Jakarta, Aktual.co — Jakarta, Aktual.co —Gubernur DKI Jakarta Ahok hari ini menerima pemakaian baret Mabes TNI dan penyematan brevet mitra ketahanan daerah dari Panglima TNI Jenderal Moeldoko.
Penyematan dilakukan di Markas Besar TNI Angakatan Darat di Cilangkap Jakarta Timur. Kegiatan tersebut merupakan kelanjutan dari acara pemakaian baret dan brevet kepada gubernur se-Indonesia yang telah dilakukan pada 6 Oktober lalu, ketika TNI merayakan hari ulang tahunnya ke-69 di Koarmatim, Surabaya.
Pada acara penyematan 6 Oktober lalu, hanya 28 gubernur yang hadir. 6 gubernur lainnya, berhalangan hadir termasuk gubernur dari DKI Jakarta. Pasalnya, pada saat itu Joko Widodo resmi mengundurkan diri dari jabatannya sebagai gubernur dan status Ahok saat itu masih menjadi Plt Gubernur DKI Jakarta.
“Iya jadi waku itu Pak Gubernur tidak bisa hadir. Dari Panglima TNI tetap ingin menyematkan brevet kepada Gubernur,” ujar Kepala Daerah Hubungan Kerjasama Luar Negeri M. Mawardi di Balai Kota, Jumat (12/12).
Ia mengatakan, acara pemakaian baret dan brevet hari ini khusus ditujukan kepada Ahok. Beberapa pejabat SKPD pun ikut mendampingi Ahok dalam acara tersebut seperti Sekda DKI Saefullah, Kepala BPKD Heru Budi Hartono, Kepala Satpol PP Kukuh Hadi Santoso dan Kepala Dinas Damkar dan Penanggulangan Bencana Subejo.

Artikel ini ditulis oleh:

Andy Abdul Hamid

Jakarta, Aktual.co —Tertutupnya rapat pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI 2015, menuai curiga. 
Direktur Investigasi Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA), Uchok Sky Khadafi, menilai ada dua kemungkinan yang biasa terjadi jika rapat pembahasan APBD digelar tertutup. 
Pertama, dengan rapat tertutup maka sangat rawan adanya ‘permainan anggaran’, antara pihak Pemprov DKI dan DPRD DKI. Di mana wartawan tidak boleh memantau jalannya proses pembahasan. Menurutnya ini semakin memperkuat dugaan bahwa anggota dewan  sedang melakukan negoisasi kepada pihak Pemprov DKI untuk minta ‘jatah’.
“Kalau ngga mau dituduh kenapa rapat ditutup? Belum lagi teman-teman wartawan diusir. Padahal kan yang mereka (DPRD) bahas bukan uang nenek moyang mereka. Itu uang rakyat,” ujarnya, saat dihubungi Aktual.co, Jumat (12/12). 
Yang kedua, kata Uchok, mengenai berlarut-larutnya pembahasan APBD di saat waktu sudah mepet, hingga masuk masa reses bagi dewan. Alhasil, pertemuan di luar gedung sangat mungkin dilakukan.
Biasanya, ujar Uchok, dalam pertemuan ‘informal’ antara anggota dewan dengan  pihak pemerintah di saat reses tidak akan membahas kebutuhan untuk ‘problem solving’ (pemecahan masalah) bagi masyarakat DKI.
“Tapi lebih ke pembagian jatah itu tadi. Misal saya dapat apa, di mana, dan apa,” ujar dia.
Biasanya, kata Uchok, dalam pertemuan di masa reses itu para anggota dewan akan bercerita kalau biaya untuk mendapatkan kursi di DPRD dan masuk partai itu mahal. Lalu pihak Pemda, lanjutnya, kemudian juga akan memaklumi. Dan balas mengatakan untuk mendapat jabatan di Pemprov juga mahal. 
“Sampai akhirnya terjadilah ‘penyelesaian secara adat’, dengan mengatasnamakan untuk  kepentingan rakyat,” sindirnya.
Sebenarnya, kata Uchok, indikasi akan adanya skenario antara eksekutif dan legislatif untuk memainkan anggaran, sudah bisa terlihat dengan lambatnya pengesahan Alat Kelengkapan Dewan (AKD) DPRD DKI. 
“Kalau mereka betul bekerja untuk kebutuhan rakyat, harusnya kan AKD diselesaikan lebih awal.”
Sedangkan jika AKD disahkan di saat proses pembahasan APBD berjalan, tentunya ‘jatah’ anggota dewan yang ‘incumbent’ bisa habis. Sedangkan ketika AKD sudah jadi kan berarti kesepakatan yang lama hilang dan harus diganti dengan yang baru. 
“Kaya tanah aja, majikannya ganti. Jadi ini semua hanya masalah jatah saja. Yang penting sama-sama ‘happy’. Kalau ada konflik jangan diungkap ke  publik. Biasanya begitu,” selorohnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co —Tertutupnya rapat pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI 2015, menuai curiga. 
Direktur Investigasi Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA), Uchok Sky Khadafi, menilai ada dua kemungkinan yang biasa terjadi jika rapat pembahasan APBD digelar tertutup. 
Pertama, dengan rapat tertutup maka sangat rawan adanya ‘permainan anggaran’, antara pihak Pemprov DKI dan DPRD DKI. Di mana wartawan tidak boleh memantau jalannya proses pembahasan. Menurutnya ini semakin memperkuat dugaan bahwa anggota dewan  sedang melakukan negoisasi kepada pihak Pemprov DKI untuk minta ‘jatah’.
“Kalau ngga mau dituduh kenapa rapat ditutup? Belum lagi teman-teman wartawan diusir. Padahal kan yang mereka (DPRD) bahas bukan uang nenek moyang mereka. Itu uang rakyat,” ujarnya, saat dihubungi Aktual.co, Jumat (12/12). 
Yang kedua, kata Uchok, mengenai berlarut-larutnya pembahasan APBD di saat waktu sudah mepet, hingga masuk masa reses bagi dewan. Alhasil, pertemuan di luar gedung sangat mungkin dilakukan.
Biasanya, ujar Uchok, dalam pertemuan ‘informal’ antara anggota dewan dengan  pihak pemerintah di saat reses tidak akan membahas kebutuhan untuk ‘problem solving’ (pemecahan masalah) bagi masyarakat DKI.
“Tapi lebih ke pembagian jatah itu tadi. Misal saya dapat apa, di mana, dan apa,” ujar dia.
Biasanya, kata Uchok, dalam pertemuan di masa reses itu para anggota dewan akan bercerita kalau biaya untuk mendapatkan kursi di DPRD dan masuk partai itu mahal. Lalu pihak Pemda, lanjutnya, kemudian juga akan memaklumi. Dan balas mengatakan untuk mendapat jabatan di Pemprov juga mahal. 
“Sampai akhirnya terjadilah ‘penyelesaian secara adat’, dengan mengatasnamakan untuk  kepentingan rakyat,” sindirnya.
Sebenarnya, kata Uchok, indikasi akan adanya skenario antara eksekutif dan legislatif untuk memainkan anggaran, sudah bisa terlihat dengan lambatnya pengesahan Alat Kelengkapan Dewan (AKD) DPRD DKI. 
“Kalau mereka betul bekerja untuk kebutuhan rakyat, harusnya kan AKD diselesaikan lebih awal.”
Sedangkan jika AKD disahkan di saat proses pembahasan APBD berjalan, tentunya ‘jatah’ anggota dewan yang ‘incumbent’ bisa habis. Sedangkan ketika AKD sudah jadi kan berarti kesepakatan yang lama hilang dan harus diganti dengan yang baru. 
“Kaya tanah aja, majikannya ganti. Jadi ini semua hanya masalah jatah saja. Yang penting sama-sama ‘happy’. Kalau ada konflik jangan diungkap ke  publik. Biasanya begitu,” selorohnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co —Ketua Pengurus Besar Nadhlatul Ulama (PBNU) Maksum Machfoedz menanggapi pernyataan Gubernur DKI Jakarta Ahok yang ingin melegalkan minuman keras. Maksum pun heran dengan rencana tersebut. Ia lantas menolak rencana tersebut karena bertentangan dengan ketentuan agama.
“Miras kok malah dilegalkan,” ujarnya ketika dihubungi, Jum’at (12/12).
Jika dilihat dari ketentuan agama Islam, minuman keras itu sudah jelas dilarang dan termasuk kedalam barang haram karena sifatnya yang memabukkan.
Maksum mengatakan ada cara yang lebih baik untuk menyelesaikan masalah miras oplosan daripada melegalkan miras tersebut. Caranya adalah dengan memperketat pengawasan miras yang beredar. Selain itu, bisa juga dilakukan pembatasan tempat penjualan.
“Misalnya, dengan membatasi kadar-kadar konsumsi miras,” ujarnya.
Sebagai informasi, beberapa hari lalu Ahok menanggapi maraknya kasus tewasya suatu kelompok warga akibat meminum miras oplosan. Dalam tanggapannya itu, ia mengatakan maraknya minumas keras oplosan yang beredar di masyarakat merupakan akibat dari pelarangan produksi.
“Justru yang kita khawatir itu produksi alkohol yang tidak berizin. Siapa yang oplos, jual ke mana. Kalau dibebasin yaitu produksi dengan izin justru bisa ditegasin. Tidak boleh ada yang sembunyi-sembunyi,” ujar Ahok.
“Kalau dibebasin, dikontrol siapa aja yang boleh beli, malah tidak ada yang kena. Kalau di Amerika, jual minum boleh. Tapi kalau usia enggak sampai tidak boleh beli,” tambahnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Andy Abdul Hamid