Jakarta, Aktual.co – Ketua Kordinator Gerakan Indonesia Bersih, Adhie Masardie mengatakan adanya ancaman privatisasi Pertamina dibawah kepemimpinan Dwi Soetjipto. Hal ini sehubungan dengan rencana pencatatan surat utang di pasar modal oleh Kementerian BUMN dan kerjasama pembelian minyak dengan Angola. 
“Makin kesini, kabinet oplosannya makin jelas sehingga filosofinya itu oplosan-lah, Jadi kalau ditenggak kebijakannya makin mematikan kaya oplosan,” ucapnya dalam diskusi ‘Pertamina Dibawah Ancaman Privatisasi dan Utang Luar Negeri’ di Jakarta, Minggu (7/12). 
Mantan juru bicara Presien Abdurrahman Wahid ini menyatakan, kebijakan menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) sedikit banyak dipengaruhi oleh para mafia migas. Mereka masuk dan melancarkan aksinya di sektor migas. 
Adhie mensinyalir adanya instruksi dari para mafia migas dalam melakukan aksinya tanpa tercium Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan aparat penegak hukum lainnya.
“Secara sistematis kita disuguhkan berita-berita pertamina itu korup, mana koruptornya gak ada juga?,” sindirnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Jakarta, Aktual.co — Keputusan Indonesia bergabung dalam bank pembiayaan infrasktuktur asia (Asian Infrastructure Investment Bank/ AIIB) adalah keputusan yang salah. Pasalnya ini menyalahi peraturan pembangunan Indonesia yang tidak membolehkan untuk bergantungkan diri kepada asing.
“Ini akan membuat Indonesia menjadi terlilit utang dan semakin menjadi sapi perah asing. Ini bentuk penjajahan masa kini. Penjajahan paling mutakhir adalah utang,” ungkap Ahli Ekonomi-Politik Yudhie Haryono kepada Aktual.co, Minggu (7/12).
Asing bisa dilibatkan dalam pembangunan di Indonesia hanya sebagai komplementer. Dimana segala kemampuan dan potensi yang ada diberdayakan terlebih dulu secara maksimal. Jika ada kekurangan yang tak bisa ditangani dengan Indonesia, barulah asing masuk sebagai komplementer bukan utama.
“Sangat berpotensi ini akan membuat kita semakin tunduk dengan Tiongkok. Tunduk dari segi kedaulatan,” tuturnya.
Menurut Yudhie, keputusan Indonesia bergabung dengan AIIB karena adanya dua hal. Yang pertama untuk mengontrol dominasi lembaga-lembaga keuangan yang sudah ada dan Indonesia telah mengabungkan diri. Kedua, ini adalah sebuah bentuk hadiah untuk para penyuplai dana saat Pemilihan Presiden (Pilpres) lalu.
“Seharusnya Presiden belum memutuskan pinjaman jangka panjang atau pendek haruslah menjadikan asing sebagai komplementer atau cadangan saja,” tuntasnya.
Indonesia resmi bergabung dalam AIIB, Memorandum of Understanding (MoU) AIIB ditandatangani Menteri Keuangan selaku wakil Pemerintah Indonesia pada tanggal 25 November 2014 lalu. 
Inisiatif pendirian AIIB ini merupakan prakarsa Presiden RRT, Xi Jinping, saat mengikuti pertemuan Asia Pacific Economic Cooperation (APEC) di Bali, Oktober 2013.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Jakarta, Aktual.co — Keputusan Indonesia bergabung dalam bank pembiayaan infrasktuktur asia (Asian Infrastructure Investment Bank/ AIIB) adalah keputusan yang salah. Pasalnya ini menyalahi peraturan pembangunan Indonesia yang tidak membolehkan untuk bergantungkan diri kepada asing.
“Ini akan membuat Indonesia menjadi terlilit utang dan semakin menjadi sapi perah asing. Ini bentuk penjajahan masa kini. Penjajahan paling mutakhir adalah utang,” ungkap Ahli Ekonomi-Politik Yudhie Haryono kepada Aktual.co, Minggu (7/12).
Asing bisa dilibatkan dalam pembangunan di Indonesia hanya sebagai komplementer. Dimana segala kemampuan dan potensi yang ada diberdayakan terlebih dulu secara maksimal. Jika ada kekurangan yang tak bisa ditangani dengan Indonesia, barulah asing masuk sebagai komplementer bukan utama.
“Sangat berpotensi ini akan membuat kita semakin tunduk dengan Tiongkok. Tunduk dari segi kedaulatan,” tuturnya.
Menurut Yudhie, keputusan Indonesia bergabung dengan AIIB karena adanya dua hal. Yang pertama untuk mengontrol dominasi lembaga-lembaga keuangan yang sudah ada dan Indonesia telah mengabungkan diri. Kedua, ini adalah sebuah bentuk hadiah untuk para penyuplai dana saat Pemilihan Presiden (Pilpres) lalu.
“Seharusnya Presiden belum memutuskan pinjaman jangka panjang atau pendek haruslah menjadikan asing sebagai komplementer atau cadangan saja,” tuntasnya.
Indonesia resmi bergabung dalam AIIB, Memorandum of Understanding (MoU) AIIB ditandatangani Menteri Keuangan selaku wakil Pemerintah Indonesia pada tanggal 25 November 2014 lalu. 
Inisiatif pendirian AIIB ini merupakan prakarsa Presiden RRT, Xi Jinping, saat mengikuti pertemuan Asia Pacific Economic Cooperation (APEC) di Bali, Oktober 2013.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Sentral Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia (SOKSI) mendesak Musyawah Nasional Partai Golkar versi Presidium Penyelamat Partai Golkar saat ini tengah digelar di Hotel Mercure, Ancol, Jakarta Utara, segera dihentikan.
Ketua Umum Soksi sekaligus Ketua Fraksi Partai Golkar di DPR Ade Komarudin mengatakan pelaksanaan Munas di Ancol melanggar anggaran dasar dan anggaran rumah tangga yang telah ditetapkan.
“Munas Partai Golkar oleh rekan-rekan kami di Ancol itu menyalahi konstitusi Partai Golkar, dapat saya katakan dan pastikan dari segi AD/ART itu telah menyalahi aturan organisai,” kata Ade dalam Konferensi Persnya di Jakarta, Minggu (7/12).
Menurut Ade Munas yang digelar oleh Agung Laksono Cs itu telah menyimpang dari aturan, dan menurutnya tidak dibenarkan. Oleh karena itu, Ade selaku Ketua Fraksi Golkar meminta agar Munas di Ancol segera dihentikan.
“Saya meminta sangat baik selaku ketua fraksi dan Soksi agar segera mengentikan kegiatan tersebut telah menyalahi peraturan Partai Golkar AD/ART ataupun organisasi,” ujar Ade.
Diketahui Musyawarah Nasional IX Partai Golkar yang digelar di Hotel Mercure, Ancol, Jakarta, Sabtu (6/12). 
Munas ini merupakan bentuk perlawanan sejumlah kader Golkar yang berseberangan dengan Aburizal Bakrie, yang baru saja terpilih secara aklamasi sebagai ketua umum dalam Munas IX Partai Golkar di Nusa Dua, Bali.

Artikel ini ditulis oleh: