjir di Jalan Thamrin, dibuatlan Waduk Setiabudi dengan cara membuang air dari Sungai Cideng hulu langsung dialirkan ke saluran banjir. Waduk ini juga berfungsi sebagai pembuangan air lokak di sekitar aliran Sungai Cideng hulu. Air dari kedua waduk kemudian dialirkan ke saluran banjir dengan cara dipompa.
Proyek Setiabudi meliputi pembuatan dua waduk dengan luas 2 hektar dan 3 hektar, dilengkapi dengan pembuatan 3 gedung pompa berkapasitas 2 meter kubik per detik. Dengan demikian, daerah Setiabudi dan Jalan Thamrin terhindar dari banjir.
(Bersambung…)

Artikel ini ditulis oleh:

Andy Abdul Hamid

Berita Lain