Jakarta, Aktual.co —Pemprov DKI sudah memutuskan tidak akan membeli mobil untuk kendaraan dinas bagi pejabat di Esellon II, III dan IV. Untuk mereka kendaraan yang akan digunakan adalah mobil sewaan. Tapi, kebijakan serupa ternyata tidak berlaku bagi anggota DPRD DKI Jakarta. 
Meski demikian hingga saat ini mobil untuk para anggota dewan masih belum dibeli. Alasannya, jenis kendaraan yang diinginkan anggota dewan belum diketahui.
Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) DKI Heru Budi Hartono mengatakan penentuan jenis kendaraan dinas bagi para anggota dewan harus diputuskan melalui rapat paripurna. Dari sana baru bisa diketahui apa keinginan mereka, lalu dilakukan pembelian mobil. 
“Tentunya rembukan antar mereka akan dibahas antara ketua dewan. Maunya anggota pantasnya apa. Namun sempat ada wacana sewa mobil dengan kriteria tertentu,” kata Heru di Balaikota DKI, Jakarta Pusat, Kamis (4/12/).
Dijelaskannya, untuk pembelian mobil kali ini akan berbeda dengan sebelumnya. Anggota dewan akan diberi dua pilihan. Apakah akan menggunakan mobil dinas sewaan atau membeli mobil baru bagi 101 anggota dewan.
Sedangkan bagi lima pimpinan dewan akan mendapat jenis mobil yang berbeda, meskipun pilihannya tetap sewaan ataupun membeli mobil baru. Jika para anggota dewan memilih mobil sewaan, maka biayanya akan ditanggung sepenuhnya oleh Pemprov DKI. Namun jika membeli baru, Pemprov hanya akan membayar cicilan selama tiga tahun saja. 
“Sisanya nanti mereka yang bayar. Tapi kelemahannya kalau ada pergantian anggota dewan. Namun cara ini lebih efektif untuk pikiran dan waktu,” jelasnya.
Heru menjelaskan kalau ini masih sekadar wacana. Karena semua keputusan masih menunggu keputusan dari anggota dewan. Sebab Pemprov DKI Jakarta hanya akan menjadi fasilitator untuk penyediaan kendaraan jabatan anggota dewan.
Seperti diberitakan sebelumnya Rencana Pemprov DKI Jakarta yang akan mengganti mobil dinas bagi seluruh pejabat di jajaran Pemprov dan DPRD DKI dengan mobil sewaan, ternyata membuat DPRD kebingungan. Yakni terkait soal besarnya tunjangan yang akan diajukan oleh anggota dewan untuk mobil dinas mereka.
Anggota dewan dari Fraksi Gerindra, M.Syarif mengaku belum tau nantinya untuk tunjangan anggaran kendaraan dinas anggota dewan akan disamakan dengan pejabat eselon berapa di pemprov DKI. Sedangkan pejabat Pemprov diketahui akan mendapat tunjangan Rp12 juta untuk perawatan kendaraan dinas bila menggunakan kendaraan sendiri, dan tidak menggunakan mobil sewaaan. 
“Untuk PNS diberikan tunjangan (mobil dinas) 12 juta. Lalu dewan disetarakan dengan eselon berapa di Pemprov DKI ?” ujarnya, (6/11) lalu.
Karena masih belum jelas, diakuinya, DPRD belum bisa mengajukan anggaran bila sistem mobil mobil sewaan untuk mobil dinas diberlakukan.
“Harus punya cantelannya untuk mengajukan anggaran. Kita harus jelas disetarakan dengan pejabat apa? Aturannya ada gak ? Kita akan kritisi. Kalau memang gak melanggar aturan silakan ajukan opsi sewa. Kalau dia menyamakan kita dengan camat dasarnya apa? Tapi saya belum tau dewan setara dengan apa, kalau dari peserta BPJS kita masuk kelas satu,” papar Syarif.
Ketimbang bingung, dia pun berpendapat sebaiknya mobil dinas anggota DPRD diseragamkan saja seperti di periode sebelumnya. “Merk Altis semua saja kaya kemaren. Bayangkan ada 106 anggota, kalau dikasih 12 juta itu harus jelas perbulan atau pertahun. Nanti kalau dikasih sama rata milih mobilnya apa?” 

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co —Kasus penderita HIV/AIDS di Indonesia masih cukup tinggi. Di Jawa Barat, Kota Bekasi termasuk wilayah dengan angka penderita HIV/AIDS tertinggi kedua setelah Bandung. 
Dinas Sosial (Dinsos) Kota Bekasi mencatat sebanyak 3.700 warga setempat diketahui mengidap penyakit HIV/AIDS. Ironinya, para pasien penderita HIV/AIDS tersebut mayoritas masih berusia produktif antara 18 hingga 25 tahun.
“Jumlah itu terbagi atas 2.900 jiwa yang terjangkit HIV, sementara yang mengidap AIDS sebanyak 800 jiwa. Jadi yang parah itu AIDS, karena tinggal menunggu waktu kematian saja, dan kebanyakan usia pengidapnya rata-rata usia produktif mulai 18-25 tahun,” kata Kepala Dinas Sosial Kota Bekasi, Agus Dharma di Bekasi, Kamis (4/12/2014).
Menurut Agus, peningkatan pengidap HIV/AIDS di wilayah setempat diperkirakan rata-rata sebanyak 18 orang per hari. Mayoritas penularan virus mematikan tersebut ialah melalui penggunaan jarum suntik, narkoba, dan perilaku seks bebas. 
“Rata-rata penularannya melalui jarum suntik atau pengguna narkoba, dan akibat seks bebas juga,” ujarnya.
Lebih lanjut dikatakan dia, pihak Dinsos hanya menangani keterlantaran penderita HIV/AIDS, bukan kesehatannya. Menurutnya, kesehatan pada penderita HIV/AIDS ada pada pihak Dinas Kesehatan (Dinkes).
“Dinsos hanya mengurusi penanganan ketelantarannya, jika seseorang yang terlantar terkena HIV/AIDS kita bertindak, tetapi kalau untuk segi kesehatannya itu ada di dinas kesehatan,” katanya. 

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co —Sidang paripurna pembahasan Alat Kelengkapan dewan (AKD) di DPRD DKI batal berlangsung Jumat (5/12) besok. 
Ketua Fraksi Gerindra Abdul Ghoni mengatakan AKD DPRD DKI sebenarnya sudah bisa dipastikan selesai, Senin (8/12) pekan depan. Namun tertunda karena Fraksi Golkar saat ini tidak ada di Kebon Sirih, Jakarta Pusat.
“AKD Senin selesai sudah kesepakatan, tapi tunggu Golkar. Koalisi Merah Putih (KMP) tunggu kesepakatan sama-sama karena Golkar masih di Bali (Munas),” ujar Ghoni, di Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Kamis (4/12).
Ghoni memastikan soal pembagian kursi Sekretaris Fraksi yang sebelumnya berlangsung alot juga telah diselesaikan. Tinggal menunggu disahkan atau diumumkan melalui sidang paripurna. Susunan komisi yang sudah disepakati sejumlah fraksi sebelumnya juga tidak akan berubah lagi. 
Ditambahkan Ghoni, tarik menarik antara Fraksi Hanura dan Fraksi Gerindra untuk posisi pimpinan Ketua Badan Legislasi (Baleg) juga telah selesai dibagi secara proporsional.
“Permintaan Hanura (ketua baleg)? Enggak, kan sudah proporsional. Sudah dapat jadi selesai,” ujar Ketua DPD Forum Komunikasi Anak Betawi (Forkabi) Jakarta Selatan itu.
Namun dia masih enggan mengatakan apakah dalam perebutan posisi Ketua Baleg dimenangkan oleh siapa, apakah Gerindra atau Hanura. “Soal itu, nanti kita umumkan deh.” 

Artikel ini ditulis oleh: