Jakarta, Aktual.co — Kunjungan Ketua Umum Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) ke Presiden Jokowi pada Senin (8/12) kemarin terus menimbulkan tafsiran politik dari sejumlah kalangan akademisi.
Pasalnya, tidak mungkin kedatangannya hanya sebatas sebagai Chairman Global Green Growth Institute (GGGI) dan hanya membahas perppu pilkada langsung saja.
Pengamat Politik dari UIN Syarief Hidayatullah, Pangi Syarwi Chaniago (Ipang) mengatakan pembicaraan politik itu mengenai siapa?, dapat apa?, dimana dan bagaimana?
“Artinya kedatangan SBY ke istana bisa diterjemahkan banyak kesan dan makna politis,” ucap dia ketika dikonfirmasi, di Jakarta, Jumat (12/12).
Ia pun tidak menampik bila dalam pertemuan kedua tokoh besar itu, salah satunya perihal permintaan perlindungan hukum dalam kasus yang tengah ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). SBY menjadikan posisinya selaku ketua umum di partai berlambang bintang mercy itu sebagai bargaining politk kepada Jokowi.
“Jokowi bisa saja bongkar kasus Century dan kasus Hambalang. Namun SBY punya bergaining position yaitu sebagai ketua umum parpol Demokrat. Sehingga, SBY dan keluarganya pasti ingin aman dan tak ada kasus yang menyanderanya dikemudian hari,” ujarnya.
“Posisi demokrat sebagai partai penyeimbang itu bergaining SBY. Misalnya SBY mendukung perppu pilkada langsung, kalau SBY terancam ia pasti akan merapat ke koalisi pemerintah,” imbuh dia.
Lebih lanjut, Ipang menganalogikan, dimana posisi untuk saling “mengamankan” dengan bargaining politik dilakukan. Misalnya, kata dia, Aburizal Bakrie (Ical) yang punya kasus Lumpur Lapindo, kasus Lapindo jadi ancaman dan bisa menyanderanya setelah rezim berganti. Dulu Ical aman karena di rezim SBY. SBY membutuhkan Ical karena koalisi Golkar dengan demokrat.
“Sehingga mengapa Ical begitu ngotot dan ambisius memaksa menjadi ketua umum, karena itu tadi Ical tak aman kalau tak lagi punya bergaining position,” tandasnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Novrizal Sikumbang

Jakarta, Aktual.co — Masa jabatan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Busyro Muqoddas akan segera berakhir pada 16 Desember mendatang, bukan 10 Desember seperti diberitakan sebelumnya.
“Jabatan Pak Busyro berdasarkan Kepres akan selesai pada tanggal 16 Desember 2014,” kata Juru Bicara KPK, Johan Budi di Gedung KPK, Kamis (11/12) malam.
Dengan demikian, kata Johan, berakhirnya jabatan Busyro akan terjadi kekosongan jabatan Komisioner KPK, karena jika menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK, disebutkan ketentuan bahwa lembaga itu harus dipimpin lima orang.
Oleh karena itu, Johan menyampaikan, Pihak KPK berharap baik pemerintah maupun DPR khususnya Komisi III segera mengambil keputusan terkait kekosongan itu.
“Kalau menurut pimpinan tidak masalah, tapi kami serahkan kepada pemerintah dan DPR, karena pimpinan KPK tidak punya kewenangan, kewenangan ada di DPR dan pemerintah,” kata dia.
Sementara terkait hal itu, Pengamat Politik dari Universitas Islam Indonesia, Muzakir menyarankan agar pemerintah segera menentukan sikap, karena dengan jika hanya diisi oleh empat orang pimpinan, dikhawatirkan KPK tidak punya legitimasi.
“Pemerintah semestinya ambil sikap, karena menurut UU cuma empat orang gak boleh, ada kemungkinan legitimasinya dipersoalkan, ya, sebaiknya, presiden segera  memutuskan untuk mengisi kekosongan itu,” kata Muzakir kepada Aktual.co, Jumat (12/12).

Artikel ini ditulis oleh:

Nebby

Jakarta, Aktual.co — Masa jabatan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Busyro Muqoddas akan segera berakhir pada 16 Desember mendatang, bukan 10 Desember seperti diberitakan sebelumnya.
“Jabatan Pak Busyro berdasarkan Kepres akan selesai pada tanggal 16 Desember 2014,” kata Juru Bicara KPK, Johan Budi di Gedung KPK, Kamis (11/12) malam.
Dengan demikian, kata Johan, berakhirnya jabatan Busyro akan terjadi kekosongan jabatan Komisioner KPK, karena jika menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK, disebutkan ketentuan bahwa lembaga itu harus dipimpin lima orang.
Oleh karena itu, Johan menyampaikan, Pihak KPK berharap baik pemerintah maupun DPR khususnya Komisi III segera mengambil keputusan terkait kekosongan itu.
“Kalau menurut pimpinan tidak masalah, tapi kami serahkan kepada pemerintah dan DPR, karena pimpinan KPK tidak punya kewenangan, kewenangan ada di DPR dan pemerintah,” kata dia.
Sementara terkait hal itu, Pengamat Politik dari Universitas Islam Indonesia, Muzakir menyarankan agar pemerintah segera menentukan sikap, karena dengan jika hanya diisi oleh empat orang pimpinan, dikhawatirkan KPK tidak punya legitimasi.
“Pemerintah semestinya ambil sikap, karena menurut UU cuma empat orang gak boleh, ada kemungkinan legitimasinya dipersoalkan, ya, sebaiknya, presiden segera  memutuskan untuk mengisi kekosongan itu,” kata Muzakir kepada Aktual.co, Jumat (12/12).

Artikel ini ditulis oleh:

Nebby