Pengembalian Sisa Kasus Deposito Rp220 Miliar Diadvokasi Jaksa

11 Desember 2014, 21:10

Banda Aceh, Aktual.co — Jaksa Pengacara Negara (JPN) Kejari Lhoksukon, Aceh Utara, mengadvokasi pengembalian dana sisa kasus bobol deposito kabupaten itu sebesar Rp 220 miliar. Tindakan itu dilakukan setelah Pemkab Aceh Utara minta bantuan JPN untuk mempercepat pengembalian barang bukti uang dalam kasus tersebut.
“Pemkab minta kita mendampingi, supaya uang milik daerah itu bisa secepat dikembalikan ke kas daerah,” kata Kepala Kejaksaan Negeri Lhoksukon, Teuku Rahmatsyah MH, Kamis (11/12).
Setelah menerima surat tersebut, pihaknya langsung menggelar rapat untuk menyusun langkah kerja sekaligus menginventarisir kendala yang dihadapi selama ini.
JPN menargetkan sebelum 2015, sebagian uang itu, terutama yang selama ini tertahan di Bank Mandiri Jakarta, sebesar Rp81,7 milyar plus bunga, harus sudah masuk ke kas daerah. Sementara sisanya akan diupayakan awal tahun depan.
Untuk diketahui, Pemkab Aceh Utara mendepositokan uang sebesar Rp220 milyar di Bank Mandiri Jalembar Jakarta Barat, 2009 silam. Dari jumlah itu sebanyak Rp 20 miliar dibobol oleh sejumlah pihak dan kini telah dipenjara.
Sebagian barang bukti telah dikembalikan ke kas Aceh Utara. Namun, sebesar Rp 81,7 miliar barang bukti kasus itu belum dieksekusi oleh Kejari Jakarta Barat. Padahal, Mahkamah Agung (MA) telah menyatakan bahwa uang tersebut harus dikembalikan ke kas Aceh Utara beserta bunganya.
Namun, sampai saat ini uang tersebut belum dieksekusi. Mereka yang telah diadili dalam kasus ini yaitu Lista Anggraini, Yunus Kiran, dan Basri Yusuf.

Artikel ini ditulis oleh:

Tempati Trotoar dan Saluran Air, 140 Bangunan Dibongkar Paksa di Jakpus

11 Desember 2014, 21:05

Jakarta, Aktual.co —Sebanyak 140 bangunan liar di Jalan Karang Anyar Raya, Sawah Besar, Jakarta Pusat, dibongkar oleh ratusan personel Satpol PP, Kamis (11/12).
Camat Sawah Besar, Henri Perez mengakui sebelum dilakukan penertiban pihaknya terlebih dahulu sudah menyosialisasikan ke pemilik bangunan, dengan mengedarkan surat peringatan.
Dibongkarnya bangunan, jelas Henri, karena berdiri di atas trotoar dan saluran air.
“Kalau di atas trotoar kan menganggu hak pejalan kaki. Kalau di atas saluran air mereka bisa tanggung jawab gak kalau wilayahnya banjir?” ucap dia, di Jakarta, Kamis (11/12).
Pihaknya pun berjanji akan selalu menindak tegas apabila ada warganya yang mengambil keuntungan dengan menggunakan sarana umum.
“Mereka gak suka saya bongkar? Saya lebih gak suka kalau mereka pakai sarana umum. Ini (trotoar dan saluran air) milik bersama dan pemerintah. Bukan punya nenek moyang mereka,” ungkapnya.
Sebelum dilakukan pembongkaran paksa oleh sekitar 50 petugas gabungan dari Satpol PP dan kepolisian itu, kata Henri, sebenarnya beberapa pemilik bangunan liar sudah lebih dulu membongkar sendiri.
“Berarti mereka sadar. Yang belum sadar biar kami yang sadarkan kalau mereka ya salah,” ujarnya.
Sementara itu, salah satu pemilik bangunan yang berdagang onderdil, Praga (30), mengaku kalau dirinya bersalah. Karena sudah berdagang di sarana umum. Namun dia juga berharap Pemerintah Kota bisa memberikan lahan alternatif untuk berdagang.
“Ya terpaksa saya bongkar. Lumayan kayunya masih bisa dipakai. Biar bisa bangun kios lagi. Cuman saya gak tau mau bangun di sana. Di sini gak boleh, di situ gak boleh. Ya sudahlah. Mudah-mudahan pemerintah ngasih kami tempat.”
Diketahui, penertiban bangunan yang berdiri di atas trotoar dan saluran air sudah diatur di Perda No 8 Tahun 2007 mengenai Ketertiban Umum.

Artikel ini ditulis oleh:

Tempati Trotoar dan Saluran Air, 140 Bangunan Dibongkar Paksa di Jakpus

11 Desember 2014, 21:05

Jakarta, Aktual.co —Sebanyak 140 bangunan liar di Jalan Karang Anyar Raya, Sawah Besar, Jakarta Pusat, dibongkar oleh ratusan personel Satpol PP, Kamis (11/12).
Camat Sawah Besar, Henri Perez mengakui sebelum dilakukan penertiban pihaknya terlebih dahulu sudah menyosialisasikan ke pemilik bangunan, dengan mengedarkan surat peringatan.
Dibongkarnya bangunan, jelas Henri, karena berdiri di atas trotoar dan saluran air.
“Kalau di atas trotoar kan menganggu hak pejalan kaki. Kalau di atas saluran air mereka bisa tanggung jawab gak kalau wilayahnya banjir?” ucap dia, di Jakarta, Kamis (11/12).
Pihaknya pun berjanji akan selalu menindak tegas apabila ada warganya yang mengambil keuntungan dengan menggunakan sarana umum.
“Mereka gak suka saya bongkar? Saya lebih gak suka kalau mereka pakai sarana umum. Ini (trotoar dan saluran air) milik bersama dan pemerintah. Bukan punya nenek moyang mereka,” ungkapnya.
Sebelum dilakukan pembongkaran paksa oleh sekitar 50 petugas gabungan dari Satpol PP dan kepolisian itu, kata Henri, sebenarnya beberapa pemilik bangunan liar sudah lebih dulu membongkar sendiri.
“Berarti mereka sadar. Yang belum sadar biar kami yang sadarkan kalau mereka ya salah,” ujarnya.
Sementara itu, salah satu pemilik bangunan yang berdagang onderdil, Praga (30), mengaku kalau dirinya bersalah. Karena sudah berdagang di sarana umum. Namun dia juga berharap Pemerintah Kota bisa memberikan lahan alternatif untuk berdagang.
“Ya terpaksa saya bongkar. Lumayan kayunya masih bisa dipakai. Biar bisa bangun kios lagi. Cuman saya gak tau mau bangun di sana. Di sini gak boleh, di situ gak boleh. Ya sudahlah. Mudah-mudahan pemerintah ngasih kami tempat.”
Diketahui, penertiban bangunan yang berdiri di atas trotoar dan saluran air sudah diatur di Perda No 8 Tahun 2007 mengenai Ketertiban Umum.

Artikel ini ditulis oleh:

KESDM: Lelang Jabatan Dirjen Migas Masuk Tahap Finalisasi Administrasi

11 Desember 2014, 21:01

Jakarta, Aktual.co — Ketua Panitia Seleksi Lelang Jabatan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Teguh Pamudji mengatakan pihaknya akan mendahulukan lelang jabatan untuk posisi Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi.

“Lelang jabatan Dirjen Migas didahulukan karena banyak masalah migas yang harus segera diselesaikan,” kata Teguh di Jakarta, Kamis (11/12).

Menurut Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral itu, masalah seperti produksi dan efisiensi migas yang menurun serta revisi UU Migas adalah beberapa hal yang perlu segera diselesaikan.

Teguh menambahkan, pekan depan pihaknya sudah masuk tahap finalisasi persyaratan administrasi dan teknis lelang sehingga prosesnya bisa dimulai dalam waktu dekat.

“Pertengahan Februari sudah ditetapkan pengisi posisi jabatan yang dilelang,” katanya.

Selain posisi Dirjen Migas, panitia juga melelang jabatan Sekretaris Jenderal Dewan Energi Nasional (DEN).

Saat ini, Dirjen Migas dijabat Pelaksana Tugas Naryanto Wagimin yang juga merangkap Direktur Hulu Migas Kementerian ESDM. Sementara Sekjen DEN dijabat Hadi Purnomo yang akan memasuki masa pensiun.

Ada pun Saat keanggotaan panitia seleksi berjumlah tujuh orang. Selain Teguh, di panitia seleksi juga terdapat Setiawan Wangsaatmaja (Deputi Bidang SDM Aparatur Kemen PAN dan RB) sebagai Wakil Ketua, dengan lima anggota yakni Faisal Basri (Ketua Komite Reformasi Tata Kelola Migas).

Selain itu, Hikmahanto Juwana (Guru Besar Hukum Internasional UI), Supramu Santosa (pendiri Suprame Energy), Lukman Mahfoedz (Direktur Utama PT Medco Energi Internasional Tbk, dan Nico Kanter (Dirut PT Vale Indonesia Tbk).

Artikel ini ditulis oleh:

Eka