Jakarta, Aktual.co —Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD), Heru Budi Hartono memastikan pengesahan APBD DKI 2015 baru bisa dilakukan tanggal 8 Januari 2015. 
Pasalnya di rapat pertama Badan Musyawarah (Bamus) yang digelar Selasa (9/12), baru mengagendakan  pembahasan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan pembahasan Pengajuan Plafon Anggaran Sementara (PPAS). 
“Ini aja bahas KUA PPAS sampai besok Jumat. Jadi kemungkinan APBD 2015 selesai tanggal 8 Januari. Doain aja gak molor. Tepat waktu,” kata Heru usai menghadiri rapat Bamus di Gedung DPRD, Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Selasa (9/12).
Meski optimis tepat waktu, Heru mengakui penetapan APBD DKI 2015 bakal melewati tenggat waktu yang diberikan Mendagri, yakni di tanggal 31 Desember. Alasannya, masih banyak proses yang harus dilalui sebelum APBD 2015 beres. 
“Ya gak apa apalah (telat) masih ada lebih bagus dari pada tahun kemarin lah,” dalihnya.
Bahkan di 8 Januari itu, kata dia, masih ada rapat tanggapan terakhir. Lalu di tanggal 12 Desember-nya juga ada rapat gabungan permintaan persetujuan dewan. Sebelum akhirnya disahkan.
Saat ditanya ‘bocoran’ mengenai berapa kira-kira total anggaran di APBD DKI 2015, Heru belum mau menyebut. Kata dia saat ini jumlah anggaran masih berubah-berubah. Pada waktunya nanti hasil tersebut akan diumumkan.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co —Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD), Heru Budi Hartono memastikan pengesahan APBD DKI 2015 baru bisa dilakukan tanggal 8 Januari 2015. 
Pasalnya di rapat pertama Badan Musyawarah (Bamus) yang digelar Selasa (9/12), baru mengagendakan  pembahasan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan pembahasan Pengajuan Plafon Anggaran Sementara (PPAS). 
“Ini aja bahas KUA PPAS sampai besok Jumat. Jadi kemungkinan APBD 2015 selesai tanggal 8 Januari. Doain aja gak molor. Tepat waktu,” kata Heru usai menghadiri rapat Bamus di Gedung DPRD, Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Selasa (9/12).
Meski optimis tepat waktu, Heru mengakui penetapan APBD DKI 2015 bakal melewati tenggat waktu yang diberikan Mendagri, yakni di tanggal 31 Desember. Alasannya, masih banyak proses yang harus dilalui sebelum APBD 2015 beres. 
“Ya gak apa apalah (telat) masih ada lebih bagus dari pada tahun kemarin lah,” dalihnya.
Bahkan di 8 Januari itu, kata dia, masih ada rapat tanggapan terakhir. Lalu di tanggal 12 Desember-nya juga ada rapat gabungan permintaan persetujuan dewan. Sebelum akhirnya disahkan.
Saat ditanya ‘bocoran’ mengenai berapa kira-kira total anggaran di APBD DKI 2015, Heru belum mau menyebut. Kata dia saat ini jumlah anggaran masih berubah-berubah. Pada waktunya nanti hasil tersebut akan diumumkan.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co —Wakil Ketua Komisi E DPRD DKI Jakarta, Arsyaf Ali dari Fraksi Golkar mengatakan, komisi bidang kesejahteraan rakyat yang baru ditetapkan Senin lalu, akan memprioritaskan permasalahan pendidikan warga Jakarta.
Menurutnya tahun 2015 tidak boleh ada lagi masyarakat Jakarta yang tidak bersekolah. Selain itu, dipastikannya sekolah-sekolah juga tidak boleh lagi melakukan pungutan-pungutan tertentu yang dapat membebani siswa.
“Tidak ada alasan sekolah yang tidak memenuhi pelayanan. Masalah status guru harus selesaikan,pembinaaan-pembinaan terhadap guru harus dilakukan. Masyarakat Jakarta tidak ada alasan tidak sekolah,” kata Arsyaf di Kebun Sirih, Jakarta Pusat, Selasa (9/12).
Program Pemerintah Provinsi Jakarta terkait bantuan dana pendidikan juga harus terus berjalan. Pasalnya pendanaan itu sudah ada sejak dulu, hanya programnya saja berbeda, seperti dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Bantuan Operasional Pendidikan (BOP). Menurutnya saat ini permasalahannya ada di dalam bentuk memodifikasi program tersebut.
Misalnya kata Asyaf,seperti Kartu Jakarta Pintar merupakan modifikasi program yang dananya memang menggunakan APBD.
“Kalau dihentikan tidak mungkin,yang namanyan BOP, BOS sudah ada. Sehingga permasalahan sekarang dalam bentuk program saja (modifikasi),” ungkap Asyaf  
Dipaparkan Arsyaf modifikasi program tersebut seperti KJP perlu dilakukan dan harus berkembang dinamis dengan tujuan memberikan kemudahan untuk siswa sekolah dan memberikan fasilitas-fasilitas kepada sejumlah sekolah. 
Sehingga pembiayaan KJP yang dananya mencapai 1,3 triliun dapat terakomodir dengan baik dan mampu menghindari tumpang tindih dalam pendistribusiannya.
Kendati demikian politisi partai Golkar ini belum bisa memastikan apakah anggaran tersebut harus ditambah atau tidak. Karena diakui Arsyaf kepastian ditambah atau tidaknya harus dilihat dari Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2015 ini. 
“Anggarannya persisnya sekitar 1,3 triliun, KJP itu pakai APBD. Ya kita lihat nanti usulan di RAPBD 2015 apa ada penambahan atau tidak,harapan kita sih akhir bulan desember bisa selesai,” ujarnya.

Artikel ini ditulis oleh: