Jakarta, Aktual.co — Keluarga menilai, penangkapan yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi terhadap bekas Bupati Bangkalan Fuad Amin Imron pada 2 Desember 2014 itu terkesan arogan.
“Kami sangat menghormati hukum di negara ini, namun yang dilakukan KPK sangat arogan, seharusnya lebih santun dalam menegakkan hukum,” kata juru bicara keluarga Fuad Amin Imron dari Bani Cholil Syarifudin Damanhuri, di Bangkalan, Minggu (7/12).
Penilaian sikap arogan terhadap tim penyidik KPK dalam melakukan penangkapan terhadap tersangka kasus suap pasokan migas di Kabupaten Bangkalan itu, karena Fuad dikenal sebagai tokoh masyarakat dan kiai terkemuka di Pulau Madura, yakni keturunan ulama kharismatik Syaikhona M Cholil, Bangkalan.
Syarifudin Damanhuri yang juga Ketua MUI Bangkalan itu tidak menjelaskan secara terinci kepada media, apakah memang harus ada perbedaan perlakuan apabila ada tokoh terjerat kasus hukum.
Syaichona Cholil merupakan kakek buyut Fuad Amin Imron, mantan Bupati Bangkalan yang kini menjadi tersangka kasus suap pasokan migas yang telah ditahan oleh KPK.
Sementara itu, Syaichona Cholil merupakan guru dari pendiri organisasi Nahdlatul Ulama Hasyim Asy’ari, sehingga sudah selayaknya penegak hukum mengedepankan sikap santun dan etika dalam melakukan penindakan.
Syarifudin Damanhuri merupakan salah satu keluarga Fuad Amin Imron yang bersedia diwawancarai media sejak kasus penangkapan Fuad dilakukan dalam operasi tangkap tangan yang dilakukan KPK pada 2 Desember 2014 di rumah mewahnya di Jalan Raya Saksak, Kelurahan Kraton, Bangkalan.
Selain Damanhuri, keluarga Fuad lainnya yang juga bersedia diwawancarai media terkait penangkapan tokoh kuat dan memiliki banyak pendukung di Kabupaten Bangkalan adalah Wakil Bupati Bangkalan Mondir Rofii.
Ulama lainnya adalah Faishal Anwar, pengasuh pesantren An-Nuraniyah Al-Choliliyah, yang juga kerabat Fuad Amin Imron dari Bani Cholil.
Sementara itu, anaknya Moh Makmun Ibnu Fuad yang juga Bupati Bangkalan saat ini, tampak bungkam dan hingga kini belum bersedia dikonfirmasi terkait kasus yang menjerat ayahnya itu, apalagi dirinya disebut-sebut terlibat dalam kasus itu.
Ketua DPRD Bangkalan Fuad Amin Imron ditangkap tim KPK dalam operasi tangkap tangan di rumahnya di Jalan Raya Saksak, Kelurahan Kraton, Bangkalan, Selasa (2/12) sekitar pukul 00.30 WIB.
Saat itu, tim KPK juga menyita uang senilai Rp700 juta, tiga koper berisi uang, serta beberapa dokumen penting di rumah Ketua DPRD yang juga tokoh kiai itu di Kabupaten Bangkalan.
Selain menangkap Fuad Amin, tim KPK pada saat itu juga menangkap seorang oknum anggota TNI AL, serta seorang pegawai BUMD yang juga terlibat dalam kasus pasokan migas itu.

Artikel ini ditulis oleh:

Wisnu

Jakarta, Aktual.co — Keluarga menilai, penangkapan yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi terhadap bekas Bupati Bangkalan Fuad Amin Imron pada 2 Desember 2014 itu terkesan arogan.
“Kami sangat menghormati hukum di negara ini, namun yang dilakukan KPK sangat arogan, seharusnya lebih santun dalam menegakkan hukum,” kata juru bicara keluarga Fuad Amin Imron dari Bani Cholil Syarifudin Damanhuri, di Bangkalan, Minggu (7/12).
Penilaian sikap arogan terhadap tim penyidik KPK dalam melakukan penangkapan terhadap tersangka kasus suap pasokan migas di Kabupaten Bangkalan itu, karena Fuad dikenal sebagai tokoh masyarakat dan kiai terkemuka di Pulau Madura, yakni keturunan ulama kharismatik Syaikhona M Cholil, Bangkalan.
Syarifudin Damanhuri yang juga Ketua MUI Bangkalan itu tidak menjelaskan secara terinci kepada media, apakah memang harus ada perbedaan perlakuan apabila ada tokoh terjerat kasus hukum.
Syaichona Cholil merupakan kakek buyut Fuad Amin Imron, mantan Bupati Bangkalan yang kini menjadi tersangka kasus suap pasokan migas yang telah ditahan oleh KPK.
Sementara itu, Syaichona Cholil merupakan guru dari pendiri organisasi Nahdlatul Ulama Hasyim Asy’ari, sehingga sudah selayaknya penegak hukum mengedepankan sikap santun dan etika dalam melakukan penindakan.
Syarifudin Damanhuri merupakan salah satu keluarga Fuad Amin Imron yang bersedia diwawancarai media sejak kasus penangkapan Fuad dilakukan dalam operasi tangkap tangan yang dilakukan KPK pada 2 Desember 2014 di rumah mewahnya di Jalan Raya Saksak, Kelurahan Kraton, Bangkalan.
Selain Damanhuri, keluarga Fuad lainnya yang juga bersedia diwawancarai media terkait penangkapan tokoh kuat dan memiliki banyak pendukung di Kabupaten Bangkalan adalah Wakil Bupati Bangkalan Mondir Rofii.
Ulama lainnya adalah Faishal Anwar, pengasuh pesantren An-Nuraniyah Al-Choliliyah, yang juga kerabat Fuad Amin Imron dari Bani Cholil.
Sementara itu, anaknya Moh Makmun Ibnu Fuad yang juga Bupati Bangkalan saat ini, tampak bungkam dan hingga kini belum bersedia dikonfirmasi terkait kasus yang menjerat ayahnya itu, apalagi dirinya disebut-sebut terlibat dalam kasus itu.
Ketua DPRD Bangkalan Fuad Amin Imron ditangkap tim KPK dalam operasi tangkap tangan di rumahnya di Jalan Raya Saksak, Kelurahan Kraton, Bangkalan, Selasa (2/12) sekitar pukul 00.30 WIB.
Saat itu, tim KPK juga menyita uang senilai Rp700 juta, tiga koper berisi uang, serta beberapa dokumen penting di rumah Ketua DPRD yang juga tokoh kiai itu di Kabupaten Bangkalan.
Selain menangkap Fuad Amin, tim KPK pada saat itu juga menangkap seorang oknum anggota TNI AL, serta seorang pegawai BUMD yang juga terlibat dalam kasus pasokan migas itu.

Artikel ini ditulis oleh:

Wisnu

Jakarta, Aktual.co — Pelaksana tugas Ketua Umum Sentral Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia Hakim Kamaruddin menilai, pelaksanaan Musyawarah Nasional IX Partai Golkar di Ancol, Jakarta Utara ilegal. 
“Kegiatan yang diklaim Munas di Hotel Mercure, Ancol, Jakarta Utara, tidak sah, atau oplosan. Baik segi mekanisme prosedur dan kepanitiaan, apalagi kepesertaan yang tidak dihadiri ketua DPP. Munas itu ilegal,” kata Kamaruddin, dalam di Senayan, Jakarta, Minggu (7/12). 
Kamaruddin menilai beberapa syarat dilaksanakannya Munas tidak sesuai dan tidak terpenuhi. Kamaruddin pun mengelaborasi pernyataannya tersebut. Pertama, Munas yang diselenggarakan sebelumnya, pada 30 November, merupakan hasil putusan Rapat Pimpinan Nasional ke-7 Golkar, yang merupakan forum pengambilan putusan yang lebih tinggi dr DPP. Sedangkan, Munas di Jakarta, hanya berdasarkan rapat pleno di DPP Partai Golkar. 
Kedua, Munas di Bali telah dihadiri seluruh ketua dan sekretaris DPD Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Indonesia. Selain itu, peserta Munas membawa surat mandat yang ditandatangani ketua DPD yang sah. 
Ketiga, Munas di Bali ditandatangi oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Partai Golkar yang sah. Menurut dia, apabila ada Munas yang ditandatangani selain Ketua Umun dan Sekjen, maka Munas tersebut dinyatakan tidak sah. 
“Aburizal Bakrie dan Idrus Marham tidak pernah diberhentikan dengan aturan yang sah. Tidak ada institusi lain yang sah menyelenggarakan Munas, apalagi presidium yang tidak dikenal dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga partai,” kata Kamaruddin. 
Munas IX Partai Golkar yang digelar di Jakarta, merupakan bentuk perlawanan sejumlah kader partai yang berseberangan dengan Aburizal Bakrie. Dalam Munas IX Golkar yang dilaksanakan di Bali, pada 30 November-3 Desember 2014 lalu,  Aburizal secara aklamasi terpilih kembali sebagai Ketua Umum Golkar.

Artikel ini ditulis oleh:

Wisnu