Jakarta, Aktual.co — Mantan Ketua Umum Aliansi Jurnalis Independen (AJI), Eko Maryadi, terpilih menjadi Ketua Southeast Asian Press Alliance (SEAPA) atau organisasi pers Asia Tenggara dalam pemilihan yang berlangsung di Bangkok, Thailand, Rabu (10/12), kemarin.
“SEAPA sebagai jaringan organisasi jurnalis harus siap memenuhi segala tantangan yang muncul karena perubahan di negara ASEAN. Termasuk membangun kapasitas anggota SEAPA dalam menanggapi penerapan komunitas ekonomi ASEAN tahun 2015 mendatang,” kata Eko Item yang juga menjabat redaktur senior Aktual Network ini.
Kata Item, Asia Tenggara menjelma jadi masyarakat ekonomi regional baru pada awal tahun 2015 mendatang. 
Jadi, lanjutnya, integrasi ekonomi akan menumbuhkan isu-isu baru di negara-negara ASEAN yang tentu saja mensyaratkan pula adanya liputan jurnalistik yang kritis dari masing-masing negara tersebut secara keseluruhan.
Selain itu, Eko juga melihat praktik-praktik politik yang terjadi di negara ASEAN, pada tahun ini, seperti kantong campur-aduk antara kemajuan dan kemunduran.
Pascapemilihan umum Indonesia dan kudeta militer Thailand, terjadi perubahan besar dalam lanskap politik ASEAN. 
“Ini memberi kita harapan, bagi beberapa negara, sekaligus keprihatinan yang mendalam bagi negara-negara lainnya,” kata Eko dalam siaran pers yang diterima redaksi, Jum’at (12/12).
Namun, sambungnya, di negara-negara lainnya, arena politik tetap tak berubah, ada atau tidak ada pemilihan umum.
“Kami sungguh-sungguh prihatin dengan apa yang menimpa kawan-kawan kami di Thailand, khususnya,” paparnya mengingat peristiwa 22 Mei dengan adanya pengerahan junta militer.
Nah, dengan demikian kerja SEAPA untuk kebebasan media dan demi mengakhiri impunitas belum juga mengubah apapun.
“Karenanya, kita harus bekerja sangat keras, menggandeng masyarakat ASEAN lainnya untuk mewujud-nyatakan visi ini,” demikian Eko.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Direktur Institut Madani Nusantara Prof Nanat Fatah Natsir mengatakan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasona H Laoly terhadap dualisme Partai Golkar akan menjadi ujian netralitas dan objektivitas menteri tersebut.
“Tak hanya menjadi ujian bagi Menkumham, tetapi juga pemerintah sejauh mana pemerintah netral dan objektif,” kata Nanat Fatah Natsir dihubungi di Jakarta, Kamis (12/12).
Mantan rektor UIN Bandung itu mengatakan bila salah dalam mengambil keputusan, maka citra pemerintah akan buruk dan menyebabkan melemahnya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah.
Nanat mengatakan masyarakat mengetahui mana munas Partai Golkar yang sesuai aturan dan pesertanya betul pengurus partai beringin dengan mana yang melanggar peraturan dan pesertanya bukan pengurus partai sesuai ketentuan.
“Pemerintah harus hati-hati. Bila keputusan yang diambil tepat, maka citra pemerintah akan baik dan kepercayaan publik meningkat,” kata Presidium Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) itu.
Kepengurusan Partai Golkar terpecah menjadi dua sebagai imbas perbedaan pendapat yang ada di dalam partai tersebut. Kedua belah pihak yang bertikai menggelar musyawarah nasional (munas) sendiri dan sama-sama mengklaim pengurus yang sah serta menyerahkan berkas untuk disahkan Kemenkumham.
Munas di Bali diselenggarakan oleh pihak ketua umum Aburizal Bakrie. Munas tersebut kembali memilih Aburizal Bakrie sebagai ketua umum dalam pemilihan secara aklamasi.
Sedangkan munas di Ancol diselenggarakan kelompok penyelamat partai yang dimotori Agung Laksono. Agung Laksono terpilih sebagai ketua umum dalam pemungutan suara mengalahkan kandidat lain Priyo Budi Santoso dan Agus Gumiwang Kartasasmita.
Menanggapi pengajuan berkas dari kedua belah pihak, Menteri Hukum dan HAM Yasona H Laoly menyatakan membentuk tim khusus untuk mengkaji sebelum memberikan pengesahan.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Direktur Institut Madani Nusantara Prof Nanat Fatah Natsir mengatakan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasona H Laoly terhadap dualisme Partai Golkar akan menjadi ujian netralitas dan objektivitas menteri tersebut.
“Tak hanya menjadi ujian bagi Menkumham, tetapi juga pemerintah sejauh mana pemerintah netral dan objektif,” kata Nanat Fatah Natsir dihubungi di Jakarta, Kamis (12/12).
Mantan rektor UIN Bandung itu mengatakan bila salah dalam mengambil keputusan, maka citra pemerintah akan buruk dan menyebabkan melemahnya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah.
Nanat mengatakan masyarakat mengetahui mana munas Partai Golkar yang sesuai aturan dan pesertanya betul pengurus partai beringin dengan mana yang melanggar peraturan dan pesertanya bukan pengurus partai sesuai ketentuan.
“Pemerintah harus hati-hati. Bila keputusan yang diambil tepat, maka citra pemerintah akan baik dan kepercayaan publik meningkat,” kata Presidium Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) itu.
Kepengurusan Partai Golkar terpecah menjadi dua sebagai imbas perbedaan pendapat yang ada di dalam partai tersebut. Kedua belah pihak yang bertikai menggelar musyawarah nasional (munas) sendiri dan sama-sama mengklaim pengurus yang sah serta menyerahkan berkas untuk disahkan Kemenkumham.
Munas di Bali diselenggarakan oleh pihak ketua umum Aburizal Bakrie. Munas tersebut kembali memilih Aburizal Bakrie sebagai ketua umum dalam pemilihan secara aklamasi.
Sedangkan munas di Ancol diselenggarakan kelompok penyelamat partai yang dimotori Agung Laksono. Agung Laksono terpilih sebagai ketua umum dalam pemungutan suara mengalahkan kandidat lain Priyo Budi Santoso dan Agus Gumiwang Kartasasmita.
Menanggapi pengajuan berkas dari kedua belah pihak, Menteri Hukum dan HAM Yasona H Laoly menyatakan membentuk tim khusus untuk mengkaji sebelum memberikan pengesahan.

Artikel ini ditulis oleh: