Jakarta, Aktual.co — Kementerian Kelautan dan Perikanan menggunakan satelit untuk melacak dan mendeteksi kapal pencuri ikan di wilayah perairan Indonesia.
“Berdasarkan pantauan dari satelit radar kami, masih banyak kapal-kapal ilegal yang mencuri ikan di perairan Indonesia,” kata Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan (Litbang) KKP Aryo Hanggono di Jakarta, Jumat (12/12).
Hasil pencitraan satelit, kata Aryo, bisa menggambarkan lokasi dengan resolusi hingga tiga meter. Hal tersebut dinilai sangat memudahkan tim dari KKP dalam melacak keberadaan kapal pencuri ikan.
Aryo menjelaskan, KKP telah memiliki data dari kapal-kapal legal yang sudah diregistrasi oleh kementerian dan diberi tanda dengan bantuan alat transmiter. Sedangkan, lanjut dia, kapal ilegal tidak memiliki transmitter dari KKP.
“Jadi, kapal resmi yang sudah terdaftar di KKP itu ada tandanya, ada transmitter-nya. Jika dilihat dari satelit, akan kelihatan mana yang legal dan mana yang ilegal,” jelas Aryo.
Aryo mengatakan, beberapa wilayah perairan yang rawan pencurian ikan antara lain di perairan Natuna, perairan Sulawesi, dan Arafuru. “Wilayah itu memang lokasi tersubur (keberadaan ikan).”
Dia juga mengatakan, penangkapan ikan secara ilegal bisa dikategorikan berdasarkan ukuran kapal, alat tangkap, penangakapan tanpa pelaporan, dan murni benar-benar kapal ilegal.
“Ada kapal yang terdaftar dengan ukuran 40 meter, tapi kenyataannya 200 meter. Ada kapal yang terdaftar, namun menggunakan alat tangkap yang tidak diperbolehkan. Ada kapal yang terdaftar tapi tidak melaporkan berapa banyak hasil tangkapannya. Dan ada juga kapal yang benar-benar ilegal,” kata Aryo.
Beberapa waktu lalu Menteri KKP Susi Pudjiastuti mengatakan Indonesia mengalami kerugian hingga 12,5 miliar US dolar hingga 20 miliar US dolar setiap tahunnya akibat penangkapan ikan secara ilegal.

Artikel ini ditulis oleh:

Wisnu

Jakarta, Aktual.co — Kementerian Kelautan dan Perikanan menggunakan satelit untuk melacak dan mendeteksi kapal pencuri ikan di wilayah perairan Indonesia.
“Berdasarkan pantauan dari satelit radar kami, masih banyak kapal-kapal ilegal yang mencuri ikan di perairan Indonesia,” kata Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan (Litbang) KKP Aryo Hanggono di Jakarta, Jumat (12/12).
Hasil pencitraan satelit, kata Aryo, bisa menggambarkan lokasi dengan resolusi hingga tiga meter. Hal tersebut dinilai sangat memudahkan tim dari KKP dalam melacak keberadaan kapal pencuri ikan.
Aryo menjelaskan, KKP telah memiliki data dari kapal-kapal legal yang sudah diregistrasi oleh kementerian dan diberi tanda dengan bantuan alat transmiter. Sedangkan, lanjut dia, kapal ilegal tidak memiliki transmitter dari KKP.
“Jadi, kapal resmi yang sudah terdaftar di KKP itu ada tandanya, ada transmitter-nya. Jika dilihat dari satelit, akan kelihatan mana yang legal dan mana yang ilegal,” jelas Aryo.
Aryo mengatakan, beberapa wilayah perairan yang rawan pencurian ikan antara lain di perairan Natuna, perairan Sulawesi, dan Arafuru. “Wilayah itu memang lokasi tersubur (keberadaan ikan).”
Dia juga mengatakan, penangkapan ikan secara ilegal bisa dikategorikan berdasarkan ukuran kapal, alat tangkap, penangakapan tanpa pelaporan, dan murni benar-benar kapal ilegal.
“Ada kapal yang terdaftar dengan ukuran 40 meter, tapi kenyataannya 200 meter. Ada kapal yang terdaftar, namun menggunakan alat tangkap yang tidak diperbolehkan. Ada kapal yang terdaftar tapi tidak melaporkan berapa banyak hasil tangkapannya. Dan ada juga kapal yang benar-benar ilegal,” kata Aryo.
Beberapa waktu lalu Menteri KKP Susi Pudjiastuti mengatakan Indonesia mengalami kerugian hingga 12,5 miliar US dolar hingga 20 miliar US dolar setiap tahunnya akibat penangkapan ikan secara ilegal.

Artikel ini ditulis oleh:

Wisnu

Jakarta, Aktual.co — Pengamat politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Firman Noor menilai Musyawarah Nasional (Munas) Partai Golkar di Bali lebih sah daripada acara serupa yang diadakan di Ancol,Jakarta.
“Dalam mengesahkan, pemerintah harus melihat mana munas yang lebih ‘legitimate’. Menurut saya, pemerintah seharusnya mengesahkan kepengurusan Golkar hasil Munas Bali,” kata Firman Noor dihubungi di Jakarta, Jumat (12/12).
Firman mengatakan Munas Bali lebih sah karena dihadiri pengurus DPD I dan DPD II yang sah, dibuktikan melalui surat penugasan atau mandat. Sedangkan Munas di Ancol, Firman menilai kurang mewakili DPD I dan DPD II Partai Golkar karena pesertanya tidak mendapat mandat dari pengurus.
Karena itu, Firman menyarankan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yassona H Laoly untuk memenangkan kubu Aburizal Bakrie. Sebab, Munas di Bali lebih sesuai dengan aturan main di partai politik.
“Keputusan mengenai Golkar ini akan menjadi ujian bagi netralitas dan objektivitas pemerintah, bagaimana menyikapi partai politik yang sedang berseberangan, apakah sesuai aturan atau ada unsur politisnya. Pemerintahan itu satu tubuh, apa keputusan menteri tentu atas restu presiden,” tuturnya.
Menurut Firman, pemerintah seharusnya belajar dari kasus PPP. Ketika itu, pemerintah langsung mengintervensi dengan mengesahkan kepengurusan yang dipimpin Romahurmuzy. Hasilnya, keputusan pemerintah digugat ke pengadilan tata usaha negara (PTUN).
“Namun, Golkar tampaknya akan sulit diganggu karena partai itu cukup besar, berbeda dengan PPP,” ujarnya.
Seperti diketahui, kepengurusan Partai Golkar terpecah menjadi dua sebagai imbas perbedaan pendapat yang ada di dalam partai tersebut. Kedua belah pihak yang bertikai menggelar munas sendiri dan sama-sama mengklaim pengurus yang sah serta menyerahkan berkas untuk disahkan Kemenkumham.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Pengamat politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Firman Noor menilai Musyawarah Nasional (Munas) Partai Golkar di Bali lebih sah daripada acara serupa yang diadakan di Ancol,Jakarta.
“Dalam mengesahkan, pemerintah harus melihat mana munas yang lebih ‘legitimate’. Menurut saya, pemerintah seharusnya mengesahkan kepengurusan Golkar hasil Munas Bali,” kata Firman Noor dihubungi di Jakarta, Jumat (12/12).
Firman mengatakan Munas Bali lebih sah karena dihadiri pengurus DPD I dan DPD II yang sah, dibuktikan melalui surat penugasan atau mandat. Sedangkan Munas di Ancol, Firman menilai kurang mewakili DPD I dan DPD II Partai Golkar karena pesertanya tidak mendapat mandat dari pengurus.
Karena itu, Firman menyarankan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yassona H Laoly untuk memenangkan kubu Aburizal Bakrie. Sebab, Munas di Bali lebih sesuai dengan aturan main di partai politik.
“Keputusan mengenai Golkar ini akan menjadi ujian bagi netralitas dan objektivitas pemerintah, bagaimana menyikapi partai politik yang sedang berseberangan, apakah sesuai aturan atau ada unsur politisnya. Pemerintahan itu satu tubuh, apa keputusan menteri tentu atas restu presiden,” tuturnya.
Menurut Firman, pemerintah seharusnya belajar dari kasus PPP. Ketika itu, pemerintah langsung mengintervensi dengan mengesahkan kepengurusan yang dipimpin Romahurmuzy. Hasilnya, keputusan pemerintah digugat ke pengadilan tata usaha negara (PTUN).
“Namun, Golkar tampaknya akan sulit diganggu karena partai itu cukup besar, berbeda dengan PPP,” ujarnya.
Seperti diketahui, kepengurusan Partai Golkar terpecah menjadi dua sebagai imbas perbedaan pendapat yang ada di dalam partai tersebut. Kedua belah pihak yang bertikai menggelar munas sendiri dan sama-sama mengklaim pengurus yang sah serta menyerahkan berkas untuk disahkan Kemenkumham.

Artikel ini ditulis oleh: