Pengamat: Sikap MK Soal Todung Kekanak-Kanakan
Jakarta, Aktual.co — Peneliti Indonesian Legal Rountable (ILR) Erwin Natosmal Oemar menyebutkan bahwa Mahkamah Konstitusi (MK) bersikap kekanak-kanakan dengan melayangkan surat keberatan terhadap dua anggota Panitia Seleksi Calon Hakim Konstitusi (Pansel CHK) kepada Presiden Joko Widodo.
“Saya sebut ini kekanak-kanakkan karena ketika MK mempersoalkan dua orang ini, bagaimana pendapat MK tentang seleksi Maria Farida dan Patrialis Akbar yang jelas-jelas itu tidak transparan,” kata Erwin ketika dihubungi di Jakarta, Senin (15/12).
Hal itu dia sampaikan menanggapi keputusan MK yang kemudian mengirimkan surat keberatan kepada Presiden Joko Widodo terhadap penunjukan Refly Harun dan Todung Mulya Lubis sebagai anggota Pansel.
Terkait dengan seleksi Maria Farida dan Patrialis Akbar sebagai hakim konstitusi, Erwin menyebutkan bahwa MK tidak bersikap transparan.
“Sementara pada kasus ini mengapa disikapi secara kelembagaan. Pada titik ini saya melihat motifnya adalah motif politik,” ujar Erwin.
Sebelumnya dalam Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH) yang digelar pada Kamis (11/12),MK memutuskan untuk mengirim surat keberatan tersebut kepada Presiden Joko Widodo.
Sekretaris Jenderal MK Janedjri M Ghaffar mengatakan RPH tersebut mengamanatkan kepada Ketua MK untuk berkirim surat kepada Presiden Jokowi untuk mempertimbangkan kembali dua nama tersebut.
Menurut Janedjri, Refly maupun Todung merupakan advokat yang tercatat aktif berperkara di MK.
“Untuk menjaga objektivitas, kiranya Presiden dapat mempertimbangkan kembali keanggotaan kedua nama tersebut,” kata Janedjri saat konferensi pers, Jumat (12/12).
Kendati demikian, Erwui memiliki kepentingan yang lebih menonjol dibandingkan dengan advokat.
“Ingat, para advokat hanya membantu para pemohon. jika pun benar ada potensi konflik kepentingan, maka potensinya sangat kecil karena masih ada lima anggota pansel lainnya,” ujar dia.
Artikel ini ditulis oleh:
Nebby
