27 Desember 2025
Beranda blog Halaman 40872

Komisi X: Asian Games 2018 Terancam Gagal Dilaksanakan

Jakarta, Aktual.co — Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Ridwan Hisjam, menegaskan bahwa multi event olahraga Asian Games 2018 di Indonesia, terancam gagal diselenggarakan. Hal ini karena belum keluarnya surat Keputusan Presiden (Keppres).

“Asian Games bisa terancam gagal dilaksanakan. Ini karena, kami (Komisi X) belum mendapatkan penjelasan dari pemerintah, apakah mereka sudah siap atau belum,” ujar politisi Partai Golkar itu ketika dihubungi Aktual.co, Rabu (10/12).

Ditegaskan pria yang juga menjabat sebagai Wakil Sekretaris Jenderal Dewan Pengurus Pusat Partai Golkar, hingga saat ini, pihaknya belum bisa bertemu dengan presiden ataupun menteri-menterinya.

“Kita baru akan melakukan rapat kerja dengan Kemenpora dalam sidang kedua, pada 11 Januari 2015 mendatang,” tegasnya.

Komisi X, kata Ridwan Hisjam, pihaknya tidak bisa melakukan tekanan kepada Presiden Joko Widodo, untuk segera mengeluarkan Keppres tersebut.

“Seperti saya bilang tadi, kami belum bisa mendorong pemerintah untuk mengeluarkan Keppres, karena kami belum mendengar paparan yang dilakukan oleh pemerintah, apakah mereka siap atau tidak,” katanya menegaskan.

Ridwan Hisjam menjelaskan alasannya melontarkan pernyataan tersebut karena, Pemerintahan Jokowi-JK, hanya mencontek program-program kerja yang dimiliki Presiden sebelumnya, Susilo Bambang Yudhoyono.

“Coba kita lihat, program-program yang dimiliki Jokowi, hanya menjiplak dari program SBY, seperti Kartu Indonesia Sehat (KIS) itu kan awalnya BPJS. Kemudian Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), yang awalnya Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang dimiliki SBY,” paparnya.

Indonesia ditunjuk sebagai tuan rumah penyelenggaraan even olahraga empat tahunan terbesar se-Asia itu, pada September 2014, jelang penyelenggaraan Asian Games 2014 di Korea Selatan.

Dan Dewan Olimpiade Asia (OCA), sempat melakukan teguran kepada Komite Olimpiade Indonesia (KOI), terkait dengan Keppres tersebut yang akan dijadikan payung hukum penyelenggaraan Asian Games 2018.

“Sesuai dengan aturan OCA, dua bulan setelah penunjukkan (tuan rumah), harus punya payung hukum. Kalau tidak, maka persiapan belum bisa jalan,” kata Rita Subowo setelah menemui Duta Besar Inggris untuk Indonesia, Moazzam Malik di Kantor KOI di Jakarta, Rabu (19/11).

Artikel ini ditulis oleh:

Penerimaan Bea Cukai Capai Rp141,65 Triliun

Jakarta, Aktual.co — Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan mencatat realisasi penerimaan bea dan cukai hingga 30 November 2014 telah mencapai Rp141,65 triliun atau 81,54 persen dari target APBN-Perubahan Rp173,7 triliun.

Berdasarkan keterangan Ditjen Bea dan Cukai yang diterima di Jakarta, Rabu (10/12) realisasi penerimaan ini meningkat Rp1,07 triliun atau 0,76 persen dari periode yang sama tahun lalu, yang hanya tercatat sebesar Rp140,5 triliun.

Penerimaan itu berasal dari bea masuk yang mencapai Rp29,2 triliun atau 82,07 persen dari target Rp35,6 triliun, bea keluar Rp10,9 triliun atau 52,92 persen dari target Rp20,6 triliun dan cukai Rp101,4 triliun atau 86,39 persen dari target Rp117,45 triliun.

Meskipun realisasi penerimaan meningkat dibandingkan tahun lalu, namun hingga akhir tahun 2014, diperkirakan penerimaan bea dan cukai hanya mencapai kisaran 92 persen, sehingga target dipastikan tidak akan tercapai.

Perkiraan pencapaian pada akhir tahun tersebut sangat kontras dengan kinerja bea dan cukai yang selama ini selalu memenuhi bahkan melampaui target, namun penerimaan cukai diprediksi masih bisa memenuhi ekspektasi.

Target penerimaan bea masuk dan bea keluar diprediksi tidak tercapai karena dipengaruhi berbagai faktor eksternal, diantaranya perlambatan perekonomian global yang menyebabkan adanya koreksi pertumbuhan ekonomi nasional.

Selain itu, faktor menurunnya perdagangan global dan nilai ekspor maupun impor dibandingkan tahun 2013. Untuk penurunan bea keluar, ditambah faktor harga komoditas di pasar global, perlambatan ekonomi di negara tujuan ekspor dan kebijakan hilirisasi bahan tambang mineral.

Artikel ini ditulis oleh:

Eka

Penerimaan Bea Cukai Capai Rp141,65 Triliun

Jakarta, Aktual.co — Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan mencatat realisasi penerimaan bea dan cukai hingga 30 November 2014 telah mencapai Rp141,65 triliun atau 81,54 persen dari target APBN-Perubahan Rp173,7 triliun.

Berdasarkan keterangan Ditjen Bea dan Cukai yang diterima di Jakarta, Rabu (10/12) realisasi penerimaan ini meningkat Rp1,07 triliun atau 0,76 persen dari periode yang sama tahun lalu, yang hanya tercatat sebesar Rp140,5 triliun.

Penerimaan itu berasal dari bea masuk yang mencapai Rp29,2 triliun atau 82,07 persen dari target Rp35,6 triliun, bea keluar Rp10,9 triliun atau 52,92 persen dari target Rp20,6 triliun dan cukai Rp101,4 triliun atau 86,39 persen dari target Rp117,45 triliun.

Meskipun realisasi penerimaan meningkat dibandingkan tahun lalu, namun hingga akhir tahun 2014, diperkirakan penerimaan bea dan cukai hanya mencapai kisaran 92 persen, sehingga target dipastikan tidak akan tercapai.

Perkiraan pencapaian pada akhir tahun tersebut sangat kontras dengan kinerja bea dan cukai yang selama ini selalu memenuhi bahkan melampaui target, namun penerimaan cukai diprediksi masih bisa memenuhi ekspektasi.

Target penerimaan bea masuk dan bea keluar diprediksi tidak tercapai karena dipengaruhi berbagai faktor eksternal, diantaranya perlambatan perekonomian global yang menyebabkan adanya koreksi pertumbuhan ekonomi nasional.

Selain itu, faktor menurunnya perdagangan global dan nilai ekspor maupun impor dibandingkan tahun 2013. Untuk penurunan bea keluar, ditambah faktor harga komoditas di pasar global, perlambatan ekonomi di negara tujuan ekspor dan kebijakan hilirisasi bahan tambang mineral.

Artikel ini ditulis oleh:

Eka

Sekjen DPR: Perombakan Struktur Fraksi, Wewenang Pimpinan DPR

Jakarta, Aktual.co — Sekretaris Jenderal DPR Winantuningtyastiti mengatakan pergantian struktur kepengurusan dalam sebuah fraksi partai di parlemen bukan urusannya, melainkan menjadi urusan pimpinan DPR RI.
Hal itu menyusul wacana perombakan fraksi Golkar yang akan dilakukan oleh Ketua Umum Partai Golkar, Agung Laksono versi Munas Ancol.
“Sekjend tidak ada urusannya (soal pergantian,red), pasti ke pimpinan DPR. Sekjend hanya mengikuti aturan (yang diputuskan pimpinan DPR) saja,” ucap dia ketika di konfirmasi, di Jakarta, Rabu (10/12).
Sementara itu, ketika ditanya soal apakah Sekjend sudah menerima surat perombakan struktur fraksi partai golkar yang diajukan oleh Agung Laksono? Ia mengaku belum ada.
“Belum menerima,” tandasnya.
Sebelumnya sempat diberitakan, Hanya selang satu hari setelah dikukuhkan, DPP Golkar versi Munas IX Ancol langsung putuskan rombak pimpinan fraksi di MPR dan DPR. Pimpinan fraksi yang telah ditunjuk sebelumnya dinyatakan tidak sah dan diganti dengan yang baru.
Jabatan Ketua Fraksi Golkar di DPR yang sebelumnya dipegang Ade Komaruddin diserahkan kepada Agus Gumiwang Kartasasmita.  Sedangkan Ketua Fraksi Golkar di MPR Hadi Susilo digantikan Agun Gunanjar Sudarsa.
“Dengan keputusan ini kami nyatakan tidak mengakui pimpinan fraksi yang sebelumnya,” kata Ketua Umum Golkar versi Munas Ancol, Agung Laksono dalam konfrensi pers di kantor DPP Golkar, Jakarta, Selasa (9/12).

Artikel ini ditulis oleh:

Novrizal Sikumbang

Sekjen DPR: Perombakan Struktur Fraksi, Wewenang Pimpinan DPR

Jakarta, Aktual.co — Sekretaris Jenderal DPR Winantuningtyastiti mengatakan pergantian struktur kepengurusan dalam sebuah fraksi partai di parlemen bukan urusannya, melainkan menjadi urusan pimpinan DPR RI.
Hal itu menyusul wacana perombakan fraksi Golkar yang akan dilakukan oleh Ketua Umum Partai Golkar, Agung Laksono versi Munas Ancol.
“Sekjend tidak ada urusannya (soal pergantian,red), pasti ke pimpinan DPR. Sekjend hanya mengikuti aturan (yang diputuskan pimpinan DPR) saja,” ucap dia ketika di konfirmasi, di Jakarta, Rabu (10/12).
Sementara itu, ketika ditanya soal apakah Sekjend sudah menerima surat perombakan struktur fraksi partai golkar yang diajukan oleh Agung Laksono? Ia mengaku belum ada.
“Belum menerima,” tandasnya.
Sebelumnya sempat diberitakan, Hanya selang satu hari setelah dikukuhkan, DPP Golkar versi Munas IX Ancol langsung putuskan rombak pimpinan fraksi di MPR dan DPR. Pimpinan fraksi yang telah ditunjuk sebelumnya dinyatakan tidak sah dan diganti dengan yang baru.
Jabatan Ketua Fraksi Golkar di DPR yang sebelumnya dipegang Ade Komaruddin diserahkan kepada Agus Gumiwang Kartasasmita.  Sedangkan Ketua Fraksi Golkar di MPR Hadi Susilo digantikan Agun Gunanjar Sudarsa.
“Dengan keputusan ini kami nyatakan tidak mengakui pimpinan fraksi yang sebelumnya,” kata Ketua Umum Golkar versi Munas Ancol, Agung Laksono dalam konfrensi pers di kantor DPP Golkar, Jakarta, Selasa (9/12).

Artikel ini ditulis oleh:

Novrizal Sikumbang

Pertumbuhan Ekonomi Melambat, Kredit UMKM Menurun

Jakarta, Aktual.co —  Pertumbuhan kredit Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) selama tahun 2014 mengalami penurunan, yakni dari 15,7 persen menjadi 11,56 persen. Hal tersebut disebabkan oleh penurunan daya beli masyarakat akibat perlambatan ekonomi.

Direktur Eksekutif Bidang Kebijakan Maroprudensial Bank Indonesia (BI), Darsono mengatakan bahwa perlambatan kredit UMKM ini terjadi pada beberapa sektor ekonomi. Seperti, perdagangan besar, eceran, konstruksi, real estate, transportasi, telekomunikasi, dan akomodasi.

“Perlambatan ini dipengaruhi oleh penurunan daya beli masyarakat akibat dari perlambatan ekonomi kita. Hal itu pada akhirnya menurunkan tingkat permintaan kredit baru,” ujarDarsono di Kantor BI Jakarta, Rabu (10/12).

Selain itu, dijelaskan dia, sebaran kartu kredit UMKM masih belum merata. Penyaluran kredit terfokus ke sektor perdagangan besar dan eceran yang mencapai 52,89 persen.

“Dominasi ini terkait dengan ketersediaan infrastruktur perbankan yang mayoritas di wilayah perkotaan dan kompetensi SDM perbankan yang lebih baik di sektor perdagangan dengan potensi risiko yang lebih terukur,” pungkasnya.

Untuk diketahui, penyaluran kredit UMKM pada sektor lainnya masih cukup rendah, seperti industri pengolahan 10,39 persen, pertanian 8,06 persen, dan konstruksi 6,06 persen.

Artikel ini ditulis oleh:

Eka

Berita Lain