Jakarta, Aktual.co — Mahasiswa asal Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara, yang menamakan dirinya Front Pemuda Muna-III (FPM-III), meminta kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara agar perbaikan jalan Lawa-Lakapera segera dirampungkan.
Pengurus FPM-III Muhammad Pasitoka mengatakan, proyek pengaspalan jalan dikabupaten Muna sudah merupakan masalah besar yang seharusnya sudah menjadi perhatian pemerintah.
“Kami juga meminta kepada pemerintah untuk memanggil penanggung jawab proyek perbaikan jalan Lawa-Lakapera karena kami nilai belum selesai hingga saat ini dan akibatnya sangat merugikan masyarakat,” kata dia di Kendari, Minggu (14/12).
Dia menambahkan, masyarakat Kabupaten Muna, sudah lama menderita terkait rusaknya jalan di daerah tersebut. Kerugian masyarakat akibat rusaknya jalan provinsi tersebut berupa gangguan kesehatan karena setiap hari masyarakat harus menghirup debu dan jika musim hujan masyarakat harus ektra hati-hati untuk melintasinya karena jalanan tersebut licin dan becek.
Selain itu, kerugian yang paling besar adalah disektor ekonomi masyarakat karena harus terhambat kondisi infrastruktur jalan yang rusak parah untuk mendistribusikan hasil pertanian dan perkebunan milik mereka.
“Bahkan dijalur tersebut sering terjadi kecelakaan akibat rusaknya jalan, maka dari itu kami meminta kepada pemerintah untuk segera merampungkan perbaikannya,” kata dia.
Dia menambahkan, jalur tersebut memiliki fungsi yang sangat vital karena menghubungkan dua kabupaten di Sulltra itu yakni Kabupaten Muna dan Kabupaten Buton sekaligus jalur tersebut sebagai jalur ekonomi bagi masyarakat.
Menurutnya, Pemerintah Provinsi seakan-akan tidak memperhatikan kondisi tersebut. Sedangkan jalan merupakan salah satu objek vital yang sangat dibutuhkan masyarakat untuk meningkatkan perekonomian dan kesejahteraannya.
“Saat ini betul jalan telah diperbaiki dari Raha sampai Lawa, tetapi kita tidak boleh lupa kalau jalan tersebut bukan saja hanya sampai di Lawa tetapi sampai di Lakapera.”
Dia menambahkan, dengan alasan tersebut, maka pihak legsilatif dan eksekutif didaerah itu harus menganggarkan dan memperjuangkan pengaspalan jalan khususnya dari Kecamatan Lawa menuju Lakapera.
Mahasiswa itu juga meminta, percepatan pekerjaan pengaspalan anggaran APBD 2014 yang dialokasikan untuk perbaikan jalan Lawa-Lakapera dan pengalihan status jalan provinsi menjadi jalan nasional dari Raha sampai lakapera.
Selain itu, mereka juga meminta kepada anggota DPRD Sultra untuk membentuk panitia khusus (Pansus), untuk mengawal anggaran yang diperuntukan bagi perbaikan jalan Lawa Lakapera.

Artikel ini ditulis oleh:

Wisnu

Jakarta, Aktual.co — Mahasiswa asal Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara, yang menamakan dirinya Front Pemuda Muna-III (FPM-III), meminta kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara agar perbaikan jalan Lawa-Lakapera segera dirampungkan.
Pengurus FPM-III Muhammad Pasitoka mengatakan, proyek pengaspalan jalan dikabupaten Muna sudah merupakan masalah besar yang seharusnya sudah menjadi perhatian pemerintah.
“Kami juga meminta kepada pemerintah untuk memanggil penanggung jawab proyek perbaikan jalan Lawa-Lakapera karena kami nilai belum selesai hingga saat ini dan akibatnya sangat merugikan masyarakat,” kata dia di Kendari, Minggu (14/12).
Dia menambahkan, masyarakat Kabupaten Muna, sudah lama menderita terkait rusaknya jalan di daerah tersebut. Kerugian masyarakat akibat rusaknya jalan provinsi tersebut berupa gangguan kesehatan karena setiap hari masyarakat harus menghirup debu dan jika musim hujan masyarakat harus ektra hati-hati untuk melintasinya karena jalanan tersebut licin dan becek.
Selain itu, kerugian yang paling besar adalah disektor ekonomi masyarakat karena harus terhambat kondisi infrastruktur jalan yang rusak parah untuk mendistribusikan hasil pertanian dan perkebunan milik mereka.
“Bahkan dijalur tersebut sering terjadi kecelakaan akibat rusaknya jalan, maka dari itu kami meminta kepada pemerintah untuk segera merampungkan perbaikannya,” kata dia.
Dia menambahkan, jalur tersebut memiliki fungsi yang sangat vital karena menghubungkan dua kabupaten di Sulltra itu yakni Kabupaten Muna dan Kabupaten Buton sekaligus jalur tersebut sebagai jalur ekonomi bagi masyarakat.
Menurutnya, Pemerintah Provinsi seakan-akan tidak memperhatikan kondisi tersebut. Sedangkan jalan merupakan salah satu objek vital yang sangat dibutuhkan masyarakat untuk meningkatkan perekonomian dan kesejahteraannya.
“Saat ini betul jalan telah diperbaiki dari Raha sampai Lawa, tetapi kita tidak boleh lupa kalau jalan tersebut bukan saja hanya sampai di Lawa tetapi sampai di Lakapera.”
Dia menambahkan, dengan alasan tersebut, maka pihak legsilatif dan eksekutif didaerah itu harus menganggarkan dan memperjuangkan pengaspalan jalan khususnya dari Kecamatan Lawa menuju Lakapera.
Mahasiswa itu juga meminta, percepatan pekerjaan pengaspalan anggaran APBD 2014 yang dialokasikan untuk perbaikan jalan Lawa-Lakapera dan pengalihan status jalan provinsi menjadi jalan nasional dari Raha sampai lakapera.
Selain itu, mereka juga meminta kepada anggota DPRD Sultra untuk membentuk panitia khusus (Pansus), untuk mengawal anggaran yang diperuntukan bagi perbaikan jalan Lawa Lakapera.

Artikel ini ditulis oleh:

Wisnu

Jakarta, Aktual.co — Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Mohammad Nuh menegaskan, Permendikbud Nomor 160/2014 yang ditandatangani Mendikbud Anies Baswedan pada 11 Desember 2014 mewajibkan pembelakuan Kurikulum 2013 paling lama tahun ajaran 2019/2020.
“Jadi, seluruh sekolah wajib melaksanakan Kurikulum 2013 paling lama tahun ajaran 2019/2020 dan istilah ‘paling lama’ itu berarti bisa dimulai sejak sekarang juga,” katanya di sela peletakan batu pertama SMP Al-Islah, Gunung Anyar, Surabaya, Minggu (14/12).
Dalam Permendikbud itu, pemerintah menyebut sekolah yang sudah tiga semester melaksanakan Kurikulum 2013 wajib melaksanakan mulai sekarang, namun bagi sekolah yang keberatan bisa mengajukan untuk kembali ke Kurikulum 2006 (KTSP 2006).
“Permendikbud juga menyebutkan bahwa sekolah yang masih satu semester melaksanakan Kurikulum 2013 kembali ke Kurikulum 2006, tapi sekolah yang belum melaksanakan Kurikulum 2013 itu akan disiapkan pelatihan dan pendampingan Kurikulum 2013,” katanya.
Menurut dia, pelatihan dan pendampingan Kurikulum 2013 mulai tahun ajaran 2015/2016 berarti akan berlangsung selama tiga tahun hingga tahun ajaran 2018/2019, karena Kurikulum 2013 sudah wajib dilaksanakan paling lama tahun ajaran 2019/2020.
“Jadi, sekolah-sekolah yang sudah siap mungkin saja mengajukan diri untuk mengikuti pelatihan dan pendampingan pada tahun ini untuk mulai melaksanakan Kurikulum 2013 itu pada tahun ajaran 2015/2016 (mulai sekitar Mei 2015),” katanya.
Bahkan, Permendikbud itu menyebutkan pemerintah akan menyiapkan pelatihan dan pendampingan untuk kepala sekolah, guru, tenaga administrasi, dan pengawas.
“Karena itu, saya langsung sampaikan Permendikbud itu kepada guru-guru anggota PGRI di Probolinggo dan pengurus LP Maarif NU se-Jatim di Sidoarjo pada Sabtu (13/12). Mereka umumnya sudah siap, bahkan di Gresik juga akan ada pelatihan Kurikulum 2013 pada Senin (15/12),” katanya.
Sementara itu, Nuh meletakkan batu pertama SMP Al-Islah, Gunung Anyar, Surabaya dalam kapasitas sebagai Ketua Umum Yayasan Pendidikan Islam (YPI) Al-Islah yang didirikan orang tuanya sejak tahun 1954 (SD) dan 1978 (SMP).
“Itu merupakan sekolah yang dikhususkan bagi kalangan bawah di kawasan Gunung Anyar dan sekitarnya. Sekolahnya gratis, karena ada BOS dan BOSDA. Ibarat radio, kami bermain di kelas AM, tapi suaranya cerah atau berkualitas radio FM,” katanya.
Dia merencanakan pembangunan gedung SMP itu, karena selama ini SMP Al-Islah menempati gedung SD Al-Islah. “Kami harapkan pada tahun ajaran 2015/2016 sudah bisa digunakan siswa baru untuk lantai bawah, sehingga siswa SMP Al-Islah yang selama ini masuk siang akan masuk pagi dan bisa full day,” katanya.
Dalam kesempatan itu, Kepala SMP Al-Islah Ali Affandi menjelaskan dirinya menerima 600-700 siswa pada setiap tahun ajaran dan pendaftarannya seringkali sudah tutup pada saat sekolah lain baru membuka pendaftaran.
“Meski gratis, kami tetap menjaga kualitas, karena itu kami memiliki laboratorium bahasa, sains, dan komputer serta perpustakaan yang memadai, bahkan SMK Al Islah baru saja meraih juara II Ketrampilan Siswa se-Jatim,” katanya, didampingi Kepala SD Al-Islah, Abd Barry.

Artikel ini ditulis oleh:

Wisnu

Jakarta, Aktual.co — Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Mohammad Nuh menegaskan, Permendikbud Nomor 160/2014 yang ditandatangani Mendikbud Anies Baswedan pada 11 Desember 2014 mewajibkan pembelakuan Kurikulum 2013 paling lama tahun ajaran 2019/2020.
“Jadi, seluruh sekolah wajib melaksanakan Kurikulum 2013 paling lama tahun ajaran 2019/2020 dan istilah ‘paling lama’ itu berarti bisa dimulai sejak sekarang juga,” katanya di sela peletakan batu pertama SMP Al-Islah, Gunung Anyar, Surabaya, Minggu (14/12).
Dalam Permendikbud itu, pemerintah menyebut sekolah yang sudah tiga semester melaksanakan Kurikulum 2013 wajib melaksanakan mulai sekarang, namun bagi sekolah yang keberatan bisa mengajukan untuk kembali ke Kurikulum 2006 (KTSP 2006).
“Permendikbud juga menyebutkan bahwa sekolah yang masih satu semester melaksanakan Kurikulum 2013 kembali ke Kurikulum 2006, tapi sekolah yang belum melaksanakan Kurikulum 2013 itu akan disiapkan pelatihan dan pendampingan Kurikulum 2013,” katanya.
Menurut dia, pelatihan dan pendampingan Kurikulum 2013 mulai tahun ajaran 2015/2016 berarti akan berlangsung selama tiga tahun hingga tahun ajaran 2018/2019, karena Kurikulum 2013 sudah wajib dilaksanakan paling lama tahun ajaran 2019/2020.
“Jadi, sekolah-sekolah yang sudah siap mungkin saja mengajukan diri untuk mengikuti pelatihan dan pendampingan pada tahun ini untuk mulai melaksanakan Kurikulum 2013 itu pada tahun ajaran 2015/2016 (mulai sekitar Mei 2015),” katanya.
Bahkan, Permendikbud itu menyebutkan pemerintah akan menyiapkan pelatihan dan pendampingan untuk kepala sekolah, guru, tenaga administrasi, dan pengawas.
“Karena itu, saya langsung sampaikan Permendikbud itu kepada guru-guru anggota PGRI di Probolinggo dan pengurus LP Maarif NU se-Jatim di Sidoarjo pada Sabtu (13/12). Mereka umumnya sudah siap, bahkan di Gresik juga akan ada pelatihan Kurikulum 2013 pada Senin (15/12),” katanya.
Sementara itu, Nuh meletakkan batu pertama SMP Al-Islah, Gunung Anyar, Surabaya dalam kapasitas sebagai Ketua Umum Yayasan Pendidikan Islam (YPI) Al-Islah yang didirikan orang tuanya sejak tahun 1954 (SD) dan 1978 (SMP).
“Itu merupakan sekolah yang dikhususkan bagi kalangan bawah di kawasan Gunung Anyar dan sekitarnya. Sekolahnya gratis, karena ada BOS dan BOSDA. Ibarat radio, kami bermain di kelas AM, tapi suaranya cerah atau berkualitas radio FM,” katanya.
Dia merencanakan pembangunan gedung SMP itu, karena selama ini SMP Al-Islah menempati gedung SD Al-Islah. “Kami harapkan pada tahun ajaran 2015/2016 sudah bisa digunakan siswa baru untuk lantai bawah, sehingga siswa SMP Al-Islah yang selama ini masuk siang akan masuk pagi dan bisa full day,” katanya.
Dalam kesempatan itu, Kepala SMP Al-Islah Ali Affandi menjelaskan dirinya menerima 600-700 siswa pada setiap tahun ajaran dan pendaftarannya seringkali sudah tutup pada saat sekolah lain baru membuka pendaftaran.
“Meski gratis, kami tetap menjaga kualitas, karena itu kami memiliki laboratorium bahasa, sains, dan komputer serta perpustakaan yang memadai, bahkan SMK Al Islah baru saja meraih juara II Ketrampilan Siswa se-Jatim,” katanya, didampingi Kepala SD Al-Islah, Abd Barry.

Artikel ini ditulis oleh:

Wisnu