Jakarta, Aktual.co — Komite Etik KPK harus mencari tahu motif dua pernyataan pimpinan KPK yang saling bertolakbelakang terkait penetapan tersangka mantan Wakil Presiden Boediono.
Hal itu disampaikan oleh pengamat politik dari Lingkar Madani Indonesia (LIMA) Ray Rangkuti , kepada wartawan, Jum’at (5/12).
“Setelah itu baru dilakukan koreksi mengapa sampai ada dua pernyataan yang saling bertolakbelakang di antara dua pimpinan KPK. Jika dianggap perlu, KPK jangan ragu-ragu untuk meminta sidang Mahkamah Etik KPK dalam mencari tau maksud dari pernyataan yang saling bertolak belakang ini,” ujar pria yang identik menggunakan kopiah hitam tersebut.
Oleh karena itu, masih kata Ray, masalahnya tidak sekedar kekompakan tapi soal siapa yang menyembunyikan atau melebihkan fakta. “Sebaiknya ditanggapi dengan segera secara resmi oleh KPK,” tukasnya.
Seperti diketahui, Komisi Pemberantasan Korupsi sudah menetapkan mantan Wakil Presiden Boediono sebagai tersangka dalam kasus Bank Century. 
Hal tersebut disampaikan Wakil Ketua KPK Adnan Pandu Praja di Pekanbaru, ketika ditanya awak media bahwa Boediono sudah tersangka dalam Kasus Century. 
“Dalam perjalanannya prestasi KPK 10 tahun kasus semuanya 435. Ada mentri, gubernur, bupati/walikota, diplomat. Terakhir kita sudah men-tersangka-kan Mantan Wakil Presiden, Boediono, kita menangkap tangan ketua Mahkamah Konstitusi, kemudian BPK sebagai lembaga tingi negara,” kata Adnan di Pekanbaru, Kamis (4/12).
Namun, meski Wakil Ketua KPK Andan Pandu Praja membenarkan bekas Wakil Presiden Boediono menjadi tersangka. Namun, kabar itu dibantah oleh Wakil Ketua KPK yang lain.
Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto, membantah hal itu. “Saya akan cek pada Pak Pandu. Tapi setahu saya tidak ada ekspose apapun soal itu (Boediono sudah menjadi tersangka),” kata dia saat dikonfirmasi, Kamis (4/12/) malam.
Dari informasi yang diperoleh Aktual.co, kabar mantan Wakil Presiden Boediono menjadi tersangka sudah santer terdengar sebulan lalu. 

Artikel ini ditulis oleh:

Novrizal Sikumbang

Jakarta, Aktual.co — Dua pernyataan yang berbeda dari pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait status dari mantan Wakil Presiden Boediono dalam kasus Centruy menuai polemik di publik.
Pengamat politik dari Lingkar Madani Indonesia (LIMA) Ray Rangkuti mengatakan bahwa perbedaan itu bukan sekedar bentuk ketidaksolidan antar pimpinan lembaga antirasuah itu.
“Ini bukan sekedar soal solid atau tidak solid. Tapi lebih dari itu, soal siapa yang benar dan siapa yang berbohong. Pernyataan siapa yang harus dipegang dan pernyataan siapa yang dipinggirkan,” kata Ray ketika dikonfirmasi, di Jakarta, Jumat (5/12).
Menurut dia, dengan adanya dua pernyataan yang saling bertolak belakang ini, KPK sebagai sebuah institusi sejatinya harus membuat pernyataan resmi. Jadi, sambungnya,  tidak lagi keluar dari orang perorang pimpinan KPK.
“Menyembunyikan fakta jelas tidak boleh apalagi dengan niat untuk melupakan kasusnya. Tapi melebih-lebihkan fakta juga tidak diperkenankan, karena itu menyangkut nama baik seseorang,” tambahnya.
Sebelumnya sempat diberitakan, Komisi Pemberantasan Korupsi sudah menetapkan mantan Wakil Presiden Boediono sebagai tersangka dalam kasus Bank Century. 
Hal tersebut disampaikan Wakil Ketua KPK Adnan Pandu Praja di Pekanbaru, ketika ditanya awak media bahwa Boediono sudah tersangka dalam Kasus Century. 
“Dalam perjalanannya prestasi KPK 10 tahun kasus semuanya 435. Ada mentri, gubernur, bupati/walikota, diplomat. Terakhir kita sudah men-tersangka-kan Mantan Wakil Presiden, Boediono, kita menangkap tangan ketua Mahkamah Konstitusi, kemudian BPK sebagai lembaga tingi negara,” kata Adnan di Pekanbaru, Kamis (4/12).
Namun, meski Wakil Ketua KPK Andan Pandu Praja membenarkan bekas Wakil Presiden Boediono menjadi tersangka. Namun, kabar itu dibantah oleh Wakil Ketua KPK yang lain.
Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto, membantah hal itu. “Saya akan cek pada Pak Pandu. Tapi setahu saya tidak ada ekspose apapun soal itu (Boediono sudah menjadi tersangka),” kata dia saat dikonfirmasi, Kamis (4/12/) malam.
Dari informasi yang diperoleh Aktual.co, kabar mantan Wakil Presiden Boediono menjadi tersangka sudah santer terdengar sebulan lalu. 

Artikel ini ditulis oleh:

Novrizal Sikumbang

Jakarta, Aktual.co — Kejaksaan Agung menjemput paksa bekas Bupati Indramayu Irianto MS Syafiuddin alias Yance setelah tiga kali mangkir dipanggil penyidik terkait dugaan korupsi pembebasan lahan proyek PLTU di Sumur Adem tahun 2004.
“Benar dijemput paksa dari rumahnya di Indramayu, Jawa Barat,” kata Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Tony T Spontana kepada Antara di Jakarta, Jumat (5/12).
Yance ditetapkan sebagai tersangka sejak 13 September 2010 dalam dugaan tindak pidana korupsi pembebasan lahan seluas 82 hektare untuk pembangunan PLTU I di Indramayu senilai Rp 42 miliar.
Melalui panitia pembebasan tanah, Yance diduga menaikkan nilai harga jual tanah atau mark up yang seharusnya Rp 22 ribu per meter persegi menjadi Rp 42 ribu. Tindakan ini mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp 42 miliar.
Dalam kasus itu, ada tiga terdakwa lainnya yang diduga terlibat dalam kasus itu. Mereka adalah Agung Rijoto pemilik SHGU Nomor 1 Tahun 1990 yang bertindak selaku kuasa PT Wihata Karya Agung, mantan Sekretaris P2TUN Kabupaten Indramayu Daddy Haryadi, dan mantan Wakil Ketua P2TUN yang juga mantan Kepala Dinas Pertanahan Kabupaten Indramayu Mohammad Ichwan.
Putusan Mahkamah Agung Nomor 1451K/Pid.SUS/2011, terdakwa korupsi PLTU Sumur Adem Agung Rijoto dijatuhi hukuman 4 tahun penjara dengan denda Rp200 juta. Sementara dua lainnya, yakni Daddy Haryadi dan Mochamad Ichwan divonis bebas.

Artikel ini ditulis oleh:

Wisnu