DPRD Bantul Minta Lurah Alihkan Penerima PSKS

8 Desember 2014, 10:43

Jakarta, Aktual.co — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, meminta pihak kelurahan mengambil kebijakan mengenai pengalihan penerima dana Program Simpanan Keluarga Sejahtera (PSKS) kepada yang layak menerima.
“Kami prihatin dengan penerima PSKS yang masih belum tepat sasaran, makanya kelurahan harus berani mengambil sikap tegas untuk mengalihkan penerima PSKS,” kata Sekretaris Komisi D DPRD Bantul, Ichwan Tamrin, Senin (8/12).
Menurut dia, jika tidak ada langkah tegas dari kelurahan, aduan mengenai bantuan atas kenaikan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi yang salah sasaran akan terus bermunculan, akibat banyaknya kepala keluarga (KK) miskin yang tidak dapat menikmati bantuan.
Pihaknya meyakini kelurahan sebenarnya mengetahui data warga yang memang layak menerima PSKS atau tidak, sebab data ini mudah diperoleh dengan mengorek informasi dari pengurus RT hingga kepala dukuh, apalagi data angka kemiskinan juga bersumber dari keterangan mereka.
Tenaga kesejahteraan sosial kecamatan (TKSK) juga pernah mengajukan perubahan data pemegang Kartu Perlindungan Sosial (KPS) kepada kelurahan, sebagai salah satu sarat utama penerima untuk mengambil bantuan PSKS di Kantor Pos.
“Kalau menunggu perubahan data dari pemerintah pusat masih lama, jadi harus ada inisiatif sendiri,” katanya.

Artikel ini ditulis oleh:

DPRD Bantul Minta Lurah Alihkan Penerima PSKS

8 Desember 2014, 10:43

Jakarta, Aktual.co — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, meminta pihak kelurahan mengambil kebijakan mengenai pengalihan penerima dana Program Simpanan Keluarga Sejahtera (PSKS) kepada yang layak menerima.
“Kami prihatin dengan penerima PSKS yang masih belum tepat sasaran, makanya kelurahan harus berani mengambil sikap tegas untuk mengalihkan penerima PSKS,” kata Sekretaris Komisi D DPRD Bantul, Ichwan Tamrin, Senin (8/12).
Menurut dia, jika tidak ada langkah tegas dari kelurahan, aduan mengenai bantuan atas kenaikan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi yang salah sasaran akan terus bermunculan, akibat banyaknya kepala keluarga (KK) miskin yang tidak dapat menikmati bantuan.
Pihaknya meyakini kelurahan sebenarnya mengetahui data warga yang memang layak menerima PSKS atau tidak, sebab data ini mudah diperoleh dengan mengorek informasi dari pengurus RT hingga kepala dukuh, apalagi data angka kemiskinan juga bersumber dari keterangan mereka.
Tenaga kesejahteraan sosial kecamatan (TKSK) juga pernah mengajukan perubahan data pemegang Kartu Perlindungan Sosial (KPS) kepada kelurahan, sebagai salah satu sarat utama penerima untuk mengambil bantuan PSKS di Kantor Pos.
“Kalau menunggu perubahan data dari pemerintah pusat masih lama, jadi harus ada inisiatif sendiri,” katanya.

Artikel ini ditulis oleh:

Pemerintah Didesak Transparan Terkait Keterlibatan Surya Paloh Pada Sonangol

8 Desember 2014, 10:36

Jakarta, Aktual.co — Kerjasama antara Pertamina dengan BUMN Angola, Sonangol terkait impor minyak mentah lebih murah 15 dolar per barel, membuat polemik di masyarakat. Pasalnya, Sonangol melalui surat resminya mengirim surat konfirmasi pada 20 November 2014 yang berjudul ‘Counter To The Proposed Contractual Volume 2015’ menyatakan tidak memastikan ada diskon USD15 per barel dan memastikan tetap mengacu normal-market price.

“Keengganan Sonangol EP untuk memberikan potongan harga merupakan sebuah fakta dan pemerintah Indonesia lewat Menteri BUMN dan Menteri ESDM bahwa membeli minyak dengan diskon sekitar 25 persen dibawa market price juga adalah sebuah fakta juga, tidak mungkin dua fakta yang berseberangan ini benar kedua-duanya pasti salah satunya salah,” ujar Koordinator Indonesia Energi Watch (IEW), Syarief Rahman Wenno di Jakarta, Senin (8/12).

Menurutnya, Pemerintah dan Pertamina wajib hukumnya mengkaji kembali kerja sama jual beli minyak mentah antara Pertamina dengan Sonangol EP yang cenderung menutup diri.

“Proses kerjasama harus transparan karena terkesan ada kepentingan lain yang bermain dibalik rencana itu, terlebih siapa-siapa operator lapangan yang menghubungkan lahirnya kerjasama tersebut terutama Surya Paloh yang disebut sebagai pemain utama yang memiliki hubungan kerjasama sejak lama antara PT Surya Energi milik Paloh dengan Sonongol EP, padahal rencana besar pemerintah Jokowi adalah pemberantasan mafia migas,” tegasnya.

Dikhawatirkan, jika situasi ini dibiarkan maka pemberantasan mafia migas yang digalakkan pemerintah Jokowi sekedar lip service belaka jika tidak dibarengi dengan sikap tranparansi pemerintah. Yang ada mafia hanya berganti peran serta berganti jubah.

“Perbaikan sektor migas penting secepatnya dilakukan dengan menambah pembangunan kilang minyak baru dan ini harus menjadi langkah prioritas pemerintahan Jokowi-JK,” tambahnya.

Sejak jaman Presiden Soeharto, jumlah kilang minyak di Tanah Air tidak bertambah, bahkan beberapa kilang merupakan warisan zaman Belanda. Saat ini jumlah kilang minyak yang ada di Indonesia hanya ada enam yaitu Kilang Dumai, Kilang plaju, Kilang Balikpapan, Kilang Cilacap, Kilang Balongan dan Kilang Sorong. Semua kilang tersebut dimiliki Pertamina.

“Semua kilang tersebut hanya mampu memproduksi minyak sebanyak 700 ribu bph hingga 800 ribu bph. Sementara, konsumsi bahan bakar minyak Indonesia saat ini berada dilevel 1,5 juta bph hingga 1,6 juta bph dan itu terus meningkat dari tahun ke tahun,” pungkasnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Eka