27 Desember 2025
Beranda blog Halaman 40802

DPR: Tidak Masalah Bintang Dua Jabat Kepala Staf

Jakarta, Aktual.co — Tidak ada persoalan bila nanti yang ditunjuk sebagai Kepala Staf Angkatan Laut (Kasal) dan Kepala Staf Angkatan Udara (Kasau) dari perwira tinggi yang saat ini berpangkat jenderal bintang dua. Sudah banyak contoh juga di mana jenderal bintang dua diangkat jadi Kasal dan Kasau, seperti Djoko Suyanto, Imam Sufaat, Sutria Tubagus, dan lainnya.
Hal itu disampaikan Anggota Komisi I DPR RI Fraksi PDI Perjuangan Tri Tamtomo, Kamis (11/12).
“Tidak ada masalah kalau (Kasau dan Kasal) berasal dari bintang dua,” ujar politisi senior PDIP ini. 
Tidak adanya masalah bila yang jadi Kasal dan Kasau dari perwira tinggi bintang dua saat ini, sambungnya, karena proses pengangkatan jabatan dan penunjukkan posisi di TNI, baik AD, AL, maupun AU, telah lewati prosedur baku. 
“Bila jabatan bintang tiga yang ada sekarang adalah produk pemerintahan yang lalu. Karenanya akan lebih obyektif bila dari bintang dua,” sergahnya.
Mengenai hal ini, purnawirawan jenderal bintang dua ini mencontohkan, pernah suatu waktu ia ditunjuk menjabat satu posisi yang mana kala itu melewati para seniornya. “Para senior saya, tetap hormat, patuh dan loyal, meskipun yang jadi pimpinannya itu juniornya,” jelas Tri Tamtomo.  
Sebelumnya, Panglima TNI Jendral Moeldoko mengaku sudah menyiapkan empat nama calon pengganti Kasal dan Ksau yang akan memasuki masa pensiun dalam waktu dekat ini. Keempat nama tersebut sudah diajukan kepada Presiden Jokowi.
Moeldoko membocorkan beberapa calon pengganti kepala staf tersebut. Namun mantan Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad) itu enggan menyebutkan nama-namanya. “Bocorannya ada yang bintang tiga dan yang bintang dua. Yang bintang dua, biar regenerasinya bagus,” tutup Moeldoko.

Artikel ini ditulis oleh:

DPR: Tidak Masalah Bintang Dua Jabat Kepala Staf

Jakarta, Aktual.co — Tidak ada persoalan bila nanti yang ditunjuk sebagai Kepala Staf Angkatan Laut (Kasal) dan Kepala Staf Angkatan Udara (Kasau) dari perwira tinggi yang saat ini berpangkat jenderal bintang dua. Sudah banyak contoh juga di mana jenderal bintang dua diangkat jadi Kasal dan Kasau, seperti Djoko Suyanto, Imam Sufaat, Sutria Tubagus, dan lainnya.
Hal itu disampaikan Anggota Komisi I DPR RI Fraksi PDI Perjuangan Tri Tamtomo, Kamis (11/12).
“Tidak ada masalah kalau (Kasau dan Kasal) berasal dari bintang dua,” ujar politisi senior PDIP ini. 
Tidak adanya masalah bila yang jadi Kasal dan Kasau dari perwira tinggi bintang dua saat ini, sambungnya, karena proses pengangkatan jabatan dan penunjukkan posisi di TNI, baik AD, AL, maupun AU, telah lewati prosedur baku. 
“Bila jabatan bintang tiga yang ada sekarang adalah produk pemerintahan yang lalu. Karenanya akan lebih obyektif bila dari bintang dua,” sergahnya.
Mengenai hal ini, purnawirawan jenderal bintang dua ini mencontohkan, pernah suatu waktu ia ditunjuk menjabat satu posisi yang mana kala itu melewati para seniornya. “Para senior saya, tetap hormat, patuh dan loyal, meskipun yang jadi pimpinannya itu juniornya,” jelas Tri Tamtomo.  
Sebelumnya, Panglima TNI Jendral Moeldoko mengaku sudah menyiapkan empat nama calon pengganti Kasal dan Ksau yang akan memasuki masa pensiun dalam waktu dekat ini. Keempat nama tersebut sudah diajukan kepada Presiden Jokowi.
Moeldoko membocorkan beberapa calon pengganti kepala staf tersebut. Namun mantan Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad) itu enggan menyebutkan nama-namanya. “Bocorannya ada yang bintang tiga dan yang bintang dua. Yang bintang dua, biar regenerasinya bagus,” tutup Moeldoko.

Artikel ini ditulis oleh:

Anggaran PMP ke BUMD Dikritik Terlalu Besar, Ini Alasan Ahok

Jakarta, Aktual.co —DPRD DKI mengkritik anggaran Penyertaan Modal Pemerintah (PMP) ke 14 BUMD Pemprov DKI hingga triliunan rupiah, yang dinilai terlalu besar. 
Kritik dilontarkan dalam pembahasan Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) antara DPRD DKI Jakarta dengan Pemprov DKI, Rabu (10/12) kemarin.
Namun Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) berpendapat suntikan dana ke 14 BUMD milik DKI tetap diperlukan. Guna ‘menyembuhkan’ BUMD yang kondisinya tidak baik.
“Untuk sehatin BUMD kita kan juga harus kasih PMP,” ujarnya di Balai Kota, Kamis (11/12).
Lagipula, kata Ahok, pihak Pemprov DKI sebelumnya juga telah melakukan tindakan ke sejumlah BUMD yang dianggap ‘sakit’. Yakni dengan mengganti seluruh jajaran direksi.
“Seperti PD Dharma Jaya, kan saya ganti direksinya. Saya harus suntik (dana) dong. Kalau dia nggak beres baru kita bubarin saja,” ujarnya.
Kata Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah DKI Jakarta Heru Budi Hartono, para anggota dewan mengkritik lantaran ragu kucuran dana PMP hingga triliunan rupiah memang benar bakal digunakan sepenuhnya oleh BUMD. 
“Mereka (DPRD) takutnya kalau PMP misalkan Rp 1 triliun tapi (BUMD) malah tidak melakukan pembangunan sebesar itu. Misal, nyatanya hanya Rp 50 miliar saja,” ujar Heru, Rabu (10/12) kemarin.
Namun Heru memastikan BUMD tetap akan diberi kucuran PMP. Hanya saja untuk besarannya masih akan dibicarakan dengan DPRD.  Diinformasikan, dana PMP yang diajukan Pemprov DKI untuk 14 BUMD di APBD 2015 adalah Rp 11,3 triliun. Meningkat Rp4,2 triliun dibanding PMP tahun 2014 Rp 7,1 triliun. 

Artikel ini ditulis oleh:

Anggaran PMP ke BUMD Dikritik Terlalu Besar, Ini Alasan Ahok

Jakarta, Aktual.co —DPRD DKI mengkritik anggaran Penyertaan Modal Pemerintah (PMP) ke 14 BUMD Pemprov DKI hingga triliunan rupiah, yang dinilai terlalu besar. 
Kritik dilontarkan dalam pembahasan Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) antara DPRD DKI Jakarta dengan Pemprov DKI, Rabu (10/12) kemarin.
Namun Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) berpendapat suntikan dana ke 14 BUMD milik DKI tetap diperlukan. Guna ‘menyembuhkan’ BUMD yang kondisinya tidak baik.
“Untuk sehatin BUMD kita kan juga harus kasih PMP,” ujarnya di Balai Kota, Kamis (11/12).
Lagipula, kata Ahok, pihak Pemprov DKI sebelumnya juga telah melakukan tindakan ke sejumlah BUMD yang dianggap ‘sakit’. Yakni dengan mengganti seluruh jajaran direksi.
“Seperti PD Dharma Jaya, kan saya ganti direksinya. Saya harus suntik (dana) dong. Kalau dia nggak beres baru kita bubarin saja,” ujarnya.
Kata Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah DKI Jakarta Heru Budi Hartono, para anggota dewan mengkritik lantaran ragu kucuran dana PMP hingga triliunan rupiah memang benar bakal digunakan sepenuhnya oleh BUMD. 
“Mereka (DPRD) takutnya kalau PMP misalkan Rp 1 triliun tapi (BUMD) malah tidak melakukan pembangunan sebesar itu. Misal, nyatanya hanya Rp 50 miliar saja,” ujar Heru, Rabu (10/12) kemarin.
Namun Heru memastikan BUMD tetap akan diberi kucuran PMP. Hanya saja untuk besarannya masih akan dibicarakan dengan DPRD.  Diinformasikan, dana PMP yang diajukan Pemprov DKI untuk 14 BUMD di APBD 2015 adalah Rp 11,3 triliun. Meningkat Rp4,2 triliun dibanding PMP tahun 2014 Rp 7,1 triliun. 

Artikel ini ditulis oleh:

Dukung Pilkada Langsung, KMP Bubar?

Jakarta, Aktual.co — Ketua DPP Gerindra, Desmon J Mahesa memprediksi jika keberlangsungan koalisi merah putih (KMP) tidak akan tahan lama, bila penyelenggaraan Pilkada dilakukan secara langsung atau tidak melalui DPRD.
“Situasi hari ini saya sudah bayangkan sejak awal. Kalau Pemilu langsung ya ini (KMP) bubar. Pengalaman berbagi di jabatan yang selalu mengalah Gerindra, yang ngotot Golkar dan PAN,” ucap Desmon dalam diskusi, di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (11/12).
Dikatakan Desmon, Golkar adalah pihak yang paling diuntungkan apabila Pilkada dilakukan lewat DPRD. Ia tidak yakin, Golkar bersedia berbagi dengan parpol KMP lainnya apalagi setelah melihat dalam pembagian jatah di pimpinan MPR dan DPR.
“Pengalaman berbagi dijabatan yang selalu mengalah Gerindra, yang ngotot Golkar dan PAN. Pak Prabowo selama ini dalam rangka koalisinya senang, jabatan anaknya (kader Gerindra) pun dikasih ke orang lain,” terang Wakil Ketua Komisi III DPR RI itu.
Lebih jauh, Desmon mengakui bahwa KMP saat ini tidak solid. Alasannya adalah, koalisi yang diisi oleh sejumlah partai politi ini dibangun tidak pada dasar ideologi, melainkan kepentingan semata.
“KMP ini kan persoalan waktu karena dasarnya tidak solid. Ini terjadi konspirasi politik diluar. Kepentingan lebih mendominasi dibanding persoalan ideologis,” pungkasnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Novrizal Sikumbang

Dukung Pilkada Langsung, KMP Bubar?

Jakarta, Aktual.co — Ketua DPP Gerindra, Desmon J Mahesa memprediksi jika keberlangsungan koalisi merah putih (KMP) tidak akan tahan lama, bila penyelenggaraan Pilkada dilakukan secara langsung atau tidak melalui DPRD.
“Situasi hari ini saya sudah bayangkan sejak awal. Kalau Pemilu langsung ya ini (KMP) bubar. Pengalaman berbagi di jabatan yang selalu mengalah Gerindra, yang ngotot Golkar dan PAN,” ucap Desmon dalam diskusi, di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (11/12).
Dikatakan Desmon, Golkar adalah pihak yang paling diuntungkan apabila Pilkada dilakukan lewat DPRD. Ia tidak yakin, Golkar bersedia berbagi dengan parpol KMP lainnya apalagi setelah melihat dalam pembagian jatah di pimpinan MPR dan DPR.
“Pengalaman berbagi dijabatan yang selalu mengalah Gerindra, yang ngotot Golkar dan PAN. Pak Prabowo selama ini dalam rangka koalisinya senang, jabatan anaknya (kader Gerindra) pun dikasih ke orang lain,” terang Wakil Ketua Komisi III DPR RI itu.
Lebih jauh, Desmon mengakui bahwa KMP saat ini tidak solid. Alasannya adalah, koalisi yang diisi oleh sejumlah partai politi ini dibangun tidak pada dasar ideologi, melainkan kepentingan semata.
“KMP ini kan persoalan waktu karena dasarnya tidak solid. Ini terjadi konspirasi politik diluar. Kepentingan lebih mendominasi dibanding persoalan ideologis,” pungkasnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Novrizal Sikumbang

Berita Lain