BMKG: Intensitas Badai Hagupit Menurun

8 Desember 2014, 18:07

Jakarta, Aktual.co — Jakarta, Aktual.co — Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) menyatakan intensitasi badai Hagupit yang menerjang Filipina mulai menurun dan bergerak ke arah barat.

“Intensitasnya menurun dan mulai menjauhi wilayah Indonesia,” kata Kepala Bagian Humas BMKG Eko Suryanto di Jakarta, Senin (8/12).

Berdasarkan data Tropical Cyclone Warning Centre (TCWC) Jakarta, posisi siklon tropis Hagupit pada Senin (8/12) pagi berada di 13.1 Lintang Utara, 122.4 Bujur Timur atau sekitar 1.040 km sebelah utara barat laut Tahuna.

Badai bererak ke barat barat laut dengan kecepatan tujuh knots atau 13 km/jam dan bergerak menjauhi wilayah Indonesia. Kecepatan Angin maksimum 55 knots (100 km/jam).

Prediksi 24 jam ke depan, badai Hagupit berada di 13.6LU, 119.2BT (sekitar 1.110 km sebelah utara barat laut Tahuna) bergerak ke barat menjauhi wilayah Indonesia dengan kecepatan sembilan knots (15 km/jam). Kecepatan angin maksimum 45 knots (85 km/jam).

Prediksi dua hari ke depan pada Rabu (10/12) posisi badai berada di 13.4LU, 115.3BT mengarah ke barat, kecepatan 10 knots (20 km/jam) bergerak menjauhi wilayah Indonesia dan Kecepatan Angin Maksimum 50 knots (95 km/jam).

Siklon Tropis Hagupit memberikan dampak terhadap cuaca di Indonesia berupa potensi hujan ringan hingga sedang di wilayah Kalimantan Utara, Sulawesi Tengah bagian utara.

Selain itu juga terjadi gelombang tinggi laut mencapai 2-3 meter di Perairan Kepulauan Natuna dan Kepulauan Anambas, Perairan utara Papua.

Sedangkan gelombang laut dengan tinggi 3-4 meter juga terjadi di Laut Cina Selatan bagian selatan, Perairan timur Filipina, Samudera Pasifik timur Philipina serta gelombang laut setinggi lebih dari empat meter di Laut Cina Selatan bagian utara.

Artikel ini ditulis oleh:

Andy Abdul Hamid

BMKG: Intensitas Badai Hagupit Menurun

8 Desember 2014, 18:07

Jakarta, Aktual.co — Jakarta, Aktual.co — Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) menyatakan intensitasi badai Hagupit yang menerjang Filipina mulai menurun dan bergerak ke arah barat.

“Intensitasnya menurun dan mulai menjauhi wilayah Indonesia,” kata Kepala Bagian Humas BMKG Eko Suryanto di Jakarta, Senin (8/12).

Berdasarkan data Tropical Cyclone Warning Centre (TCWC) Jakarta, posisi siklon tropis Hagupit pada Senin (8/12) pagi berada di 13.1 Lintang Utara, 122.4 Bujur Timur atau sekitar 1.040 km sebelah utara barat laut Tahuna.

Badai bererak ke barat barat laut dengan kecepatan tujuh knots atau 13 km/jam dan bergerak menjauhi wilayah Indonesia. Kecepatan Angin maksimum 55 knots (100 km/jam).

Prediksi 24 jam ke depan, badai Hagupit berada di 13.6LU, 119.2BT (sekitar 1.110 km sebelah utara barat laut Tahuna) bergerak ke barat menjauhi wilayah Indonesia dengan kecepatan sembilan knots (15 km/jam). Kecepatan angin maksimum 45 knots (85 km/jam).

Prediksi dua hari ke depan pada Rabu (10/12) posisi badai berada di 13.4LU, 115.3BT mengarah ke barat, kecepatan 10 knots (20 km/jam) bergerak menjauhi wilayah Indonesia dan Kecepatan Angin Maksimum 50 knots (95 km/jam).

Siklon Tropis Hagupit memberikan dampak terhadap cuaca di Indonesia berupa potensi hujan ringan hingga sedang di wilayah Kalimantan Utara, Sulawesi Tengah bagian utara.

Selain itu juga terjadi gelombang tinggi laut mencapai 2-3 meter di Perairan Kepulauan Natuna dan Kepulauan Anambas, Perairan utara Papua.

Sedangkan gelombang laut dengan tinggi 3-4 meter juga terjadi di Laut Cina Selatan bagian selatan, Perairan timur Filipina, Samudera Pasifik timur Philipina serta gelombang laut setinggi lebih dari empat meter di Laut Cina Selatan bagian utara.

Artikel ini ditulis oleh:

Andy Abdul Hamid

Minta Disahkan Menkumham, Kubu Agung Laporkan Golkar Ical ke PTUN

8 Desember 2014, 18:06

Jakarta, Aktual.co — Hasil Musyawarah Nasional Partai Golkar ke IX versi Presidium Penyelamat PG di Ancol, telah diserahkan ke Kementrian Hukum dan HAM, Senin (8/12) sore hari.
Penyerahan laporan hasil Munas tersebut, diwakili oleh Wakil Ketua PG versi Munas Nacol, Priyo Budi Santoso, Agun Gunanjar dan Larance TP Siburian serta didampingi oleh beberapa Wasekjen partai.
“Hari ini resmi telah mendaftarkan kepengurusan Partai Golkar, secara resmi ke MenkumHAM yang didampingi ibu Dirjen AHU, untuk mendapatkan pengesahaan sebagaiman amanat parpol Pasal 23,” kata Priyo kepada wartawan di Kemenkumham, Jalan Rasuna Said, Jakarta Selatan, Senin (8/12).
Dalam kesempatan itu, Priyo juga mengatakan telah mengajukan gugatan Munas PG versi Aburizal Bakrie di Bali, ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
“Telah kami sampaikan dan daftarkan gugatan ke pengadilan negeri pada Jumat kemarin,” kata Priyo.
Priyo mengaku hal tersebut dilakukan sebagai upaya untuk mendapatkan hasil terbaik yang bisa didapatkan oleh PG yang diketuai oleh Agung Laksono itu.
“Kami telah melakukan langkah terbaik untuk memastikan bahwa negara, pemerintah dan termasuk pengadilan dari aspek hukum, karena kami ingin sekali mendapatkan pengesahan,” jelas Priyo.
“Mudah-mudahan akan terjadi keajaiban, kami harus umumkan bahwa kami sangat sedih dan prihatin untuk melewati masa ini,” lanjutnya.
Diketahui Penyerahan laporan yang dilakukan oleh kubu Agung hanya berselang delapan jam dari penyerahan laporan hasil Munas PG di Bali yang diserahkan langsung oleh Ical ke Menkumham.
Ical bersama politisi PG lain yakni Nurdin Halid, Idrus Marham, Bambang Soesatyo, MS Hidayat dan Sharief Cicip Sutarjo telah menyerahkan hasil Munas PG di Bali pada pukul 08.00 WIB, dan telah diterima secara resmi oleh Menkumham Yasonna Laoly.

Artikel ini ditulis oleh:

Nebby

Minta Disahkan Menkumham, Kubu Agung Laporkan Golkar Ical ke PTUN

8 Desember 2014, 18:06

Jakarta, Aktual.co — Hasil Musyawarah Nasional Partai Golkar ke IX versi Presidium Penyelamat PG di Ancol, telah diserahkan ke Kementrian Hukum dan HAM, Senin (8/12) sore hari.
Penyerahan laporan hasil Munas tersebut, diwakili oleh Wakil Ketua PG versi Munas Nacol, Priyo Budi Santoso, Agun Gunanjar dan Larance TP Siburian serta didampingi oleh beberapa Wasekjen partai.
“Hari ini resmi telah mendaftarkan kepengurusan Partai Golkar, secara resmi ke MenkumHAM yang didampingi ibu Dirjen AHU, untuk mendapatkan pengesahaan sebagaiman amanat parpol Pasal 23,” kata Priyo kepada wartawan di Kemenkumham, Jalan Rasuna Said, Jakarta Selatan, Senin (8/12).
Dalam kesempatan itu, Priyo juga mengatakan telah mengajukan gugatan Munas PG versi Aburizal Bakrie di Bali, ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
“Telah kami sampaikan dan daftarkan gugatan ke pengadilan negeri pada Jumat kemarin,” kata Priyo.
Priyo mengaku hal tersebut dilakukan sebagai upaya untuk mendapatkan hasil terbaik yang bisa didapatkan oleh PG yang diketuai oleh Agung Laksono itu.
“Kami telah melakukan langkah terbaik untuk memastikan bahwa negara, pemerintah dan termasuk pengadilan dari aspek hukum, karena kami ingin sekali mendapatkan pengesahan,” jelas Priyo.
“Mudah-mudahan akan terjadi keajaiban, kami harus umumkan bahwa kami sangat sedih dan prihatin untuk melewati masa ini,” lanjutnya.
Diketahui Penyerahan laporan yang dilakukan oleh kubu Agung hanya berselang delapan jam dari penyerahan laporan hasil Munas PG di Bali yang diserahkan langsung oleh Ical ke Menkumham.
Ical bersama politisi PG lain yakni Nurdin Halid, Idrus Marham, Bambang Soesatyo, MS Hidayat dan Sharief Cicip Sutarjo telah menyerahkan hasil Munas PG di Bali pada pukul 08.00 WIB, dan telah diterima secara resmi oleh Menkumham Yasonna Laoly.

Artikel ini ditulis oleh:

Nebby

Presiden: Pelaksanaan Proyek 2015 Paling Lambat Maret

8 Desember 2014, 18:01

Jakarta, Aktual.co — Presiden Joko Widodo menegaskan agar pelaksanaan pembangunan proyek-proyek dengan anggaran 2015 paling lambat dimulai pada akhir Maret agar pekerjaan tidak menumpuk di akhir tahun.

Untuk itu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat menyerahkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) 2015 kepada Kementerian/Lembaga di Istana Negara. Jokowi menyatakan akan segera menerbitkan Inpres untuk percepatan penyerapan anggaran.

“Jangan mengulangi kesalahan-kesalahan sebelumnya yaitu kegiatan itu menumpuk di akhir tahun, nanti sebentar lagi akan saya keluarkan Inpres, agar pelaksanaan proyek kegiatan itu maksimal bulan Maret,” kata Jokowi di Jakarta, Senin (8/12).

Ia menegaskan agar lelang dapat segera dimulai sehingga pelaksanaan pembangunan proyek-proyek dapat dimulai akhir Maret.

“Karena memang seharusnya setelah penyerahan (DIPA) seperti ini langsung lelang bisa dilakukan. Aturannya nanti segera menyusul, tapi ini pemberitahuan lebih dahulu, jadi akhir Maret proyek-proyek harus dilaksanakan,” kata Presiden.

Dengan demikian, Presiden berharap peredaran uang untuk kegiatan pelaksanaan proyek akan memacu aktivitas perekonomian segera, selain itu, dapat meningkatkan kualitas barang, proyek dan bangunan infrastruktur karena tidak menumpuk di akhir tahun.

“Karena tidak kejar-kejaran pada bulan Oktober dan November, nanti kita keluarkan Inpres,” kata Presiden.

Sementara itu, total DIPA 2015 yang diserahkan kepada Kementerian/Lembaga sebesar Rp647,3 triliun yang terdiri dari 22.787 DIPA.

DIPA yang di bawah kewenangan Satuan Kerja Pemerintah Pusat berjumlah 18.648 DIPA dengan nilai Rp627,4 triliun. Sedangkan untuk Satuan kerja Pemerintah Daerah (terkait dengan dekosentrasi, tugas pembantuan dan urusan bersama) berjumlah 4.139 DIPA dengan nilai Rp19,9 triliun.

DIPA 2015 tersebut masih mengacu pada APBN 2015 yang dibuat di masa pemerintahan Kabinet Indonesia Bersatu II di bawah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Artikel ini ditulis oleh:

Eka