Jakarta, Aktual.co — Ketua DPP Partai Golkar versi Presidium Penyelamat Partai Agun Gunanjar Sudarsa memastikan jika hasil Musyawarah Nasional PG di Ancol akan dilaporkan ke Kementrian Hukum dan HAM sore ini.
Hal tersebut dibuktikan dengan kedatangannya ke Gedung KemenkumHAM, Jalan Rasuna Said, Jakarta Selatan Senin (8/12) sekitar pukul 15.10 WIB. Agun datang seorang diri tanpa ditemani oleh sejumlah elit PG termasuk Ketua Umum versi Munas Ancol, Agung Laksono.
“Saya mendahului kesini tapi nanti ada rombongan hasil Munas Ancol menyusul, rencananya sekitar jam 4 berangkat kesini,” kata Agun kepada wartawan di KemenkumHAM, Senin (8/12).
Agun mengatakan, belum bisa dipastikan apakah Agung Laksono akan turut serta menyerahkan laporan hasil Munas tersebut bersama rombongan yang akan dipimpin oleh Priyo Budi Santoso.
“Semalam saat penutupan kurang enak badan, tapi masih tetap pak Agung mengusahakan datang,” jelas Agun.
Namun sayangnya Agun enggan untuk menanggapi mengenai laporan Munas Bali yang telah lebih dulu dilaporkan oleh Aburizal Bakrie pagi hari tadi sekitar pukul 08.00 WIB.
“Nanti tunggu rombongan yang lain dulu,” tandasnya.
Diketahui Sejumlah politisi Golkar yakni Aburizal Bakrie, MS Hidayat, Nurdin Halid serta Idrus Marham dan turut serta Rizal Malarangeng telah menyerahkan hasil Munas PG di Bali dan telah diterima secara resmi oleh MenkumHAM Yasonna Laoly.

Artikel ini ditulis oleh:

Nebby

Jakarta, Aktual.co — Komisi untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan (KontraS) menyambangi Mabes Polri. Kedatangannya tersebut bersama sejumlah korban tindak kekerasan yang dilakukan aparat negara, di berbagai daerah, Senin (8/12).
“Tujuan kami membawa perwakilan korban dari berbagai wilayah untuk menunjukkan penyiksaan masih terjadi,” kata Kepala Divisi Advokasi Sipil dan Politik KontraS, Putri Kanesia, saat mendampingi para korban.
Dia mengungkapkan, banyaknya kasus kekerasan yang berakhir di sidang kode etik dan tidak ditindaklanjuti. Menurutnya, ketika ada bukti tindak kekerasan, seharusnya kasus dilanjutkan ke proses hukum pidana.
Mereka diterima oleh Kepala Biro Penerangan Masyarakat Mabes Polri Brigadir Jenderal Boy Rafli Amar dan jajarannya.
“Kami prihatin atas berbagai kekerasan yang dilakukan anggota kita yang tidak toleran, ujar Boy. Perasaan ketidakpuasan itu tentunya masukan yang kita terima dan akan kami gunakan untuk memperbaiki layanan kami,” kata Boy.
Perwakilan korban yang hadir berasal dari berbagai kota seperti Padang, Kudus, Baubau, Jayapura. Selain mengalami tindak kekerasan mereka juga mengaku tidak ada proses hukum yang dilakukan terhadap para pelaku.
Sebelumnya, KontraS mengungkapkan, jumlah kasus penyiksaan oleh aparat setiap tahunnya selalu bertambah. Pada rentang 2010 – 2011 terjadi 56 kasus; sementara pada 2011 – 2012 terjadi 86 kasus; pada 2012 -2013 tercatat 100 kasus; dan 2013 – 2014 terjadi 108 kasus.

Artikel ini ditulis oleh:

Nebby

Jakarta, Aktual.co — Komisi untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan (KontraS) menyambangi Mabes Polri. Kedatangannya tersebut bersama sejumlah korban tindak kekerasan yang dilakukan aparat negara, di berbagai daerah, Senin (8/12).
“Tujuan kami membawa perwakilan korban dari berbagai wilayah untuk menunjukkan penyiksaan masih terjadi,” kata Kepala Divisi Advokasi Sipil dan Politik KontraS, Putri Kanesia, saat mendampingi para korban.
Dia mengungkapkan, banyaknya kasus kekerasan yang berakhir di sidang kode etik dan tidak ditindaklanjuti. Menurutnya, ketika ada bukti tindak kekerasan, seharusnya kasus dilanjutkan ke proses hukum pidana.
Mereka diterima oleh Kepala Biro Penerangan Masyarakat Mabes Polri Brigadir Jenderal Boy Rafli Amar dan jajarannya.
“Kami prihatin atas berbagai kekerasan yang dilakukan anggota kita yang tidak toleran, ujar Boy. Perasaan ketidakpuasan itu tentunya masukan yang kita terima dan akan kami gunakan untuk memperbaiki layanan kami,” kata Boy.
Perwakilan korban yang hadir berasal dari berbagai kota seperti Padang, Kudus, Baubau, Jayapura. Selain mengalami tindak kekerasan mereka juga mengaku tidak ada proses hukum yang dilakukan terhadap para pelaku.
Sebelumnya, KontraS mengungkapkan, jumlah kasus penyiksaan oleh aparat setiap tahunnya selalu bertambah. Pada rentang 2010 – 2011 terjadi 56 kasus; sementara pada 2011 – 2012 terjadi 86 kasus; pada 2012 -2013 tercatat 100 kasus; dan 2013 – 2014 terjadi 108 kasus.

Artikel ini ditulis oleh:

Nebby