Jakarta, Aktual.co —Wakil Ketua Komisi E DPRD DKI Jakarta, Arsyaf Ali dari Fraksi Golkar mengatakan, komisi bidang kesejahteraan rakyat yang baru ditetapkan Senin lalu, akan memprioritaskan permasalahan pendidikan warga Jakarta.
Menurutnya tahun 2015 tidak boleh ada lagi masyarakat Jakarta yang tidak bersekolah. Selain itu, dipastikannya sekolah-sekolah juga tidak boleh lagi melakukan pungutan-pungutan tertentu yang dapat membebani siswa.
“Tidak ada alasan sekolah yang tidak memenuhi pelayanan. Masalah status guru harus selesaikan,pembinaaan-pembinaan terhadap guru harus dilakukan. Masyarakat Jakarta tidak ada alasan tidak sekolah,” kata Arsyaf di Kebun Sirih, Jakarta Pusat, Selasa (9/12).
Program Pemerintah Provinsi Jakarta terkait bantuan dana pendidikan juga harus terus berjalan. Pasalnya pendanaan itu sudah ada sejak dulu, hanya programnya saja berbeda, seperti dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Bantuan Operasional Pendidikan (BOP). Menurutnya saat ini permasalahannya ada di dalam bentuk memodifikasi program tersebut.
Misalnya kata Asyaf,seperti Kartu Jakarta Pintar merupakan modifikasi program yang dananya memang menggunakan APBD.
“Kalau dihentikan tidak mungkin,yang namanyan BOP, BOS sudah ada. Sehingga permasalahan sekarang dalam bentuk program saja (modifikasi),” ungkap Asyaf  
Dipaparkan Arsyaf modifikasi program tersebut seperti KJP perlu dilakukan dan harus berkembang dinamis dengan tujuan memberikan kemudahan untuk siswa sekolah dan memberikan fasilitas-fasilitas kepada sejumlah sekolah. 
Sehingga pembiayaan KJP yang dananya mencapai 1,3 triliun dapat terakomodir dengan baik dan mampu menghindari tumpang tindih dalam pendistribusiannya.
Kendati demikian politisi partai Golkar ini belum bisa memastikan apakah anggaran tersebut harus ditambah atau tidak. Karena diakui Arsyaf kepastian ditambah atau tidaknya harus dilihat dari Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2015 ini. 
“Anggarannya persisnya sekitar 1,3 triliun, KJP itu pakai APBD. Ya kita lihat nanti usulan di RAPBD 2015 apa ada penambahan atau tidak,harapan kita sih akhir bulan desember bisa selesai,” ujarnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co —Wakil Ketua Komisi E DPRD DKI Jakarta, Arsyaf Ali dari Fraksi Golkar mengatakan, komisi bidang kesejahteraan rakyat yang baru ditetapkan Senin lalu, akan memprioritaskan permasalahan pendidikan warga Jakarta.
Menurutnya tahun 2015 tidak boleh ada lagi masyarakat Jakarta yang tidak bersekolah. Selain itu, dipastikannya sekolah-sekolah juga tidak boleh lagi melakukan pungutan-pungutan tertentu yang dapat membebani siswa.
“Tidak ada alasan sekolah yang tidak memenuhi pelayanan. Masalah status guru harus selesaikan,pembinaaan-pembinaan terhadap guru harus dilakukan. Masyarakat Jakarta tidak ada alasan tidak sekolah,” kata Arsyaf di Kebun Sirih, Jakarta Pusat, Selasa (9/12).
Program Pemerintah Provinsi Jakarta terkait bantuan dana pendidikan juga harus terus berjalan. Pasalnya pendanaan itu sudah ada sejak dulu, hanya programnya saja berbeda, seperti dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Bantuan Operasional Pendidikan (BOP). Menurutnya saat ini permasalahannya ada di dalam bentuk memodifikasi program tersebut.
Misalnya kata Asyaf,seperti Kartu Jakarta Pintar merupakan modifikasi program yang dananya memang menggunakan APBD.
“Kalau dihentikan tidak mungkin,yang namanyan BOP, BOS sudah ada. Sehingga permasalahan sekarang dalam bentuk program saja (modifikasi),” ungkap Asyaf  
Dipaparkan Arsyaf modifikasi program tersebut seperti KJP perlu dilakukan dan harus berkembang dinamis dengan tujuan memberikan kemudahan untuk siswa sekolah dan memberikan fasilitas-fasilitas kepada sejumlah sekolah. 
Sehingga pembiayaan KJP yang dananya mencapai 1,3 triliun dapat terakomodir dengan baik dan mampu menghindari tumpang tindih dalam pendistribusiannya.
Kendati demikian politisi partai Golkar ini belum bisa memastikan apakah anggaran tersebut harus ditambah atau tidak. Karena diakui Arsyaf kepastian ditambah atau tidaknya harus dilihat dari Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2015 ini. 
“Anggarannya persisnya sekitar 1,3 triliun, KJP itu pakai APBD. Ya kita lihat nanti usulan di RAPBD 2015 apa ada penambahan atau tidak,harapan kita sih akhir bulan desember bisa selesai,” ujarnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co —Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) menyerahkan rampungnya Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2015 kepada DPRD DKI. Di mana DKI menargetkan APBD 2015 di kisaran Rp 82-84 triliun, atau naik sekitar 12 persen lebih dari APBD 2014 yang masih sekitar Rp72,9 triliun.
Ahok bahkan sudah siap jika pembahasan RAPBD 2015 ternyata tak bisa selesai cepat dan melewati batas waktu yang ditetapkan Mendagri di tanggal 31 Desember 2014. Yakni dengan menggunakan sisa anggaran APBD 2014. SKPD juga sudah dipersiapkan mencatat target yang akan dicapai di tahun mendatang. Begitu juga dengan sisa lebih penggunaan anggaran (silpa) yang akan ikut dimasukkan ke APBD 2014.
Nantinya jumlah total anggaran tersebut akan digunakan untuk membeli tanah, membuat ruang terbuka hijau, membeli alat berat dalam rangka normalisasi sungai, membeli truk sampah dan selebihnya ditaruh ke bank.
“Sekarang terserah mereka. Kita sudah ajukan semua berkasnya,” ujar Ahok di Balai Kota, Selasa (9/12).
Di rapat Bamus siang tadi, DPRD DKI bersama Pemprov DKI menyepakati pengesahan Rancangan APBD DKI menjadi APBD 2015 paling lambat 8 Januari 2015. Wakil Ketua Bamus DPRD DKI Muhammad Taufik memastikan pembahasan Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2015 hingga RAPBD 2015 akan diselesaikan paling lama 29 Desember 2014.
Sementara itu, Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Heru Budi Hartono optimistis jadawal pengesahan tidak akan meleset. Untuk itu pihaknya akan siap rapat setiap hari dengan legislatif.
Mengenai jumlah RAPBD yang akan dibahas, kata Heru, akan mengalami penyesuaian dari rancangan KUA-PPAS yang mencapai Rp 76,9 triliun. Namun dia belum menyampaikan angka pastinya.
“(Besaran RAPBD) seperti kemarin, target Rp 76,9 triliun, tapi karena melihat kondisi APBD tahun ini defisit Rp 12 triliun, jadi nanti kita akan lakukan penyesuaian, tapi tidak beda jauh,” ujar Heru di Balai Kota, Selasa (9/12).

Artikel ini ditulis oleh: