27 Desember 2025
Beranda blog Halaman 408

Empat Orang Dinyatakan Hilang Akibat Banjir di Bali

Denpasar, aktual.com – Empat orang dinyatakan hilang terbawa banjir yang menghantam dua ruko yakni Ruko Taslim Textile dan New Centrum di Jalan Sulawesi Nomor 9 Denpasar Barat, Bali, pada Rabu (10/9) pagi.

Kapolsek Denpasar Barat Kompol Laksmi Krisna Dewi saat ditemui di lokasi kejadian mengatakan awalnya ada enam orang dilaporkan hilang dari dua ruko tersebut.

Namun setelah dicari oleh pihak keluarga ada dua orang yang tidak ada di rumah saat kejadian, sementara empat orang lainnya hingga kini masih tak ada kabar. Identitas keempat orang tersebut masih belum terungkap.

“Tadi pagi laporan yang hilang itu ada enam orang. Namun yang ruko tadi, dua orang sudah ditemukan di rumah sakit dalam keadaan selamat, kemudian empat orang lagi masih hilang. Empat orang ini dari dua rusun, duanya dari Ruko Taslim, dua lagi dari Ruko New Centrum,” kata Laksmi Krisna.

Menurut keterangan Laksmi, informasi tersebut dilaporkan kepada Polsek Denpasar Barat sekitar pukul 06.00 WITA, namun tim sempat terkendala karena kondisi di sekitar lokasi kejadian terkena banjir.

“Tadi saya dapat informasi sekitar jam 6.00 pagi, karena akses menuju lokasi ini terkendala ada banjir di beberapa ruas jalan di Denpasar sehingga mungkin sedikit terhambat, namun setelah itu pelaksanaan proses evakuasi telah dilaksanakan sambil koordinasi juga Polda dan Polresta Denpasar,” katanya.

Laksmi menjelaskan sejak pukul 03.00 Wita pihaknya telah memberikan perintah kepada seluruh Babinkamtibmas agar siaga di desa binaan dan memastikan setiap warga aman.

Dia belum memastikan kerugian materi dari bencana tersebut.

“Hampir setengah dari bagian bangunan itu sudah tergerus air, karena memang arus air sungai ini sangat deras sekal. Arusnya termasuk sampai ke jembatan juga kelihatan tinggi sekali. Makanya kami pun mengimbau kepada masyarakat yang kalau memang tidak ada keperluan yang penting atau urgen sekali, tolong tetap tinggal di rumah masing-masing kecuali mungkin terdampak bencana, bisa mengungsi atau lapor di 110,” katanya.

Dikutip dari Antara, selain Toko Tasnim Textile, ada sembilan ruko di samping kiri dan kanan juga terdampak banjir. Air yang meluap dari Sungai Tukad Badung merobohkan bangunan toko yang diisi oleh barang-barang tekstil.

Ruko-ruko tersebut umumnya berukuran tiga meter. Gulungan-gulungan kain tampak masih ada yang tersisa, namun sebagian besar telah hanyut terbawa air.

Sementara itu seorang warga pemilik ruko di Jalan Sulawesi, Harman Asegaf mengatakan pada pukul 5.15 WITA dia mendengar getaran yang terjadi di dinding ruko. 15 menit kemudian, dinding bagian belakang rukonya ambruk.

“Mungkin akibat terlambat buka pintu air, makanya cepat ambruk bangunannya,” katanya.

Hingga berita ini disiarkan, dentuman-dentuman kecil masih terdengar dari beberapa bangunan ruko yang berderet di Jalan Sulawesi Denpasar. Posisi beberapa bangunan tersebut sudah nampak miring ke arah sungai. Puluhan personel Polisi mengatur lalu lintas dan mengevakuasi warga sekitar.

Artikel ini ditulis oleh:

Rizky Zulkarnain

Komisi I DPR Kecam Keras Agresi Israel ke Qatar

Wakil Ketua Komisi I DPR RI Sukamta. Aktual/DOK DPR RI

Jakarta, aktual.com – Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Sukamta, mengecam keras serangan udara Israel terhadap ibu kota Qatar, Doha, pada Selasa (9/9), yang menewaskan enam orang termasuk anggota Hamas dan seorang aparat keamanan Qatar.

Sukamta menilai aksi militer Israel tersebut merupakan pelanggaran berat terhadap kedaulatan negara dan hukum internasional, sekaligus berpotensi memperburuk ketegangan geopolitik di kawasan Timur Tengah.

“Serangan Israel terhadap Doha adalah bentuk agresi militer yang tidak dapat dibenarkan dan melanggar prinsip-prinsip hukum internasional. Tindakan ini berpotensi memicu eskalasi konflik lebih luas di Teluk dan mengganggu upaya perdamaian di Timur Tengah,” kata Sukamta di Jakarta, Rabu (10/9).

Ia menambahkan, Israel kerap melakukan serangan terhadap delegasi negosiasi Palestina, yang menunjukkan tidak adanya niat dari Tel Aviv untuk mendorong proses perdamaian.

“Indonesia berdiri bersama Qatar sebagai negara berdaulat dan mendesak Pemerintah Indonesia mengambil sikap tegas serta berperan aktif mendorong penyelesaian damai,” ujarnya.

Lebih lanjut, Sukamta meminta pemerintah segera mengambil langkah konkret, termasuk memimpin upaya diplomasi internasional dan memastikan keselamatan seluruh WNI yang berada di Qatar.

Ia juga menegaskan, Komisi I DPR akan konsisten membela hak-hak kemanusiaan rakyat Palestina sekaligus mendukung diplomasi Indonesia di tingkat global.

“Kami mendorong peningkatan bantuan kemanusiaan bagi rakyat Palestina dan warga sipil terdampak konflik. Indonesia punya posisi strategis sebagai negara dengan penduduk Muslim terbesar di dunia sekaligus anggota OKI untuk mendorong perdamaian di Timur Tengah,” pungkasnya. (ant)

Banjir di Bali Renggut Nyawa Dua Warga

Jembrana, Bali, aktual.com – Banjir besar yang terjadi di Kabupaten Jembrana, Bali akibat hujan lebat menyebabkan dua orang meninggal dunia.

Pantauan di lapangan Rabu pagi, salah seorang warga bernama Nita Kumala (23) warga Desa Pengambengan, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana, Bali yang sebelumnya dikabarkan hanyut ditemukan meninggal dunia.

“Jenazah ditemukan warga di rawa tidak jauh dari tempat dia hanyut,” kata Kepala Desa Pengambengan Kamaruzzaman, saat ditemui di lokasi.

Oleh petugas, jenazah perempuan yang sedang hamil dua bulan ini dibawa ke Puskesmas Pengambengan.

Sebelumnya, Nita yang hendak pulang ke Dusun Kumbading dari Dusun Munduk, Desa Pengambengan dengan dibonceng sepeda motor oleh Bilal Ramdhan, suaminya, hilang terseret arus banjir.

Saat melintasi jalan yang digenangi banjir dengan arus deras sekitar pukul 02.30 WITA, mereka beserta sepeda motornya terseret arus ke arah rawa.

Bilal berhasil menyelamatkan diri dan mencari pertolongan warga, yang kemudian melakukan pencarian.

Selain Nita, seorang warga Desa Dangin Tukadaya bernama I Komang Oka Sudiastawa (38) juga meninggal dunia setelah terpeleset dan tenggelam di genangan banjir.

Nanda, keponakan korban mengatakan, pamannya itu mengecek banjir di sekitar rumahnya yang ketinggiannya mencapai pinggang orang dewasa.

“Kemungkinan terpeleset dan kepalanya terbentur sehingga tenggelam,” katanya.

Hujan lebat sejak Selasa (9/9) menyebabkan banjir besar di sejumlah wilayah Kabupaten Jembrana.

Banjir besar juga menggenangi jalan raya Denpasar-Gilimanuk yang menyebabkan kemacetan panjang.

Artikel ini ditulis oleh:

Rizky Zulkarnain

Istri Mantan PM Nepal Tewas Akibat Rumahnya Dibakar Massa

Massa mengikuti demonstrasi yang menentang pelarangan media sosial oleh pemerintah Nepal. (Anadolu/as)
Massa mengikuti demonstrasi yang menentang pelarangan media sosial oleh pemerintah Nepal. (Anadolu/as)

Moskow, aktual.com – Istri mantan Perdana Menteri Nepal, Jhalanath Khanal, yang terluka setelah kediamannya dibakar dalam kerusuhan anti-pemerintah di negara tersebut, telah meninggal, lapor portal Khabarhub pada Selasa (9/9).

Sebelumnya pada hari yang sama, portal tersebut melaporkan bahwa istri Khanal berada dalam kondisi kritis akibat luka bakar yang dideritanya.

Ketegangan di Nepal bermula pada 4 September saat otoritas Nepal memblokir sejumlah situs media sosial ternama yang gagal mendaftar ke Kementerian Komunikasi dan Teknologi Informasi dalam batas waktu yang ditentukan.

Protes massal yang sebagian besar melibatkan generasi muda, yang dijuluki media sebagai “Revolusi Gen Z”, mulai berlangsung di Ibu Kota Nepal pada Senin (8/9) dan telah menyebar ke sejumlah kota besar di seluruh Nepal.

Situasi di Nepal memanas setelah para pengunjuk rasa menerobos gedung parlemen, sehingga memaksa aparat penegak hukum untuk menggunakan meriam air, gas air mata dan peluru tajam. Akibatnya, sejumlah pengunjuk rasa mengalami luka, menurut laporan tersebut.

Pengunjuk rasa yang meminta Perdana Menteri Sharma Oli agar mengundurkan diri, mulai membakar kediaman pribadi Oli yang berada di Kota Baluwatar. Mereka dilaporkan menuntut pertanggungjawaban atas kematian korban dan membakar kediaman sang PM.

Menurut The Himalayan Times, pengunjuk rasa di sejumlah kota lainnya juga membakar kediaman politisi, di antaranya Menteri Komunikasi dan Teknologi Informasi Prithvi Subba Gurung dan mantan Menteri Dalam Negeri Ramesh Lekhak, yang mengundurkan diri di tengah aksi protes.

Demonstran berhasil menduduki gedung parlemen dan kediaman pribadi Presiden Nepal Ram Chandra Poudel pun turut dimasuki warga. Buntut dari protes tersebut, Perdana Menteri Oli turut mengundurkan diri setelah beberapa menteri terlebih dahulu melakukan hal serupa.

Sedikitnya 1.500 tahanan melarikan diri dari penjara Nakkhu di Lalitpur di tengah kerusuhan, lapor portal Khabarhub. Media setempat juga melansir adanya penembakan di gedung markas besar Kepolisian Nepal.

Artikel ini ditulis oleh:

Rizky Zulkarnain

Nasir Djamil Nilai RUU KUHAP dan RUU Perampasan Aset Bisa Dibahas Paralel

Anggota Komisi III DPR RI M. Nasir Djamil saat mengikuti agenda Kunjungan Kerja Spesifik Komisi III DPR RI ke Markas Polda Jawa Timur. Aktual/HO

Jakarta, Aktual.com – Anggota Komisi III DPR RI, Nasir Djamil, menilai Rancangan Undang-Undang (RUU) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan RUU Perampasan Aset memungkinkan untuk dibahas secara paralel di Komisi III DPR.

“Teknisnya bisa paralel atau apa yang didahulukan, mana yang perlu diselesaikan,” kata Nasir di kompleks parlemen, Jakarta, Rabu (10/9).

Nasir menegaskan pihaknya siap membahas RUU Perampasan Aset apabila sudah resmi diserahkan oleh Badan Legislasi (Baleg) DPR. Saat ini, Baleg telah mengusulkan RUU tersebut masuk dalam daftar prioritas legislasi 2025.

Menurut politikus PKS itu, pengusulan RUU Perampasan Aset ibarat gayung bersambut. Pasalnya, banyak pihak menghendaki aturan ini segera dibahas. Meski begitu, Nasir menekankan pentingnya mengacu pada visi Presiden Prabowo Subianto.

“Nanti dibahas di Panja, yang penting kemauan yang ada itu dikelola dan dijaga, sehingga harapan Presiden Prabowo bisa ditindaklanjuti oleh pembentuk UU, dalam hal ini DPR,” ujarnya.

Sejauh ini, Komisi III DPR masih melanjutkan pembahasan RUU KUHAP yang belum rampung meski perubahan sebagian pasalnya sudah dituntaskan pada Juli lalu.

Sebelumnya, Ketua Baleg DPR RI, Bob Hasan, menyebut RUU Perampasan Aset diusulkan menjadi RUU inisiatif DPR RI untuk masuk ke dalam Prolegnas Prioritas 2025. Ia menegaskan bahwa pembahasan RUU tersebut kini sepenuhnya berada di DPR.

“Jadi perampasan aset tidak ada lagi perdebatan di pemerintah atau apa, tapi di DPR. Dan itu masuk ke 2025,” kata Bob Hasan dalam rapat evaluasi Prolegnas bersama pemerintah di kompleks parlemen, Jakarta, Selasa (9/9).

KPK Periksa Eks Wadirut BRI Catur Budi Harto Terkait Korupsi EDC BRI

Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Aktual/HO

Jakarta, aktual.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa mantan Wakil Direktur Utama (Wadirut) Bank Rakyat Indonesia (BRI), Catur Budi Harto, sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi pengadaan mesin electronic data capture (EDC) di BRI pada periode 2020–2024.

“Pemeriksaan dilakukan di Gedung Merah Putih KPK atas nama CBH,” kata Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, dalam keterangannya, Rabu (10/9/2025).

Budi menyebut, Catur sudah hadir di gedung KPK. Namun, ia belum membeberkan materi apa saja yang akan digali penyidik.

Sebelumnya, KPK menetapkan lima tersangka dalam kasus ini. Mereka adalah Dirut PT Pasifik Cipta Solusi (PCS) Elvizar; mantan Wadirut BRI, Catur Budi Harto; mantan Direktur Digital, TI, dan Operasi BRI, Indra Utoyo (kini Dirut Allo Bank); SEVP Manager Aktiva dan Pengadaan BRI, Dedi Sunardi; serta Dirut PT Bringin Inti Teknologi, Rudy Suprayudi Kartadidjaja.

Kelima tersangka diduga memperkaya diri sendiri maupun korporasi hingga menimbulkan kerugian negara sebesar Rp744,5 miliar. Mereka disangkakan melanggar Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 juncto Pasal 18 UU Tipikor jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Plt Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, menjelaskan pengadaan EDC Android BRILink dilakukan dengan dua skema, yakni beli putus dan sewa (Full Managed Service/FMS). Total anggaran pengadaan EDC 2020–2024 mencapai Rp942,7 miliar dengan jumlah 346.838 unit, serta anggaran FMS EDC mencapai Rp3,6 triliun dengan realisasi pembayaran Rp1,25 triliun.

Dalam kasus ini, Catur disebut menandatangani keputusan pengadaan EDC skema beli putus 2020–2023, sementara Indra Utoyo mengarahkan penggunaan EDC Android dan menandatangani izin prinsip anggaran. Dedi bertugas mengurus pengadaan, Elvizar menyediakan perangkat Sunmi, sedangkan Rudy membawa perangkat Verifone.

KPK juga mengungkap adanya penerimaan gratifikasi. Catur disebut menerima Rp525 juta dalam bentuk sepeda dan dua ekor kuda dari Elvizar, Dedi menerima sepeda senilai Rp60 juta, sementara Rudy menerima uang Rp19,72 miliar dari pihak Verifone.

Asep menegaskan, proses uji kelayakan perangkat sejak 2019 sudah diarahkan hanya untuk dua merek, Sunmi dan Verifone, sehingga vendor lain tersisih. Selain itu, penyusunan harga perkiraan sendiri (HPS) disebut menggunakan data harga yang sudah dikondisikan.

Berita Lain