Jakarta, Aktual.co — Anggota komunitas penyayang anjing German shepherd dog (atau lebih dikenal dengan anjing Herder), Rifian Rico bersama perkumpulannya suka kumpul di Gelora Bung Karno (GBK) Jakarta. 

Menurut Rico, anjing Herder berat tubuhnya bisa mencapai 30-40 kg untuk jenis kelamin jantan. Sedangkan, betina sekitar 22-32 kg. Dan, tinggi maksimal yaitu, 60cm.

Kata ia, anjing Herder termasuk jenis anjing termahal di dunia. Harganya mampu mencapai Rp230 juta per ekor. “Anjing herder jika sudah besar harganya bisa puluhan bahkan ratusan juta. Apalagi kalau sudah dilatih menggigit dan mengejar orang itu yang lebih mahal lagi,” ungkapnya di kawasan Senayan, Jakarta.

Ditanya soal makanan dan perawatan? Rico menjawab, anjingnya makan persis sama dengan makanan manusia. Namun agar tidak sakit, diselingi dengan makanan anjing (dog food).  “Makannya kaya nasi, dan ikan. Tapi, kadang makanan kucing dan anjing (dog food). Makannya sehari dua kali. Terus minum susu sehari lima kali,” urainya. 

Masih di tempat yang sama, Rico berbagi kiat dalam merawat anjing Herder. “Setelah anjing baru dibeli dan tiba di rumah, taruh dia di tempat yang tenang untuk adaptasi. Jangan ajak main terlebih dahulu 2-3 jam. Terus jangan langsung dikasih makan, sebaiknya diberi makan 12 jam kemudian,” saran ia.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Wakapolri Komjen Badrodin Haiti mengatakan bahwa polisi bertanggungjawab dalam menjaga keamanan dalam negeri. Hal tersebut berdasarkan argumentasi yuridis dan sudah sesuai dengan undang-undang.
“Berdasarkan landasan yuridis baik UUD, Tap MPR VII/2000, serta UU 2/2002 tentang Polri, keamanan itu sejajar dengan pertahanan dan soal keamanan itu Polri yang melaksanakan,” kata Badrodin dalam ‘Launching Pusat Kajian Keamanan Nasional Universitas Bhayangkara Jakarta dan Seminar Keamanan Nasional Graha Purna Wira Polri, Jakarta Selatan, Senin (8/12).
Dia mengungkapkan, meski polri masih ada kekurangan dalam menjaga keamanan, namun harus ada sinergitas dengan unsur lain, maka unsur lain tetap bisa masuk dan membantu Polri. Tapi Polri tetap harus menjadi leading sector.
Kendati demikian, bekas Kabaharkam ini mengakui jika ada definisi lain soal keamanan dan pertahanan, dimana ada aktor lain yang bisa masuk ke dalam soal pertahanan dan keamanan andai kedua hal ini dicampur.
“Ini yang dicurigai oleh aktivis LSM dan aktivis jika ada aktor lain yang bisa masuk kemana-mana. Hal ini yang belum terpecahkan dan cepat atau lambat akan jadi masalah sehingga silahkan Puskamnas membahas ini sehingga kita punya landasan akademis yang bisa dipertanggungjawabkan,” bebernya.
Soal keamanan dan pertahanan yang tercampur itu ada di dalam RUU Keamanan Nasional, yang memang banyak dipandang sebagian pihak sebagai ancaman bagi masyarakat.
“Polarisasi soal keamanan dan pertahanan (yang terpisah) dan keamanan dan pertahanan (yang tercampur ini) yang harus diselesaikan. Termasuk jika nanti misalnya lahir Kepres Dewan Keamanan Nasional, apa yang bisa dilakukan (Polri)?,” tandasnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Nebby

Jakarta, Aktual.co — Wakapolri Komjen Badrodin Haiti mengatakan bahwa polisi bertanggungjawab dalam menjaga keamanan dalam negeri. Hal tersebut berdasarkan argumentasi yuridis dan sudah sesuai dengan undang-undang.
“Berdasarkan landasan yuridis baik UUD, Tap MPR VII/2000, serta UU 2/2002 tentang Polri, keamanan itu sejajar dengan pertahanan dan soal keamanan itu Polri yang melaksanakan,” kata Badrodin dalam ‘Launching Pusat Kajian Keamanan Nasional Universitas Bhayangkara Jakarta dan Seminar Keamanan Nasional Graha Purna Wira Polri, Jakarta Selatan, Senin (8/12).
Dia mengungkapkan, meski polri masih ada kekurangan dalam menjaga keamanan, namun harus ada sinergitas dengan unsur lain, maka unsur lain tetap bisa masuk dan membantu Polri. Tapi Polri tetap harus menjadi leading sector.
Kendati demikian, bekas Kabaharkam ini mengakui jika ada definisi lain soal keamanan dan pertahanan, dimana ada aktor lain yang bisa masuk ke dalam soal pertahanan dan keamanan andai kedua hal ini dicampur.
“Ini yang dicurigai oleh aktivis LSM dan aktivis jika ada aktor lain yang bisa masuk kemana-mana. Hal ini yang belum terpecahkan dan cepat atau lambat akan jadi masalah sehingga silahkan Puskamnas membahas ini sehingga kita punya landasan akademis yang bisa dipertanggungjawabkan,” bebernya.
Soal keamanan dan pertahanan yang tercampur itu ada di dalam RUU Keamanan Nasional, yang memang banyak dipandang sebagian pihak sebagai ancaman bagi masyarakat.
“Polarisasi soal keamanan dan pertahanan (yang terpisah) dan keamanan dan pertahanan (yang tercampur ini) yang harus diselesaikan. Termasuk jika nanti misalnya lahir Kepres Dewan Keamanan Nasional, apa yang bisa dilakukan (Polri)?,” tandasnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Nebby

Jakarta, Aktual.co — Hasil Musyawarah Nasional Partai Golkar ke IX versi Presidium Penyelamat PG di Ancol, telah diserahkan ke Kementrian Hukum dan HAM, Senin (8/12) sore hari.
Penyerahan laporan hasil Munas tersebut, diwakili oleh Wakil Ketua PG versi Munas Nacol, Priyo Budi Santoso, Agun Gunanjar dan Larance TP Siburian serta didampingi oleh beberapa Wasekjen partai.
“Hari ini resmi telah mendaftarkan kepengurusan Partai Golkar,  secara resmi ke MenkumHAM yang didampingi ibu Dirjen AHU, untuk mendapatkan pengesahaan sebagaiman amanat parpol Pasal 23,” kata Priyo kepada wartawan di Kemenkumham, Jalan Rasuna Said, Jakarta Selatan, Senin (8/12).
Dalam kesempatan itu, Priyo juga mengatakan telah mengajukan gugatan Munas PG versi Aburizal Bakrie di Bali, ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
“Telah kami sampaikan dan daftarkan gugatan ke pengadilan negeri pada Jumat kemarin,” kata Priyo.
Priyo mengaku hal tersebut dilakukan sebagai upaya untuk mendapatkan hasil terbaik yang bisa didapatkan oleh PG yang diketuai oleh Agung Laksono itu.
“Kami telah melakukan langkah terbaik untuk memastikan bahwa negara, pemerintah dan termasuk pengadilan dari aspek hukum, karena kami ingin sekali mendapatkan pengesahan,” jelas Priyo.
“Mudah-mudahan akan terjadi keajaiban, kami harus umumkan bahwa kami sangat sedih dan prihatin untuk melewati masa ini,” lanjutnya.
Diketahui Penyerahan laporan yang dilakukan oleh kubu Agung hanya berselang delapan jam dari penyerahan laporan hasil Munas PG di Bali yang diserahkan langsung oleh Ical ke Menkumham.
Ical bersama politisi PG lain yakni Nurdin Halid, Idrus Marham, Bambang Soesatyo, MS Hidayat dan Sharief Cicip Sutarjo telah menyerahkan hasil Munas PG di Bali pada pukul 08.00 WIB, dan telah diterima secara resmi oleh Menkumham Yasonna Laoly.

Artikel ini ditulis oleh:

Nebby