Jakarta, Aktual.co — Pembebasan bersyarat terpidana kasus pembunuhan aktivis Hak Asasi Munir Said Thalib, Pollycarpus Budihari Priyanto bisa dicabut.
“Kalau dia macam-macam, kalau ditemukan indikasi pelanggaran hukum atau apa yang lain-lain (PB bisa dicabut),” kata Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly di Jakarta, Jumat (5/12).
Bekas pilot Garuda itu mendapatkan pembebasan bersyarat setelah menjalani delapan tahun masa hukuman dari vonis 14 tahun penjara pada Jumat (28/11). Pollycarpus sebelumnya sudah mendapatkan 19 kali remisi dengan total 51 bulan 80 hari.
Artinya Yasonna menjelaskan bahwa tetap ada kemungkinan PB yang berlaku hingga Agustus 2018 itu dicabut. “Karena mereka (Kanwil Kemenkumham Jawa Barat) tidak lapor, tapi setelah saya pelajari minta kronologis yah harus kita hargai juga hak asasinya Polly dan sudah sesuai ketentuan UU. Bahwa sekarang harus mengajukan surat permohonan supaya dicabut kembali, itu bisa saja saya pelajari.” 
Namun, sambung Yosanna memastikan, jika Pollycarpus melakukan hal-hal yang dianggap merugikan, hal tersebut bisa dipelajari. “Tapi yang pasti kalau misalnya Polly melakukan yang macam-macam selama ini, saya akan tarik dia ke dalam lagi.”
Dia mengaku bahwa keputusan Pembebasan Bersyarat tersebut bukan di tingkat menteri atau Dirjen Pemasyarakatan namun cukup di tingkat kantor wilayah (kanwil) karena merupakan tindak pidana biasa.
“Karena dia tindak pidana biasa, walaupun pembunuhan itu diputuskan pada tingkat kanwil setelah mendengar pendapat dari Dirjen Lapas, waktu tanggal berapa dikeluarkan dia (Polly), saya kaget juga. Jujur saya kaget juga,” tambah Yasonna.
Dia menyayangkan Kepala Kanwil Kemenkum HAM Jabar Danan Purnomo dan Kepala Lapas Sukamiskin, Bandung, Marselina Budiningsih tidak melapor pembebasan bersyarat itu kepadanya. “Persoalannya adalah ini kan high profile case, seharusnya Kakanwil, Kalapas lapor saya dong. Jadi sensitifitasnya itu tidak ada, makanya kemarin saya marahi,” kata Yasonna.
Pollycarpus dinyatakan terbukti bersalah dalam kasus meninggalnya Munir di atas pesawat Garuda Indonesia pada 7 September 2004.
Munir dinyatakan meninggal akibat akibat racun arsenik dengan jumlah dosis yang fatal dalam penerbangan menuju Amsterdam, dimana juga terdapat Pollycarpus, seorang pilot Garuda yang sedang tidak bertugas ketika itu.

Artikel ini ditulis oleh:

Wisnu

Jakarta, Aktual.co — Pembebasan bersyarat terpidana kasus pembunuhan aktivis Hak Asasi Munir Said Thalib, Pollycarpus Budihari Priyanto bisa dicabut.
“Kalau dia macam-macam, kalau ditemukan indikasi pelanggaran hukum atau apa yang lain-lain (PB bisa dicabut),” kata Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly di Jakarta, Jumat (5/12).
Bekas pilot Garuda itu mendapatkan pembebasan bersyarat setelah menjalani delapan tahun masa hukuman dari vonis 14 tahun penjara pada Jumat (28/11). Pollycarpus sebelumnya sudah mendapatkan 19 kali remisi dengan total 51 bulan 80 hari.
Artinya Yasonna menjelaskan bahwa tetap ada kemungkinan PB yang berlaku hingga Agustus 2018 itu dicabut. “Karena mereka (Kanwil Kemenkumham Jawa Barat) tidak lapor, tapi setelah saya pelajari minta kronologis yah harus kita hargai juga hak asasinya Polly dan sudah sesuai ketentuan UU. Bahwa sekarang harus mengajukan surat permohonan supaya dicabut kembali, itu bisa saja saya pelajari.” 
Namun, sambung Yosanna memastikan, jika Pollycarpus melakukan hal-hal yang dianggap merugikan, hal tersebut bisa dipelajari. “Tapi yang pasti kalau misalnya Polly melakukan yang macam-macam selama ini, saya akan tarik dia ke dalam lagi.”
Dia mengaku bahwa keputusan Pembebasan Bersyarat tersebut bukan di tingkat menteri atau Dirjen Pemasyarakatan namun cukup di tingkat kantor wilayah (kanwil) karena merupakan tindak pidana biasa.
“Karena dia tindak pidana biasa, walaupun pembunuhan itu diputuskan pada tingkat kanwil setelah mendengar pendapat dari Dirjen Lapas, waktu tanggal berapa dikeluarkan dia (Polly), saya kaget juga. Jujur saya kaget juga,” tambah Yasonna.
Dia menyayangkan Kepala Kanwil Kemenkum HAM Jabar Danan Purnomo dan Kepala Lapas Sukamiskin, Bandung, Marselina Budiningsih tidak melapor pembebasan bersyarat itu kepadanya. “Persoalannya adalah ini kan high profile case, seharusnya Kakanwil, Kalapas lapor saya dong. Jadi sensitifitasnya itu tidak ada, makanya kemarin saya marahi,” kata Yasonna.
Pollycarpus dinyatakan terbukti bersalah dalam kasus meninggalnya Munir di atas pesawat Garuda Indonesia pada 7 September 2004.
Munir dinyatakan meninggal akibat akibat racun arsenik dengan jumlah dosis yang fatal dalam penerbangan menuju Amsterdam, dimana juga terdapat Pollycarpus, seorang pilot Garuda yang sedang tidak bertugas ketika itu.

Artikel ini ditulis oleh:

Wisnu

Jakarta, Aktual.co —  Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dituding jika selama ini menetapkan tersangka tindak pidana, tidak berdasarkan ilmu hukum pidana, melainkan berdasarkan kesepakatan para komisionernya.
Hal itu dikatakan oleh Pakar Hukum Pidana dari Universitas Islam Indonesia, Muzakir menanggapi Saling bantah penetapan tersangka terhadap mantan Wakil Presiden Boediono dalam kasus Bank Century.
“Jika melalui kesepakatan akan ada pihak yang tidak setuju, sebaliknya, jika menggunakan hukum pidana tidak akan seperti itu caranya, kalau ada dua bukti, bisa langsung ditetapkan,” kata Muzakir kepada Aktual.co, Jumat (5/12).
Diketahui Saling bantah antara Juru Bicara KPK Johan Budi Sapto Prabowo dan dua Pimpinan KPK Busyro Muqoddas serta Bambang Widjojanto, yang menyatakan, tak ada gelar perkara atas kasus yang melibatkan Boediono.
Padahal sebelumnya kepada wartawan di Pekanbaru, Riau, Wakil Ketua KPK Adnan Pandu Praja menyebut Boediono telah ditetapkan oleh KPK dan hal tersebut merupakan prestasi bagi KPK.
Muzakir menafsirkan apa yang dikatakan oleh Pandu memiliki dua prespsi, yang pertama adalah memang KPK telah memilki dua bukti cukup untuk menetapkan Boediono sebagai tersangka, namun ada pihak yang tidak bisa. “Yang lain karena berdasarkan hukum non pidana atau sebagainya yang negatif,” kata Muzakir.
Seperti diketahui, Komisi Pemberantasan Korupsi sudah menetapkan mantan Wakil Presiden Boediono sebagai tersangka dalam kasus Bank Century. 
Hal tersebut disampaikan Wakil Ketua KPK Adnan Pandu Praja di Pekanbaru, ketika ditanya awak media bahwa Boediono sudah tersangka dalam Kasus Century. 
“Dalam perjalanannya prestasi KPK 10 tahun kasus semuanya 435. Ada mentri, gubernur, bupati/walikota, diplomat. Terakhir kita sudah men-tersangka-kan Mantan Wakil Presiden, Boediono, kita menangkap tangan ketua Mahkamah Konstitusi, kemudian BPK sebagai lembaga tingi negara,” kata Adnan di Pekanbaru, Kamis (4/12).
Namun, meski Wakil Ketua KPK Andan Pandu Praja membenarkan bekas Wakil Presiden Boediono menjadi tersangka. Namun, kabar itu dibantah oleh Wakil Ketua KPK yang lain.
Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto, membantah hal itu. “Saya akan cek pada Pak Pandu. Tapi setahu saya tidak ada ekspose apapun soal itu (Boediono sudah menjadi tersangka),” kata dia saat dikonfirmasi, Kamis (4/12/) malam.
Dari informasi yang diperoleh Aktual.co, kabar mantan Wakil Presiden Boediono menjadi tersangka sudah santer terdengar sebulan lalu.

Artikel ini ditulis oleh:

Nebby