Jakarta, Aktual.co —  Kejaksaan Agung berencana akan menarik 96 jaksa yang saat ini ada berada di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Ketua KPK Abraham Samad mengatakan, rencana penarikan tersebut akan mengganggu ritme KPK dalam memebrantas korupsi terutama untuk kasus korupsi yang tengah bergulir di KPK.
“Jadi kalau tiba-tiba saja ditarik, ternyata kekosongan itu tidak diberikan berarti itu sebenarnya mengganggu ritme pemberantasan korupsi,” kata Abraham Samad di Gedung KPK, Senin (15/12).
Menurut Samad, lembaga penegak hukum seperti Kejaksaan, Kepolisian dan KPK seharusnya bersinergi untuk memberantas korupsi. Karena selama ini, Jaksa yang dtempatkan di KPK adalah Jaksa yang memiliki integritas kuat dalam memberantas korupsi.
Samad mengatakan, untuk membangun integritas penyidik maupun jaksa di KPK tidaklah mudah, karena menurut Samad, ada sistem khusus yang dilakukan untuk membentuk Jaksa yang berintegritas.
Bukan hanya itu, menurut Samad seharusnya lembaga penegak hukum seperti Kejaksaan, Kepolisian dan KPK, bersinergi dalam memberantas korupsi.
“KPK tidak bisa dibiarkan sendiri sebagai lembaga untuk memberantas korupsi tanpa didukung lembaga lain, penyidik di sini jumlahnya berapa, terus mau ditarik lagi, itu sama saja kalau tiba-tiba ditarik kaya orang yang kakinya patah sebelah jadi pincang, pastilah beda orang dengan dua kaki dan satu kaki,” tandasnya.
Disinggung apakah rencana penarikan Jaksa tersebut sebagai upaya pelemahan KPK, Samad belum bisa menyimpulkannya. “Belum ada kesimpulan kearah sana,” tutup dia.

Artikel ini ditulis oleh:

Nebby

Jakarta, Aktual.co —  Kejaksaan Agung berencana akan menarik 96 jaksa yang saat ini ada berada di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Ketua KPK Abraham Samad mengatakan, rencana penarikan tersebut akan mengganggu ritme KPK dalam memebrantas korupsi terutama untuk kasus korupsi yang tengah bergulir di KPK.
“Jadi kalau tiba-tiba saja ditarik, ternyata kekosongan itu tidak diberikan berarti itu sebenarnya mengganggu ritme pemberantasan korupsi,” kata Abraham Samad di Gedung KPK, Senin (15/12).
Menurut Samad, lembaga penegak hukum seperti Kejaksaan, Kepolisian dan KPK seharusnya bersinergi untuk memberantas korupsi. Karena selama ini, Jaksa yang dtempatkan di KPK adalah Jaksa yang memiliki integritas kuat dalam memberantas korupsi.
Samad mengatakan, untuk membangun integritas penyidik maupun jaksa di KPK tidaklah mudah, karena menurut Samad, ada sistem khusus yang dilakukan untuk membentuk Jaksa yang berintegritas.
Bukan hanya itu, menurut Samad seharusnya lembaga penegak hukum seperti Kejaksaan, Kepolisian dan KPK, bersinergi dalam memberantas korupsi.
“KPK tidak bisa dibiarkan sendiri sebagai lembaga untuk memberantas korupsi tanpa didukung lembaga lain, penyidik di sini jumlahnya berapa, terus mau ditarik lagi, itu sama saja kalau tiba-tiba ditarik kaya orang yang kakinya patah sebelah jadi pincang, pastilah beda orang dengan dua kaki dan satu kaki,” tandasnya.
Disinggung apakah rencana penarikan Jaksa tersebut sebagai upaya pelemahan KPK, Samad belum bisa menyimpulkannya. “Belum ada kesimpulan kearah sana,” tutup dia.

Artikel ini ditulis oleh:

Nebby

Jakarta, Aktual.co — Wakil Sekjen PDIP, Ahmad Basarah meyakini jika Joko Widodo (Jokowi) tidak akan maju sebagai calon ketua umum PDI Perjuangan, di Kongres 2015 nanti.
Alasannya, karena Jokowi sudah menggariskan bahwa menteri di kabinetnya dilarang rangkap jabatan di partai.
“Logikanya sederhana, kalau menteri yang tugasnya ad hoc dilarang, karena dianggap mengganggu fokus apalagi dengan jabatan presiden yang tanggung jawabnya lebih luas dari menteri. Tidak mungkin dia double standar,” ucap dia ketika dikonfirmasi, di Jakarta, Senin (15/12).
Selain itu, ia pun berkeyakinan bila mantan Gubernur DKI Jakarta itu tidak akan mencalonkan dirinya, pasalnya dalam rakernas PDIP, di Semarang beberapa waktu lalu.
“Pada Rakernas kemarin, dia (Jokowi) yang mencalonkan Megawati sebagai ketua umum. Lalu usulan Jokowi itu diamini peserta rakernas. Jadi saat kongres tinggal ditetapkan Megawati sebagai ketum. Jadi sangat tidak mungkin Pak Jokowi dicalon,” ujar Ketua Fraksi MPR RI fraksi PDIP itu.
Pun demikian, sambung dia, menanggapi hasil survei Cyrus Network yang mengatakan Jokowi berpeluang menggeser Megawati Soekarnoputri, dinilai hanya pendapat biasa. Sebab, semua keputusan akan diambil sendiri oleh internal partai berlambang banteng moncong putih tersebut.
“Silahkan saja berpendapat, urusan PDIP adalah urusan rumah tangga PDIP. Orang boleh beri pendapat tapi pada akhirnya keputusa penting menyangkut masa depan partai menjadi yuridiksi politik partai,” pungkasnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Novrizal Sikumbang