Jakarta, Aktual.co — Wakapolri Komjen Badrodin Haiti menyatakan, bahwa Polri kedepannya dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi difokuskan dapat menyelesaikan makelar kasus (Markus).
Hal tersebut di ungkapkan orang nomor dua di Kepolisian itu dalam peringatan Hari Anti korupsi Sedunia di Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK) yang jatuh pada hari ini, Selasa (9/12).
“Kita sampaikan pada pak Kabareskrim coba difokuskan pada markus. Supaya ada markus-markus ini ada diproses,” kata Badrodin di gedung STIK-PTIK, Jl Tirtayasa, Jakarta Selatan.
Selain ada mafia peradilan, sambung dia, juga ada markus yang pada kasus tertentu penyelesaiannya di luar hukum. “Ada kasus-kasus tertentu mereka lakukan upaya-upaya di luar hukum,” beber dia.
Untuk itu, jenderal bintang tiga itu berpesan, terhadap penyimpangan yang ada harus disingkirkan sehingga dalam berlangsungnya roda pemerintahan dapat lebih baik dan bersih yang terbebas dari mafia peradilan.
“Pokoknya semua penyimpangan yang tekait pungli, pemerasan, suap, gratifikasi silahkan mari kita rubah kita tinggalkan itu. Kedepan menuju pemerintahan yang lebih bersih,” tuntasnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Nebby

Jakarta, Aktual.co — Wakapolri Komjen Badrodin Haiti menyatakan, bahwa Polri kedepannya dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi difokuskan dapat menyelesaikan makelar kasus (Markus).
Hal tersebut di ungkapkan orang nomor dua di Kepolisian itu dalam peringatan Hari Anti korupsi Sedunia di Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK) yang jatuh pada hari ini, Selasa (9/12).
“Kita sampaikan pada pak Kabareskrim coba difokuskan pada markus. Supaya ada markus-markus ini ada diproses,” kata Badrodin di gedung STIK-PTIK, Jl Tirtayasa, Jakarta Selatan.
Selain ada mafia peradilan, sambung dia, juga ada markus yang pada kasus tertentu penyelesaiannya di luar hukum. “Ada kasus-kasus tertentu mereka lakukan upaya-upaya di luar hukum,” beber dia.
Untuk itu, jenderal bintang tiga itu berpesan, terhadap penyimpangan yang ada harus disingkirkan sehingga dalam berlangsungnya roda pemerintahan dapat lebih baik dan bersih yang terbebas dari mafia peradilan.
“Pokoknya semua penyimpangan yang tekait pungli, pemerasan, suap, gratifikasi silahkan mari kita rubah kita tinggalkan itu. Kedepan menuju pemerintahan yang lebih bersih,” tuntasnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Nebby

Jakarta, Aktual.co — Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon menantang Presiden Joko Widodo untuk membuat terobosan dalam rangka pemberantasan korupsi, yakni membuat perjanjian ekstradisi dengan Singapura dan negara-negara di dunia lainnya yang selama ini menjadi tempat pelarian uang koruptor dari Indonesia.

Dirinya berharap dengan perjanjian itu, pemerintah nantinya bisa menyita aset-aset kekayaan koruptor Indonesia di luar negeri.

“Presiden Jokowi harus berani meminta negara-negara itu tidak menjadi penampungan koruptor. Jangan sampai jadi surga bagi koruptor,” kata Fadli di gedung DPR, Jakarta, Selasa (9/12).

Upaya pemberantasan korupsi di Indonesia mengalami sedikit perkembangan meskipun lambat. Hal ini terlihat dari Index Persepsi Korupsi yang dikeluarkan oleh Transparency International (TI). Pada 2014, skor IPK/CPI Indonesia adalah 34, meningkat dua digit dari skor 32 pada tahun 2013.

Dengan naiknya skor tersebut, posisi Indonesia naik tujuh peringkat dari 114 pada tahun lalu ke posisi 107 dari 175 negara. Posisi tersebut masih dibawah Singapura yang menduduki posisi tujuh, Malaysia posisi 51, dan Filipina 91.

Fadli mengkritik Singapura yang memiliki peringkat tinggi, namun menjadi surga bagi pelarian para koruptor-koruptor luar negeri, termasuk koruptor asal Indonesia.

Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) Nurhayati Ali Assegaf mengatakan, pihaknya bersama parlemen Asean, Asia dan dunia, akan bekerjasama melalui “Joint Declaration” untuk sama-sama tidak melindungi koruptor di seluruh dunia.

“Kita akan bentuk deklarasi bersama antara parlemen di dunia guna mendukung langkah tidak melindungi koruptor di dunia,” kata dia.

Berdasarkan data dari Global Parliamentarians for Against Corruption (GOPAC), negara-negara berkembang dirugikan sebesar 5,9 triliun USD.
 
“Karena ini cenderung dilarikan oleh koruptor-koruptor kita ke luar negeri,” kata dia.

Laporan: Adi Adrian

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon menantang Presiden Joko Widodo untuk membuat terobosan dalam rangka pemberantasan korupsi, yakni membuat perjanjian ekstradisi dengan Singapura dan negara-negara di dunia lainnya yang selama ini menjadi tempat pelarian uang koruptor dari Indonesia.

Dirinya berharap dengan perjanjian itu, pemerintah nantinya bisa menyita aset-aset kekayaan koruptor Indonesia di luar negeri.

“Presiden Jokowi harus berani meminta negara-negara itu tidak menjadi penampungan koruptor. Jangan sampai jadi surga bagi koruptor,” kata Fadli di gedung DPR, Jakarta, Selasa (9/12).

Upaya pemberantasan korupsi di Indonesia mengalami sedikit perkembangan meskipun lambat. Hal ini terlihat dari Index Persepsi Korupsi yang dikeluarkan oleh Transparency International (TI). Pada 2014, skor IPK/CPI Indonesia adalah 34, meningkat dua digit dari skor 32 pada tahun 2013.

Dengan naiknya skor tersebut, posisi Indonesia naik tujuh peringkat dari 114 pada tahun lalu ke posisi 107 dari 175 negara. Posisi tersebut masih dibawah Singapura yang menduduki posisi tujuh, Malaysia posisi 51, dan Filipina 91.

Fadli mengkritik Singapura yang memiliki peringkat tinggi, namun menjadi surga bagi pelarian para koruptor-koruptor luar negeri, termasuk koruptor asal Indonesia.

Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) Nurhayati Ali Assegaf mengatakan, pihaknya bersama parlemen Asean, Asia dan dunia, akan bekerjasama melalui “Joint Declaration” untuk sama-sama tidak melindungi koruptor di seluruh dunia.

“Kita akan bentuk deklarasi bersama antara parlemen di dunia guna mendukung langkah tidak melindungi koruptor di dunia,” kata dia.

Berdasarkan data dari Global Parliamentarians for Against Corruption (GOPAC), negara-negara berkembang dirugikan sebesar 5,9 triliun USD.
 
“Karena ini cenderung dilarikan oleh koruptor-koruptor kita ke luar negeri,” kata dia.

Laporan: Adi Adrian

Artikel ini ditulis oleh: