Hore..2015 Remunerasi Polri Naik

8 Desember 2014, 22:19

Jakarta, Aktual.co — Kepolisian Republik Indonesia pada tahun 2015 mendatang akan ada penyesesuaian remunerasi. Hal itu agar remunerasi Polri hampir sama dengan TNI.
Namun, kenaikan remunerasi itu hanya berlaku mulai dari bintara sampai Pamen Polri. Sementara Jenderal Polri tidak mendapatkan kenaikan remunerisasi.
“Batasnya hanya sampai pangkat Kombes saja, jendral tidak dapat. Kisarannya saya tidak hafal detail. Yang jelas ada kenaikan,” ujar Asisten Perencanaan dan Anggaran (Asrena) Polri Irjen Pol Tito Karnavian, usai menghadiri seminar di Gedung Purna Wira, Jakarta Selatan, Senin (8/12).
Tito menjelaskan, penyesuaian tersebut hanyalah renemurasi bukan kenaikan. Pasalnya selama ini remunerasi yang diterima perwira menengah Polri setara dengan bintara TNI.
Untuk diketahui, tahun 2015, Polri mendapat anggaran Rp 51,6 triliun. Dan anggaran itu tersedot paling banyak untuk belanja pegawai, termasuk renumerasi.
Anggaran belanja pegawai naik karena jumlah anggota polisi yang kian bertambah. Dari Rp 51,6 triliun, sebanyak 62 persen untuk belanja pegawai atau sebesar Rp 31 triliun. Anggaran lainnya yakni sebesar 28 persen atau Rp 13 triliun digunakan untuk belanja barang dan sisanya 10 persen atau Rp 6 triliun untuk belanja modal.

Artikel ini ditulis oleh:

Nebby

Hore..2015 Remunerasi Polri Naik

8 Desember 2014, 22:19

Jakarta, Aktual.co — Kepolisian Republik Indonesia pada tahun 2015 mendatang akan ada penyesesuaian remunerasi. Hal itu agar remunerasi Polri hampir sama dengan TNI.
Namun, kenaikan remunerasi itu hanya berlaku mulai dari bintara sampai Pamen Polri. Sementara Jenderal Polri tidak mendapatkan kenaikan remunerisasi.
“Batasnya hanya sampai pangkat Kombes saja, jendral tidak dapat. Kisarannya saya tidak hafal detail. Yang jelas ada kenaikan,” ujar Asisten Perencanaan dan Anggaran (Asrena) Polri Irjen Pol Tito Karnavian, usai menghadiri seminar di Gedung Purna Wira, Jakarta Selatan, Senin (8/12).
Tito menjelaskan, penyesuaian tersebut hanyalah renemurasi bukan kenaikan. Pasalnya selama ini remunerasi yang diterima perwira menengah Polri setara dengan bintara TNI.
Untuk diketahui, tahun 2015, Polri mendapat anggaran Rp 51,6 triliun. Dan anggaran itu tersedot paling banyak untuk belanja pegawai, termasuk renumerasi.
Anggaran belanja pegawai naik karena jumlah anggota polisi yang kian bertambah. Dari Rp 51,6 triliun, sebanyak 62 persen untuk belanja pegawai atau sebesar Rp 31 triliun. Anggaran lainnya yakni sebesar 28 persen atau Rp 13 triliun digunakan untuk belanja barang dan sisanya 10 persen atau Rp 6 triliun untuk belanja modal.

Artikel ini ditulis oleh:

Nebby

Menpora Minta Dukungan Presiden Ambil Alih Pengelolaan GBK

8 Desember 2014, 22:10

Jakarta, Aktual.co — Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora), Imam Nahrawi, berencana untuk melapor ke Presiden, Joko Widodo, terkait dengan pengambilalihan pengelolaan komplek Gelora Bung Karno (GBK) dari Kementerian Sekretaris Negara.

Menpora yang berasal dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu beralasan, pengambilalihan pengelolaan komplek GBK, sesuai dengan Tugas, Pokok dan Fungsi (Tupoksi) dari Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora).

“Rencana itu akan kami lanjutkan ke Presiden, supaya ada pembicaraan lanjutan dengan Setneg juga,” ujarnya usai bertemu dengan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), di Balai Kota, Jakarta, Senin (8/12).

Imam mengatakan tidak hanya kompleks GBK saja yang akan diajukan pengalihannya, namun juga kawasan Kemayoran.

Hal itu juga dibenarkan Gubernur DKI Jakarta Ahok. Pada kesempatan yang sama, ia mengatakan pemeliharaan kompleks tersebut dibawah Setneg kurang baik.

“Harusnya memang dikelola pusat, tetapi tidak cocok kalau Setneg. Harusnya dikelola Menpora. Selain sesuai tupoksinya, kan deket juga,” ujarnya.

Ahok menambahkan, kawasan kompleks GBK memiliki nilai sejarah yang tinggi, sehingga apabila tidak dirawat dengan baik, maka akan merusak sisi nilai sejarah itu sendiri. Oleh karena itu, akan lebih baik dikelola oleh Kemenpora sehingga lebih mudah mengontrol dan juga memang sesuai dengan bidangnya.

“Saya kira untuk simbol nasional, itu kan ada sejarahnya. Harusnya di Menpora,” ujarnya.