Jakarta, Aktual.co — Petani kelapa di Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil), Provinsi Riau, perlu dilindungi agar mereka tidak menjadi korban permainan harga, dengan membuat regulasi penetapan harga dasar produk kelapa seperti diterapkan pada harga tandan buah sawit segar.

“Pusat melalui Kementerian Pertanian harus mendorong agar regulasi ini bisa dibuat dan diterapkan bila memang ada kepedulian dalam melindungi nasib petani kelapa di Indragiri Hilir, yang merupakan produsen kelapa terbesar di Indonesia,” kata Bupati HM Wardan Inhil di sela kegiatan Musabaqah Tilawatil Quran Provinsi Riau, di Tembilahan, Minggu (14/12).

Selama ini harga kelapa berfluktuatif dan sangat tergantung pada hasil panen serta penawaran dari perusahaan baik melalui pengumpul maupun penjualan langsung, sehingga ketiadaan harga dasar itu posisi tawar petani masih lemah.

Harga kelapa perkilogramnya ada kalanya menurut bupati mencapai harga Rp600-Rp800 sehingga petani membiarkan kelapanya tidak dipanen bahkan hingga setahun.

“Kondisi ini tentunya sangat memprihatinkan apalagi kalau dikaitkan bahwa 75 persen penduduk Indragiri Hilir dengan populasi hampir 800 ribu jiwa menggantungkan hidup dari hasil kelapa dan industri pendukungnya,” ujar Wardan yang pernah menjabat sebagai Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Riau itu.

Indragiri Hilir yang bahkan dijuluki sebagai “Tanah Hamparan Kelapa Dunia” itu dengan luas lahan kelapa dalam 295.380 Ha dan kelapa hybrida 67.055 Ha dan produksi 390.924 ton/tahun serta 28.770 ton (Hybrida), petaninya perlu mendapat proteksi dari pemerintah agar hasil kelapa mampu menopang kebutuhan hidup petaninya.

“Dengan harga Rp600-Rp800 perkg, petani jelas akan terpukul dan ekonomi merek terpuruk. Kita menginginkan agar harga dasar kelapa bisa dipatok di angka Rp2.000/kg,” ujar Wardan.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Petani kelapa di Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil), Provinsi Riau, perlu dilindungi agar mereka tidak menjadi korban permainan harga, dengan membuat regulasi penetapan harga dasar produk kelapa seperti diterapkan pada harga tandan buah sawit segar.

“Pusat melalui Kementerian Pertanian harus mendorong agar regulasi ini bisa dibuat dan diterapkan bila memang ada kepedulian dalam melindungi nasib petani kelapa di Indragiri Hilir, yang merupakan produsen kelapa terbesar di Indonesia,” kata Bupati HM Wardan Inhil di sela kegiatan Musabaqah Tilawatil Quran Provinsi Riau, di Tembilahan, Minggu (14/12).

Selama ini harga kelapa berfluktuatif dan sangat tergantung pada hasil panen serta penawaran dari perusahaan baik melalui pengumpul maupun penjualan langsung, sehingga ketiadaan harga dasar itu posisi tawar petani masih lemah.

Harga kelapa perkilogramnya ada kalanya menurut bupati mencapai harga Rp600-Rp800 sehingga petani membiarkan kelapanya tidak dipanen bahkan hingga setahun.

“Kondisi ini tentunya sangat memprihatinkan apalagi kalau dikaitkan bahwa 75 persen penduduk Indragiri Hilir dengan populasi hampir 800 ribu jiwa menggantungkan hidup dari hasil kelapa dan industri pendukungnya,” ujar Wardan yang pernah menjabat sebagai Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Riau itu.

Indragiri Hilir yang bahkan dijuluki sebagai “Tanah Hamparan Kelapa Dunia” itu dengan luas lahan kelapa dalam 295.380 Ha dan kelapa hybrida 67.055 Ha dan produksi 390.924 ton/tahun serta 28.770 ton (Hybrida), petaninya perlu mendapat proteksi dari pemerintah agar hasil kelapa mampu menopang kebutuhan hidup petaninya.

“Dengan harga Rp600-Rp800 perkg, petani jelas akan terpukul dan ekonomi merek terpuruk. Kita menginginkan agar harga dasar kelapa bisa dipatok di angka Rp2.000/kg,” ujar Wardan.

Artikel ini ditulis oleh: