Jakarta, Aktual.co — Publik disinyalir bakal memberikan dukungan lebih besar terhadap Presiden Joko Widodo dibandingkan kepada Megawati Soekarnoputri untuk menjadi Ketua Umum PDI Perjuangan periode selanjutnya, 
Demikian disampaikan CEO lembaga riset Cyrus Network Hasan Nasbi, Senin (15/12).
Berdasarkan hasil survei tatap muka yang dilakukan Cyrus Network pada 1-7 Desember 2014 lalu terhadap 1.220 responden, yang tersebar di 122 desa dari 33 provinsi, dukungan terhadap Jokowi sebagai ketua umum lebih besar dibandingkan dukungan terhadap Megawati Soekarnoputri maupun Puan Maharani.
“Dibandingkan tokoh-tokoh PDIP lainnya, dukungan terhadap Megawati untuk menjadi Ketua Umum hanya sebesar 16 persen atau lebih rendah dari Puan Maharani 18 persen dan Jokowi 26 persen,” ujar Hasan Nasbi.
Dalam konstituen PDIP sendiri dukungan terhadap Jokowi 28 persen, atau lebih tinggi dari Megawati sebesar 23 persen dan Puan Maharani 17 persen.
Hasan mengatakan temuan ini mengindikasikan bahwa separuh pendukung PDIP mulai melihat bahwa regenerasi di partai ini adalah sesuatu yang penting untuk ditindaklanjuti.
Secara umum, kata dia, regenerasi kepemimpinan partai politik dianggap menjadi hal penting oleh masyarakat. Menurut dia, publik menilai tokoh senior partai politik perlu memberikan kesempatan kepada tokoh-tokoh lebih muda untuk memimpin partainya.
“Secara umum 80 persen responden menginginkan agar partai politik dipimpin ketua umum berusia 41-60 tahun. Selain itu 61 persen responden menyatakan sebaiknya tokoh parpol berusia diatas 60 tahun ditempatkan sebagai Dewan Pembina, Dewan Pertimbangan atau Dewan Penasihat partai, bukan pengurus harian partai,” ungkap Hasan Nasbi.
Selain PDIP, hal yang sama juga terjadi di Partai Golkar. Menurut Hasan, publik menilai sebaiknya Aburizal Bakrie memberikan kursi ketua umum kepada kader muda.
“Hipotesisnya Bu Mega dan Pak Aburizal sudah cukup lama di dunia politik, namanya sudah sering muncul. Selain itu mulai tersedia tokoh pengganti di PDIP dan Golkar,” ujar dia.
Namun, regenerasi ini dinilai belum perlu terjadi di Partai Demokrat dan Partai Gerindra. Sebab di dalam dua partai itu, belum ada nama tokoh yang mampu menggantikan kharisma ketua umumnya yakni Susilo Bambang Yudhoyono dan Prabowo Subianto.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Publik disinyalir bakal memberikan dukungan lebih besar terhadap Presiden Joko Widodo dibandingkan kepada Megawati Soekarnoputri untuk menjadi Ketua Umum PDI Perjuangan periode selanjutnya, 
Demikian disampaikan CEO lembaga riset Cyrus Network Hasan Nasbi, Senin (15/12).
Berdasarkan hasil survei tatap muka yang dilakukan Cyrus Network pada 1-7 Desember 2014 lalu terhadap 1.220 responden, yang tersebar di 122 desa dari 33 provinsi, dukungan terhadap Jokowi sebagai ketua umum lebih besar dibandingkan dukungan terhadap Megawati Soekarnoputri maupun Puan Maharani.
“Dibandingkan tokoh-tokoh PDIP lainnya, dukungan terhadap Megawati untuk menjadi Ketua Umum hanya sebesar 16 persen atau lebih rendah dari Puan Maharani 18 persen dan Jokowi 26 persen,” ujar Hasan Nasbi.
Dalam konstituen PDIP sendiri dukungan terhadap Jokowi 28 persen, atau lebih tinggi dari Megawati sebesar 23 persen dan Puan Maharani 17 persen.
Hasan mengatakan temuan ini mengindikasikan bahwa separuh pendukung PDIP mulai melihat bahwa regenerasi di partai ini adalah sesuatu yang penting untuk ditindaklanjuti.
Secara umum, kata dia, regenerasi kepemimpinan partai politik dianggap menjadi hal penting oleh masyarakat. Menurut dia, publik menilai tokoh senior partai politik perlu memberikan kesempatan kepada tokoh-tokoh lebih muda untuk memimpin partainya.
“Secara umum 80 persen responden menginginkan agar partai politik dipimpin ketua umum berusia 41-60 tahun. Selain itu 61 persen responden menyatakan sebaiknya tokoh parpol berusia diatas 60 tahun ditempatkan sebagai Dewan Pembina, Dewan Pertimbangan atau Dewan Penasihat partai, bukan pengurus harian partai,” ungkap Hasan Nasbi.
Selain PDIP, hal yang sama juga terjadi di Partai Golkar. Menurut Hasan, publik menilai sebaiknya Aburizal Bakrie memberikan kursi ketua umum kepada kader muda.
“Hipotesisnya Bu Mega dan Pak Aburizal sudah cukup lama di dunia politik, namanya sudah sering muncul. Selain itu mulai tersedia tokoh pengganti di PDIP dan Golkar,” ujar dia.
Namun, regenerasi ini dinilai belum perlu terjadi di Partai Demokrat dan Partai Gerindra. Sebab di dalam dua partai itu, belum ada nama tokoh yang mampu menggantikan kharisma ketua umumnya yakni Susilo Bambang Yudhoyono dan Prabowo Subianto.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Mabes Polri siap mengungkap dalang yang bermain dalam peristiwa sepakbola gajah yang terjadi antara PSIS Semarang dan PSS Sleman, pada Rabu 29 Oktober 2014 lalu.
“Bila ada pidana , bisa kita usut,” ujar Boy, di Mabes Polri, Jakarta, Senin (15/12).
Oleh karena itu, Polri meminta masyrakat supaya segera melapor jika menemukan adanya unsur pidana dalam peristiwa tersebut.
Ia menegaskan, PSSI pun harus kooperatif memberikan data hasil investigasi mereka terhadap peristiwa memalukan tersebut. 
“Kalau tidak ada dukungan data ya sama saja, jadi harus kooperatif,” kata dia.
Sebelumnya, Kepolisian Republik Indonesia siap menyelidiki Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI) jika terindikasi melanggar pidana. Sebab, saat ini timbul banyak keluhan dari masyarakat yang mencium adanya praktik pengaturan skor dan pelanggaran lain dalam tubuh PSSI.

Artikel ini ditulis oleh:

Nebby

Jakarta, Aktual.co — Mabes Polri siap mengungkap dalang yang bermain dalam peristiwa sepakbola gajah yang terjadi antara PSIS Semarang dan PSS Sleman, pada Rabu 29 Oktober 2014 lalu.
“Bila ada pidana , bisa kita usut,” ujar Boy, di Mabes Polri, Jakarta, Senin (15/12).
Oleh karena itu, Polri meminta masyrakat supaya segera melapor jika menemukan adanya unsur pidana dalam peristiwa tersebut.
Ia menegaskan, PSSI pun harus kooperatif memberikan data hasil investigasi mereka terhadap peristiwa memalukan tersebut. 
“Kalau tidak ada dukungan data ya sama saja, jadi harus kooperatif,” kata dia.
Sebelumnya, Kepolisian Republik Indonesia siap menyelidiki Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI) jika terindikasi melanggar pidana. Sebab, saat ini timbul banyak keluhan dari masyarakat yang mencium adanya praktik pengaturan skor dan pelanggaran lain dalam tubuh PSSI.

Artikel ini ditulis oleh:

Nebby