27 Desember 2025
Beranda blog Halaman 40632

Imbangi AIIB, DPR Buka Poros Baru dengan MIKTA?

Jakarta, Aktual.co — Pimpinan DPR RI mengatakan tahun depan akan melakukan pertemuan konsultasi antar pimpinan Parlemen oleh lima negara MIKTA (Meksiko, Indonesia, Korea Selatan, Turki dan Australia), di Seoul, Korea Selatan. 
Karena itu, Pimpinan DPR menerima kunjungan Duta Besar Korea Selatan (Korsel) di Indonesia, Taiyoung Cho, di ruang pimpinan DPR RI, Senin (15/12).
Dalam pertemuan yang berlangsung tertutup itu, pimpinan  DPR yang diwakili Wakil Ketua DPR RI, Fahri Hamzah mengatakan jika pertemuan itu adalah hal biasa yang dilakukan dalam menjaga hubungan bilateral kedua negara dan negara  MIKTA.
“Ini tentu menarik karena dimensinya lebih luas dan dapat menyebabkan Indonesia dapat menggalang negara yang secara ekonomi mungkin dalam satu fase pertumbuhan yang dapat diintegrasikan ke depan. Nah itu yang dibicarakan,” ungkap dia.
Sementara itu, kata Fahri, banyak yang perlu dicontoh oleh pemerintah Indonesia ihwal perkembangan industri di Korea Selatan yang sangat progresif.
“Korea Selatan sebagai negara secara industri sangat progresif dan kebetulan Jokowi dari Korsel dan saya sempat menyampaikan dari akun twitter saya agar Jokowi meniru perkembangan korsel,seperti industri otomatifnya yang sudah dapat menyaingi Jepang,” kata dia usai menggelar pertemuan dangan Duta Besar Korsel, di Nusantara III, Jakarta, Senin (15/12).
Seperti diketahui, awalnya, Australia, Korsel dan Indonesia adalah negara yang menolak bergabung AIIB (Asian Infrastructure Investment Bank). Namun, Indonesia melalui Presiden Jokowi menyatakan bergabung dengan AIIB.

Artikel ini ditulis oleh:

Novrizal Sikumbang

Imbangi AIIB, DPR Buka Poros Baru dengan MIKTA?

Jakarta, Aktual.co — Pimpinan DPR RI mengatakan tahun depan akan melakukan pertemuan konsultasi antar pimpinan Parlemen oleh lima negara MIKTA (Meksiko, Indonesia, Korea Selatan, Turki dan Australia), di Seoul, Korea Selatan. 
Karena itu, Pimpinan DPR menerima kunjungan Duta Besar Korea Selatan (Korsel) di Indonesia, Taiyoung Cho, di ruang pimpinan DPR RI, Senin (15/12).
Dalam pertemuan yang berlangsung tertutup itu, pimpinan  DPR yang diwakili Wakil Ketua DPR RI, Fahri Hamzah mengatakan jika pertemuan itu adalah hal biasa yang dilakukan dalam menjaga hubungan bilateral kedua negara dan negara  MIKTA.
“Ini tentu menarik karena dimensinya lebih luas dan dapat menyebabkan Indonesia dapat menggalang negara yang secara ekonomi mungkin dalam satu fase pertumbuhan yang dapat diintegrasikan ke depan. Nah itu yang dibicarakan,” ungkap dia.
Sementara itu, kata Fahri, banyak yang perlu dicontoh oleh pemerintah Indonesia ihwal perkembangan industri di Korea Selatan yang sangat progresif.
“Korea Selatan sebagai negara secara industri sangat progresif dan kebetulan Jokowi dari Korsel dan saya sempat menyampaikan dari akun twitter saya agar Jokowi meniru perkembangan korsel,seperti industri otomatifnya yang sudah dapat menyaingi Jepang,” kata dia usai menggelar pertemuan dangan Duta Besar Korsel, di Nusantara III, Jakarta, Senin (15/12).
Seperti diketahui, awalnya, Australia, Korsel dan Indonesia adalah negara yang menolak bergabung AIIB (Asian Infrastructure Investment Bank). Namun, Indonesia melalui Presiden Jokowi menyatakan bergabung dengan AIIB.

Artikel ini ditulis oleh:

Novrizal Sikumbang

PT Transjakarta: Tidak Ada Penambahan Armada Jelang Natal

Jakarta, Aktual.co —Operasional busway Transjakarta menjelang Hari Raya Natal tetap normal tanpa adanya tambahan armada.
“Operasionalnya normal, tidak seperti layanan ketika perayaan Hari Raya Idul Fitri yang lalu,” kata Humas PT Transjakarta Sri Ulina kepada Antara di Jakarta, Senin (15/12).
Menurut Sri, layanan yang akan berubah diprediksi adalah layanan pada perayaan Tahun Baru, namun hal tersebut masih dalam tahap pembahasan oleh pihaknya.
“Yang jelas tidak ada tambahan armada untuk Natal, namun jika ada kejadian yang membutuhkan armada maka akan disiapkan oleh pihak Transjakarta,” ujarnya.
Dia juga menuturkan saat ini penerapan tiket elektronik (e-tiket) di 10 koridor Transjakarta sudah mencapai di atas 75 persen.
“Meskipun demikian di koridor empat dan enam masih dilakukan proses penginstalan sistem serta perangkatnya,” katanya lagi.
Dia menjelaskan pihaknya berharap agar penerapan tiket elektronik ini dapat segera diselesaikan sehingga semua masyarakat dapat menikmati layanan Transjakarta dengan maksimal.
“Kami berharap di tahun 2015 semua koridor Transjakarta sudah dapat menerapkan tiket elektronik,” tambahnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Andy Abdul Hamid

PT Transjakarta: Tidak Ada Penambahan Armada Jelang Natal

Jakarta, Aktual.co —Operasional busway Transjakarta menjelang Hari Raya Natal tetap normal tanpa adanya tambahan armada.
“Operasionalnya normal, tidak seperti layanan ketika perayaan Hari Raya Idul Fitri yang lalu,” kata Humas PT Transjakarta Sri Ulina kepada Antara di Jakarta, Senin (15/12).
Menurut Sri, layanan yang akan berubah diprediksi adalah layanan pada perayaan Tahun Baru, namun hal tersebut masih dalam tahap pembahasan oleh pihaknya.
“Yang jelas tidak ada tambahan armada untuk Natal, namun jika ada kejadian yang membutuhkan armada maka akan disiapkan oleh pihak Transjakarta,” ujarnya.
Dia juga menuturkan saat ini penerapan tiket elektronik (e-tiket) di 10 koridor Transjakarta sudah mencapai di atas 75 persen.
“Meskipun demikian di koridor empat dan enam masih dilakukan proses penginstalan sistem serta perangkatnya,” katanya lagi.
Dia menjelaskan pihaknya berharap agar penerapan tiket elektronik ini dapat segera diselesaikan sehingga semua masyarakat dapat menikmati layanan Transjakarta dengan maksimal.
“Kami berharap di tahun 2015 semua koridor Transjakarta sudah dapat menerapkan tiket elektronik,” tambahnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Andy Abdul Hamid

Pemprov DKI Bakal Hapus Sumbangan Dana PMI

Jakarta, Aktual.co —Sistem penggalangan atau sumbangan dana Palang Merah Indonesia yang banyak dijumpai di bioskop, restoran, hotel dan tempat lainnya, rencananya akan dihapus Pemprov DKI.
Menurut Asisten Kesejahteraan Masyarakat (Askesmas) Sekda Provinsi DKI Jakarta, Bambang Sugiyono bahwa sumbangan yang selama ini tersebar dibeberapa tempat-tempat hiburan membuat masyarakat merasa keberatan. 
“Ada rasa khawatir di masyarakat kalau hasil sumbangan mereka tidak sampai ke PMI, tapi ke oknum yang mau cari keuntungan pribadi. Itu ujung-ujungnya membuat buruk citra dari pemerintah,” katanya kepada wartawan, Senin (15/12). 
Dengan adanya rasa khawatir tersebut,maka lanjut Bambang pemerintah dalam hal ini Pemprov DKI berinisiasi mengganti mekanisme sumbangan PMI dari manual menjadi autodebet. Hal itu dimaksudkan untuk menghindari terjadinya penyimpangan dana di lapangan.
“Memang kita akui dengan dihapuskannya kupon, pendapatan PMI akan berkurang.‎ Tapi itu bisa diatasi, anggota PMI nanti kita pacu agar lebih kreatif dalam meminta donasi,” tambahnya. 
Ia mengutarakan, di lapangan, kupon dana PMI banyak yang diduplikasi oknum tertentu untuk mengeruk keuntungan pribadi. Kondisi itu diperparah dengan tidak adanya petugas yang bertugas mengawasi penyebaran kupon.
“Yang terjadi di lapangan saat ini, pihak PMI menyebarkan ribuan kupon ke seluruh wilayah DKI. Tapi tidak ada yang mengawasi,” ucapnya.
Menurut Bambang, sudah saatnya segala transaksi wajib maupun sukarela dilakukan secara online. Selain praktis, hal ini juga dapat mengembalikan kepercayaan dari masyarakat terhadap pemerintah.

Artikel ini ditulis oleh:

Andy Abdul Hamid

Pemprov DKI Bakal Hapus Sumbangan Dana PMI

Jakarta, Aktual.co —Sistem penggalangan atau sumbangan dana Palang Merah Indonesia yang banyak dijumpai di bioskop, restoran, hotel dan tempat lainnya, rencananya akan dihapus Pemprov DKI.
Menurut Asisten Kesejahteraan Masyarakat (Askesmas) Sekda Provinsi DKI Jakarta, Bambang Sugiyono bahwa sumbangan yang selama ini tersebar dibeberapa tempat-tempat hiburan membuat masyarakat merasa keberatan. 
“Ada rasa khawatir di masyarakat kalau hasil sumbangan mereka tidak sampai ke PMI, tapi ke oknum yang mau cari keuntungan pribadi. Itu ujung-ujungnya membuat buruk citra dari pemerintah,” katanya kepada wartawan, Senin (15/12). 
Dengan adanya rasa khawatir tersebut,maka lanjut Bambang pemerintah dalam hal ini Pemprov DKI berinisiasi mengganti mekanisme sumbangan PMI dari manual menjadi autodebet. Hal itu dimaksudkan untuk menghindari terjadinya penyimpangan dana di lapangan.
“Memang kita akui dengan dihapuskannya kupon, pendapatan PMI akan berkurang.‎ Tapi itu bisa diatasi, anggota PMI nanti kita pacu agar lebih kreatif dalam meminta donasi,” tambahnya. 
Ia mengutarakan, di lapangan, kupon dana PMI banyak yang diduplikasi oknum tertentu untuk mengeruk keuntungan pribadi. Kondisi itu diperparah dengan tidak adanya petugas yang bertugas mengawasi penyebaran kupon.
“Yang terjadi di lapangan saat ini, pihak PMI menyebarkan ribuan kupon ke seluruh wilayah DKI. Tapi tidak ada yang mengawasi,” ucapnya.
Menurut Bambang, sudah saatnya segala transaksi wajib maupun sukarela dilakukan secara online. Selain praktis, hal ini juga dapat mengembalikan kepercayaan dari masyarakat terhadap pemerintah.

Artikel ini ditulis oleh:

Andy Abdul Hamid

Berita Lain