Facebook Instagram TikTok Twitter WhatsApp Youtube
26 Desember 2025
Facebook Instagram TikTok Twitter WhatsApp Youtube
Beranda blog Halaman 40912

WKSI: Rupiah Diprediksi Kembali Melemah

Jakarta, Aktual.co — Nilai tukar Rupiah kemarin (9/12) mampu berbalik positif Hal tersebut disebabkan oleh naiknya nilai tukar Yen dan Won seiring meningkatnya demand atas mata uang save heaven.

“Pelemahan pada pasar saham dan komoditas, turut berimbas positif pada Rupiah yang mampu berbalik positif meski belum terlalu signifikan karena masih bertengger di level 12.300an,” tulis Kepala Riset dari Woori Korindo Securities Indonesia (WKSI), Reza Priyambada.

Lebih lanjut dikatakan Reza, membatasi potensi penguatan Rupiah, Yuan mengalami pelemahan seiring dengan penilaian pertumbuhan nilai ekspor yang masih melambat.

Pada Rabu (10/12), Reza memperkirakan Rupiah berada di bawah target level resisten 12.340, yakni Rp12.352-12.340 kurs tengah BI. Rupiah masih mencoba bertahan dari gempuran sentimen negatif terutama dari imbas masih menguatnya laju Dolar AS.

“Masih diperlukannya intervensi maupun sentimen positif kuat untuk dapat membuat Rupiah dapat kembali bergerak positif,” pungkasnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Eka

Ini Persiapan Ahok Jika Pembahasan RAPBD DKI 2015 Molor

Jakarta, Aktual.co —Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) menyerahkan rampungnya Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2015 kepada DPRD DKI. Di mana DKI menargetkan APBD 2015 di kisaran Rp 82-84 triliun, atau naik sekitar 12 persen lebih dari APBD 2014 yang masih sekitar Rp72,9 triliun.
Ahok bahkan sudah siap jika pembahasan RAPBD 2015 ternyata tak bisa selesai cepat dan melewati batas waktu yang ditetapkan Mendagri di tanggal 31 Desember 2014. Yakni dengan menggunakan sisa anggaran APBD 2014. SKPD juga sudah dipersiapkan mencatat target yang akan dicapai di tahun mendatang. Begitu juga dengan sisa lebih penggunaan anggaran (silpa) yang akan ikut dimasukkan ke APBD 2014.
Nantinya jumlah total anggaran tersebut akan digunakan untuk membeli tanah, membuat ruang terbuka hijau, membeli alat berat dalam rangka normalisasi sungai, membeli truk sampah dan selebihnya ditaruh ke bank.
“Sekarang terserah mereka. Kita sudah ajukan semua berkasnya,” ujar Ahok di Balai Kota, Selasa (9/12).
Di rapat Bamus siang tadi, DPRD DKI bersama Pemprov DKI menyepakati pengesahan Rancangan APBD DKI menjadi APBD 2015 paling lambat 8 Januari 2015. Wakil Ketua Bamus DPRD DKI Muhammad Taufik memastikan pembahasan Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2015 hingga RAPBD 2015 akan diselesaikan paling lama 29 Desember 2014.
Sementara itu, Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Heru Budi Hartono optimistis jadawal pengesahan tidak akan meleset. Untuk itu pihaknya akan siap rapat setiap hari dengan legislatif.
Mengenai jumlah RAPBD yang akan dibahas, kata Heru, akan mengalami penyesuaian dari rancangan KUA-PPAS yang mencapai Rp 76,9 triliun. Namun dia belum menyampaikan angka pastinya.
“(Besaran RAPBD) seperti kemarin, target Rp 76,9 triliun, tapi karena melihat kondisi APBD tahun ini defisit Rp 12 triliun, jadi nanti kita akan lakukan penyesuaian, tapi tidak beda jauh,” ujar Heru di Balai Kota, Selasa (9/12).

Artikel ini ditulis oleh:

Ini Persiapan Ahok Jika Pembahasan RAPBD DKI 2015 Molor

Jakarta, Aktual.co —Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) menyerahkan rampungnya Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2015 kepada DPRD DKI. Di mana DKI menargetkan APBD 2015 di kisaran Rp 82-84 triliun, atau naik sekitar 12 persen lebih dari APBD 2014 yang masih sekitar Rp72,9 triliun.
Ahok bahkan sudah siap jika pembahasan RAPBD 2015 ternyata tak bisa selesai cepat dan melewati batas waktu yang ditetapkan Mendagri di tanggal 31 Desember 2014. Yakni dengan menggunakan sisa anggaran APBD 2014. SKPD juga sudah dipersiapkan mencatat target yang akan dicapai di tahun mendatang. Begitu juga dengan sisa lebih penggunaan anggaran (silpa) yang akan ikut dimasukkan ke APBD 2014.
Nantinya jumlah total anggaran tersebut akan digunakan untuk membeli tanah, membuat ruang terbuka hijau, membeli alat berat dalam rangka normalisasi sungai, membeli truk sampah dan selebihnya ditaruh ke bank.
“Sekarang terserah mereka. Kita sudah ajukan semua berkasnya,” ujar Ahok di Balai Kota, Selasa (9/12).
Di rapat Bamus siang tadi, DPRD DKI bersama Pemprov DKI menyepakati pengesahan Rancangan APBD DKI menjadi APBD 2015 paling lambat 8 Januari 2015. Wakil Ketua Bamus DPRD DKI Muhammad Taufik memastikan pembahasan Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2015 hingga RAPBD 2015 akan diselesaikan paling lama 29 Desember 2014.
Sementara itu, Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Heru Budi Hartono optimistis jadawal pengesahan tidak akan meleset. Untuk itu pihaknya akan siap rapat setiap hari dengan legislatif.
Mengenai jumlah RAPBD yang akan dibahas, kata Heru, akan mengalami penyesuaian dari rancangan KUA-PPAS yang mencapai Rp 76,9 triliun. Namun dia belum menyampaikan angka pastinya.
“(Besaran RAPBD) seperti kemarin, target Rp 76,9 triliun, tapi karena melihat kondisi APBD tahun ini defisit Rp 12 triliun, jadi nanti kita akan lakukan penyesuaian, tapi tidak beda jauh,” ujar Heru di Balai Kota, Selasa (9/12).

Artikel ini ditulis oleh:

Masukkan RUU Kamnas, Presiden Berpikiran Mundur

Jakarta, Aktual.co — Langkah Presiden Jokowi untuk memasukan rancangan undang-undang (RUU) Keamanan Nasional (Kamnas) dan RUU Rahasia Negara dalam prolegnas 2015, dinilai sebagai sebuah kemunduran dalam berfikir.
Demikian disampaikan pakar komunikasi politik Universitas Indonesia (UI), Effendi Ghozali kepadaa wartawan, di Jakarta, Selasa (9/12).
“Jadi kalau tiba-tiba mau diajukan lagi (RUU,red) kenapa bisa ada pola pikir yang mundur seperti itu,” kata dia.
Menurut dia, ketika RUU Kamnas dan RUU Rahasia Negara itu digulirkan oleh pemerintah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) banyak ditentang para masyarakat sipil, karena dianggap dapat menjadi masalah dalam proses demokrasi di Indonesia yang baru berjalan.
“Artinya, kalau itu mau diajukan padahal dua RUU itu yang diminta oleh teman-teman civil society waktu itu dan akademisi juga sebagai UU yang harus diperbaiki secar menyeluruh atau tidak diajukan sama sekali,” pungkas dia

Artikel ini ditulis oleh:

Novrizal Sikumbang

Masukkan RUU Kamnas, Presiden Berpikiran Mundur

Jakarta, Aktual.co — Langkah Presiden Jokowi untuk memasukan rancangan undang-undang (RUU) Keamanan Nasional (Kamnas) dan RUU Rahasia Negara dalam prolegnas 2015, dinilai sebagai sebuah kemunduran dalam berfikir.
Demikian disampaikan pakar komunikasi politik Universitas Indonesia (UI), Effendi Ghozali kepadaa wartawan, di Jakarta, Selasa (9/12).
“Jadi kalau tiba-tiba mau diajukan lagi (RUU,red) kenapa bisa ada pola pikir yang mundur seperti itu,” kata dia.
Menurut dia, ketika RUU Kamnas dan RUU Rahasia Negara itu digulirkan oleh pemerintah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) banyak ditentang para masyarakat sipil, karena dianggap dapat menjadi masalah dalam proses demokrasi di Indonesia yang baru berjalan.
“Artinya, kalau itu mau diajukan padahal dua RUU itu yang diminta oleh teman-teman civil society waktu itu dan akademisi juga sebagai UU yang harus diperbaiki secar menyeluruh atau tidak diajukan sama sekali,” pungkas dia

Artikel ini ditulis oleh:

Novrizal Sikumbang

Pengamat: Masukan RUU Kamnas di Prolegnas Akibat Presiden Salah Pilih JA

Jakarta, Aktual.co — Langkah Presiden Jokowi untuk memasukan rancangan undang-undang (RUU) Keamanan Nasional (Kamnas) dan RUU Rahasia Negara dalam prolegnas 2015 terus menuai kritik, terlebih dari kalangan civil society.
Pakar Komunikasi Politik Universitas Indonesia (UI), Effendi Ghozali mengatakan bila benar hal itu dilakukan maka sama saja dengan kemunduran presiden dalam memilih Jaksa Agung (JA) yang berlatar belakang partai politik.
“Kalau itu benar mau diajukan (RUU,red) kita tidak bisa bilang apa-apa lagi, itu kemundurannya setara dengan kemuduran dengan menujuk jaksa agung dengan latar belakang parpol, sama seprti itu,” ucap Effendi, di Jakarta, Selasa (8/12).
Kendati demikian, sambung dia, dirinya belum mendengar langkah presiden untuk mencanangkan RUU yang pada pemerintahan sebelumnya bermasalah.
“Saya belum dengar tetapi kalau itu benar ada saya rasa dari apa yang kita pelajari sebelumnya, perbaikan (RUU) itu tidak bisa, sementara harus dilakukan perbaikan menyeluruh dalam RUU Kamnas dan Rahasia Negara,” tukasnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Novrizal Sikumbang

1...40,91140,91240,913...43,120Halaman 40,912 dari 43,120

Berita Lain

aktual.com
Aktual adalah media pemberitaan yang dikelola oleh PT Caprof Media Negeri (CMN) yang memiliki kecepatan, ketepatan pemberitaan, selalu memberitakan kebenaran, terhangat serta dapat dipercaya dan teraktual.
Hubungi kami: redaksi[at]Aktual.com
Facebook Instagram TikTok Twitter WhatsApp Youtube
© Copyright 2012-2025 Aktual.Com - Terhangat Terpercaya