Jakarta, Aktual.co —   Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla mengatakan mulai tahun depan tidak ada lagi pembangunan gedung untuk pemerintahan kecuali membangun infrastruktur yang dapat dinikmati masyarakat banyak sehingga bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional.

“Pembangunan untuk kantor pemerintah seperti kantor gubernur dan bupati kita stop dulu karena yang ada saat ini dinilai sudah banyak,” kata Jusuf Kalla di Jakarta, Selasa (9/12).

Hadir dalam acara itu Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono dan Menteri Badan Usaha Milik Negara Rini M Soemarno.

Dikatakan wapres anggaran pembangunan mendatang akan digunakan untuk fasilitas infrastruktur seperti rumah sakit, sekolah, bandar udara, pelabuhan laut, jalan raya, irigasi, hingga pembangunan pembangkit listrik.

Infrastruktur tersebut, katanya, apabila tersedia maka akan menumbuhkan dan menggerakkan perekonomian masyarakat dan bisa memperluas lapangan pekerjaan.

“Coba kalau kita membangun jalan raya di suatu wilayah terpencil, maka di situ perekonomiannya akan tumbuh karena dibangun pabrik yang bisa menciptakan lapangan pekerjaan,” kata Jusuf Kalla.

Wapres mengatakan apabila kontraktor nasional tetap akan membangun gedung maka dipersilahkan menggandeng pihak swasta lainnya tidak dengan pemerintah.

Jusuf Kalla menilai bahwa kontraktor nasional saat ini sudah sangat ahli dan maju saat membangun gedung atau bangunan dan tidak kalah lagi dengan kontraktor asing.

Dia mencontohkan kontraktor nasional saat ini sudah mampu membangun sebuah bangunan hanya dengan waktu satu tahun saja, dari yang sebelumnya perlu memakan waktu tiga tahun.

Namun demikian, wapres mengingatkan agar kontraktor nasional harus terus belajar dan memahami teknologi konstruksi yang selalu berkembang pesat sehingga harus rajin belajar dan melatih diri agar tak tertinggal perkembangan teknologi.

“Saya optimistis bahwa kontraktor Indonesia bisa mengejar teknologi,” kata wapres.

Ketua Umum Gapensi Iskandar Hartawi mengatakan anggotanya yang berjumlah 40 ribu kontraktor siap mendukung dan mensukseskan pembangunan pemerintah, termasuk diantaranya mendukung kebijakan pemerintah menaikkan harga BBM.

Dikatakan untuk mendukung daya saing jasa konstruksi, pemerintah harus menciptakan iklim usaha yang bersih, tegas, serta mampu menekan biaya ekonomi tinggi, serta menerapkan hukum tanpa pandang bulu.

“Kami juga mengusulkan kepada pemerintah agar mengatur sejumlah regulasi supaya tidak membingungkan kontraktor disertai dengan pengawasan yang terpadu,” kata Iskandar.

Artikel ini ditulis oleh:

Eka

Jakarta, Aktual.co —  Kerjasama pemerintah Indonesia dengan Tiongkok dalam berbagai sektor dikhawatirkan mengancam ketahanan geopolitik Indonesia. Pasalnya, selama ini arah kerjasama Indonesia lebih banyak pada pihak Amerika Serikat (AS).

Pengamat ekonomi Universitas Indonesia (UI), Lana Soelistianingsih mengatakan bahwa arah geopolitik Indonesia pada Tiongkok nampaknya tidak akan terjadi. Menurutnya, Indonesia dan Tiongkok hanya menjalankan business to business.

“Ya ke Tiongkok karena siapa yang punya uang saja. Saat ini kan Tiongkok sedang bagus-bagusnya. Kalau AS sedang masa pemulihan. Ini hanya business to business saja. Kalau AS nanti ekonominya sudah bagus lagi, kita juga pasti akan ke sana lagi,” ujar Lana ketika dihubungi wartawan Aktual, Selasa (9/12).

Lebih lanjut dikatakan Lana, kerjasama antar Indonesia dan Tiongkok ada hal positif dan negatifnya. Misalnya, dengan pertumbuhan Tiongkok yang saat ini 7,5 persen, memiliki cadangan devisa Rp4,2 triliun akan menguntungkan Indonesia.

“Ada hal positif dan negatifnya juga. Misalnya liquiditas kita akan membaik. Pertumbuhan Tiongkok saat ini 7,5 persen dan cadangan devisanya Rp4,2 triliun ini menggiurkan Indonesia,” kata dia.

Dari segi kekurangan, Lana mengatakan bahwa dari segi kualitas produk, Tiongkok jauh dibandingkan dengan AS, uni Eropa, dan yang lainnya.

“Tapi kekurangan produk Tiongkok dari segi kualitas. Kualitas produk Tiongkok jika dibandingkan dengan AS, Uni Eropa atau yang lainnya itu jauh sekali. Contohnya itu PLN yang proyek 10.000 mega watt itu jaman SBY Jilid 1 itu kan dari Tiongkok produknya, tapi katanya sekarang banyak yang sudah rusak,” pungkasnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Eka

Jakarta, Aktual.co —  Kerjasama pemerintah Indonesia dengan Tiongkok dalam berbagai sektor dikhawatirkan mengancam ketahanan geopolitik Indonesia. Pasalnya, selama ini arah kerjasama Indonesia lebih banyak pada pihak Amerika Serikat (AS).

Pengamat ekonomi Universitas Indonesia (UI), Lana Soelistianingsih mengatakan bahwa arah geopolitik Indonesia pada Tiongkok nampaknya tidak akan terjadi. Menurutnya, Indonesia dan Tiongkok hanya menjalankan business to business.

“Ya ke Tiongkok karena siapa yang punya uang saja. Saat ini kan Tiongkok sedang bagus-bagusnya. Kalau AS sedang masa pemulihan. Ini hanya business to business saja. Kalau AS nanti ekonominya sudah bagus lagi, kita juga pasti akan ke sana lagi,” ujar Lana ketika dihubungi wartawan Aktual, Selasa (9/12).

Lebih lanjut dikatakan Lana, kerjasama antar Indonesia dan Tiongkok ada hal positif dan negatifnya. Misalnya, dengan pertumbuhan Tiongkok yang saat ini 7,5 persen, memiliki cadangan devisa Rp4,2 triliun akan menguntungkan Indonesia.

“Ada hal positif dan negatifnya juga. Misalnya liquiditas kita akan membaik. Pertumbuhan Tiongkok saat ini 7,5 persen dan cadangan devisanya Rp4,2 triliun ini menggiurkan Indonesia,” kata dia.

Dari segi kekurangan, Lana mengatakan bahwa dari segi kualitas produk, Tiongkok jauh dibandingkan dengan AS, uni Eropa, dan yang lainnya.

“Tapi kekurangan produk Tiongkok dari segi kualitas. Kualitas produk Tiongkok jika dibandingkan dengan AS, Uni Eropa atau yang lainnya itu jauh sekali. Contohnya itu PLN yang proyek 10.000 mega watt itu jaman SBY Jilid 1 itu kan dari Tiongkok produknya, tapi katanya sekarang banyak yang sudah rusak,” pungkasnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Eka