Bandung, Aktual.co —Nama Wali Kota Bandung, Ridwan Kamil dijadikan merek salah satu produk sepatu dari Koperasi Paguyuban Rimbun Salingka yang memproduksi sepatu di kawasan Cibaduyut, Bandung.
Wali Kota Bandung, Ridwan Kamil mengaku sangat mendukung program ini karena merupakan produk asli Kota Bandung.
“Saya mendukung produksi dalam negeri. Saya menunggu kesempatan seperti ini untuk mempromosikannya,” kata pria yang akrab disapa Emil, Minggu (7/12/2014).
Dalam kesempatan itu, Emil juga menerima sepatu kulit berwarna hitam dengan ukuran 43 dan langsung mengenakannya.
“Ini enak dan nyaman,” ucapnya.
Emil berharap dengan peluncuran ini, semakin banyak produk lokal yang bermunculan dan dipromosikan. Hal ini guna menunjang industri lokal agar dikenal di masyarakat layaknya produk Wakil Presiden, Jusuf Kalla.
“Pak JK kan punya, sekarang ada inspirasi merek RK juga. Dalam bisnis ini kita harus punya segemntasi. Kalau pak JK mungkin bapak-bapak usia sudah di atas. Kalau saya (RK) kelompok pra dewasa,” pungkasnya. 

Artikel ini ditulis oleh:

Banda Aceh, Aktual.co —Sebanyak 17 daerah di Aceh harus dijabat oleh pejabat (Pj) Bupati/Walikota. Hal itu terjadi apabila merujuk pada Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Pilkada yang diteken Presiden SBY sesaat sebelum berakhir masa jabatannya. 
Dalam Perppu yang baru diusulkan ke DPR RI itu, disebutkan bahwa daerah yang berakhir masa jabatan kepala daerahnya pada 2017, maka harus menunggu pelaksanaan Pilkada secara serentak pada 2018.
Ketua Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh, Ridwan Hadi kepada Aktual.co, Minggu (7/12) menyebutkan dalam Perppu No 1/2014 itu disebutkan bahwa pelaksanaan Pilkada akan serentak pada tahun 2018.
“Artinya, untuk Aceh ada 17 daerah yang berakhir masa jabatan Bupati/ Walikotanya pada 2017 dan harus ada Pj karena Pilkada baru dilakukan pada 2018,” jelasnya.
Ke-17 daerah itu yakni Banda Aceh, Aceh Besar, Aceh Timur, Kota Langsa, Bener Meriah, Aceh Tengah, Aceh Barat Daya, Nagan Raya, Aceh Barat, Aceh Jaya, Gayo Lues, Aceh Tenggara, Pidie Jaya, Pidie, Aceh Selatan, Kota Langsa, dan Aceh Selatan.
“Itu kalau Perppu tersebut disetujui oleh DPR RI. Soal pelaksanaan Pilkada langsung atau via DPRD, Aceh tetap Pilkada langsung sesuai UU Pemerintah Aceh,” pungkas Ridwan.

Artikel ini ditulis oleh:

Banda Aceh, Aktual.co —Sebanyak 17 daerah di Aceh harus dijabat oleh pejabat (Pj) Bupati/Walikota. Hal itu terjadi apabila merujuk pada Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Pilkada yang diteken Presiden SBY sesaat sebelum berakhir masa jabatannya. 
Dalam Perppu yang baru diusulkan ke DPR RI itu, disebutkan bahwa daerah yang berakhir masa jabatan kepala daerahnya pada 2017, maka harus menunggu pelaksanaan Pilkada secara serentak pada 2018.
Ketua Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh, Ridwan Hadi kepada Aktual.co, Minggu (7/12) menyebutkan dalam Perppu No 1/2014 itu disebutkan bahwa pelaksanaan Pilkada akan serentak pada tahun 2018.
“Artinya, untuk Aceh ada 17 daerah yang berakhir masa jabatan Bupati/ Walikotanya pada 2017 dan harus ada Pj karena Pilkada baru dilakukan pada 2018,” jelasnya.
Ke-17 daerah itu yakni Banda Aceh, Aceh Besar, Aceh Timur, Kota Langsa, Bener Meriah, Aceh Tengah, Aceh Barat Daya, Nagan Raya, Aceh Barat, Aceh Jaya, Gayo Lues, Aceh Tenggara, Pidie Jaya, Pidie, Aceh Selatan, Kota Langsa, dan Aceh Selatan.
“Itu kalau Perppu tersebut disetujui oleh DPR RI. Soal pelaksanaan Pilkada langsung atau via DPRD, Aceh tetap Pilkada langsung sesuai UU Pemerintah Aceh,” pungkas Ridwan.

Artikel ini ditulis oleh:

Banda Aceh, Aktual.co —Kapal raksasa sepanjang 63 meter dan lebar 1.600 meter persegi itu teronggok di Desa Punge Blang Cut, Banda Aceh. Menjadi bukti kedahsyatan kuatnya ombak tsunami yang melanda Aceh, 26 Desember sepuluh tahun lalu. 
Sebelum diterjang tsunami, kapal itu merupakan PLTD Apung I milik PLN. Nasibnya kini berubah. Berbobot 2.600 ton, kapal itu kini berubah jadi museum dan tempat wisata oleh Pemerintah Kota Banda Aceh.
Demi mengingatkan betapa dahsyatnya hempasan gelombang tsunami, puing-puing rumah warga yang hancur akibat dihempas kapal yang terbawa ombak, saat ini masih dipertahankan bentuknya. 
Saat Aktual.co menyambangi lokasi itu, tampak puluhan orang menaiki anak tangga kapal menuju ke puncak. Untuk berfoto bersama dan menyaksikan bagian dalam kapal yang menyuplai listrik untuk Banda Aceh sebelum tsunami terjadi itu.
Untuk masuk ke kapal, ternyata tidak dipungut biaya. Pengunjung hanya disarankan menyumbang uang seikhlasnya di kotak amal yang diletakkan di samping gerbang. Uang itu akan digunakan warga setempat untuk menambah pasokan dana pembangunan masjid di desa itu.
“Tidak ada pungutan apa pun. Sumbang seikhlasnya saja di kotak itu,” sebut Nurhayati, warga setempat kepada Aktual.co, Minggu (7/12). 
Meski tidak dipungut biaya, kebersihan lokasi museum tsunami itu patut diacungi jempol. Tidak terlihat ada sampah yang berserakan. Semua terlihat tertata rapi.
Padahal, dari penuturan Nurhayati, tiap harinya ada ratusan orang yang berkunjung. “Umumnya sore hari. Jika pagi sampai siang hanya satu atau dua orang saja yang datang.” 
Pengunjung yang datang ke daerah itu berasal dari berbagai kota di Indonesia. Bagi mereka yang belum pernah ke Aceh, selain Masjid Raya Baiturrahman, Museum Tsunami, maka obyek PLTD Apung menjadi salah satu lokasi yang wajib dikunjungi.
Bagi Anda yang tidak membawa bekal makanan, jangan khawatir. Di dalam dan luar kompleks obyek wisata sejarah itu tersedia kantin menyediakan makanan dan minuman ringan.
Salah seorang pengunjung, Zainal Bakri, asal Kota Lhokseumawe, memuji kebersihan kompleks obyek wisata itu. Disebutkan, kapal itu harus dijaga dan dirawat oleh masyarakat dan pemerintah setempat. Sehingga, dunia bisa menyaksikan bagaimana dahsyatnya tsunami yang meluluhlantakkan Aceh sepuluh tahun lalu.
“PLTD Apung bukti kedahsyatan tsunami. Harus dijaga, agar kita selalu mengingat bahwa tsunami pernah meratakan bangunan di bumi ini,” pungkasnya.  
 

Artikel ini ditulis oleh: