Jakarta, Aktual.co —Kepala Satpol PP DKI Jakarta Kukuh Hadi Santoso mengatakan razia minuman keras telah dilakukan selama satu minggu ini di lima wilayah di Jakarta. Razia tersebut akan terus dilakukan dengan menyita miras oplosan serta miras tidak berizin edar di Jakarta.‬
‪”Kita lakukan razia terus sampai miras tidak berizin tidak ada di Jakarta. Namun, belum ada laporan berapa jumlah yang telah ditemukan, tapi pasti jumlahnya banyak,” ujarnya ketika dihubungi, Jumat (12/12).
Ia mengatakan akan menindak tempat-tempat yang menjual miras namun tidak memiliki izin edar dari Dinas Perdagangan dan UKM DKI Jakarta. Razia akan dilakukan di tempat-tempat seperti warung-warung kelontong, warung pinggir jalan, dan toko yang tidak ada izin edar.‬
‪”Yang beri izin jual itu kan Dinas Perdagangan dan UKM DKI minuman keras mana saja yang dijual dan di tempat yang diizinkan. Satpol PP tau mana saja yang tidak boleh dijual dan tidak serta dimana saja. Kaya warung, kelontongan pinggir jalan ditertibkan ditoko tidak berizin,” ujarnya.‬
‪”Setiap daerah dimana saja, sama kita razia sampai Jakarta bebas dari miras tidak berizin,” tambahnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Andy Abdul Hamid

Jakarta, Aktual.co —Kepala Satpol PP DKI Jakarta Kukuh Hadi Santoso mengatakan razia minuman keras telah dilakukan selama satu minggu ini di lima wilayah di Jakarta. Razia tersebut akan terus dilakukan dengan menyita miras oplosan serta miras tidak berizin edar di Jakarta.‬
‪”Kita lakukan razia terus sampai miras tidak berizin tidak ada di Jakarta. Namun, belum ada laporan berapa jumlah yang telah ditemukan, tapi pasti jumlahnya banyak,” ujarnya ketika dihubungi, Jumat (12/12).
Ia mengatakan akan menindak tempat-tempat yang menjual miras namun tidak memiliki izin edar dari Dinas Perdagangan dan UKM DKI Jakarta. Razia akan dilakukan di tempat-tempat seperti warung-warung kelontong, warung pinggir jalan, dan toko yang tidak ada izin edar.‬
‪”Yang beri izin jual itu kan Dinas Perdagangan dan UKM DKI minuman keras mana saja yang dijual dan di tempat yang diizinkan. Satpol PP tau mana saja yang tidak boleh dijual dan tidak serta dimana saja. Kaya warung, kelontongan pinggir jalan ditertibkan ditoko tidak berizin,” ujarnya.‬
‪”Setiap daerah dimana saja, sama kita razia sampai Jakarta bebas dari miras tidak berizin,” tambahnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Andy Abdul Hamid

Jakarta, Aktual.co —DPRD DKI Jakarta pertanyakan dana anggaran Penyertaan Modal Pemerintah (PMP) yang diajukan Pemprov DKI untuk 14 BUMD di APBD 2015 yang jumlahnya mencapai Rp 11,3 triliun. 
Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta,Mohammad Taufik mengatakan bahwa dalam pengajuan dana yang dilakukan oleh Pemprov DKI tersebut tidak terperinci dengan jelas dan serta kegunaan anggaran tersebut. 
“Soal PMP, kan prioritas mana yang layak di kasih PMP, mencapai 11 Triliun lebih, Bukan soal besarnya, tapi kajiannya yang belum ada, dia mau ngasih PMP buat apa BUMD, mau buat apa sih dengan ditambahin modal ini?,” Katanya, Jumat (12/12). 
Dikatakan Ketua Badan Legislasi Daerah ini kalau penambahan modal dari dana yang diajukan kepada sejumlah BUMD berpotensi menglami kerugian maka dibutuhkan kajian yang jelas dalam pengajuannya.
“Karena bisa mengalami kerugian, kalau jelas perinciannya  untuk pengembangan perusahannnya, ya gak apa apa?,namun harus ada prioritasnya usaha apa yang diberikan,” ungkap mantan ketua KPU DKI Jakarta itu.

Artikel ini ditulis oleh:

Andy Abdul Hamid

Jakarta, Aktual.co —DPRD DKI Jakarta pertanyakan dana anggaran Penyertaan Modal Pemerintah (PMP) yang diajukan Pemprov DKI untuk 14 BUMD di APBD 2015 yang jumlahnya mencapai Rp 11,3 triliun. 
Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta,Mohammad Taufik mengatakan bahwa dalam pengajuan dana yang dilakukan oleh Pemprov DKI tersebut tidak terperinci dengan jelas dan serta kegunaan anggaran tersebut. 
“Soal PMP, kan prioritas mana yang layak di kasih PMP, mencapai 11 Triliun lebih, Bukan soal besarnya, tapi kajiannya yang belum ada, dia mau ngasih PMP buat apa BUMD, mau buat apa sih dengan ditambahin modal ini?,” Katanya, Jumat (12/12). 
Dikatakan Ketua Badan Legislasi Daerah ini kalau penambahan modal dari dana yang diajukan kepada sejumlah BUMD berpotensi menglami kerugian maka dibutuhkan kajian yang jelas dalam pengajuannya.
“Karena bisa mengalami kerugian, kalau jelas perinciannya  untuk pengembangan perusahannnya, ya gak apa apa?,namun harus ada prioritasnya usaha apa yang diberikan,” ungkap mantan ketua KPU DKI Jakarta itu.

Artikel ini ditulis oleh:

Andy Abdul Hamid