Jakarta, Aktual.co —Kementerian Kebudayaan Dan Pendidikan Dasar Dan Menengah tidak akan memutus kontrak percetakan buku kurikulum 2013 dengan pihak penerbit, walaupun kurikulum 2013 sendiri telah dihentikan sementara, sambil menunggu perbaikan.

Demikian seperti disampaikan oleh Juru Bicara Kementerian dan Pendidikan Dasar Dan Menengah Ibnu Hamad di Jakarta, Sabtu (13/12).

Lebih lanjut Ibnu mengatakan proses percetakan buku kurikulum 2013 sudah melalui tahapan tender.

“Tidak ada pemutusan kontrak, kontrak tetap berlaku, buku tetap dicetak dan kemudian di salurkan ke pihak sekolah,” jelas dia.

Anggaran total yang telah disepakati oleh Komisi X DPR RI pada bukan Mei 2013  untuk kurikulum 2013, sebesar Rp2.491 trilun, yang terdiri dari anggaran melekat sebesar Rp1,740 triliun dan anggaran tambahan sebesar Rp751.4 miliar. Sementara anggaran penggandaan buku sebanyak 72, 8 juta eksemplar Rp1.2 triliun./Dedy Kusnaedi

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co —Juru Bicara KementerianKebudayaan Dan Pendidikan Dasar Dan Menengah Ibnu Hamad mengamini jika MenteriKebudayaan Dasar Dan Menengah Anies Baswedan telah menginstruksikan Haryono Umarselaku Inspektur Jenderal di kementeriannya untuk melakukan investigasiKurikulum 2013.

“Investigasi adalah tugasInspektorat, ” ujar Ibnu di Jakarta, Sabtu (13/12).

Lebih lanjut Ibnu mengatakaninvestigasi sendiri dilakukan tidak hanya sebatas pada kurikulum 2013 saja,tetapi juga termasuk pembelanjaan anggaran.

Berdasarkan data yang berhasil dihimpun oleh aktual.co dari berbagai sumber, Irjen Kementerian Kebudayaan DanPendidikan Dasar Dan Menengah telah membentuk tim investigasi yang beranggotakan 6 orang, dan tim bentukan Haryonosendiri sudah mulai bekerja pekan ini.

Sementara itu, pelaksanaan audittehadap implementasi kurikulum 2013, dilakukan secara bertahap. Tahap pertamaakan segera dirampungkan dalam waktu dekat. Sementara tahap selanjutnya investigasi dilakukan secara menyeluruh.

Sesuai kajian yang dilakukan,sebenarnya Irjen Kemdikbud pada April 2013 telah memberikan saran kepadaMendikbud yang pada saat itu dijabat oleh M Nuh agar pelaksanaan kurikulum2013 ditunda, dengan alasan metode belajar belum dapat diterapkan di sekolah.Selain itu belum tersedianya alokasi anggaran untuk kurikulum 2013. Terhadapkurikulum 2013,  inspektorat juga sudahmerilis kajian yang berisi analisis resiko, yang meliputi anggaran, percetakan,pelatihan guru dan infrastruktur./Dedy Kusnaedi

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co —Juru Bicara KementerianKebudayaan Dan Pendidikan Dasar Dan Menengah Ibnu Hamad mengamini jika MenteriKebudayaan Dasar Dan Menengah Anies Baswedan telah menginstruksikan Haryono Umarselaku Inspektur Jenderal di kementeriannya untuk melakukan investigasiKurikulum 2013.

“Investigasi adalah tugasInspektorat, ” ujar Ibnu di Jakarta, Sabtu (13/12).

Lebih lanjut Ibnu mengatakaninvestigasi sendiri dilakukan tidak hanya sebatas pada kurikulum 2013 saja,tetapi juga termasuk pembelanjaan anggaran.

Berdasarkan data yang berhasil dihimpun oleh aktual.co dari berbagai sumber, Irjen Kementerian Kebudayaan DanPendidikan Dasar Dan Menengah telah membentuk tim investigasi yang beranggotakan 6 orang, dan tim bentukan Haryonosendiri sudah mulai bekerja pekan ini.

Sementara itu, pelaksanaan audittehadap implementasi kurikulum 2013, dilakukan secara bertahap. Tahap pertamaakan segera dirampungkan dalam waktu dekat. Sementara tahap selanjutnya investigasi dilakukan secara menyeluruh.

Sesuai kajian yang dilakukan,sebenarnya Irjen Kemdikbud pada April 2013 telah memberikan saran kepadaMendikbud yang pada saat itu dijabat oleh M Nuh agar pelaksanaan kurikulum2013 ditunda, dengan alasan metode belajar belum dapat diterapkan di sekolah.Selain itu belum tersedianya alokasi anggaran untuk kurikulum 2013. Terhadapkurikulum 2013,  inspektorat juga sudahmerilis kajian yang berisi analisis resiko, yang meliputi anggaran, percetakan,pelatihan guru dan infrastruktur./Dedy Kusnaedi

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Pengamat pendidikan Universitas Jember, Jawa Timur, Prof Sulthon Mashud, mengatakan penghentian kurikulum 2013 secara mendadak dapat membahayakan sistem pendidikan karena akan menimbulkan kekacauan.

“Kurikulum 2013 sudah dilaksanakan tiga semester untuk sekolah percontohan, sedangkan ribuan sekolah lainnya baru menjalankan satu semester akan kebingungan dengan keputusan pemerintah yang menghentikan secara tiba-tiba,” tuturnya di Jember, Sabtu (13/12).

Menurut anggota Ikatan Sarjana Pendidikan Indonesia (ISPI) itu, evaluasi yang dilakukan hanya satu pekan dengan mengambil beberapa sekolah sebagai contoh tidak bisa dijadikan ukuran sebagai bahan evaluasi.

“Masalah kurikulum pendidikan itu menyangkut hajat hidup orang banyak dan masa depan bangsa, sehingga tidak bisa diputuskan dengan tergesa-gesa, tanpa mempertimbangkan dampak semua lini,” ucap Dosen Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan Universitas Jember itu.

Setiap kurikulum yang diterapkan, lanjut dia, memiliki kelebihan dan kekurangan seperti Kurikulum 2013 yang fokus pada perbaikan karakter siswa dan pendalaman materi dengan pelajaran secara tematik.

“Memang ada kekurangan dalam kurikulum itu yakni potensi unggulan daerah yang kurang terakomodasi, namun sebenarnya hal itu dapat ditutupi dengan menyisipkan muatan lokal yang dilakukan oleh masing-masing daerah,” katanya.

Apabila hendak melakukan evaluasi, kata dia, seharusnya memperbaiki apa yang menjadi kelemahan dan kekurangan dari kurikulum tersebut dan bukan menghentikan.

“Kurikulum itu sebenarnya masalah kebijakan negara dan pemerintah, bukan hanya perorangan, sehingga Kurikulum 2013 jangan dianggap sebagai kebijakan menteri. Ganti menteri ya ganti kurikulum dapat menyebabkan kekacauan di dunia pendidikan,” paparnya.

Selain itu, kata dia, penghentian Kurikulum 2013 tersebut merupakan langkah yang tergesa-gesa, apalagi untuk pelaksanaan itu menghabiskan anggaran negara yang tidak sedikit.

“Mulai dari persiapan, kajian hingga sosialisasi Kurikulum 2013 yang digelar serentak di Indonesia tentu menghabiskan triliunan rupiah,” ujarnya.

Sebelumnya, Menteri Kebudayaan, Pendidikan Dasar dan Menengah Anies Baswedan memutuskan untuk menghentikan pelaksanaan Kurikulum 2013 di seluruh Indonesia karena sebagian besar sekolah belum siap melaksanakan kurikulum itu.

Dengan keputusan itu, maka sekolah yang baru menerapkan Kurikulum 2013 selama satu semester akan kembali menggunakan Kurikulum 2006 (KTSP), sedangkan 6.221 sekolah percontohan tetap menggunakan Kurikulum 2013.

Artikel ini ditulis oleh: