29 Desember 2025
Beranda blog Halaman 40948

‎Agung Tunjuk Agun Gunanjar Sebagai Ketua Fraksi MPR dan Agus Gumiwang Ketua Fraksi DPR

Jakarta, Aktual.co — Ketua Umum Partai Golkar versi Musyawarah Nasional (Munas) IX Ancol, Agung Laksono, menunjuk Agus Gumiwang menjadi Ketua Fraksi Golkar DPR RI dan Mathias Markus Mekeng sebagai Sekretaris Fraksi DPR RI.
Keputusan ini diambil setelah pengurus DPP menggelar rapat darurat hari ini.
“Kami telah menetapkan, untuk menunjuk ketua fraksi, Agus Gumiwang sebagai ketua. Dan sekretaris fraksinya Mekeng,” kata Agung dalam konferensi pers di DPP Partai Golkar, Slipi, Jakarta, Rabu (9/12).
Disampaikan, keputusan ini diharapkan nantinya dapat mendukung kerja-kerja parlemen, khususnya dalam mensukseskaan pembahasan Perppu Pilkada (legislasi), pengawasan dan budgeting.
Di MPR, Agung menunjuk mantan Ketua Komisi II Agun Gunanjar Sudarsa sebagai Ketua Fraksi MPR. 
“MPR telah kami tetapkan, kami menunjuk Agun Gunanjar Sudarsa. Kami tidak akui yang ada sekarang, kepada Agun sudah kami beritahukan,” terangnya.

Artikel ini ditulis oleh:

KESDM: Lelang Jabatan Dirjen Migas Ditargetkan Selesai Februari

Jakarta, Aktual.co — Jakarta, Aktual.co —  Kementerian ESDM menargetkan lelang jabatan Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Dirjen Migas) selesai pada awal Februari 2014. Pihaknya akan mengumumkan pelaksanaan lelang jabatan sebelum akhir Desember 2014.

“Kami targetkan selesai dalam 1,5 bulan sehingga awal Februari tahun depan sudah ada pejabat Dirjen Migas,” ujar Ketua Panita Seleksi Lelang Jabatan Kementerian ESDM, M Teguh Pamuji di Jakarta, Selasa (9/12).

Selain Dirjen Migas, pihaknya juga akan mengumumkan lelang jabatan Sekretaris Jenderal (Sekjen) Dewan Energi Nasional (DEN). Saat ini, Dirjen Migas dijabat Pelaksana Tugas Naryanto Wagimin yang juga merangkap Direktur Hulu Migas Kementerian ESDM. Sementara Sekjen DEN dijabat Hadi Purnomo yang akan memasuki masa pensiun.

Teguh yang juga Sekjen Kementerian ESDM menambahkan peserta lelang untuk jabatan Dirjen Migas tengah dipertimbangkan bisa berasal dari luar PNS. “Sementara jabatan Sekjen DEN dari PNS,” ujarnya.

Sesuai ketentuan UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, lanjutnya, peserta lelang jabatan pejabat eselon satu kementerian-lembaga dimungkinkan berasal dari non-PNS.

Teguh juga menambahkan, pihaknya tengah mempertimbangkan untuk menambah dua anggota panitia seleksi sehingga total menjadi sembilan orang. “Berdasarkan aturan, keanggotaan panitia seleksi memang maksimal sembilan orang,” katanya.

Saat ini, keanggotaan panitia seleksi berjumlah tujuh orang. Selain Teguh, di panitia seleksi juga terdapat Setiawan Wangsaatmaja (Deputi Bidang SDM Aparatur Kemen PAN dan RB) sebagai Wakil Ketua, dengan lima anggota yakni Faisal Basri (Ketua Komite Reformasi Tata Kelola Migas).

Selain itu, Hikmahanto Juwana (Guru Besar Hukum Internasional UI), Supramu Santosa (pendiri Suprame Energy), Lukman Mahfoedz (Direktur Utama PT Medco Energi Internasional Tbk, dan Nico Kanter (Dirut PT Vale Indonesia Tbk).

Lelang jabatan pejabat publik sudah diatur dalam UU Nomor 5 Tahun 2014 dan Petunjuk Teknis Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN dan RB) Nomor 13 Tahun 2014.

Artikel ini ditulis oleh:

Eka

KESDM: Lelang Jabatan Dirjen Migas Ditargetkan Selesai Februari

Jakarta, Aktual.co — Jakarta, Aktual.co —  Kementerian ESDM menargetkan lelang jabatan Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Dirjen Migas) selesai pada awal Februari 2014. Pihaknya akan mengumumkan pelaksanaan lelang jabatan sebelum akhir Desember 2014.

“Kami targetkan selesai dalam 1,5 bulan sehingga awal Februari tahun depan sudah ada pejabat Dirjen Migas,” ujar Ketua Panita Seleksi Lelang Jabatan Kementerian ESDM, M Teguh Pamuji di Jakarta, Selasa (9/12).

Selain Dirjen Migas, pihaknya juga akan mengumumkan lelang jabatan Sekretaris Jenderal (Sekjen) Dewan Energi Nasional (DEN). Saat ini, Dirjen Migas dijabat Pelaksana Tugas Naryanto Wagimin yang juga merangkap Direktur Hulu Migas Kementerian ESDM. Sementara Sekjen DEN dijabat Hadi Purnomo yang akan memasuki masa pensiun.

Teguh yang juga Sekjen Kementerian ESDM menambahkan peserta lelang untuk jabatan Dirjen Migas tengah dipertimbangkan bisa berasal dari luar PNS. “Sementara jabatan Sekjen DEN dari PNS,” ujarnya.

Sesuai ketentuan UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, lanjutnya, peserta lelang jabatan pejabat eselon satu kementerian-lembaga dimungkinkan berasal dari non-PNS.

Teguh juga menambahkan, pihaknya tengah mempertimbangkan untuk menambah dua anggota panitia seleksi sehingga total menjadi sembilan orang. “Berdasarkan aturan, keanggotaan panitia seleksi memang maksimal sembilan orang,” katanya.

Saat ini, keanggotaan panitia seleksi berjumlah tujuh orang. Selain Teguh, di panitia seleksi juga terdapat Setiawan Wangsaatmaja (Deputi Bidang SDM Aparatur Kemen PAN dan RB) sebagai Wakil Ketua, dengan lima anggota yakni Faisal Basri (Ketua Komite Reformasi Tata Kelola Migas).

Selain itu, Hikmahanto Juwana (Guru Besar Hukum Internasional UI), Supramu Santosa (pendiri Suprame Energy), Lukman Mahfoedz (Direktur Utama PT Medco Energi Internasional Tbk, dan Nico Kanter (Dirut PT Vale Indonesia Tbk).

Lelang jabatan pejabat publik sudah diatur dalam UU Nomor 5 Tahun 2014 dan Petunjuk Teknis Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN dan RB) Nomor 13 Tahun 2014.

Artikel ini ditulis oleh:

Eka

Pembebasan Lahan KBT Terkendala Sengketa

Jakarta, Aktual.co —Proses pembebasan lahan di bantaran Kanal Banjir Timur (KBT), Cipinang Muara, Jatinegara, Jakarta Timur, Selasa (9/12), terkendala bangunan yang masih sengketa.
Kasie Pengawasan dan Pengendalian UP KBT Dinas Pekerjaan Umum DKI, Mustajab mengatakan ada 20 bangunan yang masih belum bisa dibongkar. 
“Salah satunya terkendala dengan bangunan di Pondok Kopi karena masih sengketa antara keluarga,” ujarnya, di Jakarta, Selasa (9/12).
Ditambah lagi masih banyak penghuni yang bertahan. Padahal pihak KBT mengaku sudah membebaskan lahan dan bangunannya dengan memberikan ganti rugi sejak dua tahun lalu. 
Surat peringatan pun sudah dilayangkan untuk pengosongan lahan. Tapi penghuni masih tetap ngotot bertahan. Mustajab mengatakan para penghuni bahkan memohon diberi waktu satu bulan lagi untuk memindahkan barang-barang.
“Kami tidak berikan. Kami kasih toleransi maksimal tiga hari, kalau tidak digubris akan tetap kami bongkar,” katanya.
Saat ini pihaknya memfokuskan dengan menertibkan lapak-lapak liar yang digunakan untuk berjualan di sepanjang bantaran KBT.
Menurunkan sebanyak 300 personil, yang merupakan gabungan dari petugas KBT, Satpol PP, Polri, dan TNI. Selain itu, juga diturunkan, sebanyak delapan truk dan satu eskavator.

Artikel ini ditulis oleh:

Pembebasan Lahan KBT Terkendala Sengketa

Jakarta, Aktual.co —Proses pembebasan lahan di bantaran Kanal Banjir Timur (KBT), Cipinang Muara, Jatinegara, Jakarta Timur, Selasa (9/12), terkendala bangunan yang masih sengketa.
Kasie Pengawasan dan Pengendalian UP KBT Dinas Pekerjaan Umum DKI, Mustajab mengatakan ada 20 bangunan yang masih belum bisa dibongkar. 
“Salah satunya terkendala dengan bangunan di Pondok Kopi karena masih sengketa antara keluarga,” ujarnya, di Jakarta, Selasa (9/12).
Ditambah lagi masih banyak penghuni yang bertahan. Padahal pihak KBT mengaku sudah membebaskan lahan dan bangunannya dengan memberikan ganti rugi sejak dua tahun lalu. 
Surat peringatan pun sudah dilayangkan untuk pengosongan lahan. Tapi penghuni masih tetap ngotot bertahan. Mustajab mengatakan para penghuni bahkan memohon diberi waktu satu bulan lagi untuk memindahkan barang-barang.
“Kami tidak berikan. Kami kasih toleransi maksimal tiga hari, kalau tidak digubris akan tetap kami bongkar,” katanya.
Saat ini pihaknya memfokuskan dengan menertibkan lapak-lapak liar yang digunakan untuk berjualan di sepanjang bantaran KBT.
Menurunkan sebanyak 300 personil, yang merupakan gabungan dari petugas KBT, Satpol PP, Polri, dan TNI. Selain itu, juga diturunkan, sebanyak delapan truk dan satu eskavator.

Artikel ini ditulis oleh:

Menhub Jonan: Biaya Mendarat Boeing 777 dan Airbus 333 Dipotong 50 Persen

Jakarta, Aktual.co —  Menteri Perhubungan Ignasius Jonan akan memberlakukan potongan 50 persen untuk biaya mendarat (landing fee) pesawat-pesawat ukuran besar, seperti Boeing 777 atau Airbus 330.

“Kami sudah menandatangani kebijakan ini bahwa ada tujuh sampai delapan ‘airport’ yang dipakai untuk ‘landing’ pesawat besar mendapat ‘landing fee’,” kata Jonan dalam sambutannya di rapat kerja di Kementerian Perhubungan, Jakarta, Selasa (9/12).

Ia mendorong kebijakan tersebut untuk mengantisipasi bandara-bandara yang semakin padat.

“Buat bandara itu lebih sulit dari beli pesawat, pesawat bisa sewa, bandara mau dibangun di mana lagi,” katanya.

Untuk itu, ia mendorong maskapai dalam negeri mengoperasikan pesawat berbadan lebar (wide body) daripada pesawat berbadan sedang (narrow body).

Dalam kesempatan yang sama, Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Perhubungan Udara Bambang Tjahjono mengatakan biaya mendarat cukup tinggi, karena itu didorong menggunakan pesawat yang besar.

“Kalau mau pakai bisa dapat diskon landing fee sebesar 50 persen, misalnya bandara rute Surabaya-Jakarta banyak dilayani 737 akibatnya bandara bisa nggak cukup,” katanya.

Dia menyebutkan bandara-bandara yang didorong untuk menggunakan pesawt besar, di antaranya Bandara Kualanamu Medan, Juanda Surabaya, Ngurah Rai Bali, Sultan Hasanuddin Makassar, Soekarno Hatta Jakarta, Sepinggan Balikpapan.

Bambang menambahkan selain itu pihaknya akan memperpanjang landasan pacu (runway) bandara agar bisa didarati pesawat besar.

Saat ini usulan tersebut akan dimasukkan ke dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2015.

Dia mengatakan pihaknya sedang mendata bandara-bandara yang dinilai yang layak untuk diperpanjang landasan pacunya.

Bambang mengatakan syarat untuk memperpanjang landasan pacu tersebut harus memiliki potensi dari 1.400 meter menjadi 2.250 meter.

“Banyaknya bandara yang dikembangkan di Indonesia Timur, enggak ada masalah,” katanya.

Dia mencontohkan seperti Bandara Saumlaki di Maluku, yang awalnya hanya bisa didarati Dornier, sekarang sudah bisa didarati ATR 72.

Artikel ini ditulis oleh:

Eka

Berita Lain