Jakarta, Aktual.co —Aksi yang digelar Aliansi Mahasiswa Universitas Indonesia, Selasa malam (9/12) kemarin tepat di hari Anti Korupsi Sedunia, mendapat pengawalan ketat kepolisian. Yakni dari Polsek Jagakarsa, Jakarta Selatan dan Polsek Beji, Depok. 
Dalam aksi yang diikuti 30 puluh mahasiswa itu, mereka menuntut penurunan harga BBM bersubsidi; pemberantasan koruptor dan mafia migas; dan pencopotan Jenderal Sutarman dari jabatannya sebagai Kapolri.
Dimulai pukul 17:15 WIB, aksi sempat akan dibubarkan kepolisian saat para mahasiswa berjaket almamater kuning itu mencoba membakar ban dan memblokade Jalan Raya Lenteng Agung. Suasana sempat ricuh. Namun aksi akhirnya tetap bisa berlanjut hingga pukul 20:00 WIB.
Dalam orasinya, Aliansi Mahasiswa UI menyatakan kebijakan penaikan BBM bersubsidi merupakan bukti bahwa rezim Joko Widodo – Jusuf Kalla telah mendzalimi rakyat. Karena menyebabkan kenaikan harga pangan, biaya transportasi publik dan lain-lain. Menurut mereka, kebijakan itu tidak tepat.
Ketimbang menaikkan BBM bersubsidi, masih banyak solusi lain yang bisa dilakukan pemerintah. Seperti memberantas mafia migas, menangkap koruptor yang menyebabkan kobocoran APBN, menaikkan pajak di sektor industri besar, dan nasionalisasi aset strategis Indonesia. 
Selain itu, penaikan harga BBM di kala turunnya harga minyak dunia adalah bukti bagaimana rezim Jokowi – Jusuf Kala melanggar UU APBN 2014.
Tuntutan Aliansi mahasiswa UI agar Kapolri Sutarman mundur juga dilontarkan terkait tindakan kekerasan yang diperlihatkan aparat kepolisian dalam menghadapi protes kenaikan BBM. Seperti terbunuhnya Muhamad Arif di Makassar dan ditangkapnya 8 orang mahasiswa di Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta. 

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co —Aksi yang digelar Aliansi Mahasiswa Universitas Indonesia, Selasa malam (9/12) kemarin tepat di hari Anti Korupsi Sedunia, mendapat pengawalan ketat kepolisian. Yakni dari Polsek Jagakarsa, Jakarta Selatan dan Polsek Beji, Depok. 
Dalam aksi yang diikuti 30 puluh mahasiswa itu, mereka menuntut penurunan harga BBM bersubsidi; pemberantasan koruptor dan mafia migas; dan pencopotan Jenderal Sutarman dari jabatannya sebagai Kapolri.
Dimulai pukul 17:15 WIB, aksi sempat akan dibubarkan kepolisian saat para mahasiswa berjaket almamater kuning itu mencoba membakar ban dan memblokade Jalan Raya Lenteng Agung. Suasana sempat ricuh. Namun aksi akhirnya tetap bisa berlanjut hingga pukul 20:00 WIB.
Dalam orasinya, Aliansi Mahasiswa UI menyatakan kebijakan penaikan BBM bersubsidi merupakan bukti bahwa rezim Joko Widodo – Jusuf Kalla telah mendzalimi rakyat. Karena menyebabkan kenaikan harga pangan, biaya transportasi publik dan lain-lain. Menurut mereka, kebijakan itu tidak tepat.
Ketimbang menaikkan BBM bersubsidi, masih banyak solusi lain yang bisa dilakukan pemerintah. Seperti memberantas mafia migas, menangkap koruptor yang menyebabkan kobocoran APBN, menaikkan pajak di sektor industri besar, dan nasionalisasi aset strategis Indonesia. 
Selain itu, penaikan harga BBM di kala turunnya harga minyak dunia adalah bukti bagaimana rezim Jokowi – Jusuf Kala melanggar UU APBN 2014.
Tuntutan Aliansi mahasiswa UI agar Kapolri Sutarman mundur juga dilontarkan terkait tindakan kekerasan yang diperlihatkan aparat kepolisian dalam menghadapi protes kenaikan BBM. Seperti terbunuhnya Muhamad Arif di Makassar dan ditangkapnya 8 orang mahasiswa di Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta. 

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co —Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD), Heru Budi Hartono memastikan pengesahan APBD DKI 2015 baru bisa dilakukan tanggal 8 Januari 2015. 
Pasalnya di rapat pertama Badan Musyawarah (Bamus) yang digelar Selasa (9/12), baru mengagendakan  pembahasan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan pembahasan Pengajuan Plafon Anggaran Sementara (PPAS). 
“Ini aja bahas KUA PPAS sampai besok Jumat. Jadi kemungkinan APBD 2015 selesai tanggal 8 Januari. Doain aja gak molor. Tepat waktu,” kata Heru usai menghadiri rapat Bamus di Gedung DPRD, Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Selasa (9/12).
Meski optimis tepat waktu, Heru mengakui penetapan APBD DKI 2015 bakal melewati tenggat waktu yang diberikan Mendagri, yakni di tanggal 31 Desember. Alasannya, masih banyak proses yang harus dilalui sebelum APBD 2015 beres. 
“Ya gak apa apalah (telat) masih ada lebih bagus dari pada tahun kemarin lah,” dalihnya.
Bahkan di 8 Januari itu, kata dia, masih ada rapat tanggapan terakhir. Lalu di tanggal 12 Desember-nya juga ada rapat gabungan permintaan persetujuan dewan. Sebelum akhirnya disahkan.
Saat ditanya ‘bocoran’ mengenai berapa kira-kira total anggaran di APBD DKI 2015, Heru belum mau menyebut. Kata dia saat ini jumlah anggaran masih berubah-berubah. Pada waktunya nanti hasil tersebut akan diumumkan.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co —Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD), Heru Budi Hartono memastikan pengesahan APBD DKI 2015 baru bisa dilakukan tanggal 8 Januari 2015. 
Pasalnya di rapat pertama Badan Musyawarah (Bamus) yang digelar Selasa (9/12), baru mengagendakan  pembahasan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan pembahasan Pengajuan Plafon Anggaran Sementara (PPAS). 
“Ini aja bahas KUA PPAS sampai besok Jumat. Jadi kemungkinan APBD 2015 selesai tanggal 8 Januari. Doain aja gak molor. Tepat waktu,” kata Heru usai menghadiri rapat Bamus di Gedung DPRD, Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Selasa (9/12).
Meski optimis tepat waktu, Heru mengakui penetapan APBD DKI 2015 bakal melewati tenggat waktu yang diberikan Mendagri, yakni di tanggal 31 Desember. Alasannya, masih banyak proses yang harus dilalui sebelum APBD 2015 beres. 
“Ya gak apa apalah (telat) masih ada lebih bagus dari pada tahun kemarin lah,” dalihnya.
Bahkan di 8 Januari itu, kata dia, masih ada rapat tanggapan terakhir. Lalu di tanggal 12 Desember-nya juga ada rapat gabungan permintaan persetujuan dewan. Sebelum akhirnya disahkan.
Saat ditanya ‘bocoran’ mengenai berapa kira-kira total anggaran di APBD DKI 2015, Heru belum mau menyebut. Kata dia saat ini jumlah anggaran masih berubah-berubah. Pada waktunya nanti hasil tersebut akan diumumkan.

Artikel ini ditulis oleh: