Jakarta, Aktual.co — Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan meyakini, Perpu Pilkada bakal disahkan DPR dan menjadi Undang-undang.
Wakil Sekretaris Jenderal PDIP Achmad Basarah menyebut, digolkannya perpu tersebut karena banyaknya partai yang menyatakan dukungan terhadap Perpu itu. 
“‎Kami baru akan mengajukan revisi Perpu tersebut setelah ditetapkan menjadi Undang-undang nantinya‎,” kata dia kepada wartawan, Minggu (14/12).
PDIP baru akan merevisi Perpu itu setelah menjadi Undang-undang yang disahkan DPR nantinya. Ini karena DPR tak bisa merevisi Perpu itu, melainkan hanya bisa menerima atau menolaknya.
“Sesuai dengan legal standing DPR yang hanya berwenang untuk menerima atau menolak Perpu tersebut.”
Dia mengaku, PDIP bakal menggalang dukungan untuk merevisi lewat DPR, bukan melalui uji materi di Mahkamah Konstitusi (MK). Terlepas dari itu, PDIP tetap mendukung Perpu Pilkada yang bermaksud mempertahankan Pilkada langsung dari ancaman realisasi Pilkada lewat DPRD itu.
“‎Kami merasakan memang ada beberapa kekurangan dalam Perpu Pilkada tersebut.”
Namun demikian, lanjut dia secara substansi PDIP sudah sangat setuju dengan semangat Perpu Pilkada langsung, yakni sama-sama menghendaki pengembalian hak kedaulatan rakyat dalam sistim Pilkada di Indonesi‎a.

Artikel ini ditulis oleh:

Wisnu

Jakarta, Aktual.co — Penyidik kejaksaan masih terus mendalami kasus dugaan korupsi dana alat peraga di SMK Negeri 3 Kota Bontang, Kalimantan Timur, senilai Rp 3,4 miliar.
Kepala Seksi Intelijen Kejari Bontang Bambang Winarno mengatakan, berdasarkan keterangan para saksi dan terdakwa selama proses persidangan di Pengadilan Tipikor Samarinda, terungkap adanya dugaan keterlibatan oknum lain yang mengakibatkan terjadinya mark up dana pengadaan alat peraga di SMKN 3 Bontang tersebut.
“Berdasarkan fakta-fakta dalam persidangan, diduga kuat kasus alat peraga ini berpotensi menyeret tersangka baru,” kata Bambang Winarno di Kaltim, Minggu (14/12).
Bambang Winarno meyakini sesuai temuan penyidik kejaksaan, proyek pengadaan alat peraga di Dinas Pendidikan Bontang pada tahun 2010 itu meliputi dua aspek, yakni dugaan penggelembungan dana lebih Rp1,4 miliar.
“Indikasi terjadinya penggelembungan dana itu terlihat dari besarnya selisih antara pagu anggaran proyek sebesar Rp3,4 miliar dengan nilai barang yang dipasok oleh CV Klaprindo sebagai rekan kontraktor Dinas Pendidikan yang hanya sekitar Rp1,9 miliar.”
Selain penggelembungan dana, lanjut Bambang Winarno, aspek lainnya, yakni sebagian alat peraga yang dipasok ke SMK Negeri 3 Bontang itu merupakan barang bekas yang menyalahi spesifikasi kontrak.
“Atas temuan tersebut, penyidik sudah menetapkan dan menyeret tiga tersangka, yakni AM, mantan Kepala Disdik Bontang serta dua dari pihak CV Klaprindo, selaku kontraktor pemenang proyek pengadaan alat peraga di SMKN 3 itu masing-masing Jl dan Fs,” katanya.
“Fakta baru soal dugaan keterlibatan oknum lain hingga terjadi penggelembungan dana itu akan dikembangkan setelah persidangan usai,” ungkap Bambang Winarno.

Artikel ini ditulis oleh:

Wisnu

Jakarta, Aktual.co — Penyidik kejaksaan masih terus mendalami kasus dugaan korupsi dana alat peraga di SMK Negeri 3 Kota Bontang, Kalimantan Timur, senilai Rp 3,4 miliar.
Kepala Seksi Intelijen Kejari Bontang Bambang Winarno mengatakan, berdasarkan keterangan para saksi dan terdakwa selama proses persidangan di Pengadilan Tipikor Samarinda, terungkap adanya dugaan keterlibatan oknum lain yang mengakibatkan terjadinya mark up dana pengadaan alat peraga di SMKN 3 Bontang tersebut.
“Berdasarkan fakta-fakta dalam persidangan, diduga kuat kasus alat peraga ini berpotensi menyeret tersangka baru,” kata Bambang Winarno di Kaltim, Minggu (14/12).
Bambang Winarno meyakini sesuai temuan penyidik kejaksaan, proyek pengadaan alat peraga di Dinas Pendidikan Bontang pada tahun 2010 itu meliputi dua aspek, yakni dugaan penggelembungan dana lebih Rp1,4 miliar.
“Indikasi terjadinya penggelembungan dana itu terlihat dari besarnya selisih antara pagu anggaran proyek sebesar Rp3,4 miliar dengan nilai barang yang dipasok oleh CV Klaprindo sebagai rekan kontraktor Dinas Pendidikan yang hanya sekitar Rp1,9 miliar.”
Selain penggelembungan dana, lanjut Bambang Winarno, aspek lainnya, yakni sebagian alat peraga yang dipasok ke SMK Negeri 3 Bontang itu merupakan barang bekas yang menyalahi spesifikasi kontrak.
“Atas temuan tersebut, penyidik sudah menetapkan dan menyeret tiga tersangka, yakni AM, mantan Kepala Disdik Bontang serta dua dari pihak CV Klaprindo, selaku kontraktor pemenang proyek pengadaan alat peraga di SMKN 3 itu masing-masing Jl dan Fs,” katanya.
“Fakta baru soal dugaan keterlibatan oknum lain hingga terjadi penggelembungan dana itu akan dikembangkan setelah persidangan usai,” ungkap Bambang Winarno.

Artikel ini ditulis oleh:

Wisnu