Yogyakarta, Aktual.co — Kriminolog UGM, Suprapto, menyebut sulitnya upaya pemberantasan peredaran minuman keras (miras), khususnya jenis oplosan, di masyarakat karena perilaku minum minuman keras telah membudaya dalam kehidupan masyarakat sejak lama.
Selain itu, miras jenis oplosan juga merupakan minuman yang langsung diproduksi  oleh masyarakat dengan cara diracik sendiri (bukan buatan pabrik) sehingga sulit untuk dikontrol atau dikendalikan peredarannya oleh pihak berwenang.
“Miras itu sama halnya dengan rokok. Jika sudah kecanduan maka para penggunanya tidak akan mampu mengendalikan dirinya. Sehingga walaupun tahu resikonya besar, mereka akan tetap mengkonsumsi,” katanya Jumat (12/12).
Menurut Suprapto, peredaran miras oplosan juga marak di masyarakat karena miras jenis ini banyak dicari di pasar dan harganya lebih murah, namun menimbulkan efek mabuk yang lebih besar.
Sementara bagi pengedar atau penjual, miras oplosan juga mendatangkan keuntungan yang jauh lebih besar karena biaya produksinya yang lebih rendah dan murah namun jumlah pengkonsumsinya sangat banyak, sehingga laris dipasaran.
“Fenomena miras oplosan ini bisa dibilang sudah menjadi fenomena laten. Sehingga perlu upaya serius untuk mengatasinya,” ujarnya.
Salah satu solusi efektif mengatasi hal tersebut adalah dengan penguatan kontrol pihak terkait. Mulai dari kontrol masyarakat untuk berani melapor, maupun pihak aparat penegak hukum untuk menindaklanjuti laporan tersebut.
“Menurut saya hukuman terhadap pengedar miras oplosan sudah cukup (membuat jera). Hanya tinggal bagaimana memastikan hal ini dapat diterapkan dengan tegas.”

Artikel ini ditulis oleh:

Yogyakarta, Aktual.co — Kriminolog UGM, Suprapto, menyebut sulitnya upaya pemberantasan peredaran minuman keras (miras), khususnya jenis oplosan, di masyarakat karena perilaku minum minuman keras telah membudaya dalam kehidupan masyarakat sejak lama.
Selain itu, miras jenis oplosan juga merupakan minuman yang langsung diproduksi  oleh masyarakat dengan cara diracik sendiri (bukan buatan pabrik) sehingga sulit untuk dikontrol atau dikendalikan peredarannya oleh pihak berwenang.
“Miras itu sama halnya dengan rokok. Jika sudah kecanduan maka para penggunanya tidak akan mampu mengendalikan dirinya. Sehingga walaupun tahu resikonya besar, mereka akan tetap mengkonsumsi,” katanya Jumat (12/12).
Menurut Suprapto, peredaran miras oplosan juga marak di masyarakat karena miras jenis ini banyak dicari di pasar dan harganya lebih murah, namun menimbulkan efek mabuk yang lebih besar.
Sementara bagi pengedar atau penjual, miras oplosan juga mendatangkan keuntungan yang jauh lebih besar karena biaya produksinya yang lebih rendah dan murah namun jumlah pengkonsumsinya sangat banyak, sehingga laris dipasaran.
“Fenomena miras oplosan ini bisa dibilang sudah menjadi fenomena laten. Sehingga perlu upaya serius untuk mengatasinya,” ujarnya.
Salah satu solusi efektif mengatasi hal tersebut adalah dengan penguatan kontrol pihak terkait. Mulai dari kontrol masyarakat untuk berani melapor, maupun pihak aparat penegak hukum untuk menindaklanjuti laporan tersebut.
“Menurut saya hukuman terhadap pengedar miras oplosan sudah cukup (membuat jera). Hanya tinggal bagaimana memastikan hal ini dapat diterapkan dengan tegas.”

Artikel ini ditulis oleh:

Malang, Aktual.co — Wakil Sekjen DPP Partai Golkar, Ridwan Hisjam membenarkan dukungan partainya terhadap Perppu pilkada langsung. Namun, tersebut bukan terletak pada isi materi.
“Kita tidak lagi bahas materi disini, karena kita sudah ada Undang-undang itu dan Golkar turut membuat,” kata Ridwan saat ditemui di Malang, Jawa Timur, Jumat (12/12).
Ridwan mempertanyakan legitimasi Perppu tersebut, karena sesuai dengan peraturan perundangan, Perppu bisa dikeluarkan bila terjadi kekosongan undang-undang dan adanya kondisi yang genting.
“Ini kan tidak ada kegentingan yang memaksa keluarnya Perpu, jadi kita pertanyakan legitimasi Perpu itu,” paparnya.
Seperti diketahui, Ketua Umum Partai Golkar hasil Munas Bali, Aburizal Bakrie disebut telah mendukung Perppu pilkada langsung. Keputusan ini dianggap berlawanan dengan hasil Munas Golkar ke IX.

Artikel ini ditulis oleh: