Jakarta, Aktual.co —Pemerintahan Presiden Joko Widodo dikabarkan berencana menambah stok cadangan minyak, dari 19 hari menjadi 40 hari. 
Menanggapi hal itu, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Migas Indonesia (KSPMI) Faisal Yusra mengatakan cadangan minyak selama 19 hari itu merupakan stok operasional Pertamina. Dan bukan cadangan strategis Pemerintah Indonesia.
“Perlu diketahui, yang 19 hari itu bukanlah stok nasional melainkan stok operasional yang dibiayai sendiri oleh Pertamina sebesar Rp30 triliun dan tidak dibayarkan oleh Pemerintah. Jadi bukan stok nasional atau cadangan nasional,” ujar Faisal saat ditemui di Jakarta, Minggu (7/12).
Menurutnya, selama ini Pemerintahan Indonesia dari masa ke masa belum pernah memiliki cadangan minyak nasional. Tidak pernah juga tercantum dalam APBN anggaran untuk cadangan minyak nasional itu.
“Tidak pernah ada sejarahnya stok nasional dibebankan kepada APBN. Semuanya selama ini Pertamina yang menanggung. Dan tidak pernah diganti oleh Pemerintah,” jelasnya.
Faisal menuturkan lebih baik Pertamina menghapuskan saja cadangan operasional itu. Dan jika terjadi kelangkaan, maka biarkan Pemerintah yang menanggung.
“Kalau saya jadi dirut pertamina saya hilangkan saja itu stok. Kalau kekurangan yah biarkan pemerintah yang menanggung. Biarkan saja SPBU kosong,” tuturnya.
Ia juga menyesalkan reaksi publik yang selalu menghujat atau menyalahkan Pertamina ketika terjadi sesuatu terhadap ketersediaan Bahan Bakar Minyak (BBM) tanpa mengetahui hal yang terjadi sebenarnya.
“Contohnya, ketika SPBU kosong, terjadi kelangkaan selalu Pertamina yang di hujat, lalu apa kerja dari BPH migas? MK juga seharusnya turut bertanggung jawab bagaimana judicial review kita terhadap BPH Migas dibatalkan. Ketika Pertamina dihujat BPH migas justru enak duduk-duduk manis berkeliling dunia,” ungkapnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co —Pemerintahan Presiden Joko Widodo dikabarkan berencana menambah stok cadangan minyak, dari 19 hari menjadi 40 hari. 
Menanggapi hal itu, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Migas Indonesia (KSPMI) Faisal Yusra mengatakan cadangan minyak selama 19 hari itu merupakan stok operasional Pertamina. Dan bukan cadangan strategis Pemerintah Indonesia.
“Perlu diketahui, yang 19 hari itu bukanlah stok nasional melainkan stok operasional yang dibiayai sendiri oleh Pertamina sebesar Rp30 triliun dan tidak dibayarkan oleh Pemerintah. Jadi bukan stok nasional atau cadangan nasional,” ujar Faisal saat ditemui di Jakarta, Minggu (7/12).
Menurutnya, selama ini Pemerintahan Indonesia dari masa ke masa belum pernah memiliki cadangan minyak nasional. Tidak pernah juga tercantum dalam APBN anggaran untuk cadangan minyak nasional itu.
“Tidak pernah ada sejarahnya stok nasional dibebankan kepada APBN. Semuanya selama ini Pertamina yang menanggung. Dan tidak pernah diganti oleh Pemerintah,” jelasnya.
Faisal menuturkan lebih baik Pertamina menghapuskan saja cadangan operasional itu. Dan jika terjadi kelangkaan, maka biarkan Pemerintah yang menanggung.
“Kalau saya jadi dirut pertamina saya hilangkan saja itu stok. Kalau kekurangan yah biarkan pemerintah yang menanggung. Biarkan saja SPBU kosong,” tuturnya.
Ia juga menyesalkan reaksi publik yang selalu menghujat atau menyalahkan Pertamina ketika terjadi sesuatu terhadap ketersediaan Bahan Bakar Minyak (BBM) tanpa mengetahui hal yang terjadi sebenarnya.
“Contohnya, ketika SPBU kosong, terjadi kelangkaan selalu Pertamina yang di hujat, lalu apa kerja dari BPH migas? MK juga seharusnya turut bertanggung jawab bagaimana judicial review kita terhadap BPH Migas dibatalkan. Ketika Pertamina dihujat BPH migas justru enak duduk-duduk manis berkeliling dunia,” ungkapnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co —Pemerintah melalui Kementerian BUMN mendorong agar perusahaan minyak dan gas (migas) PT Pertamina (Persero) segera menerbitkan obligasi rupiah di Bursa Efek Indonesia (BEI). Agar perusahaan plat merah itu dapat lebih transparan.
Menurut pengamat ekonomi dari Koalisi Anti Utang Dani Setiawan, sebagai perusahaan negara yang diatur UUD 1945, maka Pertamina sudah seharusnya terbuka dan transparan kepada rakyat. Tanpa perlu menggunakan pasar modal.
“Berdasarkan UUD 1945, BUMN itu juga milik rakyat, tanpa melalui BEI pun Pertamina memang seharusnya terbuka pada rakyat,” kata Dani dalam acara diskusi terbuka di Jakarta, Minggu (7/12).
Sementara itu, mantan Menteri Keuangan RI Fuad Bawazier menilai langkah  tersebut akan menjadi awal dari privatisasi Pertamina dan jelas melanggar UUD 1945.
“Pertamina yang penting jangan sampai diprivatisasi. Jangan sampai ini menjadi awal dari privatisasi untuk pertamina, ini semakin melanggar Pasal 33,” kata Fuad saat ditemui usai menghadiri pengajian bulanan PP Muhammadiyah, Jakarta, Jumat (5/12) malam.
Menurutnya, harus ada jaminan tidak akan menjadi privatisasi jika Pertamina melakukan ‘listed’ di pasar modal. Meskipun tujuannya agar menjadi perusahaan yang transparan, tapi harus juga diperhatikan resikonya.
“Kalaupun Pertamina mau listing hutang, itu harus ada jaminan kalo ini bukan awal untuk memprivatisasi atau menswastakan Pertamina. Itu aja, karena hal tersebut semakin menyimpang terhadap pasal 33 UUD 1945,” ujarnya.

Artikel ini ditulis oleh: