Jakarta, Aktual.co — Perpecahan di tubuh Partai Golkar tak bisa dihindari lagi. Ya, kedua kubu baik Musyawarah Nasional IX di Bali maupun versi Presidium Penyelamat Partai Golkar di Jakarta akan sama-sama didaftarkan ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia oleh kubu masing-masing pada hari ini, Senin (8/12).
Dengan demikian sikap pemerintahan Jokowi  dalam menyikapi konflik internal Partai Golkar sangat diuji.
Mendagri Tjahjo Kumolo menyatakan  pemerintah  pada prinsipnya tidak ingin ikut campur permasalahan internal Partai Politik.
Kata mantan Sekjen PDI Perjuangan itu, kemendagri sudah koordinasi dengan Menkumham untuk tetap terus mencermati setiap gelagat perkembangan dinamika internal partai politik.
“Kita cermati dulu, sebagai pemerintah kalau memonitorkan boleh-boleh saja,” ujar Tjahjo dalam pesan pendeknya kepada Aktual.co, beberapa waktu lalu.
Seperti diberitakan sebelumnya,  dua kepengurusan DPP Partai Golkar baik hasil Musyawarah Nasional IX di Bali maupun versi Presidium Penyelamat Partai Golkar di Jakarta akan sama-sama didaftarkan ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia oleh kubu masing-masing pada hari ini.
 “Besok (hari ini), DPP Partai Golkar yang baru saja melangsungkan Munas, hajat besar diikuti oleh seluruh DPD Golkar tingkat II dan tingkat I se-Indonesia minus dua ormas yang mendirikan, yang lainnya ikut, akan melaporkan, mendaftarkan kepengurusan kepada Kemenkumham pukul 08.00,” ujar Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar hasil Munas IX Bali, Ade Komaruddin dalam konferensi pers di Jakarta, Minggu (11/12) kemarin.
 Dia merasa optimistis bahwa Kemenkumham akan bersikap netral dan berpegangan pada asas legalitas dan peraturan perundangan yang berlaku dalam melihat konflik di internal Partai Golkar.
Di lain pihak, Ketua Panitia Pelaksana Munas versi Presidium Penyelamat Partai Golkar, Yorrys Raweyai juga menyatakan, pihaknya tetap mengupayakan pelaksanaan Munas selesai pada Minggu (7/12), sehingga bisa langsung melaporkan hasilnya kepada Kemenkumham.
“Besok (hari ini) kita lapor ke Kemenkumham setelah konsolidasi ini selesai. Setelah itu baru kita sampaikan konsolidasi administrasi ke ke pengurus DPD I dan II, sekaligus menata internal partai,” ungkapnya. 

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Perpecahan di tubuh Partai Golkar tak bisa dihindari lagi. Ya, kedua kubu baik Musyawarah Nasional IX di Bali maupun versi Presidium Penyelamat Partai Golkar di Jakarta akan sama-sama didaftarkan ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia oleh kubu masing-masing pada hari ini, Senin (8/12).
Dengan demikian sikap pemerintahan Jokowi  dalam menyikapi konflik internal Partai Golkar sangat diuji.
Mendagri Tjahjo Kumolo menyatakan  pemerintah  pada prinsipnya tidak ingin ikut campur permasalahan internal Partai Politik.
Kata mantan Sekjen PDI Perjuangan itu, kemendagri sudah koordinasi dengan Menkumham untuk tetap terus mencermati setiap gelagat perkembangan dinamika internal partai politik.
“Kita cermati dulu, sebagai pemerintah kalau memonitorkan boleh-boleh saja,” ujar Tjahjo dalam pesan pendeknya kepada Aktual.co, beberapa waktu lalu.
Seperti diberitakan sebelumnya,  dua kepengurusan DPP Partai Golkar baik hasil Musyawarah Nasional IX di Bali maupun versi Presidium Penyelamat Partai Golkar di Jakarta akan sama-sama didaftarkan ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia oleh kubu masing-masing pada hari ini.
 “Besok (hari ini), DPP Partai Golkar yang baru saja melangsungkan Munas, hajat besar diikuti oleh seluruh DPD Golkar tingkat II dan tingkat I se-Indonesia minus dua ormas yang mendirikan, yang lainnya ikut, akan melaporkan, mendaftarkan kepengurusan kepada Kemenkumham pukul 08.00,” ujar Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar hasil Munas IX Bali, Ade Komaruddin dalam konferensi pers di Jakarta, Minggu (11/12) kemarin.
 Dia merasa optimistis bahwa Kemenkumham akan bersikap netral dan berpegangan pada asas legalitas dan peraturan perundangan yang berlaku dalam melihat konflik di internal Partai Golkar.
Di lain pihak, Ketua Panitia Pelaksana Munas versi Presidium Penyelamat Partai Golkar, Yorrys Raweyai juga menyatakan, pihaknya tetap mengupayakan pelaksanaan Munas selesai pada Minggu (7/12), sehingga bisa langsung melaporkan hasilnya kepada Kemenkumham.
“Besok (hari ini) kita lapor ke Kemenkumham setelah konsolidasi ini selesai. Setelah itu baru kita sampaikan konsolidasi administrasi ke ke pengurus DPD I dan II, sekaligus menata internal partai,” ungkapnya. 

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co —Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) mencegah berangkat dua calon tenaga kerja Indonesia (TKI) ke Malaysia melalui Pelabuhan Dumai Riau (4/12), pekan lalu.
Kepala Badan Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BP3TKI) Pekanbaru, Mangampin Simamora di Dumai, Minggu (7/12), mengatakan calon TKI diduga non prosedural tersebut hanya mengantongi paspor dan visa kerja.
“Mereka dicegah berangkat karena tidak memiliki kartu tenaga kerja luar negeri sesuai perundangan nomor 39 pasal 62 tahun 2004 tentang penempatan dan perlindungan tenaga kerja Indonesia di luar negeri,” katanya.
Diketahui, dua calon TKI atas nama Kaspul Anwar dan Fisa Liza Talif tersebut merupakan pasangan suami istri asal Propinsi Sumatera Barat yang rencana berangkat ke Negeri Malaka, Malaysia.
Menurut dia, seseorang yang akan bekerja ke luar negeri harus memiliki dokumen resmi agar mendapatkan perlindungan dan mempunyai posisi tawar tinggi dalam hal penerimaan gaji atau upah.
Sedangkan calon TKI yang tidak memiliki dokumen resmi akan mendapatkan perlindungan yang sangat sedikit, posisi tawar yang sangat rendah dalam hal penerimaan gaji atau upah serta sering menjadi korban perdagangan orang.
“Bahkan jika tertangkap oleh pemerintah negara setempat karena melarikan diri dari kekerasan yang dilakukan pengguna, mereka mungkin akan dideportasi atau menunggu lama di pos penahanan,” terangnya.
Karena itu, dia mengimbau kepada masyarakat calon TKI agar menghindari resiko tersebut dengan cara melakukan perencanaan yang matang, seperti memiliki paspor, visa kerja dan terdaftar di sistem komputerisasi tenaga kerja luar negeri (Sisko TKLN) serta asuransi perlindungan diri.
Di samping itu, ia menyatakan, terkait gencar pemberitaan media massa terhadap penghapusan kartu tenaga kerja luar negeri (KTKLN), menimbulkan masalah terhadap pelayanan di daerah yang direspon dengan penolakan oleh pihak tertentu dengan berbagai perlawanan serta fitnah.
“Bagi calon tenaga kerja luar negeri perlu memperhatikan prosedur agar dapat berangkat berdasarkan ketentuan yang berlaku, salah satunya dengan memiliki kartu tenaga kerja luar negeri,” ujarnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co —Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) mencegah berangkat dua calon tenaga kerja Indonesia (TKI) ke Malaysia melalui Pelabuhan Dumai Riau (4/12), pekan lalu.
Kepala Badan Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BP3TKI) Pekanbaru, Mangampin Simamora di Dumai, Minggu (7/12), mengatakan calon TKI diduga non prosedural tersebut hanya mengantongi paspor dan visa kerja.
“Mereka dicegah berangkat karena tidak memiliki kartu tenaga kerja luar negeri sesuai perundangan nomor 39 pasal 62 tahun 2004 tentang penempatan dan perlindungan tenaga kerja Indonesia di luar negeri,” katanya.
Diketahui, dua calon TKI atas nama Kaspul Anwar dan Fisa Liza Talif tersebut merupakan pasangan suami istri asal Propinsi Sumatera Barat yang rencana berangkat ke Negeri Malaka, Malaysia.
Menurut dia, seseorang yang akan bekerja ke luar negeri harus memiliki dokumen resmi agar mendapatkan perlindungan dan mempunyai posisi tawar tinggi dalam hal penerimaan gaji atau upah.
Sedangkan calon TKI yang tidak memiliki dokumen resmi akan mendapatkan perlindungan yang sangat sedikit, posisi tawar yang sangat rendah dalam hal penerimaan gaji atau upah serta sering menjadi korban perdagangan orang.
“Bahkan jika tertangkap oleh pemerintah negara setempat karena melarikan diri dari kekerasan yang dilakukan pengguna, mereka mungkin akan dideportasi atau menunggu lama di pos penahanan,” terangnya.
Karena itu, dia mengimbau kepada masyarakat calon TKI agar menghindari resiko tersebut dengan cara melakukan perencanaan yang matang, seperti memiliki paspor, visa kerja dan terdaftar di sistem komputerisasi tenaga kerja luar negeri (Sisko TKLN) serta asuransi perlindungan diri.
Di samping itu, ia menyatakan, terkait gencar pemberitaan media massa terhadap penghapusan kartu tenaga kerja luar negeri (KTKLN), menimbulkan masalah terhadap pelayanan di daerah yang direspon dengan penolakan oleh pihak tertentu dengan berbagai perlawanan serta fitnah.
“Bagi calon tenaga kerja luar negeri perlu memperhatikan prosedur agar dapat berangkat berdasarkan ketentuan yang berlaku, salah satunya dengan memiliki kartu tenaga kerja luar negeri,” ujarnya.

Artikel ini ditulis oleh: