Jakarta, Aktual.co — Cendikiawan Muda, Yudi Latif mengingatkan agar pemerintahan Presiden Jokowi untuk lebih berhati-hati dalam mengambil setiap keputusan dan kebijakan.
“Jadi saya kira jangan hitam putih, harus melihat konteksnya secara jelas, karena kalau tidak (peraturan itu) akan mengekang pengambil kebijakan itu sendiri, karena akan ada moment tertentu menggunakan even-even di luar kantor,” ucap Yudi, di Komplek Parlemen, Jakarta, Senin (8/12).
Yudi mengatakan, setiap keputusan itu harus dengan kualifikasi, jangan digeneralisasi seolah-olah secara keseluruahan tidak boleh memakai hotel. Sebab, sambung dia, akan ada di dalam beberpa event yang lebih baik dilaksnakan di hotel ketimbang kantor.
Lebih lanjut, Yudi pun juga mengkritisi soal larangan PNS berpergian dengan menggunakan bussnies class. Padahal, menurut dia, bila ingin melakukan efisiensi pemerintah bisa menggunakan perusahaan transportasi milik negara.
“Seharusnya dengan kualifikasi kalau menggunakan perusahan negara seperti BUMN, mestinya tidak masalah karena biayanya akan kembali ke negara, ketimbang kelas bisnis seperti pesawat Garuda kosong,” tukasnya. Seperti diketahui, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Yuddy Chrisnandi pada hari ini menggelar acara di tempat mewah.
Ya, pada Senin (8/12) Menpan RB mengumpulkan kepala daerah di Raflessia Grand Ballroom, Balai Kartini, Jakarta Selatan.
Hal ini sangat kontradiktif dengan sosialiasi yang dilakukannya yang selama ini gencar dilakukannya yakni selama ini gencar meminta para PNS hidup tak bermewah-mewahan. Selain melarang PNS rapat di hotel, hidangan rapat PNS pun diminta sederhana, seperti menu-menu makanan tradisional.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Cendekiawan Muda Yudi Latief mengatakan Presiden Jokowi tidak bisa menurunkan harga bahan bakar minyak (BBM) di Indonesia karena dikendalikan oleh pemain BBM.
“Jokowi tidak punya back-up politik dan tidak berdaya untuk menurunkan harga BBM meskipun saat ini harga minyak dunia sudah turun dan akan terus turun kedepannya. Ini kemungkinan imbas dari kampanye politik yang dia lakukan yang memerlukan biaya besar untuk berkompromi dengan kekuatan modal yang pernah mendukung dia dan bermain dalam bisnis BBM,” ujar Yudi di Gedung DPR, Jakarta, Senin (8/12).
Saat ini sebenarnya tidak ada alasan bagi Jokowi untuk tidak menurunkan harga BBM. Kalau Jokowi pro rakyat dan pro pasar, maka seharusnya harga BBM saat ini sudah harus diturunkan.
“Mau yang pro pasar atau pun pro rakyat, saat ini harga BBM sudah harus diturunkan, terlebih harga BBM dunia sudah turun drastis. Secara de facto, saat ini rakyat lah yang mensubsidi pemerintah Jokowi tidak sanggup melawan pemain BBM yang mendiktenya saat ini,” tambahnya.
Terlebih saat menaikan harga BBM, Jokowi menurutnya, tidak mempersiapkan dengan baik skala kompensasi dan mekanismenya pengalihan dana subsidi tersebut. Oleh karena itu dirinyapun menyarankan Jokowi untuk tidak malu-malu menganulir kebijakan menaikan harga BBM.
“Kalau dulu bisa menaikan harga BBM sendiri, kenapa sekarang tidak menurunkan juga harga BBM sendirian? Faktanya tidak ada alasan Jokowi untuk mempertahankan harga saat ini karena selain fakta harga dunia yang turun, rakyat juga semakin susah karena kebijakannya terebut,” tegasnya.
Terkait sikap PDIP yang dulu selalu menolak kenaikan harga BBM termasuk ketika SBY ingin menaikan harga BBM yang saat itu mencapai harga tertinggi sebesar USD 190 /Barrel dan kini justru mendukung kenaikan harga BBM disaat harga BBM dunia mencapai titik terendah yaitu sekitar USD 60 /Barrel, Yudi mengatakan bahwa dibawah sadar sebenarnya PDIP menolak kenaikan BBM itu yang bisa dilihat dari sikap kader-kader PDIP terkait hal itu.
“Tapi PDIP nampaknya juga tidak berdaya karena Jokowi dikelilingi oleh menteri-menteri yang justru mendukung kenaikan BBM. Menteri-menteri Jokowi yang seperti ini jelas dikendalikan oleh korporasi yang terkait BBM. Tentunya tidak masuk akal kalau dulu menolak kenaikan BBM pas harga lagi tinggi-tinggi tapi pas harga lagi rendah-rendahnya justru mendukung kenaikan BBM. Kalau seperti ini kan tidak pas denga slogan partai wong cilik,” tandasnya.
Laporan: Adi Adrian

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Cendekiawan Muda Yudi Latief mengatakan Presiden Jokowi tidak bisa menurunkan harga bahan bakar minyak (BBM) di Indonesia karena dikendalikan oleh pemain BBM.
“Jokowi tidak punya back-up politik dan tidak berdaya untuk menurunkan harga BBM meskipun saat ini harga minyak dunia sudah turun dan akan terus turun kedepannya. Ini kemungkinan imbas dari kampanye politik yang dia lakukan yang memerlukan biaya besar untuk berkompromi dengan kekuatan modal yang pernah mendukung dia dan bermain dalam bisnis BBM,” ujar Yudi di Gedung DPR, Jakarta, Senin (8/12).
Saat ini sebenarnya tidak ada alasan bagi Jokowi untuk tidak menurunkan harga BBM. Kalau Jokowi pro rakyat dan pro pasar, maka seharusnya harga BBM saat ini sudah harus diturunkan.
“Mau yang pro pasar atau pun pro rakyat, saat ini harga BBM sudah harus diturunkan, terlebih harga BBM dunia sudah turun drastis. Secara de facto, saat ini rakyat lah yang mensubsidi pemerintah Jokowi tidak sanggup melawan pemain BBM yang mendiktenya saat ini,” tambahnya.
Terlebih saat menaikan harga BBM, Jokowi menurutnya, tidak mempersiapkan dengan baik skala kompensasi dan mekanismenya pengalihan dana subsidi tersebut. Oleh karena itu dirinyapun menyarankan Jokowi untuk tidak malu-malu menganulir kebijakan menaikan harga BBM.
“Kalau dulu bisa menaikan harga BBM sendiri, kenapa sekarang tidak menurunkan juga harga BBM sendirian? Faktanya tidak ada alasan Jokowi untuk mempertahankan harga saat ini karena selain fakta harga dunia yang turun, rakyat juga semakin susah karena kebijakannya terebut,” tegasnya.
Terkait sikap PDIP yang dulu selalu menolak kenaikan harga BBM termasuk ketika SBY ingin menaikan harga BBM yang saat itu mencapai harga tertinggi sebesar USD 190 /Barrel dan kini justru mendukung kenaikan harga BBM disaat harga BBM dunia mencapai titik terendah yaitu sekitar USD 60 /Barrel, Yudi mengatakan bahwa dibawah sadar sebenarnya PDIP menolak kenaikan BBM itu yang bisa dilihat dari sikap kader-kader PDIP terkait hal itu.
“Tapi PDIP nampaknya juga tidak berdaya karena Jokowi dikelilingi oleh menteri-menteri yang justru mendukung kenaikan BBM. Menteri-menteri Jokowi yang seperti ini jelas dikendalikan oleh korporasi yang terkait BBM. Tentunya tidak masuk akal kalau dulu menolak kenaikan BBM pas harga lagi tinggi-tinggi tapi pas harga lagi rendah-rendahnya justru mendukung kenaikan BBM. Kalau seperti ini kan tidak pas denga slogan partai wong cilik,” tandasnya.
Laporan: Adi Adrian

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Pengurus Partai Golkar versi Presidium Penyelamat Partai Golkar yang diketuai oleh Agung Laksono, Malam ini, Senin (8/12) rencananya akan diterima oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla.
Wakil Ketua PG versi Munas Ancol, Priyo Budi Santoso mengatakan, dalam pertemuan nanti akan dibicarakan soal jabatan Dewan Pertimbangan yang ditawarkan kepada Mantan Ketua Umum Golkar itu.
“Kami bergembira malam nanti insya Allah akan diterima oleh Wakil Presiden, Bapak Muhammad Jusuf Kalla, karena beliau adalah yang kami tuakan,” beber Priyo kepada wartawan di Kemenkumham, Jalan Rasuna Said, Senin (12/8).
Priyo menuturkan dalam pertemuan dengan JK nanti, juga akan disampaikan perkembangan-perkembangan terkahir Partai Golkar kepada JK selaku senior di partai berlambang Pohon Beringin tersebut.
“Kami berkepentingan untuk menyampaikan perkembangan-perkembangan terakhir langsung kepada senior kami, nanti kami juga akan menyampaikan apakah beliau berkenan (Jadi Watim) atau seperti apa,” Ujar Priyo.
Terkait Dimana tempat pertemuan akan dilakukan, Priyo enggan membeberkannya. “Ini pertemuan istimewa jadi mohon tidak diliput dulu,” tutup dia.

Artikel ini ditulis oleh:

Nebby