Jakarta, Aktual.co —Direktur Jenderal Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Dr. Drs. Reydonnyzar Moenek. M. Devt. M mengkritik dana APBD Pemprov DKI tahun 2014. Ia mengkritik dana APBD 2014 berdasarkan empat indikator yaitu ketepatan waktu penetapan Perda APBD, kualitas pendapatan APBD, kualitas belanja APBD, dan kualitas pertanggungjawaban APBD.
Dari indikator pertama, ia meragukan ketepatan waktu penetapan Perda APBD DKI. Pasalnya hingga menjelang akhir tahun ini, DPRD DKI dan Pemprov DKI baru membahas KUA-PPAS APBD DKI tahun 2015. Akibatnya, diragukan bahwa APBD 2015 akan telat rampung.
Jika demikian, maka resiko tidak digaji selama 6 bulan untuk Kepala Daerah dan seluruh anggota DPRD DKI pun berada di depan mata.
Kemudian dari sisi kualitas pendapatan APBD, ia mengkritik besarnya PAD terhadap total pendapatan. Ia juga mengkritik penyerapan anggaran DKI yang rendah dan juga sisa langsung pengguna anggaran (silpa) yang besar.
“Namun yang bagusnya adalah Pemda DKI rasional dalam membelanjakan belanja langsungnya dibandingkan dengan belanja tidak langsung,” ujarnya saat Talkshow Strategi Tata Kelola Anggaran yang Efektif, Efisien, dan Hemat di Balai Kota, Kamis (11/12).
Sementara itu, di kesempatan yang sama, Sahat Maruli Tua mengatakan terdapat permainan dalam APBD 2014 yang dilakukan oleh SKPD.
“Kenapa laporan pengembangan DKI gapernah sampai ke DPRD? Banyak SKPD yang tutup buku 31 Desember sisa uang ditarik dan disimpan di bawah bantal,” ujarnya.
Ia juga mengkritik soal ketepatan perencanaan anggaran untuk APBD, karena akan lebih efektif jika sasaran anggaran itu pas, tidak lebih dan tidak kurang.
“Harus ada statistik turunan di SKPD. Ada penafsiran pendapatannya harus tepat. Jadi tidak menghasilkan silpa yang berlebihan,” ujarnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Andy Abdul Hamid

Jakarta, Aktual.co —Direktur Jenderal Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Dr. Drs. Reydonnyzar Moenek. M. Devt. M mengkritik dana APBD Pemprov DKI tahun 2014. Ia mengkritik dana APBD 2014 berdasarkan empat indikator yaitu ketepatan waktu penetapan Perda APBD, kualitas pendapatan APBD, kualitas belanja APBD, dan kualitas pertanggungjawaban APBD.
Dari indikator pertama, ia meragukan ketepatan waktu penetapan Perda APBD DKI. Pasalnya hingga menjelang akhir tahun ini, DPRD DKI dan Pemprov DKI baru membahas KUA-PPAS APBD DKI tahun 2015. Akibatnya, diragukan bahwa APBD 2015 akan telat rampung.
Jika demikian, maka resiko tidak digaji selama 6 bulan untuk Kepala Daerah dan seluruh anggota DPRD DKI pun berada di depan mata.
Kemudian dari sisi kualitas pendapatan APBD, ia mengkritik besarnya PAD terhadap total pendapatan. Ia juga mengkritik penyerapan anggaran DKI yang rendah dan juga sisa langsung pengguna anggaran (silpa) yang besar.
“Namun yang bagusnya adalah Pemda DKI rasional dalam membelanjakan belanja langsungnya dibandingkan dengan belanja tidak langsung,” ujarnya saat Talkshow Strategi Tata Kelola Anggaran yang Efektif, Efisien, dan Hemat di Balai Kota, Kamis (11/12).
Sementara itu, di kesempatan yang sama, Sahat Maruli Tua mengatakan terdapat permainan dalam APBD 2014 yang dilakukan oleh SKPD.
“Kenapa laporan pengembangan DKI gapernah sampai ke DPRD? Banyak SKPD yang tutup buku 31 Desember sisa uang ditarik dan disimpan di bawah bantal,” ujarnya.
Ia juga mengkritik soal ketepatan perencanaan anggaran untuk APBD, karena akan lebih efektif jika sasaran anggaran itu pas, tidak lebih dan tidak kurang.
“Harus ada statistik turunan di SKPD. Ada penafsiran pendapatannya harus tepat. Jadi tidak menghasilkan silpa yang berlebihan,” ujarnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Andy Abdul Hamid

Jakarta, Aktual.co —Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta, M Sanusi mengatakan bahwa Pemprov DKI Jakarta seharusnya bisa menggunakan anggaran secara maksimal. Sebab menurutnya bahwa anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) tersebut merupakan tanggung jawab yang harus dilaksanakan, terutama untuk warga Jakarta. 
Sanusi juga menilai, penerapan sistem baru secara bersamaan seperti e-budgeting dan Unit Layanan Pengadaan barang dan jasa (ULP), membuat satuan kerja perangkat daerah (SKPD) belum siap. Karena itu, dia menyarankan agar sistem tersebut hendaknya dilakukan secara bertahap. 
“Kalau langsung semuanya malah jadi seperti sekarang kan, penyerapannya rendah,” katanya kepada wartawan, Kamis (11/12).
Dikatakan Sanusi, banyak juga proyek bermasalah yang langsung dihentikan, seperti pembelian bus Transjakarta. Padahal pembelian tetap bisa dilakukan dengan pembenahan di berbagai sisi. Sehingga masyarakat tetap dapat menikmati transportasi massal yang aman dan nyaman.
Ke depan dirinya berharap agar program yang diajukan oleh SKPD sudah terencana dengan matang dan dapat terealisasi. Khususnya bagi program-program yang berkaitan dengan penanganan kemacetan dan banjir yang menjadi pokok permasalahan di ibu kota. 
“Intinya program yang berhubungan dengan pembangunan infrastruktur yang dapat dihitung waktu penyelesaiannya,” ujarnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Andy Abdul Hamid

Jakarta, Aktual.co —Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta, M Sanusi mengatakan bahwa Pemprov DKI Jakarta seharusnya bisa menggunakan anggaran secara maksimal. Sebab menurutnya bahwa anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) tersebut merupakan tanggung jawab yang harus dilaksanakan, terutama untuk warga Jakarta. 
Sanusi juga menilai, penerapan sistem baru secara bersamaan seperti e-budgeting dan Unit Layanan Pengadaan barang dan jasa (ULP), membuat satuan kerja perangkat daerah (SKPD) belum siap. Karena itu, dia menyarankan agar sistem tersebut hendaknya dilakukan secara bertahap. 
“Kalau langsung semuanya malah jadi seperti sekarang kan, penyerapannya rendah,” katanya kepada wartawan, Kamis (11/12).
Dikatakan Sanusi, banyak juga proyek bermasalah yang langsung dihentikan, seperti pembelian bus Transjakarta. Padahal pembelian tetap bisa dilakukan dengan pembenahan di berbagai sisi. Sehingga masyarakat tetap dapat menikmati transportasi massal yang aman dan nyaman.
Ke depan dirinya berharap agar program yang diajukan oleh SKPD sudah terencana dengan matang dan dapat terealisasi. Khususnya bagi program-program yang berkaitan dengan penanganan kemacetan dan banjir yang menjadi pokok permasalahan di ibu kota. 
“Intinya program yang berhubungan dengan pembangunan infrastruktur yang dapat dihitung waktu penyelesaiannya,” ujarnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Andy Abdul Hamid