Jakarta, Aktual.co — Dalam konferensi pers yang digelar oleh Golkar kubu Ical, Wakil Bendahara Partai Golkar, Bambang Soesatyo menyebut Musyawarah Nasional Partai Golkar versi Presidium Penyelamat Partai Golkar yang digelar di Ancol merupakan munas oplosan.
Hal tersebut dikatakan oleh Bambang dalam beberapa kesempatan, salahsatunya adalah ketika menegaskan bahwa Munas di Ancol tidak sah dan melanggar konstitusional.
“Jelas terjadi inkonstitusional pada pelaksanaan Munas di Ancol atau kita sebut munas oplosan atau munas KW dua,L” kata Bambang kepada wartawan di Jakarta, Minggu (7/12).
Bambang mengatakan demikian karena menurutnya pelaksanaan munas tersebut sebetulnya tidak sah dan ilegal lantaran telah melanggar AD/ART dan peraturan lainnya dalam partai Golkar.
Selain Sekretaris Fraksi Golkar itu juga menyebut bahwa Munas Ancol tidak jelas. “Kami sudah cek ternyata yang hadir banyak peserta tidak jelas, tidak mungkin kader Golkar menggunakan sandal jepit,” ucap Bambang.
Diketahui Musyawarah Nasional IX Partai Golkar yang digelar di Hotel Mercure, Ancol, Jakarta, Sabtu (6/12) hingga Minggu (7/12). Munas ini merupakan bentuk perlawanan sejumlah kader Golkar yang berseberangan dengan Aburizal Bakrie, yang baru saja terpilih secara aklamasi sebagai ketua umum dalam Munas IX Partai Golkar di Nusa Dua, Bali.

Artikel ini ditulis oleh:

Wisnu

Jakarta, Aktual.co — Dalam konferensi pers yang digelar oleh Golkar kubu Ical, Wakil Bendahara Partai Golkar, Bambang Soesatyo menyebut Musyawarah Nasional Partai Golkar versi Presidium Penyelamat Partai Golkar yang digelar di Ancol merupakan munas oplosan.
Hal tersebut dikatakan oleh Bambang dalam beberapa kesempatan, salahsatunya adalah ketika menegaskan bahwa Munas di Ancol tidak sah dan melanggar konstitusional.
“Jelas terjadi inkonstitusional pada pelaksanaan Munas di Ancol atau kita sebut munas oplosan atau munas KW dua,L” kata Bambang kepada wartawan di Jakarta, Minggu (7/12).
Bambang mengatakan demikian karena menurutnya pelaksanaan munas tersebut sebetulnya tidak sah dan ilegal lantaran telah melanggar AD/ART dan peraturan lainnya dalam partai Golkar.
Selain Sekretaris Fraksi Golkar itu juga menyebut bahwa Munas Ancol tidak jelas. “Kami sudah cek ternyata yang hadir banyak peserta tidak jelas, tidak mungkin kader Golkar menggunakan sandal jepit,” ucap Bambang.
Diketahui Musyawarah Nasional IX Partai Golkar yang digelar di Hotel Mercure, Ancol, Jakarta, Sabtu (6/12) hingga Minggu (7/12). Munas ini merupakan bentuk perlawanan sejumlah kader Golkar yang berseberangan dengan Aburizal Bakrie, yang baru saja terpilih secara aklamasi sebagai ketua umum dalam Munas IX Partai Golkar di Nusa Dua, Bali.

Artikel ini ditulis oleh:

Wisnu

Jakarta, Aktual.co — Anggota Presidium Penyelamat Golkar Priyo Budi Santoso mengatakan, pihaknya tetap akan mempertahankan kekuasaan yang lama (setatus quo) meski saat ini menggelar musyawarah nasional  versi Agung Laksono, di Hotel Mercure, Ancol, Jakarta Utara.
“Posisi DPP pada hari Ini bersetatus quo. Baik Munas yang di Bali maupun munas yang di buat hari ini,” kata Priyo di Jakarta, Minggu (7/12).
Priyo mengatakan, seharusnya Munas yang diadakan di Bali kemarin tidak melakukan pecat memecat kader partai. “Kepengurusan partai Kemarin yang di Bali itu Belum ada wewenang untuk melakukan apapun terhadap DPD 1 dan DPD 2,” ungkapnya.
Priyo menghimbau, kepada anggota DPD 1 dan 2 yang di pecat kemarin tidak perlu takut. “Untuk semua anggota DPD 1 dan 2 untuk tenang dahulu karena DPP pada hari Ini bersetatus quo dan tidak ada lagi yang geser,” ungkapnya.
Mantan Wakil Ketua DPR periode 2009-2014 itu pun mengaku siap untuk menyelamatkan Partai berlambang Pohon beringin tersebut. Terlebih lagi, dia mengaklaim sudah mendapat sokongan dari masyarakat.
“Saya siap menyelamatkan golkar yang mana betul menyelamatkan dan kami dapat sokongan dari masyarakat,” Tutupnya.
Untuk di ketahui, Munas Golkar IX yang di lakukan di Hotel Mercure Ancol di hadiri setidaknya 384 anggota dan akan membahas beberapa agenda dan memilih 3 calon nama untuk menjadi ketua umum Partai Golkar versi Munas ini.

Artikel ini ditulis oleh:

Wisnu

Jakarta, Aktual.co — Anggota Presidium Penyelamat Golkar Priyo Budi Santoso mengatakan, pihaknya tetap akan mempertahankan kekuasaan yang lama (setatus quo) meski saat ini menggelar musyawarah nasional  versi Agung Laksono, di Hotel Mercure, Ancol, Jakarta Utara.
“Posisi DPP pada hari Ini bersetatus quo. Baik Munas yang di Bali maupun munas yang di buat hari ini,” kata Priyo di Jakarta, Minggu (7/12).
Priyo mengatakan, seharusnya Munas yang diadakan di Bali kemarin tidak melakukan pecat memecat kader partai. “Kepengurusan partai Kemarin yang di Bali itu Belum ada wewenang untuk melakukan apapun terhadap DPD 1 dan DPD 2,” ungkapnya.
Priyo menghimbau, kepada anggota DPD 1 dan 2 yang di pecat kemarin tidak perlu takut. “Untuk semua anggota DPD 1 dan 2 untuk tenang dahulu karena DPP pada hari Ini bersetatus quo dan tidak ada lagi yang geser,” ungkapnya.
Mantan Wakil Ketua DPR periode 2009-2014 itu pun mengaku siap untuk menyelamatkan Partai berlambang Pohon beringin tersebut. Terlebih lagi, dia mengaklaim sudah mendapat sokongan dari masyarakat.
“Saya siap menyelamatkan golkar yang mana betul menyelamatkan dan kami dapat sokongan dari masyarakat,” Tutupnya.
Untuk di ketahui, Munas Golkar IX yang di lakukan di Hotel Mercure Ancol di hadiri setidaknya 384 anggota dan akan membahas beberapa agenda dan memilih 3 calon nama untuk menjadi ketua umum Partai Golkar versi Munas ini.

Artikel ini ditulis oleh:

Wisnu

Jakarta, Aktual.co — Koorinator Gerakan Indonesia Bersih (GIB) Adhie Masardie menegaskan bahwa keberadaan mafia migas bukan hanya isu, melainkan fakta yang ada di Indonesia. Hampir semua perusahaan migas yang ada di Indonesia melakukan berbagai manipulasi.
“Ini sudah fakta, dan contoh seperti Rubi Rubiandini (bekas kepala SKK Migas yang menjadi tahanan KPK). Semua perusahan minyak melakukan hal yang sama termasuk manipulasi dalam cost recovery,” ujar Adhie dalam sebuah diskusi di Dapur Selera, Tebet, Jakarta Selatan, Minggu (7/12).
Adhie menambahkan, pengambil keputusan di PT Pertamina pun bisa leluasa menjalankan keputusan bisnis tanpa risiko. Sebab jika Pertamina berhutang, maka sudah pasti ada jaminan akan dibayar.
“Kalau pertamina tidak mampu, negara pasti bayar. Parahnya, untuk berhutang itu disarankan dari luar. Ini masalah,” tegas Adhie.

Artikel ini ditulis oleh: