Jakarta, Aktual.co — Sidang perkara tersangka ‘AH’, dugaan korupsi pengadaan peralatan farmasi lanjutan di Fakultas Farmasi Universitas Sumatera Utara (USU) tahun 2010 senilai Rp14 miliar akan digelar di Pengadilan Tipikor Medan, Senin (22/12).

Humas Pengadilan Negeri (PN) Medan, Nelson J Marbun, Minggu mengatakan sidang kasus tersebut merupakan yang pertama kali dilaksanakan di institusi hukum itu.

Menurut dia, sidang tersangka AH, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada proyek peralatan di Fakultas Farmasi USU, mendapat pengawalan dan diharapkan berlangsung tertib, aman lancar, serta tidak ada kendala.

“Berkas perkara kasus korupsi itu, diterima dari Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sumut, Jumat (12/12) siang,” ujar Nelson.

Dia menyebutkan, berkas korupsi tersebut diserahkan kepada Ketua PN Medan untuk diteliti dan ditunjuk majelis hakim yang mengadili perkara itu.

“Kasus perkara korupsi tersebut akan dihadiri para pengunjung dan masyarakat di Kota Medan,” kata Nelson.

Tersangka ‘AH’, ditahan di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Klas I A Tanjung Gusta Medan, sejak Senin (10/11).

Tersangka ‘AH’ dijerat dengan Pasal 1, 2 ayat 1 jo Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31/1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20/2001 dengan ancaman maksimal 20 tahun penjara.

Kasus korupsi ini ditangani oleh Kejagung sebagai penyidik awal.

Sebelum ditahan di Rutan Tanjung Gusta Medan, tersangka AH telah menjalani penahanan di Rutan Salemba, Jakarta oleh Kejagung.

Proyek tersebut bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2010, dengan pagu anggaran Rp25 miliar. Pelaksana proyek itu adalah PT Exatech Technologi Utama, dengan nilai kontrak Rp24.357.000.000.

Waktu pelaksanaan 120 hari, terhitung 1 April hingga 30 Juli 2010. Akibat perbuatan tersangka, negara diduga mengalami kerugian hingga Rp7.116.436.425.

Tersangka ‘AH’, diduga juga terlibat kasus korupsi pengadaan peralatan farmasi lanjutan di Fakultas Farmasi USU tahun 2010. Di mana proyek ini dikerjakan oleh PT Sean Hulbert Jaya, dengan nilai anggaran Rp14.770.184.000.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Pemerintahan Jokowi-JK miskin dukungan politik di parlemen, meskipun dukungan publik masih tinggi. Demikian disampaikan CEO Cyrus Network Hasan Nasbi saat rilis survei di Jakarta Selatan, Minggu (21/12).
Dengan demikian, kata Hasbi, pemerintahan Jokowi-JK rentan diobok-obok oleh parlemen, sekalipun dengan partai pendukungnya dalam beberapa tahun ke depan.
“Bulan madu pemerintahan Jokowi-JK tak sampai dua tahun, sebab tahun berikutnya sudah memikirkan pemilu,” ungkapnya. 
Oleh sebab itu, akan menyulitkan pemerintahan Jokowi ke depannya, terutama saat harus berhadapan dengan DPR RI. “Di negara manapun, pemerintahan yang tak mendapat support mayoritas akan jadi pemerintahan yang terisolasi,” sergahnya.
Sementara itu, Jokowi-JK juga dianggap tidak mempunyai kontrol yang efektif terhadap partai politik (parpol) yang ada di Indonesia, “PDIP dikontrol Megawati, Pak JK tidak punya kontrol efektif juga terhadap Golkar,” ujarnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Pemerintahan Jokowi-JK miskin dukungan politik di parlemen, meskipun dukungan publik masih tinggi. Demikian disampaikan CEO Cyrus Network Hasan Nasbi saat rilis survei di Jakarta Selatan, Minggu (21/12).
Dengan demikian, kata Hasbi, pemerintahan Jokowi-JK rentan diobok-obok oleh parlemen, sekalipun dengan partai pendukungnya dalam beberapa tahun ke depan.
“Bulan madu pemerintahan Jokowi-JK tak sampai dua tahun, sebab tahun berikutnya sudah memikirkan pemilu,” ungkapnya. 
Oleh sebab itu, akan menyulitkan pemerintahan Jokowi ke depannya, terutama saat harus berhadapan dengan DPR RI. “Di negara manapun, pemerintahan yang tak mendapat support mayoritas akan jadi pemerintahan yang terisolasi,” sergahnya.
Sementara itu, Jokowi-JK juga dianggap tidak mempunyai kontrol yang efektif terhadap partai politik (parpol) yang ada di Indonesia, “PDIP dikontrol Megawati, Pak JK tidak punya kontrol efektif juga terhadap Golkar,” ujarnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang telah menangani proyek dugaan korupsi mega proyek Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan senilai Rp900 miliar, Centre Point of Indonesia (CPI) masih dalam tahap penyelidikan.

“Kasusnya masih dalam tahap proses pengembangan dan sementara proses penyelidikan,” kata Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Abraham Samad di Makassar, Minggu (21/12).

Abraham yang berada di Makassar atas undangan Anti Corruption Committe (ACC) Sulawesi untuk merayakan hari ulang tahunnya ke-16 sekaligus menggelar dialog terbuka serta pemutaran film “Hilang”.

Mantan Direktur ACC Sulawesi itu menyebutkan, kasus dugaan korupsi dalam proyek CPI itu memang masih dalam penyelidikan, akan tetapi pihaknya tetap akan fokus dalam penyelidikan dan penyidikan kasus yang ditangani KPK.

“Status kasusnya itu masih penyelidikan, kita belum naikkan kepenyidikan. Kita hanya bisa melakukan penahanan kepada Gubernur, wali kota, bupati atau DPRD,” ungkapnya.

Sebelumnya, megaproyek Pemprov Sulsel dalam pembangunan CPI ini masuk grand corruption yang masih terus didalami. Laporan dari Komite Pemantau Legislatif (Kopel) itu disebutnya masih prematur.
 
CPI direncanakan dibangun di atas lahan reklamasi kawasan Pantai Losari dan Tanjung Bunga. Reklamasi sudah dilakukan sejak Maret 2010. Nantinya di kawasan reklamasi seluas 600 hektare itu akan dibangun pusat bisnis, pemerintahan, pariwisata, hiburan, dan olahraga berkelas.

Gubernur Sulsel Syahrul Yasin Limpo pada saat menjabat Gubernur Sulsel periode pertama berjanji di depan anggota dewan bahwa dana untuk proyek CPI diambil dari APBN. Namun, saat proyek dimulai pada 2009, uang yang digunakan dari APBD.

Hingga saat ini uang yang sudah digunakan untuk reklamasi lahan diambil dari APBD 2009-2014 dengan nilai Rp164 miliar lebih. Adapun dari pusat belum ada bantuan sepeser pun. Sejumlah anggota DPRD Sulsel mengungkapkan bahwa sejak awal mereka tidak setuju dengan mega proyek itu.

Sementara itu, Komisi Pemantau Legislatif (Kopel) Sulsel mendorong masalah proyek Center Poin of Indonesia (CPI) ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Kopel Sulsel sendiri telah menerima tantangan Gubernur Sulsel, Syahrul Yasin Limpo untuk membawa masalah CPI ke ranah hukum dengan melaporkan ke KPK RI.

Koordinator Divisi Advokasi Kinerja Keuangan Daerah Kopel Sulsel, Anwar Razak beberapa waktu lalu mengatakan, Kopel Sulsel sudah melaporkan temuan dugaan penyimpangan proyek CPI yang telah menghabiskan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebesar Rp141 miliar dan anggaran dari pinjaman Pusat Investasi Pemerintahan (PIP) sebesar Rp23 miliar.

Anwar mengungkapkan, Kopel Sulsel telah melaporkan dugaan penyimpangan proyek CPI ke KPK karena proyek tersebut telah menghabiskan APBD hingga ratusan miliar rupiah.

“Kami melaporkan dugaan penyimpangan proyek CPI ke KPK karena penanganan kasus di KPK cepat ditindaklanjuti. Kalau ditangani di kejaksaan pasti akan lama prosesnya,” katanya.
Anwar mengungkapkan setelah pihaknya melaporkan dugaan penyimpangan pada proyek CPI, KPK telah memeriksa beberapa dokumen tentang proyek CPI.

Artikel ini ditulis oleh: